,Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Regional Di Jawa Timur

PEMERINTAH      PROVINSI   JAWA   TIMUR                  

                 DINAS PERUMAHAN    RAKYAT,  KAWASANPERMUKIMAN                 
                                  DAN CIPTA  KARYA                             
                    Jl. Gayung Kebonsari No. 169 T elp. (031) 8287275 (Hunting) Fax. (031) 8292270
                                  SURABAYA   - 60233                           

                           URAIA    SINGKAT                                    

        PENYUSUNAN        RENCANA      INDUK   PENGELOLAAN                     

               SAMPAH     REGIONAL      DI JAWA    TIMUR                       

                      PROVINSI      JAWA    TIMUR                              

                      TAHUN     ANGGARAN       2024                            

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA                                                   
Uraian Pendahuluan                                                             

1. Latar Belakang    Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta

                     pembangunan di kabupaten/kota selain mempunyai dampak positif juga
                     menimbulkan dampak negatif. Dapat dipahami dengan mudah bahwa

                     semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula sampah yang
                     dihasilkan, pengelolaan sampah ini pun berpacu dengan laju

                     pertumbuhan penduduk.                                     

                     Semakin langkanya lahan di kota besar dan metropolitan memungkinkan

                     beberapa kota dalam satu wilayah mengupayakan Tempat Pemrosesan
                     Akhir (TPA) sampah secara regional. Dengan TPA Regional, Pemerintah

                     Daerah lebih menghemat biaya pengoperasian dan pemeliharaan karena
                     dikelola bersama. Sehingga, investasi yang dimiliki bisa diarahkan untuk

                     membangun TPA menjadi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (bukan

                     hanya pembuangan) yang berwawasan lingkungan.             

                     Pengelolaan sampah di Jawa Timur saat ini relatif masih banyak yang

                     menggunakan pendekatan yang belum terintegrasi antara di sisi hulu dan

                     hilir termasuk harmonisasi aspek teknis dan finansialnya. Dalam rangka
                     pengolahan dan pengelolaan sampah di Jawa Timur sesuai dengan Pasal

                     50 Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
                     Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

                     Jawa Timur Tahun 2023-2043 yang menetapkan 7 sistem jaringan
                     persampahan berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yaitu:

                     1. Gerbangkertasusila yang melayani Kabupaten Gresik, Kota

                       Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan 
                       Kabupaten Lamongan;                                     

                     2. Malang Raya yang melayani Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten

                       Malang;                                                 
                     3. Madiun yang melayani Kota Madiun dan Kabupaten Madiun; 

                     4. Kediri yang melayani Kota Kediri dan Kabupaten Kediri; 
                     5. Blitar yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar; 

                     6. Pasuruan yang melayani Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan;

                     7. Probolinggo yang melayani Kota Probolinggo dan Kabupaten
                       Probolinggo.                                            

                     Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9

                     kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan
                     Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota

                     terbanyak di Indonesia. Selain itu, Jawa Timur terbagi dalam 5 Badan
                     Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yaitu:                      

                     1. Bakorwil I Madiun meliputi Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab.

                       Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab.
                       Pacitan, Kab. Kediri, Kota Kediri dan Kota Madiun.      

                     2. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan,
                       Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Gresik, Kab.

                       Nganjuk dan Kota Mojokerto.                             
                     3. Bakorwil III Malang meliputi Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab.

                       Sidoarjo, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu, Kota

                       Pasuruan, Kota Surabaya..                               
                     4. Bakorwil IV Pamekasan meliputi Kab. Bangkalan, Kab. Sampang,

                       Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.                        
                     5. Bakorwil V Jember meliputi Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab.

                       Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbobondo dan

                       Kab. Banyuwangi.                                        

                     Paradigma pengelolaan sampah dengan kumpul-angkut-buang secara
                     umum masih banyak dilakukan di Indonesia seringkali menimbulkan

                     masalah pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem

                     pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu
                     ke hilir. Selain itu bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian

                     hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah,
                     pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha.

                     Untuk mendukung terarahnya pembangunan pada sektor persampahan,

                     Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat,
                     Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2024,

                     mengalokasikan perencanaan sektor persampahan melalui Pekerjaan
                     Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Regional di Jawa

                     Timur.                                                    

2. Maksud dan Tujuan Maksud dari pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan
                     Sampah Regional di Jawa Timur adalah sebagai panduan pemrograman

                     dan penganggaran secara tepat dan kuantitatif sehubungan dengan
                     rencana pembangunan TPA Regional di Jawa Timur.           

