PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Tambun Bungai, Nomor 29, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73514
Telepon (0513) 21319 – 22287 – 21481, Faks. (0513) 22287 – 22002,
Laman https://dpuprpkp.kapuaskab.go.id/web/, Pos-el [email protected]
SPESIFIKASI TEKNIS
PENYEDIA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
SATUAN KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas
PENGGUNA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
ANGGARAN Kapuas
PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan
KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Rekonstruksi Jalan
NAMA PEKERJAAN : Rekonstruksi Jalan RT. 12 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh
TAHUN ANGGARAN 2025
SPESIFIKASI TEKNIS
Uraian Pendahuluan
1. Latar Belakang : Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang layak fungsi merupakan
sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, dimana Sarana
adalah salah satu pendukung yang sangat vital dalam suatu daerah.
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat melancarkan
dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kapuas
pada umumnya. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden Republik
Indonesia yaitu Pembangunan infrastruktur secara menyeluruh agar
pertumbuhan ekonomi dan sarana infrastruktur yang memadai yang kian
meningkat akan mendorong tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi
sehingga menuntut terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang
layak untuk mendukung kegiatan tersebut.
2. Referensi : a. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Hukum b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
c. Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
e. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
f. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi
g. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya dan turunannya;
h. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi;
i. Peraturan Kepala LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
j. Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
k. Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
3. Data Dasar : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 482/PU Tahun 2015 tentang Penetapan
Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten
4. Maksud dan : a. Maksud
Tujuan Melaksanakan pekerjaan Rekonstruksi Jalan RT. 12 Desa Sei Lunuk
Kecamatan Bataguh
b. Tujuan
Tujuan Pekerjaan adalah untuk mewujudkan infrastruktur Jalan dalam
kondisi mantap agar dapat mempermudah dan memperlancar
aktivitas masyarakat di wilayah setempat.
5. Lingkup :
Pekerjaan 1. Mobilisasi
2. SMKK
3. Timbunan Pilihan dari sumber galian
4. Beton struktur fc’ 15 Mpa
5. Anyaman Kawat (Wire Mesh)
6. Sasaran : Tercapainya kemantapan jalan dalam kondisi sangat baik.
7. Sumber : a. Sumber Dana
Pendanaan dan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Kapuas
Biaya DPA tanggal 02 Januari 2025.
b. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus
Juta).
8. Nama dan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas.
Organisasi
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
: Pengguna Jasa menunjuk Direksi Lapangan dan dapat menunjuk Direksi Teknis
9. Personel dan
jika tidak ada Konsultan Pengawas untuk mengawasi dan mengendalikan
Fasilitas dari Pejabat
pelaksanaan pekerjaan.
Pembuat Komitmen
10. Pekerjaan : 1. Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini adalah
Utama sebagai berikut :
No. Mata Pekerjaan Utama
1 Anyaman Kawat (Wire Mesh)
2 Beton struktur fc’ 15 Mpa
2. Peralatan Utama untuk pelaksanaan pekerjaan ini diatur dalam lampiran
Syarat-syarat Khusus Kontrak
3. Personil Manajerial pada Pekerjaan ini :
Jabatan dalam pekerjaan yang akan Pengalaman Sertifikat Kompetensi
No
dilaksanakan Kerja (tahun) Kerja
1 Pelaksana Pekerjaan Jalan 1 SKT Pelaksana Pekerjaan
Jalan (TS 045)
2 Ahli K3 Konstruksi/ Ahli 0 SKT K3
Keselamatan Konstruksi Petugas
Keselamatan Konstruksi
4. Jenis bahan bangunan Produksi Dalam Negeri:
No. Jenis Bahan/Material
1 -
2 -
3 -
5. Jenis bahan bangunan Produksi Luar Negeri:
No. Jenis Bahan/Material
1 -
2 -
6. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
Penyedia wajib menyampaikan RMPK pada saat Rapan Persiapan
Pelaksanaan Kontrak/ Pre Construction Meeting (PCM) sekurang-
kurangnya memuat informasi detail pekerjaan, struktur organisasi, jadwal
pelaksanaan pekerjaan, tahapan pekerjaan, gambar dan spesifikasi, rencana
pelaksanaan dan rencana pemeriksaan dan pengujian / inspection and test
plan (ITP).
7. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Identifikasi Bahaya pada Pekerjaan ini sebagaimana diuraikan pada tabel
dibawah ini:
TABEL. IDENTIFIKASI BAHAYA
No. Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya
1
Anyaman Kawat (Wire Mesh)
kecelakaan akibat operasional
alat berat/alat bantu
2 Beton struktur fc’ 15 Mpa
kecelakaan akibat operasional
alat berat/alat bantu
Dokumen RKK disampaikan dan dipresentasikan pada saat Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak/ Pre Construction Meeting (PCM).
8. Desain Mix Formula (DMF) untuk pekerjaan utama.
Penyedia wajib menyampaikan DMF pada saat Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak/Pre Construction Meeting (PCM).
11. Hierarki : 1) Addendum Kontrak (apabila ada);
Dokumen Kontrak 2) Surat Pesanan;
3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
4) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
5) Spesifikasi teknis dan gambar;
6) Daftar Kuantitas dan Harga (Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi)
Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja
12. Jangka : Jangka Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini selama 60 (Enam Puluh)
Waktu Pelaksanaan hari kalender
13. Lokasi Pekerjaan : Ruas Jalan Bataguh Kabupaten Kapuas
Spesifikasi Mutu
14. Standar : Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
Teknis dan (Revisi 2), Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga.
