Pengawasan Pembangunan Jembatan Limau Manis Kab. Kampar

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

                    Pekerjaan Pengawasan Teknis                        
       Pengawasan Pembangunan Jembatan Limau Manis Kab.Kampar          
                        TAHUN ANGGARAN 2023                            

                       Menurut Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
1. Latar Belakang                                                      
                       tentang Jasa Konstruksi, pasal 1 ayat (1) Jasa Konstruksi adalah
                       layanan jasa konsultansi konstruksi danl atau pekerjaan
                       konstruksi, konsultasi konstruksi dalam pasal 1 ayat (2) adalah
                       layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
                       pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan
                       manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan,
                       sedangkan Pekerjaan Konstruksi dalam pasal 1 ayat (3) adalah
                       keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
                       pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
                       kembali suatu bangunan.                         
                       Menurut Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
                       Pasal 54 ayat (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
                       Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan
                       hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat
                       waktu. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut
                       tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu, rnaka diperlukan
                       layanan usaha jasa konsultansi untuk melakukan pengawasan
                       terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Jasa konsultansi
                       ini terdiri dari tim yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan
                       pekerjaan konstruksi. Tim yang dimaksud adalah Penyedia Jasa
                       Konsultansi. Dalam memberikan layanan usaha jasa konsultansi
                       di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyedia Jasa
                       Konsultansi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,
                       Kesehatan, dan Keberlanjutan seperti yang terdapat dalam
                       Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 59
                       ayat (1) dan ayat (3).                          
                       Sebagai pedoman dalam kegiatan pengawasan pekerjaan
                       pembangunan jalan dan/atau jembatan tahun anggaran 2023 ini,
                       yang digunakan adalah Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan
                       Konstruksi Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum
                       dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga.
                       Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi kegiatan
2. Maksud Dan                                                          
                       pengawasan ini adalah untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Tujuan                                                                 
                       Konsultansi yang benar-benar kompeten dan profesional
                       dibidangnya untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan pengawasan
                       pada program pembangunan jalan dan jembatan yang
                       dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas
                       Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.              
                       Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan
                       ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan (tepat biaya,
                       tepat waktu dan tepat mutu)                     
3. Target/Sasaran      Sasaran pengadaan Jasa Konsultansi pengawasan jalan
                       dan/atau jembatan ini, adalah tercapainya hasil pekerjaan
                       sesuai dengan  isi        dokumen  kontrak.     

                            -1 -                                       
                       Kecamatan Kampar                                
4. Lokasi Pekerjaan                                                    

                       Pekerjaan ini dibiayai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus
5. Sumber Pendanaan                                                    
                       Juta rupiah) dari sumber pendanaan BANKEU Tahun 
                       Anggaran 2023.                                  

6. Nama dan Organisasi Nama Pejabat Pembuat Komitmen : SYLVIA DESISALNI
                       MASTUR, ST NIP 19921224 201903 2 001            
  Pejabat Pembuat                                                      
                       Satuan Kerja ; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
  Komitmen                                                             
                       Ruang Kabupaten Kampar                          
                          DATA PENUNJANG                               

                       Pelaksanaan kegiatan ini meliputi kegiatan pengawasan
7. Data Dasar                                                          
                       (pemantauan dan supervisi) dan pelaporan hasil pelaksanaan
                       pengawasanyang terdiri dari :                   
                       1. Kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan;     
                       2. Kondisi jembatan;                            
                       3. Kualitas Kerja;                              
                       4. Keselamatan pengguna jembatan.               
8. Standar Teknis      Untuk melaksanakan kegiatan ini harus berdasarkan Spesifikasi
                       Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan  
                       Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
                       Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga.          
9. Studi-Studi Terdahulu Tidak ada                                     

