Peningkatan Ruas Jalan Kpr Pns Doyo Baru

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                           
           PENINGKATAN   RUAS JALAN KPR PNS DOYO  BARU                  

1. DASAR HUKUM                                                          

       1. Undang - Undang Nomor  5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok     
          Pemerintahan di Daerah;                                       
       2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

          Permukiman;                                                   
       3. UU Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;                
       4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
          Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                             
       5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
          Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi
          Papua dan Papua Barat;                                        

       6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  224/PMK.07/2017 Tentang     
          Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
       7. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman   
          Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;                   
       8. Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tanggal 14 September 2018 Tentang
          Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                           
       9. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen

          Keselamatan Konstruksi;                                       
       10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
          Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
          Penyedia;                                                     
       11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun
          2019 Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;                   

       12. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hibah Dari
          Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Perumahan
          Pascabencana;                                                 
       13. Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran 
          Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli
          Untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi;                     
       14. Instruksi Menteri PUPR Nomor : 02/IN/M/2020 Tentang Protokol 

          Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam
          Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                              
       15. Surat Edaran Menetri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 Tanggal 21 Oktober
          2020 Tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran
          Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14
          Tahun 2020 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
          Melalui Penyedia;                                             

       16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
          Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
          Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
          Rakyat                                                        

2. LATAR BELAKANG                                                       
   Jalan merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi kehidupan kita, jalan

   merupakan penghubung antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Hal ini

   menyebabkan semua kegiatan yang kita lakukan tidak bisa terhindar dari jalan.
   Peningkatan jalan ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan dari berbagai sisi
   dan aspek, masyarakat akan mendapatkan berbagai keuntungan dalam peningkatan

   jalan ini, karena setiap aktivitas masyarakat tidak lepas dari jalan, oleh karena itu

   peningkatan jalan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan.
   Salah satu aspirasi masyarakat adalah penanganan pada Peningkatan Ruas Jalan KPR

   PNS Doyo Baru. Dimana kondisi eksisting jalan yang masih berupa perkerasan

   dengan menggunakan timbunan mengurangi kenyamanan masyarakat sebagai 

   pengguna jalan untuk kegiatan sehari – hari terutama akses ke perumahan.
   Kondisi eksisting jalan yang masih berupa perkerasan dengan menggunakan

   timbunan pilihan mengurangi kenyamanan masyarakat sekitar yang merupakan

   pengguna jalan untuk kegiatan sehari – hari.                         

   Menyadari akan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura melaksanakan
   program Peningkatan Jalan Dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan

   kepada masyarakat sebagai pengguna jalan maka dipandang perlu untuk  

   dilaksanakan program penyelenggaraan jalan berupa paket pekerjaan fisik
   Peningkatan Ruas Jalan KPR PNS Doyo Baru Tahun Anggaran 2023. Guna menunjang

   akan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pekerjaan Umum

   Dan Penataan Ruang Bidang Jalan dan Jembatan telah memprogramkan     

   pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi darat berupa jalan
   yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD/

   INFFRASTRUKTUR  Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.              

3. MAKSUD  DAN TUJUAN  PEKERJAAN:                                       

   A. Maksud                                                            

     Meningkatkan kondisi Ruas Jalan KPR PNS DOYO BARU.                 

   B. Tujuan                                                            

     1)  Meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jalan dalam mobilitas
         atau aktivitas sosial ekonomi sehari – hari.                   

     2)  Meningkatkan produktifitas masyarakat pengguna jalan dalam melakukan
         aktifitas sehari – hari.                                       
4. SASARAN                                                              

   1) Tercapainya kenyamanan pada pengguna jalan untuk melakukan aktivitas sehari -
     hari                                                               
   2) Memudahkan kegiatan/mobilisasi sosial maupun ekonomi masyarakat sekitar
5. NAMA  ORGANISASI PENGADAAN   KONSTRUKSI                              
   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan :       

   a. K/L/D/I      : Pemerintah Kabupaten Jayapura                      

   b. Satker/SKPD  : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
                    Jayapura                                            

   c. Nama PA/KPA   : Alpius Toam, S.T., M.MT.                          

6. SUMBER DANA  DAN PERKIRAAN  BIAYA                                    

   a. Sumber Dana :                                                     

     Dana Otonomi Khusus (Otsus) APBD Bina Marga yang bebankan atas DPA Dinas
     Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.