Pengendalian Mutu
15. Gambar : Gambar Rencana Pekerjaan terlampir
16. Persyaratan Peserta
Peserta kegiatan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan Kualifikasi : Kecil, Klasifikasi : Bangunan Sipil,
Subklasifikasi : SI003. Klasifikasi Bangunan Sipil Subklasifikasi Jasa Pelaksana
Konstruksi Jalan Raya kecuali jalan layang, Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu
Udara yang masih berlaku;
2. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan Kualifikasi : Kecil yang masih berlaku;
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/ kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas,
milik sendiri atau sewa
4. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) : 2024
Spesifikasi Jumlah/Kuantitas
17. Rincian : Sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
Kebutuhan
Bahan
Spesifikasi Layanan
18. Peralatan :
No Jenis Kapasitas Jumlah
Minimal
1 Concrete Mixer 0,3-0,6 M3 1 Unit
Daftar Peralatan Utama :
No Jenis Kapasitas Jumlah
1 Concrete Mixer 0,3-0,6 M3 1 Unit
19. Jenis Kontrak : Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan
20. Pembayaran : Cara pembayaran termin.
Prestasi Pekerjaan
21. Masa Pemeliharaan: Jangka Waktu Masa Pemeliharaan untuk pekerjaan ini selama 180
(Seratus Delapan Puluh) hari kalender
22. Jaminan Pelaksanaan: Diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak
23. Uang Muka : Diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak
24. Keterangan : Menyampaikan Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga)
Lainnya pada setiap produk/personel yang ditawarkan minimal terdiri dari:
a. Biaya Material/Produksi;
b. Biaya Tenaga;
c. Jaminan Keselamatan Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
d. Biaya Peralatan;
e. Biaya Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan pekerja
f. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Konstruksi (SMKK) dan K3
g. Biaya Pengaturan Lalu-Lintas
h. Biaya Pengujian Bahan;
i. Biaya Pengerjaan/Pemasangan
j. Biaya Overhead dan Keuntungan; dan
k. Biaya Retribusi dan Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-
undangan
25. Ketentuan : Penyedia memiliki semua etalase produk yang diperlukan, terdaftar di E-
Penawaran Katalog dan melakukan penawaran terhadap semua produk yang diperlukan
dan merupakan satu kesatuan konstruksi dan tanggung jawab sebagaimana
item yang terdapat dalam ruang lingkup (poin 5) dan kategori produk yang
terdapat dalam Sistem E-Katalog, dengan memiliki harga penawaran
kumulatif terbaik.
Apabila penyedia tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai poin 5 diatas akan
dinyatakan sebagai penawaran yang tidak memenuhi syarat.
Kuala Kapuas, 19 September 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
bertindak sebagai
Pejabat Penandatanganan Kontrak,
HENI MARIATI, ST
NIP. 19810331 200501 2 014
- 1 -
I. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan
sebagai berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah
bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan
bukan utama yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang
pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain
(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu
oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar
kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung
yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk
mengelola administrasi Kontrak dan
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah
memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan
tertentu per satu satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka
waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa
Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
- 2 -
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan
akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat
KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia
yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa
konsultansi konstruksi atau pekerjaan
konstruksi.
1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan
harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis
tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telah ditetapkan,
volume atau kuantitas pekerjaanya masih
bersifat perkiraan pada saat Kontrak
ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisasi volume
pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan
setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh
Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan
- 3 -
Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata
pembayaran yang pokok dan penting yang nilai
bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan
puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai
bobotnya terbesar.
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang menggambarkan penguasaan penyelesaian
pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir
meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan
uraian/cara kerja dari masing-masing jenis
kegiatan pekerjaan utama yang dapat
dipertanggung jawabkan secara teknis.
1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.
1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
1.23 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan
dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar
dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara
langsung menunjang terwujudnya dan
berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya sebagaimana tercantum dalam
rancangan kontrak.
1.24 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.
1.25 Pengawas Pekerjaan adalah tim
pendukung/badan usaha yang
ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.27 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan
yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi
yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat
Komitmen.
- 4 -
1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sesuai
penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia
berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
dalam jangka waktu tertentu.
1.31 Subkontraktor adalah Penyedia yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan
Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh
Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia.
1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan
oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.
1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah
tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai
(Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang
diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja
yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi
ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak
lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki
dalam Surat Perjanjian.
- 5 -
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan
dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-
mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan
para pihak yang tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah
Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan
melalui surat tercatat dan/atau faksimili
ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan
atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau
pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali
untuk melakukan perubahan kontrak.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam
Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus
disampaikan kepada masing-masing pihak.
5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan
ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
maka selain melaksanakan pengelolaan
administrasi kontrak dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga
melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
6. Larangan Korupsi, 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan/atau pemerintah, para pihak dilarang untuk :
Nepotisme,
1) menawarkan, menerima atau menjanjikan
Penyalahgunaan
untuk memberi atau menerima hadiah atau
Wewenang serta
imbalan berupa apa saja atau melakukan
Penipuan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
2) mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
3) membuat dan/atau menyampaikan secara
tidak benar dokumen dan/atau keterangan
- 6 -
lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan
pelaksanaan Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk
KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak
pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
terbukti melakukan larangan-larangan di atas
dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sebagai berikut:
1) pemutusan Kontrak;
2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK;
3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK; dan
4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas
dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal
material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen impor
selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain tempat
material/bahan ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.
7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman
dan pengangkutan material/bahan mematuhi
peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
- 7 -
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga
Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Kontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak
atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat
jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani
oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab
penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan
subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat
berasal dari personel Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis)
atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan
Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal
dari Personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat bertindak
sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun
pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan
dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan
wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang
- 8 -
tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga di dalam Kontrak maka Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi
dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut
untuk mendapatkan pernyataan tidak
berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan
dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:
1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa
pelaksana konstruksi;
2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;
3) memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak;
4) memeriksa dan menilai mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir
pekerjaan;
5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratan;
6) bertanggungjawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
tugas dan tanggungjawabnya;
7) memberikan laporan secara periodik kepada
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan
tugas dan wewenang sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 15.3 yang akan
mempengaruhi ketentuan atau persyaratan
dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai
dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam
Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada
pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang
yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan
di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan
perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang
- 9 -
untuk menandatangani Kontrak, Pengawas
Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin
dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan
lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau
akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju
lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga
setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat
penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat
personel Penyedia, maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibat pengunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau
petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan
oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia;
dan
d. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul akibat penggunaan jalur
akses.
17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan
akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih
besar dari biaya umum (overhead) dalam
Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan
jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim
yang mungkin timbul selain penggunaan jalur
akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban
Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan
dan Personel peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan
lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia
- 10 -
yang tercantum dalam rencana penyerahan
lokasi kerja yang telah disepakati oleh para
pihak dalam Rapat Persiapan
Penandatangananan Kontrak, untuk
melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan
kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan
perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut
harus dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan
dituangkan dalam addendum kontrak.