10. Dasar Hukum                                                        
                       1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
                          tentang Jasa Konstruksi.                     
                       2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
                          tentang Jalan.                               
                       3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
                          tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.      
                       4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
                          2006 tentang Jalan                           
                       5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
                          2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
                          Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
                          PengadaanBarang / Jasa Pemerintah.           
                       6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
                          ten tang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
                       7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                          Republik Indonesia Nomor    07I PRTI M/2019  
                          Tentang Standar Dan Pedoman PengadaanPekerjaan
                          Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.             
                       8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                          Republik Indonesia Nomor 19IPRTIM/2017 tentang Standar
                          Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang
                          Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
                       9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
                          Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/SE/M/2019 Tentang
                          Standar Susunan Tenaga Ahli Untuk Pengawasan Pekerjaan
                          Konstruksi Melalui Penyedia Jasa             
                       9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
                          PM13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas    
                            -2 -                                       
                       10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
                         Rakyat Nomor 524 /KPTS/ M/2022 tentang Besaran
                         Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang
                         Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
                       11. Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan
                         Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 1203/0.11/03/2000 SE-
                         381A/2000 tentang Petunjuk penyusunan Rencana Anggaran
                         Biaya (RAB)untuk jasa konsultansi.            
                       12. Spesifikasi Umum 2018 Rev. 2 untuk Pekerjaan Konstruksi
                         Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan
                         Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga.
                       16. Manual Perkerasan Jalan (Revisi Juni 2017) Nomor
                         04/SE/Ob/2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan  
                          Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga.
11. Lingkup Pekerjaan  a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis pada ruas jalan
                          Dan/ atau jembatan Kabupaten Kampar sesuai dengan ruas
                          jembatan yang ditentukan sebelumnya.         
                       b. Pelaksanaan pengawasan jalan dan/atau jembatan ini wajib
                          memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan
                          pengguna jalan serta kelancaran lalu lintas dengan
                          menempatkan rambu-rambu lalu lintas secara jelas, aman
                         dan stabil;                                   
                       c. Pengawasanjalan dan/atau jembatan ini harus dilaksanakan
                          dengan mengikuti Spesifikasi Umum 2018       
                          Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                         Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pekerjaan konstruksi
                         jalan dan jembatan dan ketentuan/tata cara yang ditetapkan
                         oleh penyelenggara jalan.                     
                       d. Dalam melakukan pengawasan Penyedia Jasa Konsultansi
                         wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, 
                          Kesehatan, dan Keberlanjutan seperti yang ditetapkan dalam
                          Pasal 59 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi
                          Nomor 2 Tahun 2017.                          
12. Keluaran           Keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan pengawasan ini adalah
                       terlaksananya Kegiatan Pengawasan terhadap pekerjaan
                       jembatan (sesuai dengan kegiatan yang dikerjakan) di
                       wilayah Kabupaten Kampar. Diharapkan dengan adanya kegiatan
                       pengawasan ini dapat membantu menjaga target fisik baik
                       kuantitas maupun kualitas program pembangunan jembatan
                       yang bersangkutan agar tepat biaya, tepat waktu dan tepat
                       mutu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah
                       ditetapkan.                                     
13. Peralatan, Material,                                               
                       Sesuai dengan yang disampaikan pada Harga Perkiraan Sendiri
  Personil Dan Fasilitas Dari                                          
                       (HPS)                                           
  Pejabat Pembuat                                                      
  Komitmen                                                             
14. Peralatan Dan Material                                             
   Dari Penyedia Jasa  Sesuai dengan yang disampaikan pada Harga Perkiraan Sendiri
                       (HPS)                                           
   Konsultansi                                                         

                            -3 -                                       
15. Lingkup Kewenangan 1. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan) harus
  Penyedia Jasa          bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan
                         fisik dan mengikuti desain dan Spesifikasi Umum 2018
                         untuk Pekerjaan Konstruksi Jembatan Kementerian
                         Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal
                         Bina Marga.                                   
                       2. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan) wajib
                         mendampingi pelaksanaan pekerjaan fisik hingga pekerjaan
                         selesai.                                      

16. Waktu Pelaksanaan  Jangka waktu pelaksanaan penyelesaian kegiatan pengawasan
Yang Diperlukan        ini diperkirakan 7 (tujuh) bulan semenjak ditandatanganinya
                       surat perjanjian/kontrak                        

                         .                                             

                            -4 -