                     Tujuan dari pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah
                     Regional di Jawa Timur adalah:                            

                      a. Merencanakan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah regional
                        yang optimis dan realistis didasarkan pada kesepakatan seluruh

                        stakeholder;                                           

                      b. Merencanakan pengembangan peraturan dan kelembagaan   
                        pengelolaan sampah regional yang mendukung keberlanjutan

                        pengelolaan infrastruktur melalui prinsip pemisahan operator dan
                        regulator pengelolaan sampah regional serta ketaatan terhadap

                        implementasi regulasi yang ada;                        

                      c. Merencanakan perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk   
                        pembangunan dan operasional pengelolaan sampah regional dari

                        hulu ke hilir dengan mengacu pada kebijakan untuk 20 tahun ke
                        depan;                                                 

                      d. Merencanakan program peningkatan peran aktif masyarakat dan

                        dunia usaham khususnya selaku produsen terkait produk dan
                        kemasannya serta selaku offtaker produk hasil pengolahan sampah

                        dalam sistem operasional pengelolaan sampah regional;  
                      e. Merencanakan integrasi konsep pengelolaan lingkungan hidup di

                        setiap rencana pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah

                        regional;                                              
                      f. Merencanakan rencana pengembangan investasi untuk jangka

                        pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk pengembangan
                        sistem persampahan regional.                           

3. Sasaran           Sasaran dari pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Rencana Induk

                     Pengelolaan Sampah Regional di Jawa Timur adalah:         
                      a. Tersusunnya kebijakan dan strategi pengelolaan sampah regional

                        yang optimis dan realistis didasarkan pada kesepakatan seluruh
                        stakeholder;                                           

                      b. Tersusunnya pengembangan peraturan dan kelembagaan    
                        pengelolaan sampah regional yang mendukung keberlanjutan

                        pengelolaan infrastruktur melalui prinsip pemisahan operator dan
                        regulator pengelolaan sampah serta ketaatan terhadap implementasi

                        regulasi yang ada;                                     
                      c. Tersedianya perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk manajemen

                        dan operasional pengelolaan sampah regional dari hulu ke hilir;

                      d. Tersusunnya program peningkatan peran aktif masyarakat dalam
                        sistem operasional pengelolaan sampah regional;        

                      g. Tersusunnya integrasi konsep pengelolaan lingkungan hidup di
                        setiap rencana pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah

                        regional;                                              

                      e. Tersedianya rencana pengembangan investasi untuk jangka pendek,
                        jangka menengah dan jangka panjang untuk pengembangan sistem

                        persampahan regional;                                  
4. Lokasi Pekerjaan  Kegiatan ini berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur     

5. Sumber Pendanaan  Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Pemerintah

                     Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.                  

6. Nama dan Organisasi a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Tri Wahyuriadi, S.T., M.M., M.T.
   Pejabat Pembuat   b. Dinas: Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

   Komitmen            Provinsi Jawa Timur                                     
Data Penunjang                                                                 

7. Data Dasar        a. Data kebijakan pembangunan dan tata ruang Provinsi Jawa Timur dan

                       Kabupaten/Kota                                          
                       -  Data RTRW (termasuk rencana tata guna lahan dan penggunaan

                          lahan);                                              

                       -  Data pola ruang;                                     
                       -  Data RPJPD dan RPJMD;                                

                       -  Data kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;      
                       -  Data rencana strategis;                              

                     b. Data Kondisi Fisik Wilayah                             

                       -  Data wilayah administrasi dilengkapi dengan peta wilayah
                          administrasi;                                        

                       -  Data letak geografi;                                 

                       -  Data hidrologi dilengkapi dengan peta hidrologi;     
                       -  Data topografi dilengkapi dengan peta topografi, foto udara citra

                          satelit skala 1:50.000, 1:25.000, 1:250.000, tergantung luas
                          daerah studi/perencanaan;                            

                       -  Data fisiografi dilengkapi dengan peta fisiografi;   
                       -  Data klimatografi dilengkapi dengan peta klimatografi;

                       -  Data curah hujan;                                    

                       -  Data geologi dilengkapi dengan peta geologi (menunjukkan ada
                          tidaknya patahan);                                   

                       -  Data rawan bencana (banjir, tanah longsor, gunung berapi, gempa

                          bumi)                                                
                       -  Data hidrogeologi;                                   

                       -  Data hidrooceanografi;                               
                     c. Data Demografi (Kependudukan)                          

                       -  Data jumlah penduduk tiap kecamatan;                 

                       -  Data penyebaran penduduk;                            
                       -  Data kepadatan penduduk;                             

                     d. Data Sosial, ekonomi, dan budaya                       

                       -  Data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
                       -  Data penghasilan daerah;                             

                       -  Data perkembangan wilayah;                           

                     e. Data Prasarana Kota                                    
                       -  Data Sistem Penyediaan Air Minum;                    

                       -  Data Sistem Drainase;                                