19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tidak dapat
menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang untuk mulai bekerja pada
Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan
pekerjaan dan terbukti merupakan suatu
hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.
19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
1) personel manajerial pada Pekerjaan
Konstruksi; atau
2) personel inti pada Jasa Konsultansi
Konstruksi;
19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilaksanakan
tanpa menghadirkan personel yang
bersangkutan;
19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya
akan melewati batas tahun anggaran;
19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator,
teknisi, atau analis yang belum bersertifikat
pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian
bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang, membahas paling sedikit
terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan,
dan jenis keahlian.
Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan
bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan
Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti
personel yang memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan. Penggantian personel harus
- 11 -
dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan
sesuai dengan kesepakatan.
20. Surat Perintah Mulai 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kerja (SPMK) Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatangananan Kontrak atau 14 (empat
belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja
pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
(RMPK) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak .
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work
Method Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan
Pengujian/Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk
mencapai mutu yang dipersyaratkan pada
pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau
Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus
mendapatkan persetujuan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak .
21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
Konstruksi (RKK) mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada
saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RKK secara
konsisten.
- 12 -
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi
perubahan maka dituangkan dalam adendum
Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan
RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama dengan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur
pengawasan, harus sudah menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam
rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Penerapan SMKK:
1) RKK;
2) RMPK;
3) Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
(apabila ada); dan
4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL)
(apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
termasuk permohonan persetujuan memulai
pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti
uraian tentang metode kerja yang
memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
dan
f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.
23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai
- 13 -
kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati
saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait
yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang
digunakan mematuhi peraturan perundangan
terkait beban dan dimensi kendaraan.
24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat
/Pemeriksaan Bersama yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama
dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam
Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga
Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama
mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
Dalam Negeri berkewajiban mengutamakan material/bahan
produksi dalam negeri dan tenaga kerja
Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di
Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada
saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan
baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat
lunak yang digunakan mengacu kepada
dokumen:
a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
Penyedia yang mendapat preferensi harga;
dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk barang
yang diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan
ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen
- 14 -
pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK,
serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat
selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan
dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya
yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat
disetujui Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut
sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus
mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat
tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan
untuk membahas perkembangan pekerjaan dan
perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat,
dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
- 15 -
Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri
rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat
melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak
yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan
sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas
peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat
mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan
Harga Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan
secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak
dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini
harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi
tersebut.
31. Keterlambatan 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang
dan Kontrak Kritis berwenang untuk menandatangani Kontrak
harus memberikan peringatan secara tertulis
atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan
0% - 70% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar
10%
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan melampaui tahun
anggaran berjalan.
31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan
rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas
Pekerjaan memberikan peringatan secara
tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak
- 16 -
menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM)
Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas
dan menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh Penyedia dalam
periode waktu tertentu (uji coba pertama)
yang dituangkan dalam Berita Acara SCM
Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertama, maka Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis
I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II
yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua,
maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga,
maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat melakukan pemutusan
Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak
dinyatakan kritis lagi maka berlaku
ketentuan SCM dari awal.
32. Pemberian Kesempatan 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.
32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk:
- 17 -
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia
masih belum dapat menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat:
a) Memberikan kesempatan kedua
untuk penyelesaian sisa pekerjaan
dengan jangka waktu sesuai
kebutuhan; atau
b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam
hal Penyedia dinilai tidak akan
sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.
3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada angka 1)
dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam
adendum kontrak yang didalamnya
mengatur pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia dan
perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan (apabila ada).
4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui tahun anggaran.
b. Tidak memberikan kesempatan kepada
Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan
kontrak serta pengenaan sanksi administratif
dalam hal antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi
dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.
32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam
adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 18 -
1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;
2) pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;
3) perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan
4) sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya
dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya,
apabila pemberian kesempatan melampaui
Tahun Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak
33. Serah Terima Pekerjaan 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan
selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,
Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak untuk serah terima
pertama pekerjaan.
33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan
untuk melakukan pemeriksaan dan/atau
pengujian terhadap hasil pekerjaan.
33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan
terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam
Kontrak.
33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari
Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil
pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil
pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
Penyedia untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.
33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian
hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan
puluh lima persen) dari Harga Kontrak,
sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan
retensi selama masa pemeliharaan, atau
pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus
- 19 -
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%
(lima persen) dari Harga Kontrak.
33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan.
33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan
ditetapkan dalam SSKK.
33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak setelah menerima pegajuan
sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan (dan pengujian apabila
diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa
Harga Kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka
Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah
terima pekerjaan sebagian atau secara parsial
yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu
sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan.
- 20 -
33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan
secara parsial, maka cara pembayaran,
ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan
tersebut di atas disesuaikan.
33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan
setelah serah terima pertama pekerjaan untuk
bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut
dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian
pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang
tercantum dalam SSKK.
33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam
Berita Acara.
34. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan
dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat
keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar As Built dan 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada
Pedoman Pengoperasian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
dan Perawatan/ Kontrak Gambar As-built dan pedoman
Pemeliharaan pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan
sesuai dengan SSKK.
35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum
Kontrak.
36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila
disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan
beberapa hal berikut meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak;
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
dan/atau Masa Pelaksanaan;
4) perubahan personel manajerial dan/atau
peralatan utama; dan/atau
5) perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi.
36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat meminta pertimbangan dari
Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.
36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meneliti kelayakan perubahan kontrak
37. Perubahan Pekerjaan 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan
dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang
- 21 -
berwenang untuk menandatangani Kontrak
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1
namun ada perintah perubahan dari Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama Penyedia
dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang
meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara sebagai dasar penyusunan adendum
Kontrak.
37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
38. Perubahan Harga 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan
oleh:
1) perubahan pekerjaan;
2) penyesuaian harga; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang
akan dilaksanakan berubah akibat perubahan
pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari
kuantitas awal, maka pembayaran volume
selanjutnya dengan menggunakan harga satuan
yang disesuaikan dengan negosiasi.
