Pengumpulan Dan Pengolahan Data Leger Jalan

Uraian Singkat pekerjaan dapat dijelaskan dalam ruang lingkup kegiatan yang meliputi:

Pembuatan Leger Jalan dilakukan dengan metodologi pelaksanaan pekerjaan untuk
memastikan kartu leger jalan dibuat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang

berlaku. Berikut adalah beberapa tahapan pada metodologi pelaksanaan pekerjaan
dalam pembuatan leger jalan:                                              
 1. Kegiatan pembuatan leger jalan provinsi diawali dengan melakukan rapat
   pendahuluan/kickoff meeting dengan melibatkan pihak Satuan Kerja Perangkat

   Daerah terkait, Bidang Jalan dan Jembatan, PPK, Penyedia Jasa yang ditunjuk serta
   dapat meminta pendampingan kepada Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
   dengan Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan  
   Jembatan sebagai unit kerja yang diutus. Dalam rapat akan diberikan rekomendasi
   oleh Subdit. DPSIJJ mengenai pelaksanaan pembuatan leger jalan berdasarkan

   program kerja yang disampaikan.                                        
 2. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data sekunder jalan nasional
   yang terkait dengan ruas jalan yang akan dilegerkan tersebut seperti data survey
   IRMS/BMS, peta ruas jalan nasional dan as-built drawing (ABD), koordinat awal dan

   akhir ruas jika terdapat perbedaan ruas jalan nasional sebelumnya (bersinggungan),
   serta informasi terkait penarikan KM, patok Leger Jalan, batas lahan (Rumija) dan
   batas konstruksi. Data sertifikat tanah jalan nasional, buku tugu patok Jaring Kontrol
   Horizontal/Vertikal Nasional (JKHN dan JKVN) atau Continuously Operating
   Reference Station (CORS) dari Badan Informasi Geospasial (BIG), reklame, data

   utilitas yang terpasang di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dari PT PLN,
   PDAM, Telkom dan sebagainya.                                           
 3. Berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan inventarisasi aset jalan nasional
   meliputi tanah, jalan, jembatan, bangunan pengaman dan pelengkap jalan,

   perlengkapan jalan, utilitas, reklame dan sebagainya. Untuk batas tanah yang
   tergambar dalam dokumen leger jalan nasional merupakan keseluruhan tanah yang
   digunakan.                                                             
 4. Pengumpulan data sekunder dan inventarisasi aset akan disajikan dalam tabel dan
   harus mendapat persetujuan dari PPK.                                   

 5. Kemudian dilanjutkan pada proses pemasangan patok RMJ (per 50 m sepanjang
   koridor kanan dan kiri ruas jalan), LJ (per 5 Km) dan CP. Penentuan lokasi
   pemasangan patok RMJ dilakukan dengan menggunakan metode rekonstruksi  
   batas, baik dengan cara stake out dari peta sertifikat tanah jalan nasional maupun

   penunjukan batas rumija oleh pejabat yang berwenang.                   
 6. Setelah dilakukan pemasangan patok RMJ, dilanjutkan perapatan JKHN/TDT
   dengan memasang Patok LJ di sepanjang ruas jalan nasional setiap ±5 km. Patok
   LJ juga dipasang pada awal dan akhir ruas main road. Pemasangan patok CP
   sebagai pasangan patok LJ apabila menggunakan Total Station. Pengikatan patok
   LJ dan CP harus terkoreksi dengan CORS BIG (JKHN) untuk nilai koordinat (X,Y)
   atau (E,N) serta untuk nilai elevasi (Z) titik menggunakan nilai tinggi dalam sistem
   geoid. Jika di lapangan tidak terjangkau koreksi CORS BIG, maka dapat dikoreksi
   dengan patok BIG (JKHN) minimum orde 3. Pengikatan Patok LJ dan CP ke titik