                       -  Data SPAL;                                           
                       -  Data Jaringan Jalan Utama dan Sarana Transportasi;   

                     f. Data offtaker, pengepul/pelapak untuk berbagai jenis sampah dan
                       produk olahan sampah dari berbagai opsi teknologi pengolahan

                       sampah di TPST/TPA Sampah Regional (komposting, maggot, RDF,

                       dll);                                                   
                     g. Data Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Sampah       

                       -  Data daerah pelayanan eksisting;                     
                       -  Data pola penanganan sampah dari sumber ke TPA;      

                       -  Data timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah:  

                            a) Timbulan sampah per orang/hari (volume, berat); 
                            b) Data karakteristik dan komposisi sampah         

                       -  Data Regulasi tentang pengelolaan sampah;            

                       -  Data Kelembagaan:                                    

                             a) bentuk organisasi pengelola sampah yang ada (operator
                               dan regulator),                                 

                             b) struktur organisasi yang ada,                  
                             c) sumber daya manusia yang tersedia,             

                       -  Data Keuangan:                                       

                            a) ketersediaan biaya investasi dan atau penggantian
                               peralatan/suku cadang,                          

                            b) biaya pengoperasian dan pemeliharaan, dan       

                            c) retribusi (tarif, mekanisme pengumpulan, target retribusi
                               dan retribusi terkumpul).                       

                       -  Data Peran Masyarakat dan swasta:                    
                            a) tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat,    

                            b) program kampanye dan edukasi yang ada,          

                            c) peran swasta yang ada (selaku produsen terkait produk dan
                               kemasannya, CSR  perusahaan untuk pengelolaan   

                               sampah, selaku offtaker produk pengolahan sampah), dan
                            d) kemitraan dengan swasta;                        

                            e) Data bank sampah serta kondisinya (nama, lokasi);
                       -  Data Teknis Operasional, yaitu sarana dan prasarana  

                          Pengelolaan Sampah eksisting:                        
                            a) data pemilahan/pewadahan,                       

                            b) pengumpulan (TPS/TPS 3R/PDU) →  nama, lokasi,   
                               pengelola, koordinat (TPS 3R/PDU), serta kondisi

                               prasarana                                       

                            c) Pengangkutan (kendaraan angkutan) → jumlah dan jenis
                            d) Pengolahan (SPA, FPSA,  TPST) →nama,  lokasi,   

                               pengelola, koordinat serta jenis pengolahan, dan
                            e) Pemrosesan akhir (TPA) → nama, lokasi, pengelola,

                               koordinat, sampah masuk TPA, jenis pengolahan (bila ada)

                               dan jenis pemrosesan akhir (sanitary landfill/lainnya), umur
                               teknis TPA.                                     

                       i. Data isu strategis dan permasalaha mengenai persampahan.
                       j. Data primer rencana lokasi TPA/TPST Regional.        

8. Standar Teknis    Standar teknis yang dilaksanakan dalam melakukan analisa atau kajian

                     ini adalah standar teknis yang berlaku dan diakui secara ilmiah untuk
                     mengembangkan kerangka berpikir, teori, konsep dan metodologi untuk

                     mendapatkan rumusan secara komprehensif tentang kegiatan  

                     Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Regional di Jawa
                     Timur.                                                    

9. Studi-Studi Terdahulu Studi/kajian terdahulu yang dapat menjadi referensi antara lain:

                     1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
                        Ruang dan Rencana Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;

                     2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 Tentang
                        Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

                        dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;                
                     3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)     

                        Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;                 

                     4. RTRW Kab/Kota                                          
                     5. RPJMD Kab/Kota                                         

                     6. Jakstrada Kab/Kota                                     
10. Referensi Hukum  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan  

                        Sampah;                                                

                     2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
                        Pengelolaan Lingkungan Hidup;                          

                     3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
                        Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

                        244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

                        sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
                        Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

                        Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
                        Indonesia Nomor 5679);                                 

                     4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 

                     5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan
                        Sampah Rumah  Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah   

                        Tangga;                                                
                     6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan

                        Sampah Spesifik;                                       

                     7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan
                        Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

                        Sejenis Sampah Rumah Tangga;                           
                     8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan

                        Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto

                        – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger –
                        Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

                     9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang
                        Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam 

                        Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

                        Rumah Tangga;                                          
                     10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

                        2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam
                        Penyelenggaraan Penanganan Sampah;                     

                     11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang

                        Pengelolaan Sampah Regional;                           
                     12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata

                        Ruang dan Rencana Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043
                     13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 Tentang

                        Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

                        dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;                
                     14. SNI 03.3241-1994 Tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA;

                     15. SNI 19.2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan
                        Sampah Perkotaan;                                      

                     16. dan lain-lain.                                        

Ruang Lingkup                                                                  

11. Lingkup Pekerjaan 1. Melakukan kajian studi yang relevan dengan masalah persampahan
                        yang dihadapi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur;        

                     2. Melaksanakan pengumpulan data sebagaimana tercantum pada

                        angka 7;                                               
                     3. Analisis terhadap 38 kabupaten/kota di Jawa Timur      

                        Analisis terhadap data yang ada diperlukan untuk dasar perencanaan
                        peningkatan sistem pengelolaan persampahan jangka panjang.