38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat
harga satuan timpang, maka harga satuan
- 22 -
timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas
pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan
digunakan harga satuan berdasarkan hasil
negosiasi.
38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang
masuk kategori harga satuan timpang, maka
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru,
maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian
harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak. Penentuan harga satuan mata
pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian
harga adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat
berubah akibat adanya penyesuaian harga
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada
Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi
seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali
komponen keuntungan, biaya tidak
langsung (overhead cost) dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam
penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak awal/adendum
Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga
dari negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan
baru sebagai akibat adanya adendum
Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan
Penyedia adalah indeks terendah antara
jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat
pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian
harga berdasarkan indeks harga pada saat
pelaksanaan.
38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian
harga diatur dalam SSKK.
- 23 -
38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
39. Perubahan Jadwal 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
Pelaksanaan Pekerjaan diakibatkan oleh:
dan/atau Masa
1) perubahan pekerjaan;
Pelaksanaan
2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan
oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atas pertimbangan
yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar atau waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a
atau b.
39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu
sesuai pertimbangan yang wajar setelah
Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia
lalai untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan.
39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama.
39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa
Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
berdasarkan data penunjang. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
- 24 -
tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus
dilakukan melalui adendum Kontrak.
40. Perubahan personel 40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk
manajerial dan/atau menandatangani Kontrak menilai bahwa
peralatan utama Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin Personel
Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak
40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menilai bahwa
Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan
spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait
beban dan dimensi kendaraan.
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak
40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan,
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang
setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan
tanpa biaya tambahan apapun.
40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menyetujui
penempatan/penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi
yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi
dari Pengawas Pekerjaan.
40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan
dalam adendum kontrak.
40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat
perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama menjadi tanggung jawab
Penyedia.
- 25 -
B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan
atau kelalaian para pihak.
41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
atau Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu
pihak secara tertulis dengan ketentuan :
a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban
dan kinerja pelaksanaan yang terhambat
dan/atau akan terhambat akibat Keadaan
Kahar tersebut.
41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
1) pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.
41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan dapat berupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan penelitian terhadap penyampaian
pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti
serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud
pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan
salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
yang ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila
telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3.
Kewajiban yang dimaksud adalah hanya
kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak
dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan
Kahar.
- 26 -
41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan
pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian
Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
apabila akibat Keadaan Kahar masih
memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar
berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar
sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan
Rencana Kerja Penyedia
41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup
seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun
permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga
keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat
Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10
dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dengan disertai alasan penghentian
kontrak dan dituangkan dalam adendum
kontrak.
41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati
Tahun Anggaran.
41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan,
maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam
suatu adendum Kontrak.
41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan pengakhiran
- 27 -
kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban
sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi
atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai
setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak
42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Penyedia.
43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih
dahulu memberikan surat peringatan dari salah
satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan
tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan
pidana.
43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
pelanggaran tersebut berdampak terhadap
kerugian atas konstruksi, jiwa manusia,
keselamatan publik, dan lingkungan dan
ditindaklanjuti dengan surat pernyataan
wanprestasi dari pihak yang dirugikan
43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana
Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh
salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak membayar
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
44. Pemutusan Kontrak oleh 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Pejabat yang berwenang Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang
untuk menandatangani berwenang untuk menandatangani Kontrak
Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
- 28 -
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang
diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar
Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya
Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama
28 (dua puluh delapan) hari kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam
jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa
persetujuan pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia,
maka:
1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu
dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia
atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu
dicairkan (apabila diberikan);
3) Penyedia membayar denda (apabila ada);
dan
4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia,
maka:
1) Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berhak untuk
tidak membayar retensi atau terlebih dahulu
mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum
- 29 -
pemutusan Kontrak untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan
2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang
retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.
44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud
pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan Kontrak; dan
b. dokumen pendukung.
44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada
pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan
sesuai ketentuan dalam SSKK
45. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk
memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan
pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan
Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak
ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender;
2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran
pekerjaan dalam hal terjadi:
1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;
2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan
akibat keadaan kahar; atau
3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1
dituangkan dalam addendum final yang berisi
perubahan akhir dari Kontrak.
47. Berakhirnya Kontrak 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak.
47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban
- 30 -
para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.
47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah
terkait dengan pembayaran yang seharusnya
dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan
Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa
kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan
kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia
hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan
kepentingan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang
Penyedia harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan
Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam
rangka memberi perlindungan kepada setiap orang
yang berada di tempat kerja maupun masyarakat
dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan
pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan
kerja konstruksi dan proses produksi;
- 31 -
h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan
yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen
Informasi lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
51. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang
Intelektual untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan
atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh Penyedia.
52. Penanggungan Risiko 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-
hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika
ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
ketiga.
52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
- 32 -
kesalahan atau kelalaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal
pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka
biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap
ditanggung oleh Penyedia.
52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau
kelalaian Penyedia.
53. Perlindungan Tenaga 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas
Kerja biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga
Kerja Konstruksinya pada program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban
pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya
untuk mematuhi peraturan keselamatan
konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja
Konstruksinya dianggap telah membaca dan
memahami peraturan keselamatan konstruksi
kerja tersebut.
53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subkontraktor, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum
yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak mengenai setiap
kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan
baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan
membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga
dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
- 33 -
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan lingkungan hidup.
55. Asuransi 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk
pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai
risiko tinggi terhadap:
a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan
pekerjaan atas:
i. segala risiko terhadap kecelakaan;
ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak
ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
56. Tindakan Penyedia yang 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang
Persetujuan Pejabat berwenang untuk menandatangani Kontrak
yang berwenang untuk sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
menandatangani
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
Kontrak atau Pengawas
belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
Pekerjaan
b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam Lampiran A
SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan
56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
57. Laporan Hasil Pekerjaan 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
- 34 -
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.
57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan
dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan
yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
harian.
57.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di
lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk
tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan.
57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-
hal penting yang perlu ditonjolkan.
57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia
membuat foto-foto dokumentasi dan video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai
kebutuhan.