   JKHN/TDT harus dilakukan dengan alat ukur GNSS Geodetik dual frequency.
 7. Pengukuran detil situasi atas obyek yang akan dipetakan dan pengukuran cross
   section selebar batas pembebasan lahan dilakukan dengan alat GNSS Geodetik
   metode Real Time Kinematik (RTK) atau dengan Total Station. Pengukuran cross
   section dilakukan setiap maksimal 50 m untuk jalan lurus dan 25 – 50 m untuk jalan

   yang berkelok (menyesuaikan kondisi lapangan).                         
 8. Tahapan berikutnya adalah pengambilan data citra orthophoto tegak (90o) dengan
   pesawat tanpa awak/drone yang digunakan untuk mendapatkan peta orthophoto
   berupa gambaran aktual ruas jalan yang dilegerkan.                     

 9. Tahapan berikutnya adalah pengambilan video visualisasi ruas jalan dengan hasil
   tracking GPS/GNSS. Pengambilan video dilakukan pada setiap jalur pada saat
   kegiatan pelegeran.                                                    
 10. Data hasil pengukuran detil lapangan diolah menjadi peta yang sudah  
   bergeoreferensi lengkap dengan data pendukung lain dimasukan dalam format kartu

   leger yang telah ditetapkan yaitu digambarkan ke dalam peta skala 1:2000 untuk
   ruas jalan luar kota dan 1:1000 untuk ruas jalan dalam kota. Hasil penggambaran
   juga dituangkan ke dalam format SIG (*.shp) sesuai susunan layer yang telah
   ditetapkan dalam KAK ini.                                              

 11. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan survey dan pemetaan dengan
   Team Leader adalah Tenaga Ahli Teknik Geodesi dan dibantu oleh Tenaga Ahli
   Teknik Sipil Jalan dan Jembatan.                                       
 12. Dalam serangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, dilakukan pula
   pemeriksaan pekerjaan sesuai tahapannya guna kontrol kualitas yang dilakukan

   oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan kepada BBPJN/ BPJN DKI Jakarta
   sebagai berikut:                                                       
    a. Rapat Pendahuluan/ Kickoff Meeting, guna mengontrol pekerjaan pelaksana
      kegiatan dalam merencanakan metode kerja, jadwal kegiatan, peralatan yang

      digunakan, dan penentuan koordinat awal dan akhir ruas pekerjaan, batas
      konstruksi, serta batas lahan. Pada tahap ini diperoleh Berita Acara Rapat
      Pendahuluan;                                                        
    b. Asistensi dan Pemeriksaan Data Lapangan, guna mengontrol pekerjaan 
      pelaksana kegiatan terkait dengan keabsahan data sekunder yang telah didapat,

      data primer dilapangan/ uji petik lapangan dengan toleransi yang telah
      ditetapkan. Pada tahap ini diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Data Lapangan;
      dan                                                                 
    c. Asistensi Penggambaran, guna mengontrol pekerjaan pelaksana kegiatan
      dalam tata cara penyajian gambar dokumen leger jalan (tebal tipis gambar,
      format kartu, kesesuaian Legenda, pengisian Kartu Numerik, dll). Pada tahap ini
      diperoleh Berita Acara Asistensi Penggambaran.                      

  13. Dokumen Leger Jalan yang sudah dibuat wajib disetujui, ditanda tangani dan
     dicap oleh Gubernur, atau jika ada peraturan pelimpahan wewenang dari
     Gubernur kepada pejabat tertentu (Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
     Daerah, atau Kepala SKPD) …. dan pejabat lain sesuai kewenangannya.  
     Dokumen leger jalan beserta kelengkapannya wajib diserahterimakan kepada

     Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan,
     Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagai institusi pembina  
     penyelenggaraan Leger Jalan di Indonesia yang selanjutnya wajib diunggah
     pada sistem informasi Jakarta Satu pada tautan https://jakartasatu.jakarta.go.id

     dan pad sistem informasi inventarisir data dan dokumen Leger Jalan Direktorat
     Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR pada tautan                    
     https://elegan.binamarga.pu.go.id (Elektronik Leger Jalan).