                        Analisis tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode baik

                        SWOT, deskriptif, maupun metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis
                        tersebut meliputi:                                     

                        a. Kondisi kota/kabupaten untuk mendapatkan gambaran daerah
                          pelayanan dan pola pelayanan yang sesuai;            

                        b. Kondisi sistem penanganan sampah yang ada saat ini, untuk

                          mendapatkan gambaran lompatan peningkatan penanganan 

                          sampah jangka panjang sesuai dengan kemampuan daerah dan
                          produk pengaturan yang berlaku di tingkat nasional serta daerah;

                        c. Rencana pengembangan kota sesuai dengan RTRW, untuk 
                          mendapatkan gambaran proyeksi kebutuhan pengembangan 

                          pelayanan persampahan dan alokasi lahan untuk Tempat 

                          Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), Fasilitas
                          Pengolahan Sampah  Antara (FPSA/ITF), dan Tempat     

                          Pemrosesan Akhir (TPA)/TPSTsampah;                   
                        d. Kondisi penanganan sampah di sumber/kawasan/kegiatan

                          (kegiatan 3R), untuk mendapatkan gambaran peningkatan upaya

                          pengurangan dan pemanfaatan sampah sesuai dengan target
                          yang diharapkan serta meningkatkan upaya program kampanye

                          dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat;           
                        e. Kondisi TPA sampah dan umur teknis TPA, untuk mendapatkan

                          gambaran tingkat pencemaran dan upaya rehabilitasi/ revitalisasi

                          yang harus dilakukan serta alternatif pengembangan lokasi TPA
                          sampah baru;                                         

                        f. Analisis kebutuhan pengembangan persampahan jangka panjang,
                          untuk memperkirakan prioritas wilayah pelayanan jangka pendek,

                          jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan kriteria yang

                          berlaku;                                             
                     4. Perencanaan                                            

                          a. Membuat perencanaan pengelolaan sampah secara regional
                             dan area pelayanan TPA Sampah Regional dengan jangka

                             waktu perencanaan 20 tahun                        

                          b. Rencana lokasi TPS 3R / TPST/ SPA serta volume sampah
                             yang akan masuk ke TPA Sampah Regional            

                          c. Rute/jalur utama pengangkutan sampah              
                          d. Rencana pengelolaan TPA Sampah Regional           

                        Perencanaan tersebut ditinjau dari 5 (lima) aspek dalam pengelolaan
                        sampah yaitu:                                          

                       i. Rencana pengembangan kelembagaan yang menggambarkan  

                          bentuk kelembagaan yang sesuai dengan kondisi eksisting
                          kelembagaan di kabupaten, kota, dan provinsi, sehingga

                          Perangkat Daerah (PD) tersebut dapat berperan optimal dalam

                          penanganan sampah. Selain itu, pemrograman dalam 20 tahun ke
                          depan terkait bentuk kelembagaan, perlu untuk dirumuskan;

                       ii. Rencana   pengembangan    teknis-teknologis, yang   
                          menggambarkan timbulan sampah yang akan masuk ke TPA 

                          Sampah Regional, biaya investasi, dan biaya operasi-pelihara-

                          rawat untuk pengembangan sistem penanganan sampah    
                          (subsistem pengumpulan sampah, subsistem pengangkutan

                          sampah, subsistem pengolahan sampah, dan subsistem   
                          pemrosesan akhir sampah) dalam 20 tahun ke depan,    

                          sehubungan dengan rencana pembangunan TPA Sampah     

                          Regional Jawa Timur sehingga mampu memenuhi target yang
                          diatur dalam produk pengaturan tingkat daerah dan nasional;

                      iii. Rencana pengembangan pendanaan, yang menggambarkan  
                          kebutuhan pendanaan, beserta sharing antara anggaran APBN,

                          APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, sektor swasta,

                          masyarakat, serta sumber pembiayaan lain yang sah. Hal ini
                          ditujukan untuk menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk

                          mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan
                          kinerja sistem penanganan sampah yang akan dicapai;  

                      iv. Rencana pengembangan  peran serta masyarakat-swasta- 

                          perguruan tinggi, yang menggambarkan perencanaan sinergitas
                          peran serta masyrakat-swasta-perguruan tinggi dalam 20 tahun ke

                          depan, untuk mencapai target-target pencapaian kinerja sistem
                          penanganan sampah termasuk implementasi Extended Producer

                          Respobility (EPR);                                   

                       v. Rencana pengembangan pengaturan, yang menggambarkan  
                          peraturan yang sudah ada dan kebutuhan peraturan yang

