3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Ded Kantor

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

K/L/D/I        : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROGRAM        : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
KEGIATAN       : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN      
                PEMERINTAHAN DAERAH                                     
PEKERJAAN      : BELANJA JASA KONSULTANSI DED KANTOR                    

NILAI PAGU     : Rp. 500.000.000,-                                      
NILAI HPS      : Rp. 499.361.296,-                                      
TAHUN ANGGARAN : 2025                                                   

a. Gedung yang digunakan sebagai kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

  Tengah merupakan salah satu aset milik Pemerintah Provinsi yang memiliki fungsi strategis
  sebagai pusat pelayanan administrasi, pembinaan, pengelolaan sumber daya perikanan,
  serta koordinasi kegiatan bidang perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil
  perikanan di wilayah Kalimantan Tengah.                               
b. Seiring dengan perkembangan waktu dan intensitas penggunaan gedung, kondisi fisik
  bangunan menunjukkan adanya penurunan kualitas struktur dan non-struktur, seperti

  kerusakan pada bagian atap, plafon, dinding, kusen, serta jaringan utilitas seperti instalasi
  listrik dan sistem air bersih. Beberapa ruang perkantoran juga tidak lagi memenuhi standar
  kenyamanan dan keselamatan kerja yang diatur dalam ketentuan teknis bangunan gedung
  Negara.                                                               
c. Selain faktor usia bangunan, perubahan fungsi ruang dan kebutuhan pelayanan publik
  juga menjadi pertimbangan utama. Pelayanan bidang perikanan kini menuntut tata ruang

  yang lebih efisien, terbuka, dan mendukung sistem kerja digital. Untuk itu, perlu dilakukan
  penataan ulang tata ruang kantor, peningkatan sistem elektrikal dan pencahayaan, serta
  penyesuaian terhadap standar aksesibilitas bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang
  disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
  Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang  

  Penyelenggaraan Bangunan Gedung.                                      
d. Rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya bersifat estetika atau perbaikan fisik semata,
  tetapi juga bertujuan untuk:                                          
  •  Meningkatkan fungsi dan efisiensi ruang kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi
     perangkat daerah (OPD) modern;                                     
  •  Menjamin keselamatan struktur dan keselamatan pengguna sesuai standar SNI dan

     pedoman teknis PUPR;                                               
  •  Menyesuaikan sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) dengan teknologi
     hemat energi dan ramah lingkungan;                                 
  •  Mewujudkan gedung pemerintahan yang representatif, nyaman, aman, serta
     memenuhi aspek keberlanjutan (green office concept)..              
e. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Satuan Organisasi

  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.   
f. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal
  ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
g. Agar Pelaksanaan Konstruksi dapat terlaksana dengan baik dalam arti memenuhi unsur
  kekuatan, keamanan, kenyamanan pengguna, keindahan dan ekonomis, maka harus
  diawali dengan kegiatan perencanaan oleh penyedia jasa konsultan perencana.
h. Sebagai langkah awal pelaksanaan rehabilitasi, perlu disusun suatu dokumen perencanaan

  teknis yang matang dan terukur yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pekerjaan
  fisik. Kegiatan perencanaan ini meliputi survei lapangan, pengkajian teknis terhadap
  kondisi eksisting, perhitungan struktur, penyusunan desain arsitektur dan MEP,
  penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi teknis pekerjaan yang
  mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  (PUPR) Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

i. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan
  berbasis digital, diperlukan rehabilitasi bangunan gedung yang tidak hanya memperbaiki
  kerusakan fisik, tetapi juga meningkatkan kinerja bangunan menuju standar Bangunan
  Gedung Cerdas (BGC), Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta memastikan kelayakan fungsi
  melalui Sertifikat Laik Fungsi (SLF).                                 

j. Adapun arah  kebijakan rehabilitasi bangunan ini mengacu pada:       
  1. Bangunan Gedung Cerdas (BGC) – yaitu bangunan yang dirancang dengan integrasi
  sistem mekanikal, elektrikal, dan digital untuk mengoptimalkan kenyamanan, efisiensi
  energi, keamanan, dan operasional secara otomatis. Konsep BGC mendukung penerapan
  sistem smart office berbasis teknologi informasi, sensor otomatisasi, serta efisiensi
  pengelolaan                   sumber                     daya.        

  2. Bangunan Gedung Hijau (BGH) – yaitu bangunan yang memenuhi prinsip keberlanjutan
  (sustainability), efisiensi energi, konservasi air, dan pengelolaan lingkungan yang sehat
  sesuai      Permen       PUPR        Nomor       21/PRT/M/2021.       
  3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) – sebagai bukti administrasi dan teknis bahwa bangunan
  gedung layak digunakan, aman, dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,
  kenyamanan, serta kemudahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021

  tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dengan memperhatikan kondisi eksisting
  dan arah kebijakan tersebut, maka penyusunan perencanaan rehabilitasi gedung satu
  lantai Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi kegiatan yang sangat penting
  untuk memastikan proses pembangunan berjalan efisien, sesuai regulasi, dan
  menghasilkan dokumen perencanaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara
  profesional dan hukum.