Pembangunan Dan/Atau Perbaikan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (Psu) Di Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Barat (Jasa Konsultansi Perencanaan Jak Kelurahan Angke)

1. RUANG LINGKUP URAIAN PEKERJAAN                                       
   Ruang lingkup uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain:  
   a. Umum:                                                             
     1. Melaksanakan survey dan identifikasi kebutuhan jenis pekerjaan baru atau
       perbaikan eksisting;                                             
     2. Melaksanakan asistensi atau diskusi terkait hasil survei dengan pihak terkait;
     3. Menyusun dokumen perencanaan teknis berupa gambar rencana (Detail

       Engineering Design / DED), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Rencana
       Anggaran Biaya (RAB) untuk menjadi acuan dokumen pengadaan barang/jasa untuk
       kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman
       Kumuh Jakarta Barat;                                             
     4. Membantu PPK dalam mencari / mensurvei harga pasar untuk penyusunan HPS;
     5. Melakukan pendampingan kepada SKPD pada saat tahapan Pengadaan Pekerjaan
       Konstruksi melalui e-purchasing (apabila dibutuhkan);            
     6. Terlibat dalam pembuatan Shop Drawing dan Tambah Kurang Pekerjaan/ CCO
       (Contract Change Order) atas perubahan pelaksanaan pada tahap pekerjaan

       konstruksi di lapangan dan memeriksa As Built Drawing;           
     7. Melakukan presentasi pada saat hasil laporan;                   
     8. Melakukan review terhadap perubahan pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor
       pelaksana/pengawas;                                              
     9. Melakukan pengawasan berkala pada saat masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
   b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis:                            
     Kriteria Perencanaan mengacu kepada Peraturan sebagai berikut:     
     1. Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

     2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
        Cipta Kerja;                                                    
     3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
        tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;        
     4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022
        tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
        Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.