                          mendukung sistem penanganan sampah, dengan mengacu pada
                          produk-produk pengaturan yang lebih tinggi di tingkat provinsi dan

                          nasional.                                            
                     5. Membuat draft Pergub tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah

                       Regional Provinsi Jawa Timur                            

12. Keluaran         Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen yang
                     menggambarkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Regional di Jawa

                     Timur antara lain:                                        

                     1. Klaster Persampahan Regional dengan rencana lokasi TPA/TPST
                       sesuai dengan kriteria yang ada                         

                     2. Program-program yang diperlukan dalam menerapkan Extended
                       Producer Responsibility (EPR)                           

                     3. Gambaran rantai pasok sampah dan hasil olahan sampah   

                     4. Sebaran potensi offtaker dari berbagai produk olahan sampah
                     5. Rencana pentahapan pembangunan TPA/TPST Sampah Regional

                       berikut biaya yang diperlukan (investasi, operasional dan
                       pemeliharaan)                                           

                     6. Peta yang terdiri atas                                 

                       •  Peta Jaringan Jalan Utama                            
                       •  Peta Rawan Bencana                                   
                       •  Peta Sumber Air                                      

                       •  Peta Lokasi dan Koordinat TPS, TPS 3R maupun TPST/TPA dan
                          bank sampah                                          
                       •  Peta sebaran offtaker                                
                       •  Peta Klaster TPA Regional                            

                       •  Dll                                                  
                     7. Video Rencana Lokasi TPA/TPST Sampah Regional          
13. Peralatan, Material, Pejabat Pembuat Komitmen akan membentuk Tim yang akan 

   Personil dan Fasilitas mendampingi konsultan pada tahap survey dan pembahasan hasil kerja
   dari Pejabat Pembuat konsultan dalam setiap tahapnya.                       

   Komitmen                                                                    

14. Peralatan, Material, Kebutuhan peralatan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai
   dari Penyedia Jasa berikut:                                                 

                     a. Komputer dilengkapi aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan;
                     b. Printer                                                

                     b. Drone                                                  
                     c. GPS                                                    

                     d. ATK                                                    

                     e. Masker N95 atau KN95                                   
                     f. Topi Pelindung (Safety Helmet)                         

15. Lingkup Kewenangan i. Penyedia jasa harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang
   Penyedia Jasa          masih berlaku dengan subklasifikasi jasa konsultansi lingkungan

                          (KL401);                                             

                      ii. Penyedia jasa dalam hal ini adalah konsultan, mempunyai
                          kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:        

                          a. Konsultan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya
                            terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan berdasarkan kontrak

                            kerjayang ditetapkan;                              
                          b. Konsultan berkewajiban melaksanakan pekerjaan berdasarkan

                            ketentuan-ketentuan yang telahditetapkan dalam kerangka

                            acuan. Jika dalam hal konsultan memandang perlu adanya
                            perubahan, maka perlu dikonsultasikan dan dimusyawarahkan

                            bersama dan harus disetujui oleh pemberi pekerjaan;
                          c. Konsultan harus bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil

                            pekerjaan dan dapat selesai tepat pada waktunya serta

                            dinyatakan berakhir sampai dengan telah dinyatakan selesai
                            sampai keseluruhan;                                

                          d. Konsultan harus memberikan seluruh hasil pengumpulan data
                            serta produk kerja;                                

                          e. Dalam melaksanakan presentasi, team leader dan seluruh

                            tenaga ahli sebagaimana tercantum dalam kontrak atau
                            perubahannya diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil

                            pekerjaannya. Apabila ada yang tidak hadir, wajib memberikan
                            surat izin. Apabila didapati tenaga ahli yang tidak pernah hadir

                            dalam pembahasan, maka akan diberikan surat peringatan

                            sesuai peraturan yang berlaku.                     
16. Jangka Waktu     Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah   

   Penyelesaian      Regional di Jawa Timur ini harus diselesaikan seluruhnya termasuk
   Pekerjaan         penyerahan laporan-laporan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan

                     puluh) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya SPMK (Surat

                     Perintah Mulai Kerja) oleh Pengguna Jasa.                 
17. Personil                                                                   

Tenaga Ahli:         1. Ketua Tim:                                             
                       a. Seorang Magister (S2) Teknik Lingkungan/Teknik Sipil;

                       b. Mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai ketua tim

                          di bidang persampahan dan pernah menyusun rencana induk
                          serta dibuktikan dengan referensi kerja dari pengguna jasa;

                       c. Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Madya Teknik Lingkungan
                          (501) atau Ahli Madya Teknik Sanitasi dan Limbah (503) atau

                          Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Madya Perencana

                          Pengelolaan Sampah Jenjang 8.                        

                     2. Anggota:                                               
                       a. Ahli Lingkungan:                                     

                          - Seorang Sarjana (S1) Teknik Lingkungan/Teknik Sipil.