57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak
yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak
ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia
paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian
atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak
tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia
dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen
dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada)
- 35 -
mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan
Penyedia dan harus memperhatikan:
Subkontraktor
59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di
atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang
wajib disubkontrakkan dicantumkan
dalam dokumen pemilihan berdasarkan
penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak
dalam dokumen persiapan pengadaan;
dan
59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib
disubkontrakkan yaitu:
1) Sebagian pekerjaan utama yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa
spesialis, dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) sesuai dengan
subklasifikasi SBU;
2) Sebagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub penyedia
jasa usaha kualifikasi kecil dengan
ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) tidak mensyaratkan
subklasifikasi SBU.
59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak
lain.
59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak
boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis
dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam
adendum Kontrak.
59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan
- 36 -
dan Penyedia melaporkan secara periodik
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5
maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.
60. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi
kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan
jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
Pengalaman/Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia memenuhi ketentuan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem
kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta,
durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati
pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
62. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau
cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia
dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.
63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat,
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah surat perintah pencairan dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak diterima.
63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai
berikut:
a. Bank Umum;
b. Perusahaan Asuransi;
- 37 -
c. Perusahaan Penjaminan; atau
d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.
63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak setelah diterbitkannya Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak
dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi di
bawah 80% (delapan puluh persen) nilai
HPS.
63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling
kurang sejak tanggal penandatangananan
Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (Provisional Hand
Over/PHO).
63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen) dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka
yang besarannya paling kurang sama dengan
besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian
uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).
63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai
100% (seratus persen).
63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan
diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan
Kontrak.
63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
- 38 -
Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI
KONTRAK
64. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang
Pejabat yang berwenang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk
untuk menandatangani menandatangani Kontrak dalam melaksanakan
Kontrak Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
dan
f. menilai kinerja Penyedia.
65. Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada
Penyedia yaitu:
a. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak mengubah jadwal
pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai
jadwal dalam kontrak;
e. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pejabat yang berwenang untuk
- 39 -
menandatangani Kontrak memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya yang
disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi
dan/atau memberikan perpanjangan Masa
Pelaksanaan.
66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata.
66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan
perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia
gagal atau lalai untuk memberikan peringatan
dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.
67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat
kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dan/atau Peralatan dipekerjakan harus sesuai dengan yang
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.
68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah
peralatan yang laik dan harus sesuai dengan
yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 40 -
68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika
diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Personel Manajerial
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah
sumpah.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
69. Harga Kontrak 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar
Harga Kontrak.
69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi
:
1) beban pajak;
2) keuntungan dan biaya overhead (biaya
umum);
3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
4) biaya penerapan SMKK.
69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga.
69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.
70. Pembayaran 70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi peralatan/tenaga kerja
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material dan/atau
untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 15% (lima
belas persen) dari Harga Kontrak.
d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK
dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan
Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar
uang muka yang diterima.
e. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya.
- 41 -
f. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak harus mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Pejabat Penandatangananan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf f, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima.
g. Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus persen).
70.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai
dan diterima oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak;
c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan
yang sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan
dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi
bagian permanen dari hasil pekerjaan
yang akan diserahterimakan (material
on site) yang sudah dibayar
sebelumnya;
3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atau
5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran harus
dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh Subkontraktor sesuai dengan
prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada
Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi
pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh
Subkontraktor tanpa harus menunggu
pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh
- 42 -
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia;
h. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dalam kurun
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari
Penyedia diterima harus sudah mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran kepada
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.
70.3 Material on Site
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:
a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi
bagian permanen dari hasil pekerjaan
b. bahan dan/atau peralatan yang belum
dilakukan uji fungsi (commisioning), serta
merupakan bagian dari pekerjaan utama
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Kontrak dan
perubahannya;
(2) memiliki sertifikat uji mutu dari
pabrikan/produsen;
(3) bersertifikat garansi dari
produsen/agen resmi yang ditunjuk
oleh produsen;
(4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak sesuai
dengan capaian fisik yang diterima;
(5) dilarang dipindahkan dari area lokasi
pekerjaan dan/atau dipindah-
tangankan oleh pihak manapun; dan
(6) keamanan penyimpanan dan risiko
kerusakan sebelum diserahterimakan
secara satu kesatuan fungsi merupakan
tanggung jawab Penyedia.
c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi
tidak diperlukan dalam hal peralatan
dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;
d. besaran yang akan dibayarkan dari material
on site (maksimal sampai dengan 70%) dari
Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- 43 -
e. besaran nilai pembayaran dan jenis material
on site dicantumkan di dalam SSKK.
70.4 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu,
denda terkait pelanggaran ketentuan
subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak maupun
Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian
Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
(sebelum PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu
perseribu) per hari keterlambatan
perbaikan dari nilai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
e. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa
Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
atas keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga dari nilai tagihan yang
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut ketetapan Bank Indonesia,
sepanjang telah diputuskan oleh lembaga
yang berwenang;
g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan.
h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak.
i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.
- 44 -
71. Hari Kerja 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja
adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam
kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di
luar jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memberikan izin;
atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat,
dimana Penyedia harus segera
memberitahukan urgensi pekerjaan
tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagakerjaan.
71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif
dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh
Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus persen) dan berita acara serah
terima pertama pekerjaan telah ditandatangani
oleh kedua pihak.
72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan rincian
perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh
tempo. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan
lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menangguhkan pembayaran
setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
- 45 -
Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap
Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.
73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada
Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia
diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
penangguhan pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada
Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU
74. Pengawasan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pemeriksaan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan
kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia.
75. Penilaian Pekerjaan 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Sementara oleh Pejabat Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan
yang berwenang untuk dapat melakukan penilaian sementara atas hasil
menandatangani pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
Kontrak
75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pengujian Cacat Mutu Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan
memeriksa setiap hasil pekerjaan dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis atas
setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji
hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat
Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 46 -
76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,
dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat
mutu maka Penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji
coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.
77. Perbaikan Cacat Mutu 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat
Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas
Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki
Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam pemberitahuan.
77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya
dengan memotong pembayaran atas tagihan
Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang
retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan
atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak yang telah jatuh tempo.
