Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Di Jakarta

URAIAN PEKERJAAN: KAJIAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON.        

 I. LATAR BELAKANG                                                            
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dan tekad yang kuat dalam menerapkan langkah-
    langkah dalam mengatasi tantangan yang saling berkesinambungan antara mitigasi, adaptasi, dan

    akses terhadap energi yang berkelanjutan dan terjangkau, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
    Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang
    Berketahanan Iklim, dengan target penurunan emisi GRK sebesar 30% dan secara ambisius 50%
    pada tahun 2030 dan Net Zero Emission pada tahun 2050.                    

    Dalam melaksanakan komitmen dan mendukung target net zero emission, pemerintah Indonesia telah
    melakukan berbagai program untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, antara lain dengan
    kebijakan carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
    RI Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target
    Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam
    Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun
    2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.                 

    Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban
    Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca, melalui pemilihan aksi mitigasi dan
    adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang
    ditetapkan secara nasional. Penyelenggaraan NEK ini merupakan tata kerja ekonomi baru yang dapat
    dilihat sebagai potensi alternatif sumber pendapatan daerah, yang mana perlu dipahami oleh seluruh
    pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara komprehensif sesuai dengan

    seluruh rangkaian proses bisnisnya.                                       
    Untuk pencapaian target penurunan emisi GRK sebesar 30% dan secara ambisius 50% pada tahun
    2030 dan Net Zero Emission pada tahun 2050, maka perlu adanya akselerasi penurunan emisi GRK
    melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
    diharapkan juga dapat memberikan alternatif pendanaan penting untuk memenuhi financing gap

    dalam mewujudkan ekonomi hijau, sehingga pendanaan tidak terbatas hanya dari APBD.
    Sehubungan dalam mendukung rencana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta, Dinas
    Lingkungan Hidup memerlukan Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang akan mendukung
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

    di DKI Jakarta.                                                           

 II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                        
    Maksud dilaksanakannya kegiatan “Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon” adalah untuk
    mempersiapkan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta.            

    Tujuan kegiatan adalah:                                                   
     a. melakukan pemetaan dan pendalaman potensi sektor/subsektor emisi GRK yang menjadi prioritas
       dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta                  
     b. Melakukan analisis feasibilitas penyelenggaraan NEK dengan memetakan potensi NEK
     c. melakukan penyiapan sektor/subsektor emisi GRK yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan
       Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta:                                       

       1) melakukan penyusunan roadmap penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon   
       2) melakukan penyusunan pedoman tata kelola dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
       3) mekanisme insentif NEK dan nilai manfaatnya bagi pembangunan rendah karbon di DKI
          Jakarta                                                             
       4) melakukan analisis kebutuhan regulasi, kebijakan, sistem, prosedur dan institusi yang

          dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan NEK                      
       5) melakukan pemetaan peran dan partisipasi stakeholders dalam implementasi
          penyelenggaraan NEK di Jakarta                                      
       6) menyusun panduan MEAL (Monitoring, Evaluation, and Learning) penyelenggaraan NEK di
          Jakarta                                                             
       7) membuat desain rancang bangun sistem informasi penyelenggaraan NEK dalam bentuk
          mock-up dan diintegrasikan dengan bahan edukasi serta infografis yang memerhatikan
          konektivitas dengan Sistem Registri Nasional - Kementerian Lingkungan Hidup dan
          Kehutanan & Aksara – Bappenas                                       

       8) membuat Infografis dan bahan edukasi lainnya terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

III. SASARAN                                                                  
    Tersedianya dokumen Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di DKI Jakarta untuk
    Pemerintah Daerah, Kegiatan Usaha dan stakeholders lainnya.               

IV. RUANG LINGKUP                                                             
    Ruang lingkup dalam kegiatan penyusunan Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di DKI

    Jakarta:                                                                  
    1. Melakukan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder dan melakukan analisis data-
       data tersebut sebagai data pendukung Kajian Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di DKI
       Jakarta                                                                
    2. Melakukan inventarisasi dan penelaahan peraturan perundangan, kebijakan dan kajian terkait
       dengan Inventarisasi serta Perhitungan Emisi GRK dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
    3. Menilai konteks yurisdiksi untuk menerapkan Analisis Nilai Ekonomi Karbon pada sektor atau
       subsektor yang akan diimplementasikan NEK berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasilnya akan

       dibatasi pada sektor atau subsektor yang menjadi prioritas dalam implementasi NEK.
    4. Penentuan pemangku kepentingan utama dan target peserta FGD berdasarkan analisis
    5. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas:              
       a. hasil analisis dan evaluasi terkait perhitungan emisi gas rumah kaca, aksi mitigasi penurunan
          emisi GRK dan target pencapaian penurunan emisi GRK di Jakarta      
       b. pemetaan potensi penerapan NEK dan melakukan analisis kelayakan penerapan NEK
       c. hal-hal pendukung implementasi NEK di Jakarta (penyusunan roadmap, tata kelola
          implementasi, analisis kebutuhan regulasi, kebijakan, sistem dan prosedur, pemetaan peran

          dan partisipasi stakeholders, pandual MEAL, dan desain rancang bangun sistem informasi).
       d. Berdasarkan hasil FGD, memberikan rekomendasi untuk menutup kesenjangan dalam
          implementasi NEK (misalnya target, persyaratan kepatuhan, mekanisme MRV, dukungan
          transisi, potensi insentif)                                         
       e. Melaksanakan sesi pelibatan dengan pemangku kepentingan utama untuk memvalidasi
          kesenjangan yang ada dan potensi tantangan.                         
       f. Mendefinisikan struktur tata kelola termasuk peran dan tanggung jawab pemangku
          kepentingan utama untuk implementasi yang efektif                   
       g. Mengembangkan peta jalan dan merekomendasikan proses penerapan NEK berdasarkan

          konteks Jakarta                                                     
       h. Pembuatan infografis dan proses sosialisasi Kajian Penyelenggaraan NEK.

V.  KELUARAN                                                                  
    Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya Laporan Kajian
    Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di DKI Jakarta.