                          - Berpengalaman di bidang persampahan minimal selama 5
                            (lima) tahun serta dibuktikan dengan referensi kerja dari

                            pengguna jasa.                                     
                          - Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Muda Teknik

                            Lingkungan (501) atau Ahli Muda Teknik Sanitasi dan Limbah
                            (503 atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Muda

                            Perencana Pengelolaan Sampah Jenjang 7.            

                       b. Ahli Planologi:                                      
                          - Seorang  Sarjana (S1)  Perencanaan Wilayah dan     

                            Kota/Planologi.                                    

                          - Berpengalaman di bidangnya minimal selama 5 (lima) tahun
                            serta dibuktikan dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

                          - Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Muda Perencanaan
                            Wilayah dan Kota (502) sesuai dengan bidang pendidikannya.

                       c. Ahli Teknik Sumber Daya Air                          
                          - Seorang Sarjana (S1) Teknik Sipil/Teknik Pengairan 

                          - Berpengalaman di bidang hidrogeologi minimal 5 (lima) tahun

                            serta dibuktikan dengan referensi kerja dari pengguna jasa.
                          - Memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli Muda Bidang Keahlian

                            Teknik Sumber Daya Air (211) atau Sertifikat Kompetensi Kerja
                            (SKK) Ahli Muda Hidrologi Jenjang 7.               

                       d. Ahli Sosial Budaya:                                  

                          - Seorang Sarjana (S1) Sosiologi/Antropologi.        
                          - Berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun serta

                            dibuktikan dengan referensi kerja dari pengguna jasa.
                       e. Ahli Hukum dan Kelembagaan                           

                          - Seorang Sarjana (S1) Hukum.                        

                          - Berpengalaman    dalam     penyusunan    naskah    
                            peraturan/perundang-undangan minimal selama 10 (sepuluh)

                            tahun serta dibuktikan dengan referensi kerja dari pengguna
                            jasa.                                              

                       f. Ahli Keuangan dan Pembangunan:                       

                          - Seorang     Sarjana    (S1)     (S1     Ekonomi    
                            Pembangunan/Akuntansi/Manajemen/Teknik,            

                          - Berpengalaman di bidang analisa finansial minimal selama 3
                            (tiga) tahun serta dibuktikan dengan referensi kerja dari

                            pengguna jasa.                                     

                     g. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).             
                          − Seorang Sarjana (S1) Teknik Sipil                  

                          − memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli K3 Konstruksi Tingkat

                            Ahli Muda atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Muda K3
                            Konstruksi Jenjang 7 yang masih berlaku,           

                          − berpengalaman di bidangnya minimal 1 (satu) tahun, dibuktikan
                            dengan referensi kerja dari pengguna jasa          

Tenaga Pendukung     1. Asisten Tenaga Ahli                                    

                       -  1 (satu) orang Sarjana (S1) Teknik Lingkungan. Berpengalaman di
                          bidang persampahan minimal selama 2 (dua) tahun;     

                       -  1 (satu) orang Sarjana (S1) Teknik Sipil. Berpengalaman di bidang
                          transportasi minimal selama 2 (dua) tahun.           

                     2. Surveyor                                               

                       -  5 (lima) orang dengan Pendidikan minimal D3 Teknik Sipil
                       -  Pengalaman minimal 5 (lima) tahun;                   

                     3. Operator CAD/Drafter:                                  
                       -  1 (satu) orang dengan pendidikan minimal D3 Teknik Sipil/S1

                          Teknik Sipil                                         

                       -  Pengalaman minimal 5 (lima) tahun;                   
                       -  Berpengalaman mengoperasikan CAD dan GIS.            

                     4. Operator Komputer:                                     
                       -  1 (satu) orang dengan pendidikan minimal SMU/SMK     

                       -  Berpengalaman mengoperasikan komputer minimal program word

                          dan excel                                            
18. Jadwal Tahapan   Jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Pengelolaan Sampah

   Pelaksanaan       Regional di Jawa Timur ini dapat dilihat pada tabel (terlampir).
   Pekerjaan                                                                   

Laporan                                                                        

19. Laporan Pendahuluan a. Buku Laporan Pendahuluan memuat data baku dan informasi dasar,
                       menggambarkan kondisi eksisting lokasi wilayah kegiatan, batasan

                       kegiatan, metodologi pelaksanaan, jadwal rencana kerja, tahapan

                       pelaksanaan pekerjaan, serta personil-personil pelaksana kegiatan.
                       Selanjutnya dilakukan presentasi laporan pendahuluan.   

                     b. Laporan dalam bentuk hardcopy diterbitkan sebanyak 3 (tiga)
                       eksemplar.                                              

                     c. Laporan dalam bentuk hardcopy harus diserahkan selambat-

                       lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK.     
20. Laporan Bulanan  a. Laporan bulanan memuat kegiatan yang telah dilakukan beserta data

                       pendampingnya dan progres dari setiap aspek kajian serta harus
                       diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama setiap bulan.