77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak selama masa pelaksanaan maka
penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut
dan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tidak melakukan
pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu
tersebut selesai diperbaiki.
77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak selama masa pemeliharaan maka
penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
- 47 -
tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan
dan mengenakan denda keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat
diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar
hitam.
77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai
dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk
perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memperpanjang Masa
Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan
cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.
78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan
78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila
rencana Umur Konstruksi kurang dari 10
(sepuluh) tahun.
78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan
Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu
yang ditetapkan dalam SSKK.
78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit
atau kematian pihak ketiga yang timbul dari
Kegagalan Bangunan.
78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara semua dokumen
yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan
ini selama Umur Konstruksi yang tercantum
- 48 -
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
79. Penyelesaian 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihan/Sengketa sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah
untuk mencapai kemufakatan.
79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana
dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai
suatu kemufakatan, maka penyelesaian
perselisihan atau sengketa antara para pihak
ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi,
dan arbitrase.
79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian
perselisihan/sengketa para pihak dapat
dilakukan melalui:
a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. dewan sengketa konstruksi; atau
c. Pengadilan.
79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan
sengketa untuk menggantikan mediasi dan
konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa
yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak
sebelum penandatanganan kontrak.
80. Itikad Baik 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapat dalam Kontrak.
80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan
masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak,
salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
I. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK
Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak : Bidang Bina Marga Dinas
PUPR Kabupaten Kapuas
Nama : Heni Mariati, ST
Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 29
E-mail : [email protected]
Faksimili : -
Penyedia ........................... [diisi nama badan usaha/nama
KSO]
Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat
perjanjian]
Alamat : .............. [diisi alamat Penyedia]
E-mail : ..............[ diisi email Penyedia]
Faksimili : ..............[ diisi nomor faksimili Penyedia]
4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak:
Nama : SULKANI, ST
Selaku Koordinator Tim Teknis
Pekerjaan berdasarkan Surat
Penugasan No. ……….
Untuk Penyedia:
Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Penyedia]
Berdasarkan Surat Keputusan ……
nomor .…. tanggal ……. [diisi
nomor dan tanggal SK pengangkatan
Wakil Sah Penyedia]
6.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada : Kas Daerah
6.3.c Jaminan Pemerintah Kabupaten Kapuas
44.4 &
44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 60 [Enam Puluh] hari kalender
Pelaksanaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum
dalam SPMK.
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 hari kalender
Pemeliharaan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).
35.1 Gambar As Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 7 (Hari)
Built dan hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama
Pedoman Pekerjaan.
Pengoperasian
dan
Perawatan/
Pemeliharaan
45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
Tagihan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 3
hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
49.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban
1. Penyedia wajib membuat Gambar Kerja (Shop
Penyedia
Drawing) dan Gambar Terlaksana (As Built Drawing)
, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Tidak ada pembayaran tambahan untuk
pembuatan Shop Drawing dan As Built Drawing
pada butir 1 diatas, semua biaya tersebut harus
dipandang telah termasuk dalam Harga Satuan
yang telah dimasukkan dalam berbagai Mata
Pembayaran yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga;
b) Pembuatan As Built Drawing dalam kertas A3
(Hard Copy) sebanyak 3 (tiga) buku (Asli dan 2
Copy) yang diserahkan kepada PPK setelah
diperiksa dan ditandatangani Direksi Teknik;
c) Waktu Penyerahan As Built Drawing
2. Apabila hasil pemeriksaan/audit pihak internal
maupun ekternal pengawasan terdapat kelebihan
pembayaran terhadap volume pekerjaan,
ketidaksesuaian spesifikasi dan denda keterlambatan
yang belum dikenakan maka penyedia berkewajiban
membayar sesuai waktu yang ditentukan dalam
rencana aksi hasil pemeriksaan, apabila penyedia
belum dapat melunasi diwajibkan menyerahkan
jaminan berupa aset yang dimiliki penyedia sebesar
nilai hasil pemeriksaan kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak dengan dokumen
penunjang surat pernyataan kesanggupan bayar,
dokumen bukti jaminan (asli), dan surat kuasa menjual
yang disahkan oleh notaris/pejabat berwenang.
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
Mensyaratkan menandatangani Kontrak adalah :
Persetujuan 1. Mobilisasi dan/atau penggantian personil tenaga ahli dan
Pejabat yang tenaga pendukung, dan/atau peralatan
berwenang 2. Membuat subkontrak dengan pengaturan :
untuk a. cara pemilihan, waktu, dan kualifikasi harus mendapat
menandatang persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan,
ani Kontrak b. Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh subkontrak dan personilnya.
3. Addendum/Contract Change Order (CCO) terhadap
perubahan pekerjaan, dan perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan, yang didasarkan atas kebutuhan pekerjaan di
lapangan, serta perubahan harga kontrak akibat adanya
perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan
dan/atau penyesuaian harga
Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
Mensyaratkan a. Merubah jenis dan volume pekerjaan.
b. Mobilisasi peralatan dan pemeriksaan material.
c. Pengujian lapangan/laboratorium
d. Perpanjangan waktu pelaksanaan.
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
Dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan
Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:
3. Semua rancangan gambar, spesifikasi, desain, laporan
dan dokumen lainnya serta piranti lunak yang
dipersiapkan penyedia berdasarkan kontrak ini
sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat
Penandatanganan Kontrak.
4. Penyedia dapat menyimpan satu buah Salinan tiap
dokumen dan piranti lunak tersebut.
5. Dokumen yang dimiliki penyedia hanya digunakan
sebagai arsip dan bukti bahwa penyedia pernah
melaksanakan pekerjaan sejenis, bukan dipergunakan
untuk pekerjaan lainnya dan penggunaan selain
peruntukkannya.
65 Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
akan memberikan fasilitas berupa :
1. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak akan
memberikan fasilitas berupa apapun kecuali
akses/jalan masuk untuk kelancaran dalam
pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Kemudahan akses diberikan setelah serah terima
lapangan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak
kepada penyedia.
66.1.(h) Peristiwa Ketentuan Lain Termasuk peristiwa kompensasi yang
Kompensasi dapat diberikan pada penyedia adalah :
Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan, tidak terbatas pada
terjadinya keadaan kahar.
