KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
Gedung Man ggala Wanabakti Blok VII Lantai 14,
Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270 – Telp/Fax : (021) 5746336
Uraian Singkat Pekerjaan
Paket Pengadaan Renovasi Ruang Kerja - Direktorat Pemulihan Ekosistem Dan Bina Areal
Preservasi Tahap 2
Metode Pengadaan Langsung
PPK Darmawan, S.Hut. M.Sc
SPESIFIKASI FUNGSI UMUM
Pengadaan Renovasi Ruang Kerja - Direktorat Pemulihan Ekosistem
Dan Bina Areal Preservasi Tahap 2
Lingkup Pekerjaan 1. Pekerjaan Persiapan
a. Mobilisasi dan demobilisasi alat, material, dan
tenaga kerja.
b. Pembersihan area sebelum dan sesudah
pekerjaan.
c. Penerapan SMK3 dan BPJS Ketenagakerjaan.
d. Penyusunan dokumen pendukung administrasi.
2. Pekerjaan Bongkar
a. Pembongkaran dinding partisi
b. Pembongkaran lantai karpet
c. Pembongkaran plafond
d. Pembongkaran wallpaper
e. Pembongkaran pintu
3. Pekerjaan Renovasi
a. Pekerjaan Arsitektur:
Pekerjaan Dinding, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan
Finishing Lantai, Pekerjaan Kusen Pintu dan
Jendela, Pekerjaan Pengecatan.
b. Pekerjaan MEP:
Pekerjaan Penerangan Dan Daya.
4. Pengadaan Furniture
a. Pengadaan furniture Area Makan
b. Pengadaan furniture ruang sholat.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan adalah 40 (empat pulu) hari
kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak
Kualifikasi Perusahaan 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang
terintegrasi secara OSS
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin
Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Bangunan Gedung yang Telah Terintegrasi dengan
sistem OSS
4. Memiliki SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta di
syarat-kan
5. Sertifikat Badan Usaha (SBU)Sub Klasifikasi Jasa
Pelaksana Konstruksi Bangunan Lainnya.
6. Memiliki NPWP Perusahaan status keterangan Wajib
Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib
Pajak Valid
7. Memiliki Sertifikat Keanggotaan Peserta BPJS
Ketenagakerjaan
8. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor
dengan alamat benar, tetap dan jelas berupa milik
sendiri atau sewa.
9. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila
terjadi revisi anggaran.
Jakarta, Oktober 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,
Darmawan, S.Hut. M.Sc
NIP. 19820417 200801 1 001