Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Parkir Umum Dinas Teknis Jatibaru (Lanjutan)

URAIAN SINGKAT                                   
                                                                          
     Dinas Teknis Jatibaru merupakan Kawasan perkantoran pemerintahan yang terletak
   di Jalan Taman Jatibaru No.1, kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang memiliki
   fungsi pelayanan dan melaksanakan tugas-tugas kedinasannya baik administrasi
   maupun operasional. Adapun instansi-instansi pemerintahan yang berada di Kawasan
   Dinas Teknis Jatibaru saat ini antara lain :                           
                                                                          
     1.   Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
     2.   Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;                  
     3.   Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten
   Administrasi Kepulauan Seribu;                                         
     4.   Kantor Kanwil ATR/BPN;                                          
     5.   Kantor Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;              
                                                                          
     6.   Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI
   Jakarta;                                                               
     7.   Kantor Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;                   
     8.   Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai di lingkungan Dinas Teknis Jatibaru; dan
     9.   Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya                    
                                                                          
     Sehubungan dengan tugas pelayanan kepada masyarakat Jakarta dan untuk
   mengantisipasi segala kemungkinan berkaitan dengan kemajuan zaman dan teknologi
   serta tuntutan masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka
   kantor-kantor dinas teknis membutuhkan ruang dan bangunan sebagai tempat
   melaksanakan tugas-tugas kedinasannya.                                 
                                                                          
                                                                          
     Mengingat kondisi bangunan yang sudah tidak layak seperti gedung Dishub, gedung
   ex Sudinakertans dan Energi serta kebutuhan ruang kegiatan SKPD lainnya di
   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka dibutuhkan sebuah kawasan sebagai tempat
   berdirinya bangunan untuk fungsi pemerintahan yang terintegrasi sehingga
   memudahkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi dengan 
   Pimpinan serta antar SKPD.                                             
                                                                          
     Agar kawasan tersebut dapat digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan sesuai
   dengan kebutuhan SKPD dan berfungsi dengan baik, maka diperlukan pembangunan
   Gedung Parkir Umum Dinas Teknis Jatibaru (Lanjutan) untuk memenuhi kebutuhan
   ruangan dan meningkatkan aktivitas pelayanannya.                       
     Pada tahun 2024 telah dianggarkan kegiatan Pembangunan Gedung Parkir Umum
                                                                          
   Dinas Teknis Jatibaru sebagai awal dari kegiatan Penataan Kawasan Dinas Teknis
   Jatibaru.                                                              
                                                                          
     Untuk dapat menyelenggarakan Pembangunan Gedung Parkir Umum Dinas Teknis
   Jatibaru (Lanjutan) yang memenuhi kriteria teknis dan konstruksi sesuai standar
   kualitas, kuantitas, biaya, administrasi dan waktu dari pekerjaan konstruksi dalam
   rangkaian proses kegiatan pembangunan, maka diperlukan konsultan pengawas
   konstruksi yang bertindak sebagai pengendali pelaksanaan konstruksi secara teoritis
   dan teknis lapangan, cakap, handal dan layak di dalam pengawasan kegiatan konstruksi
   sehari-hari, sehingga seluruh pemikiran dan tindakan konsultan dapat diterima
   menurut hirarki, kaidah, norma serta standar yang berlaku.             
                                                                          
     Secara kontraktual konsultan pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
   Bangunan Gedung Pemda Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI
   Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Kegiatan pengawasan ini memerlukan
   perkiraan dan perhitungan yang matang meliputi beberapa aspek yaitu, aspek
   persyaratan administrasi dan umum, spesifikasi teknis, spesifikasi khusus, gambar
   detail pelaksanaan, rincian volume pekerjaan dan biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan
                                                                          
   yang menunjukan sumber daya konstruksi dan rantai pasoknya, rencana keselamatan
   konstruksi, penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan, rencana penjaminan mutu
   pekerjaan konstruksi dan dokumen kelengkapan perencanaan lainnya yang  
   dibutuhkan.                                                            
                                                                          
     Pada tahun 2024 telah dianggarkan kegiatan Pembangunan Gedung Parkir Jatibaru
   Tahap I dengan lingkup pekerjaan konstruksi Struktur Pondasi Dalam, Struktur Atas
   sampai dengan lantai 10 stek kolom lantai atap, serta Pekerjaan Struktur STP sampai
   dengan Pekerjaan Spun Pile dan Secant Pile.                            
                                                                          
     Pada tahun 2025 dianggarkan Pembangunan Gedung Parkir Umum Dinas Teknis
   Jatibaru (Lanjutan) dengan lingkup pekerjaan konstruksi Struktur atap lapangan tenis,
                                                                          
   Pekerjaan Struktur lain diluar lingkup kegiatan Tahun Anggaran 2024, Pekerjaan
   Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal dan Plambing serta Pekerjaan Lansekap.
                                                                          
                                                                          
Lingkup Pekerjaan                                                         
                                                                          
Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.                        
                                                                          
Adapun ruang lingkup pekerjaan Jasa Pengawas dapat dijelaskan sebagai berikut.
                                                                          
A. Tahap Pengawasan Teknis Pelaksanaan Konstruksi Fisik dan Pemeliharaan  
  Tahap Pengawasan Teknis Pelaksanaan Konstruksi Fisik di lapangan sampai dengan Serah
  Terima Pertama (Provisional Hand Over).                                 
   I. Persiapan                                                           
    1) Membantu pemeriksaan kelengkapan untuk proses perizinan, mobilisasi personel, dan
      kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;           
    2) Memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                                          
      kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
      Konstruksi (SMKK);                                                  
    3) Menyusun Program Mutu; dan                                         
    4) Memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi
      dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.                        
                                                                          
                                                                          
  II. Pelaksanaan                                                         
    1) Melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan
      persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;             
    2) Melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;          
    3) Memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan
      pekerjaan;                                                          
    4) Melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material dan perlatan serta
      penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstrukssi;                 
                                                                          
    5) Melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan
      volme serta penerapan keselamatan konstruksi;                       
    6) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis
      tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
    7) Membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara
      berkala dan merekomendasikan rapat insidental;                      
    8) Membantu PPK dalam penyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan
    9) Membuat catatan harian, Menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan
                                                                          
      pekerjaan pengawasan.                                               
                                                                          
  III. Tahap Serah Terima Pertama (Provisonal Hand Over)                  
    1) Menyusun daftar cacat mutu (defect list) dan mengawasi perbaikannya sebelum serah
      terima pertama (provisional hand over);                             
    2) Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as
      bulit sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama
      (provisional hand over);                                            
    3) Melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan
                                                                          
      dan jadwal mobilisasi;                                              
    4) Membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum serah
      terima pertama (provisional hand over);                             
    5) Membantu PPK dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional
      Hand Over); dan                                                     
    6) Menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.              
                                                                          
                                                                          
  IV. Tahap Serah Terima Akhir (Final Hand Over)                          
    1) Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan;       
    2) Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah Terima
      Akhir (Final Hand Over); dan                                        
                                                                          
    3) Bersedia sepenuhnya untuk menjelaskan segala sesuatu mengenai pelaksanaan
      pekerjaan dari awal sampai akhir, bilamana diperlukan oleh pihak-pihak yang
      berwenang, berkaitan dengan pemeriksaan.