70.1.(e) Besaran Uang 1. Untuk Nilai Kontrak dibawah dan sampai dengan Rp.
Muka 15.000.000.000.-Diberikan sebesar 30 % dari nilai
kontrak.
2. Untuk Nilai Kontrak diatas Rp. 15.000.000.000.-
Diberikan sebesar 20 % dari nilai kontrak
70.2.(d) Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
Prestasi Termin
Pekerjaan a. Termin I minimal kemajuan pekerjaan sebesar 30%
(tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak, dengan
melampirkan berita acara kemajuan pekerjaan yang
disetujui pihak terkait. Dokumen yang harus
dipenuhi penyedia dalam hal pengajuan termin I
adalah :
1. Berita Acara MC-0 dan lampirannya
2. Shop Drawing
3. PMPK
4. Laporan Kemajuan fisik pekerjaan
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
6. Hasil Pengujian
7. Dokumentasi/Foto Kemajuan pekerjaan
b. Termin II minimal kemajuan pekerjaan sebesar 50%
(lima puluh per seratus) dari nilai kontrak, dengan
melampirkan berita acara kemajuan pekerjaan yang
disetujui pihak terkait. Dokumen yang harus
dipenuhi penyedia dalam hal pengajuan termin II
adalah :
1. Laporan Kemajuan fisik pekerjaan
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
3. Hasil Pengujian
4. Dokumentasi/Foto Kemajuan pekerjaan
c. Termin III minimal kemajuan pekerjaan sebesar
70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai kontrak,
dengan melampirkan berita acara kemajuan
pekerjaan yang disetujui pihak terkait. Dokumen
yang harus dipenuhi penyedia dalam hal pengajuan
termin II adalah :
1. Laporan Kemajuan fisik pekerjaan
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
3. Hasil Pengujian
4. Dokumentasi/Foto Kemajuan pekerjaan
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran penyerahan pertama
(PHO) pekerjaan :
1. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang telah
diperiksa Konsultan Pengawas/Direksi Teknis dan
disetujui PPK
2. Perhitungan Volume pekerjaan (Back Up volume)
3. Foto Dokumentasi 0% s/d 100%
4. Berita Acara Rapat-rapat (apabila ada)
5. Asbuiltdrawing dan Berita Acara pemeriksaan
bersama
6. Jaminan pemeliharaan
7. Hasil uji/tes yang diperlukan (bila ada)
Dokumen Penunjang pembayaran retensi sebesar 5%
dilakukan setelah penyedia melakukan pemelihaan
selama 180 Hari Kalender atau dengan menyerahkan
jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan Bank sebesar 5%
dari nilai kontrak kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
Mata uang pembayaran : Rupiah
70.4.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum
dalam kontrak dan belum diserahterimakan (sebelum
PPN).
78.2 Umur Untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan umur rencana
Konstruksi dan konstruksi yang didasarkan CESA = 1,01E+06 ESA umur
Pertanggungan kumulatif beban standar sejak tanggal Penyerahan Akhir
terhadap Pekerjaan, dengan catatan :
Kegagalan 1. Pertumbuhan traffic tidak melebihi kapasitas jalan
Bangunan yang ada;
2. Muatan sumbu yang terjadi tidak melebihi Muatan
Sumbu Tertinggi (MST);
3. Tetap dilakukan pemeliharaan rutin.
Untuk pekerjaan rekonstruksi jalan : 5 tahun
79.3 Penyelesaian Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan
Perselisihan/Se melalui non litigasi, apabila tidak menemukan
ngketa penyelesaian ditempuh melalui pengadilan
Kuasa Pengguna Anggaran
bertindak sebagai
Pejabat Penandatanganan Kontrak,
HENI MARIATI, ST
NIP. 19810331 200501 2 014
LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
Jabatan Pengalaman
Nama
dalam Tingkat Kerja Sertifikat Kompetensi
No Personel Keterangan
Pekerjaan Pendidikan/Ijazah Profesional Kerja*)
Manajerial
ini*) (Tahun)*)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
4 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan
kontrak, disesuaikan dengan kebutuhan tenaga ahli untuk menunjang pe
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen
penawaran
DAFTAR PERALATAN UTAMA
Merek Status
Nama Peralatan Kapasitas Jumlah Kondisi
No dan Kepemilikan Keterangan
Utama*) **) **) **)
Tipe**) **)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
4 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
5 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
6 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
7 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
8 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
9 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
10 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
11 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
12 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
13 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
14 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan
kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen
penawaran
LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
CONTOH
BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
DAFTAR ISI
A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:
[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama
Sendiri]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ................. [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]
dalam rangka pelaksanaan pekerjaan …………… [isi nama paket] pada
…………… [isi sesuai dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen]
berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero
Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.
………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
[Nama Penyedia]
[tanda tangan],
[nama lengkap]
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO
K3
Nama Perusahaan : ..................
Kegiatan : ..................
Lokasi : ..................
Tanggal dibuat : .................. halaman : ….. / …..
CONTOH
Tabel I-1 Contoh Format Tabel IBPRP*
Keterangan:
1. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan
tahapan pekerjaan.
3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi
bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3
Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3
Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada
yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".
Dibuat oleh,
Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)
Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus
Nama Perusahaan : ..................
Kegiatan : ..................
Lokasi : ..................
CONTOH
Tanggal dibuat : ..................
Pengendalian
Sasaran Program
Risiko (Sesuai
No.
Kolom Tabel 6 Uraian Jadwal Indikator Penanggung
Uraian Tolok Sumber Bentuk
IBPRP) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Jawab
ukur Daya Monitoring
Dibuat oleh,
Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi
NO Jenis Komunikasi PIC Waktu Pelaksanaan
1 Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety
Induction)
2 Pertemuan pagi hari
(safety morning)
3 Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox
meeting)
4 Rapat Keselamatan Konstruksi
(construction safety meeting)
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)
Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan : …….
