Rehabilitasi Fisik Gedung Kantor

URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                             
                                                                              
                                                                              
Program   : Rehabilitasi Gedung Kantor (PNBP)                                 
Pekerjaan : Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan                          
                                                                              
Instansi  : Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Simeulue                        
Lokasi    : Kabupaten Simeulue                                                
                                                                              
                                                                              
                                                                              
1. Latar Belakang                                                             
Setiap bangunan gedung negara, tidak terkecuali bangunan pada Kantor Kejaksaan Negeri
Kabupaten Simeulue, harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan mutu dan kualitas,
termasuk di dalamnya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga
                                                                              
mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dan dapat memberi konstribusi positif
bagi perkembangan wilayah.                                                    
Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian-
                                                                              
penyesuaian terhadap kondisi fisik bangunan Gedung, dalam hal ini Gedung Kantor Kejaksaan
Negeri Kabupaten Simeulue, agar optimal penggunaannya serta sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Pada pelaksanaan Pembangunan tersebut, diperlukan adanya pelaksanaan
pembangunan yang sesuai spek dan target yang telah direncanakan               
                                                                              
                                                                              
Referensi Hukum/Dasar Acuan Peraturan PerundangUndangan                       
a.  UU RI No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                          
                                                                              
b.  UU RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                          
c.  UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d.  Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
    Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
                                                                              
    Tentang Jasa Konstruksi;                                                  
e.  Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Udang
    Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;                              
                                                                              
f.  Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
g.  Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;        
h.  Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 
    perubahannya;                                                             
                                                                              
i.  Perpres No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara      
j.  Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;   
k.  Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman rencana Tata Bangunan;        
l.  Permen PU No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.   
m.  Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
    Pemerintah Melalui Penyedia                                               
                                                                              
                                                                              
Peraturan Standar :                                                           
a.  Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berisi tentang peraturan standarisasi bahan bangunan
    yang berlaku dalam wilayah Indonesia;                                     
b.  Standar Industri Indonesia (SII)                                          
                                                                              
c.  Peraturan umum tentang pelaksanaan pembangunan di Indonesia atau Algemene 
    Voorwaarden voor de Uitvoerinhg biji Aaneming van Openbare Warken (AV) 1941;
d.  Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik dari Dewan Teknik
                                                                              
    Pembangunan Indonesia (DTPI);                                             
e.  Baja tulangan beton (SII 0136-84). Tata Cara Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SK-SNI
    03-1726-2002;                                                             
f.  Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung (SNI
                                                                              
    1726-2019);                                                               
g.  Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 2847-2019);       
h.  Peraturan Umum dari Dinas Kesehatan Kerja Departemen Tenaga Kerja;        
                                                                              
i.  Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 2011 dan PLN setempat;
j.  Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Air Minum serta Instalasi Pembuangan dan
    Perusahaan Air Minum;                                                     
k.  Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI – 1961);                        
                                                                              
l.  Peraturan Portland Cement Indonesia (1972/NI-8);                          
m.  Mutu dan cara uji semen Pórtland (SII 0013-81);                           
n.  Mutu dan cara uji agregat beton (SII 0052-80);                            
o.  Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI–1982)/NI-3;            
                                                                              
p.  Spesifikasi untuk bangunan gedung baja structural (SNI 1729:2015)         
q.  Peraturan Konstruksi Bangunan Baja Indonesia 1983;                        
r.  Peraturan Pengecatan NI-12;                                               
                                                                              
s.  Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/Instansi Pemerintah setempat
    yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.