Pembangunan Trotoar Beserta Bangunan Pelengkap Jalan Di Provinsi DKI Jakarta (Pengawasan Pembangunan Trotoar Bidang Kelengkapan Jalan Paket 2)

I. Lingkup         1. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang

  Pekerjaan          disusun oleh Kontraktor Pelaksana, yang meliputi program-
                     program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan   
                     penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan
                     dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, 

                     program Quality Assurance/ Quality Control, dan program
                     kesehatan dan keselamatan kerja (K3);              

                   2. Memeriksa Time Schedule/S-Curve yang diajukan oleh
                     Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada

                     pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapat
                     persetujuan;                                       

                   3. Mengawasi kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik, yang

                     meliputi sumber daya (alat, bahan dan tenaga kerja), biaya,
                     waktu, sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi,
                     perubahan pekerjaan, tertib administrasi, serta kesehatan
                     dan keselamatan kerja. Mengambil tindakan yang tepat dan
                     cepat, agar batas waktu pelaksanaan dapat dipenuhi 

                     minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;      

                   4. Melakukan evaluasi terhadap penyimpangan teknis dan
                     manajerial yang timbul, usulan koreksi dan tindakan
                     langsung, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi

                     penyimpangan;                                      

                   5. Memberikan masukan/pendapat  teknis  tentang      
                     penambahan dan pengurangan pekerjaan yang dapat    
                     mempengaruhi biaya dan  waktu pekerjaan serta      
                     berpengaruh pada pesyaratan kontrak, yang mana     

                     perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari
                     pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);              

                   6. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat
                     dalam pelaksanaan konstruksi fisik;                

                   7. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:  
                     i. Mengawasi  dan menyetujui pemakaian bahan,      
                        peralatan, tenaga kerja, dan metode dan produk  

                        pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu,   
                        mutu, dan biaya pekerjaan konstruksi.           
                     ii. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari
                        segi kualitas, kuantitas, serta laju pecapaian volume.
                     iii. Memberi petunjuk, perintah, dan persetujuan kualitas

                        bahan, sejauh tidak mengenai pengurangan dan    
                        penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak

                        menyimpang dari kontrak, dimana perubahan tersebut
                        dapat langsung disampaikan kepada Kontraktor    
                        Pelaksana, dengan pemberitahuan tertulis serta  
                        tembusan pemberitahuan kepada pihak Pejabat     

                        Pembuat Komitmen (PPK).                         
                     iv. Mengeluarkan instruksi atau teguran apabila    
                        pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
                        dan gambar kerja baik dari segi mutu, waktu dan biaya.
                     v. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk

                        memecahkan   persoalan yang terjadi selama      
                        pelaksanaan konstruksi.                         
                     vi. Memeriksa dan   menyetujui program  kerja      
                        harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan   

                        (Shop Drawing) yang diajukan oleh Kontraktor    
                        Pelaksana.                                      
                     vii. Memeriksa Buku Harian Lapangan (BHL) yang harus
                        selalu berada di lapangan, secara lengkap berisi
                        tentang kemajuan pekerjaan konstruksi setiap hari

                        antara lain: uraian pekerjaan, bahan/material yang
                        digunakan,    tenaga    kerja,   peralatan,     
                        deviasi/keterlambatan, permasalahan dan lain-lain
                        untuk diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat   

                        Daerah (SKPD).                                  
                     viii. Mengusulkan/mengevaluasi dan  membuat        
                        rekomendasi teknis terhadap perubahan-perubahan 
                        pekerjaan sepanjang masih tercantum dalam surat 
                        perjanjian/kontrak. Terhadap perubahan pekerjaan

                        tersebut dibuat gambar perubahan/pelaksanaan oleh
                        pelaksana sebanyak 2 (dua) set dan teliti oleh  
                        pengawas teknis.                                
                     ix. Memberikan justifikasi teknis atas perubahan   

                        pekerjaan ataupun pekerjaan tambah kurang (apabila
                        ada).                                           
                     x. Meneliti dan menandatangani berita acara bobot  
                        pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa,
                        selanjutnya berita acara bobot pekerjaan tersebut

                        harus disahkan oleh Kepala SKPD Teknis terkait. 
                     xi. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan
                        pelaksanaan (As-built Drawing) sebelum serah terima
                        pertama.                                        

                     xii. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan    
                        pekerjaan sebagai kelengkapan untuk pembayaran  
                        angsuran pekerjaan konstruksi.                  
                     xiii. Membuat laporan mingguan dan bulanan kepada  

                        Kepala SKPD mengenai pelaksanaan pekerjaan dan  
                        menyampaikan   hasil   rapat-rapat tentang      
                        deviasi/keterlambatan yang dilakukan oleh Penyedia
                        Barang/ Jasa, baik yang sudah diperbaiki maupun 

                        yang belum diperbaiki, perubahan-perubahan dan hal-
                        hal yang terjadi di lapangan.                   
                     xiv. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata      
                        dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang
                        telah disetujui.                                

                     xv. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai,  
                        jumlah tenaga kerja, alat yang digunakan, dan mutu
                        hasil pelaksanaan.                              
                     xvi. Memeriksan gambar-gambar kerja tambahan yang  

                        dibuat oleh Kontraktor Pelaksana terutama yang akan
                        mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan,
                        dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang
                        dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Shop Drawing).
                     xvii. Menyusun laporan akhir pekerjaan konsultansi 

                        pengawasan.                                     
                     xviii. Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi
                        dan/atau di tempat lain secara berkala.         
                     xix. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap pekerjaan

                        yang sudah berjalan sebelum kontrak konsultan   
                        pengawas.                                       
                     xx. Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-
                        cacat pekerjaan.                                
                     xxi. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan

                        dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta
                        untuk keperluan pembayaran angsuran.            
                     xxii. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai
                        pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan    

                        pekerjaan guna keperluan pembayaran.            
                     xxiii. Memeriksa laporan harian, mingguan dan bulanan,
                        Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan penyerahan 
                        pertama.                                        

                    Tanggung Jawab Pengawasan                           
                    1) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara      

                      profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai
                      ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku.     
                      Secara umum tanggung jawab konsultan setidaknya   
                      adalah sebagai berikut:                           
                      i.) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen

                        kontrak yang dijadikan pedoman, serta peraturan,
                        standar dan pedoman teknis yang berlaku.        
                      ii.) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil
                        kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan

                        kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang
                        disyaratkan.                                    
                    2) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak
                      hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga
                      bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang 

                      terlibat.                                         

                Dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis, Konsultan
                Pengawas harus memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan

                oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik secara lisan
                maupun  tertulis dan berpedoman pada Peraturan Lembaga  
                Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik     
                Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
                Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.