Tanggal Pekerjaan : …..s/d……
Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:
1 Helm/Safety Helmet 4. Rompi Keselamatan/Safety Vest
2 Sepatu/Safety Shoes 5. Masker Pernafasan/Respiratory
3 Sarung Tangan/Safety Gloves 6. …. Dst.
Urutan Langkah Pekerjaan Identifikasi Bahaya Pengendalian Penanggung Jawab
E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi
Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit
Bulan Ke-
No Kegiatan PIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Inspeksi Keselamatan Konstruksi
2 Patroli Keselamatan Konstruksi
3 Audit internal
BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
A. Uraian Spesifikasi Teknis
Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatangan Kontrak) sesuai jenis
pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :
1. Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan
produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama
minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang
diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai
hasil yang telah diidentifikasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan
berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM,
BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara
pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara
pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan
perundangan yang berlaku;
c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data
Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang diterbitkan oleh
pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten
dan/atau berwenang.
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai
hasil yang telah diidentifikasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem
perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan
(expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
c. Informasi tentang jenis, cara
penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat
diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari
pedoman/peraturan pihak yang kompeten.
12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
a. Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan
Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan melibatkan
Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi petugas
Keselamatan Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya
dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;
b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem
perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-
rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung
diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau
pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih
dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan
tindakan pengendaliannya;
d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja
lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli
Keselamatan Konstruksi;
e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga
kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai
kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk
kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai
pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.
13. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja
a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus
dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan
pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan
konstruksi dan kecelakaan kerja;
b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan
dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi
sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat
dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan
menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan
alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan
kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja
dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko
kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis
keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas
pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi
lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan
kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta
dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan
konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui,
setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis
dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi
bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya
sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis
(JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan
perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar
pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain
helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh.
Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor
dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan
turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang
diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-
jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan
teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang
independen.
14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi
a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan
gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis
serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga
ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan
arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan
lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai
kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi
bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan
disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan
bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk
rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah
diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima
sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang
berlaku;
c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran,
pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan,
pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh
tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar
gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan
yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas
harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis)
setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi
bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan
terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;
B. Keterangan Gambar
Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatangan Kontrak) secara terinci, lengkap dan
jelas, antara lain :
1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi
C. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengacu pada hasil
dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau
berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam
menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko
Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.
Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK,
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat dibantu oleh Ahli
K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan
Konstruksi.
BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Keterangan
1. Daftar Kuantitas dan Harga harus sesuai dengan Syarat-Syarat Umum
Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi
Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan
kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan
sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai
dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, kecuali
bagian pekerjaan Material on-Site (bagian pekerjaan di lapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya
pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi
tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua
risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari
apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai
untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain
dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan
Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran,
dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga
satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf
pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.
Tabel Daftar Kuantitas dan Harga
CONTOH
Nomor Jenis Barang dan Perkiraan Satuan Harga Jumlah Harga
Mata pelaksanaan Kuantitas Ukuran Satuan (Rp.)
Pembayaran pekerjaan hotmix
(Rp.)
…… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
Jumlah
Keterangan :
1. Harga satuan sudah termasuk PPN 11%
2. Harga penawaran harus sudah mencakup Biaya untuk Jaminan Keselamatan
Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), biaya pengaturan lalu-lintas, mobilisasi dan
demobilisasi peralatan dan pekerja, biaya Sistem Manajemen Keselamatan
Kerja Konstruksi, pajak-pajak, retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
[kop surat K/L/PD]
Nomor : , 20
Lampiran :
Kepada Yth.
di
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarakan Berita Acara Hasil Pemilihan E-
Purchasing nomor tanggal dengan nilai setelah negosiasi
sebesar Rp ( ) kami nyatakan
diterima/disetujui.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ……….
(……….. Rupiah) [5% dari nilai negosiasi] dengan masa berlaku selama ….
(………………) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterbitkannya SPPBJ.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan hasil
e-purchasing, akan dilakukan gagal kontrak/surat pesanan.
Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan]
NIP.
Tembusan Yth. :
1. [PA/KPA K/L/PD]
2. [APIP K/L/PD]
3. [Pokja Pemilihan]
......... dst
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
[kop surat satuan kerja K/L/PD]
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor:
Paket Pekerjaan:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
[nama Pejabat Pembuat Komitmen]
[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
berdasarkan Surat Pesanan nomor tanggal _ ,
bersama ini memerintahkan:
[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh:
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup pekerjaan: ;
2. Tanggal mulai kerja: ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ( _)[hari kalender/bulan/tahun]
dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum
PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus
Kontrak.
, 20
Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan]
NIP:
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
[tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan]
C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN
Jaminan Pelaksanaan dari Bank
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam
jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama [nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [nama Pejabat Pembuat Komitmen]
Alamat :
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.
tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedia]
Alamat :
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima
Jaminan berupa:
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pendukung e-Purchasing yang diikuti oleh Yang
Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( _) hari kalender, dari tanggal
s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum
dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan
berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan
sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing- masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .
Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
[Bank]
Meterai Rp10.000,00
Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk [Nama dan Jabatan]
mengkonfirmasi Garansi ini ke
[bank]
Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan
[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama],
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan], [alamat] sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada [nama Pejabat Pembuat Komitmen],
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
No. tanggal untuk pelaksanaan pekerjaan
yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif
mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
4. Jaminan ini berlaku apabila:
a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di
pada tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Meterai Rp10.000,00
[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]
Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[Penerbit Jaminan]
- 22 -
Jaminan Pemeliharaan dari Bank
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam
jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama [nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [nama Pejabat Pembuat Komitmen]
Alamat :
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedia]
Alamat :
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima
Jaminan berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( _) hari kalender, dari tanggal
s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam
butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan
berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan
sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing- masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .
- 23 -
Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
[Bank]
Meterai Rp10.000,00
Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
[bank] [Nama dan Jabatan]
- 24 -
Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan
[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN PEMELIHARAAN
Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama],
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan], [alamat] sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada [nama Pejabat Pembuat Komitmen],
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik
dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Kontrak No. tanggal
dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari
kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai
dengan tanggal
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan
pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah
nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima
tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN
berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan
sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan
kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk
menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini
harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan
ini.
Dikeluarkan
Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
di pada
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[Penerbit Jaminan]
tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Meterai Rp10.000,00
[Nama & Jabatan] [Nama & Jabatan]