                       Selanjutnya dilakukan presentasi laporan bulanan.       

                     b. Buku Laporan dalam bentuk hardcopy diterbitkan masing-masing
                       sebanyak 2 (dua) eksemplar.                             

21. Laporan Antara   a. Buku Laporan Antara memuat hasil pengolahan data dasar, hasil reviu
                       data perencanaan dan kondisi eksisting pengelolaan sampah

                       Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan Focus Group

                       Discussion (FGD) dan presentasi laporan antara.         
                     b. Buku Laporan dalam bentuk hardcopy diterbitkan masing-masing

                       sebanyak 3 (tiga) eksemplar.                            
                     c. Laporan Antara (dalam bentuk hardcopy harus diserahkan selambat-

                       lambatnya 75 (tujuh puluh lima hari) hari kalender sejak SPMK.

22. Draft Laporan Akhir a. Berisi hasil analisis dan kajian serta pembahasannya sebagaimana
                       tercantum dalam ruang lingkup kerangka acuan kerja yang 

                       dipersyaratkan dalam bentuk softcopy. Selanjutnya dilakukan
                       presentasi draft laporan akhir.                         

23. Laporan Akhir    a. Buku Laporan Akhir memuat hasil analisis dan kajian serta

                       pembahasannya  yang  digambarkan dalam bentuk klaster   
                       pengelolaan sampah regional beserta wilayah pelayanannya dan

                       biaya yang diperlukan. Selain itu juga berisi program/aturan yang perlu
                       dikembangkan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup  

                       kerangka acuan kerja yang dipersyaratkan. Selanjutnya dilakukan

                       Focus Group Discussion (FGD) dan presentasi laporan akhir dan
                       dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dan saran dari

                       pihak-pihak terkait;                                    
                     b. Buku Laporan dalam bentuk hardcopy diterbitkan masing-masing

                       sebanyak 3 (tiga) eksemplar;                            

                     c. Laporan Akhir (dalam bentuk hardcopy) yang telah disempurnakan
                       harus diserahkan selambat-lambatnya sebelum kontrak berakhir.

24. Album Peta       a. Peta berukuran A3, dicetak berwarna melalui plotter. Album peta

                       dalam bentuk hardcopy diterbitkan masing-masing sebanyak 3 (tiga)
                       eksemplar.                                              

25. Ringkasan Eksekutif a. Laporan Ringkas memuat ringkasan laporan akhir yang menunjukan
                       informasi penting dalam pengembangan Pengelolaan Sampah 

                       Regional Jawa Timur                                     

                     b. Buku Laporan dalam bentuk hardcopy diterbitkan masing-masing
                       sebanyak 3 (tiga) eksemplar                             

                     c. Ringkasan Eksekutif (dalam bentuk hardcopy) harus diserahkan
                       selambat-lambatnya sebelum kontrak berakhir             

26. Laporan Rancangan Laporan Rancangan Konseptual SMKK memuat tentang :       

   Konseptual SMKK   1. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang
                       Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian,

                       perencanaan dan/atau perancangan                        
                     2. Format Rancangan Konseptual SMKK sesuai dengan pedoman 

                       Sistem Manajemen  Keselamatan Konstruksi sesuai dengan  
                       Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

                       10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan

                       Konstruksi                                              
                     d. Laporan dalam bentuk hardcopy diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku

                       dengan ukuran A4.                                       
27. Laporan Softcopy a. Semua laporan softcopy dan data disimpan dalam ssd external yang

                       berisi :                                                

                       •  laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara, laporan
                          akhir, dan ringkasan eksekutif;                      

                       •  semua peta;                                          

                       •  semua data dan analisa data, baik primer dan sekunder;
                       •  dokumentasi kegiatan berupa foto, video, notula/berita acara rapat,

                          baik kegiataan koordinasi maupun kegiatan survei lapangan.
                     b. Laporan softcopy yang disimpan dalam flashdisk berisi Laporan Akhir,

                       Ringkasan Eksekutif, notula/berita acara rapat, dan album peta.

                     c. Laporan softcopy harus diserahkan selambat-lambatnya sebelum
                       kontrak berakhir                                        

Hal-Hal Lain                                                                   

28. Produksi dalam negeri Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di
                     dalam wilayah Negara Republik Indonesia.                  

