Amdal Sistem Sungai Bremi - Meduri

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                             

1. Latar Belakang                                                            

      Banjir dan rob merupakan bencana rutin yang senantiasa terjadi di Kota dan Kabupaten Pekalongan.
  Bencana ini telah mengurangi tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi ini
  telah dilakukan beberapa langkah diantaranya kegiatan studi dan detail desain serta ditindaklanjuti dengan
  kegiatan konstruksi berupa pembangunan tanggul rob untuk melindungi pemukiman dari pengaruh air laut.
      Banjir dan rob yang terjadi menggenangi pemukiman masuk lewat beberapa drainase/sungai yang
  ada di Kota dan Kabupaten Pekalongan, beberapa di antaranya adalah Sungai Sengkarang, Sungai Bremi
  dan Sungai Meduri yang pada paket ini di sebutkan Pekerjaan AMDAL Sistem Sungai Bremi- Meduri.

  Pembangunan tanggul rob yang dikerjakan mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2019 telah mampu
  mengurangi genangan yang ada di beberapa tempat seperti pada Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang
  dan Jeruksari. Akan tetapi karena Sungai Bremi dan Sungai Meduri masih terbuka dan tanggul sungainya
  banyak yang kritis dan bocor, sehingga pengaruh pasang masih mempengaruhi terjadinya genangan rob di
  kanan dan kiri Sungai Bremi dan Meduri tersebut. Pada tahun 2022 Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
  Tengah melakukan review desain untuk menyempurnakan penanganan banjir dan rob Sungai Bremi dan
  Sungai Meduri di Kabupaten dan Kota Pekalongan tersebut.                   

      Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012
  tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
  Lingkungan Hidup, perijinan yang diperlukan sebelum kegiatan fisik konstruksi Pengendalian Banjir
  Dan Rob Sistem Sungai Bremi – Meduri di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dilakukan adalah
  penyusunan AMDAL.                                                          

2. Maksud & Tujuan                                                           

  a. Maksud : Kegiatan AMDAL Sistem Sungai Bremi – Meduri di Kota Pekalongan dan Kabupaten
    Pekalongan dimaksudkan untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    (AMDAL) sebagai dasar memperoleh persetujuan kelayakan lingkungan untuk kegiatan fisiknya.
  b. Tujuan : Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan ijin/persetujuan kelayakan lingkungan dari pemerintah
    sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan konstruksinya.

3. Sasaran                                                                   

      Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai upaya Pengendalian Banjir Dan Rob
  Sistem Sungai Bremi – Meduri di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.  

4. Sumber Pendanaan                                                          
     Pekerjaan ini memerlukan biaya sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 11%
  yang dibiayai dari sumber pendanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan                                                  
     Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

6. Lingkup Kegiatan                                                          
  Lingkup kegiatan ini tidak terbatas pada :                                 
  1. Tahap Persiapan                                                         

     Pada tahap persiapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan:                   
     a. Pengumpulan data-data sekunder diantaranya peta RTRW (Kota Pekalongan dan
       Kabupaten Pekalongan), peta Tata Guna Lahan, dan lain-lain.           
     b. Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksiting lokasi rencana kegiatan untuk
       penentuan lingkup wilayah studi.                                      

     c. Penentuan lingkup komponen studi.                                    
       • Pekerjaan Normalisasi Sungai Bremi (Br.0 +00 - Br. 35+20)           
       • Pekerjaan Tanggul Sungai Bremi Dan Parapet Hulu Bd.Gerak            
       • Pekerjaan Normalisasi Sungai Meduri (Mdr.0 +00 - Mdr. 50+00)        
       • Pekerjaan Parapet Sungai Meduri Hulu Bendung                        

       • Pekerjaan Normalisasi Sungai Sengkarang (Sk.0 +00 - Sk. 70 + 00)    
       • Pekerjaan Parapet Sungai Sengkarang                                 
       • Pekerjaan Kolam Retensi                                             
       • Pekerjaan Bangunan Pintu Kolam Retensi                              
       • Pekerjaan Jembatan Bremi                                            

       • Pekerjaan Struktur Atas Area Jembatan                               
       • Pekerjaan Pelimpah Samping                                          
       • Pekerjaan Bendung Gerak Sungai Bremi - Meduri                       
       • Pekerjaan Bangunan Jetty                                            

       • Pekerjaan Bangunan Rumah Pompa                                      
       • Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Pintu Bd. Gerak                  
       • Pekerjaan Mekanikal Pompa Dan Fasilitasnya                          
     d. Pengecekan mengenai ijin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang.
     e. Pengecekan (validasi) dan Pengurusan Permohonan Kesesuaian lokasi rencana

       kegiatan dengan tata ruang pada instansi yang berwenang.              
       Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau
       kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan.
       Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata

       ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang tindih
       (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan
       Pengendalian Banjir Dan Rob Sistem Sungai Bremi- Meduri di Kota Pekalongan
       dan Kabupaten Pekalongan dengan peta RTRW (Kota Pekalongan dan Kabupaten
       Pekalongan) dan yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak

       dapat dipergunakan).                                                  
  2. Pengambilan Sampel meliputi:                                            
     a. Kualitas Air                                                         
     b. Kualitas Udara                                                       

     c. Getaran dan Kebisingan                                               
     d. Lalu Lintas                                                          
     e. Biologi (TA Biologi)                                                 
     f. Vektor Penyakit                                                      
     g. Sosekbudkesmas                                                       

  3. Analisis Laboratorium meliputi:                                         
    1) Kualitas Air                                                          
      a. Analisa Parameter Fisik                                             
      b. Analisa Parameter Kimia                                             

      c. Analisa Parameter Biologi                                           
    2) Udara Ambien                                                          
      a. Parameter Gas, Partikel Debu dan Kondisi Fisik                      
    3) Kebisingan                                                            
      a. Getaran                                                             

      b. Kebisingan                                                          
    4) Biologi                                                               
      a. Plankton dan Benthos                                                
      b. Biota Darat                                                         
  4. Penyusunan Dokumen AMDAL                                                
    Tahapannya sebagai berikut :                                             

    a. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL                              
      Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah
      proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL
      atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu
      langkah.                                                               

    b. Proses pengumuman dan konsultasi publik                               
      Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib      
      mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum melakukan    
      penyusunan AMDAL. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara      

      penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Peraturan Menteri
      Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat
      dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Pengumuman dilakukan di surat kabar
      setempat (lokal dan/atau nasional) dan di kantor kelurahan, kantor kecamatan dan
      rencana lokasi pembangunan selama 10 (sepuluh) hari kerja.             

      Dalam pengumuman dan konsultasi publik ini, masyarakat yang dilibatkan mimimal:
      - Masyarakat terkena dampak                                            
      - Masyarakat pemerhati lingkungan hidup                                
      - Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses

       AMDAL.                                                                
    c. Proses pelingkupan (scoping)                                          
      Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup
      permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan
      rencana kegiatan.                                                      

      Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi
      dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi,
      menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana
      kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah formulir KA-

      ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam
      proses pelingkupan. Pada proses ini dilakukan sosialisasi atau konsultansi publik
      kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak dan juga masyarakat pemerhati
      lingkungan. Pelaksanaan konsultansi publik berdasarkan Peraturan Menteri
      Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2012.                                     

      Muatan pelingkupan berisi tentang :                                    
      - Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji.          
      - Deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting).        
      - Hasil pelibatan masyarakat.                                          

      - Dampak penting hipotetik.                                            
      - Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian.                          
    d. Penyusunan dan penilaian formulir Kerangka Acuan                      
      Penyusunan formulir kerangka acuan (KA) bertujuan untuk:               
      - Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL                         

      - Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai biaya,
        tenaga dan waktu yang tersedia.                                      
      Fungsi formulir Kerangka Acuan (KA) adalah:                            
      • Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen ANDAL, dan 
        instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai ANDAL tentang
        lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan                

      • Sebagai salah satu rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi
        hasil studi ANDAL.                                                   
      Setelah Formulir Kerangka Acuan selesai disusun, selanjutnya adalah mengajukan
      dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Pada proses penilaian
      Kerangka Acuan, wakil masyarakat diundang untuk berdialog, begitu juga dengan

      instansi terkait. Penyedia jasa berkewajiban melakukan perbaikan konsep Formulir
      Kerangka Acuan, sampai Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan Formulir
      Kerangka Acuan.                                                        

                   Gambar 1. Alur Penilaian Kerangka Acuan                   
    e. Penyusunan draft ANDAL, RKL, dan RPL                                  
        Penyusunan draft ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada   
      Kerangka Acuan yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah
      draft ANDAL, RKL dan RPL selesai disusun selanjutnyamengajukan penilaian

      atas sokumen-dokumen tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dibahas
      dalam rapat/ sidang Komisi Penilai AMDAL dengan dilengkapi dengan permohonan
      persetujuan kelayakan lingkungan hidup. Penyedia jasa harus melakukan perbaikan
      sesuai dengan rekomendasi hasil sidang Komisi Penilai AMDAL dan menyerahkan

      kembali hasil perbaikan untuk dilakukan penilaian akhir.               

                 Gambar 2. Alur Penilaian ANDAL dan RKL/RPL                  
    f. Penyedia jasa harus melakukan pengurusan sampai terbitnya ijin kelayakan
      lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup oleh instansi yang
      berwenang.                                                             

       Gambar 3. Prosedur Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
                     Ketidaklayakan Lingkungan Hidup                         
7. Keluaran                                                                  

      Keluaran/produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen AMDAL
  (ANDAL, RKL dan RPL) Kegiatan Pengendalian Banjir dan Rob Sistem Sungai Bremi – Meduri di
  Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dan Ijin/Persetujuan Kelayakan Lingkungan.