29. Persyaratan Kerja Dalam melakukan pekerjaan ini, penyedia jasa tidak diperkenankan

   Sama              melakukan kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi lain.
30. Pedoman          Pengumpulan data lapangan dapat dilaksanakan dengan:      

   Pengumpulan Data  a. Rapat koordinasi dengan instansi terkait;              

   Lapangan          b. Hasil pengumpulan data primer dan sekunder.            
31. Alih Pengetahuan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan

                     pertemuan dalam rangka menyampaikan informasi dan hasil analisa
                     kepada Tim Teknis. Pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan

                     terhadap draft laporan bulanan, laporan pendahuluan, laporan antara dan

                     laporan akhir. Pada pertemuan dan pembahasan tersebut, team leader
                     dan seluruh tenaga ahli diwajibkan hadir. Apabila ada yang tidak hadir,

                     wajib memberikan surat izin.                              

                                             Surabaya, 27 Maret 2024           

                                         PEJABAT PEMBUAT  KOMITMEN             
                                             PADA BIDANG AMPLP                 

                                         TRI WAHYU RIYADI, ST, MM, MT          
                                           NIP. 19731015 199311 1 001          

     Lampiran. Penyusunan Rencana Induk untuk Pengelolaan Sampah Regional Di Jawa Timur                                     

                                             Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan                                                   

                                            Bulan ke-1  Bulan ke-2  Bulan ke-3   Bulan ke-4                                 
                                                                                             Bulan ke-5   Bulan ke-6        
No.                 Uraian                                                                                                  
                                           1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3   4         
 1  Tahap Persiapan                                                                                                         
    Penyamaan persepsi, penugasan, penyusunan rencana                                                                       
    kerja dan metodologi, serta membuat format-format yang                                                                  
    diperlukan untuk pengumpulan data                                                                                       
 2  Tahap Pengumpulan Data                                                                                                  
    a. Data sekunder                                                                                                        
      -  Data kondisi wilayah                                                                                               
      -  Data kondisi eksisting persampahan                                                                                 
      -  Data kondisi keuangan daerah                                                                                       
      -  Data regulasi persampahan                                                                                          
      -  Data kemampuan perkapita                                                                                           
      -  Data kondisi eksisting infrastruktur persampahan                                                                   
      -  Data jarak pelayanan dengan rencana TPA                                                                            
         Regional                                                                                                           
      -  Data jenis dan komposisi sampah                                                                                    
    b. Data primer                                                                                                          
      -  Data rencana lokasi TPA/TPST Sampah Regional                                                                       
 3  Tahap Analisa                                                                                                           

    a. Kondisi kota/kabupaten untuk mendapatkan gambaran                                                                    
      daerah pelayanan dan pola pelayanan yang sesuai;                                                                      
    b. Kondisi sistem penanganan sampah yang ada saat ini;                                                                  
    c. Rencana pengembangan kota sesuai dengan RTRW;                                                                        
    d. Kondisi penanganan sampah di                                                                                         
      sumber/kawasan/kegiatan (kegiatan 3R);                                                                                
    e. Kondisi TPA sampah;                                                                                                  
    f. Isu strategis persampahan dan permasalahan yang                                                                      
      dihadapi;                                                                                                             

                                            Bulan ke-1  Bulan ke-2  Bulan ke-3   Bulan ke-4                                 
                                                                                             Bulan ke-5   Bulan ke-6        
No.                 Uraian                                                                                                  
                                           1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3   4         
    g. Analisis kebutuhan pengembangan persampahan jangka                                                                   
      panjang, untuk memperkirakan prioritas wilayah                                                                        
      pelayanan jangka pendek, jangka menengah dan jangka                                                                   
      panjang berdasarkan kriteria yang berlaku.                                                                            
 4  Tahap Perencanaan                                                                                                       
    a. Rencana pengembangan teknis-teknologis;                                                                              
    b. Rencana pengembangan pengaturan;                                                                                     
    c. Rencana pengembangan kelembagaan;                                                                                    
    d. Rencana pengembangan pendanaan;                                                                                      
    e. Rencana pengembangan peran serta masyarakat-                                                                         
      industri-swasta-perguruan tinggi;                                                                                     
    f. Membuat draft Pergub tentang Rencana Induk                                                                           
      Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur                                                                                
 5                                                                                                                          
    Laporan                                                                                                                 
    a. Laporan Pendahuluan                                                                                                  
    b. Laporan Antara                                                                                                       
    c. Laporan Akhir                                                                                                        
    d. Ringkasan Eksekutif                                                                                                  
    e. Laporan Bulanan                                                                                                      
 6                                                                                                                          
    Rapat/Pemaparan                                                                                                         
    a. Laporan Pendahuluan                                                                                                  
    b. Laporan Antara                                                                                                       
    c. Draft Laporan Akhir                                                                                                  
                                                                                       Surabaya, Maret 2024                 
                                                                                   PEJABAT  PEMBUAT KOMITMEN                
                                                                                       PADA BIDANG AMPLP                    

                                                                                    TRI WAHYU RIYADI, ST, MM, MT2 0         
                                                                                     NIP. 19731015 199311 1 001