Penyusunan Faq Tugas Dan Fungsi Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Menunjang Layanan 168

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

    PENYUSUNAN FAQ TUGAS DAN FUNGSI BIDANG ADMINISTRASI               

         KEWILAYAHAN DALAM MENUNJANG LAYANAN 168                      

1 Maksud dan tujuan : Maksud:                                         
  pekerjaan           Menyediakan modul dan rancangan visual informatif
                      pedoman Frequently Asked Question (FAQ) Tugas   
                      dan Fungsi Bidang Administrasi Kewilayahan yang 
                      mendukung tata kelola layanan Call Center 168   
                      secara sistematis, transparan, dan komunikatif. 

                      Tujuan:                                         
                         1. Mengidentifikasi pertanyaan dan jawaban   
                           berkaitan tugas dan fungsi bidang Administrasi
                           Kewilayahan dalam Layanan Umum 168         
                         2. Menyusun dokumen Frequently Asked         
                           Question dalam bentuk modul FAQ Layanan    
                           Umum 168 dan matriks versi FAQ yang dapat  
                           dipergunakan sebagai pedoman pengelolaan   
                           layanan unum 168                           
                         3. Merancang blueprint visual informatif FAQ 
                           Layanan Umum 168 yang dapat memenuhi       
                           kebutuhan informasi pengelola dan pengguna 
                           Layanan Umum 168                           
2 Sasaran pekerjaan : Sasaran penerima manfaat kegiatan ini, antara lain:
                       a. Kementerian Dalam Negeri.                   
                       b. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi,  
                          Kabupaten dan Kota.                         
                       c. Masyarakat, Komunitas, dan BUMN serta Dunia 
                          Usaha Swasta.                               

3 Referensi hukum :    a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999           
                         tentang Telekomunikasi                       
                       b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang     
                         Pemerintahan Daerah;                         
                       c) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang
                         Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik      
                       d) Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang
                         Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis      
                         Elektronik (SPBE) Nasional                   
                       e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang
                         Standar Pelayanan Minimal                    
                       f) Peraturan Presiden No 114 Tahun 2021 tentang
                         Kementerian Dalam Negeri:                    
                       g) PP No 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan       
                       h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun  
                         2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan   
                         Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan      
                         Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah      
                         Daerah;                                      
                       i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun
                         2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar  
                         pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan    
                         Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota              
                       j) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
                         No 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan     
                         Jasa Telekomunikasi                          
                       k) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 
                         2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan     
                         Minimal.                                     
                       l) Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika
                         No. 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan     
                         Jasa Telekomunikasi                          
                       m) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun  
                         2025 Tentang Organisasi dan tata Kerja       
                         Kementerian Dalam Negeri.                    

4 Ruang lingkup   :      1. Tahap Identifikasi Konten Pertanyaan dan  
                            Jawaban FAQ                               
                              a. Penyusunan dan   pembahasan          
                                Intrumen Identifikasi dan konsep serta
                                lingkup FAQ pada  ditjen bina         
                                administrasi kewilayahan              
                                Kegiatan ini dilakukan dengan         
                                mekanisme rapat pada ruang meeting    
                                hotel minimal bintang 3 di Provinsi DKI
                                jakarta dengan mekanisme fullday      
                                yang melibatkan 40 peserta, terdiri   
                                dari unsur internal kemendagri,       
                                stakeholder K/L pusat lainya,         
                                perwakilan pemerintah daerah          
                                (daring), dan perwakilan tenaga ahli  
                                dari penyedia pihak ketiga serta mitra
                                strategis lainnya.                    
                              b. Identifikasi Konten Pertanyaan,      
                                dengan tahapan sebagai berikut:       
                                   i. Observasi umum   untuk          
                                     mengetahui topik utama yang      
                                     paling banyak dicari atau        
                                     dibutuhkan oleh target audiens.  
                                   ii. Studi Dokumentasi untuk        
                                     melihat data interaksi pengguna  
                                     layanan, seperti pertanyaan      
                                     melalui email, chat, atau media  
                                     sosial untuk mengidentifikasi    
                                     pertanyaan layanan umum.         
                                  iii. Survei Kunjungan lapangan      
                                     selama 5 hari (per provinsi)     
                                     untuk mengambil sampling         
                                     pertanyaan  dan    data          
                                     primer/sekunder ke 4 daerah      
                                     (Provinsi Banten, Prov Jawa      
                                     barat, Prov Jawa Tengah dan      
                                     Provinsi Daerah Istimewa         
                                     Yogyakarta) masing masing        
                                     daerah dikunjungi 6 personil     
                                     dengan komposisi gabungan        
                                     antara tenaga ahli dan pihak     
                                     pemilik pekerjaan sebagai        
                                     pendamping     kunjungan         
                                     lapangan.                        

                              c. Identifikasi Konten Jawaban ,dengan  
                                tahapan sebagai berikut:              
                                   i. Studi Dokumentasi untuk         
                                     melihat hasil identifikasi layanan
                                     umum, daftar kayanan umum        
                                     dalam katalog layanan umum       
                                     Ditjen Bina Adwil, dan dokumen   
                                     regulasi sebagai sumber          
                                     perumusan jawaban                
                                   ii. Analisis dan modeling draft    
                                     jawaban dari hasil studi         
                                     dokumentasi dan membahas         
                                     jawaban paling tepat dari        
                                     pertanyaan yang   belum          
                                     menemukan       jawaban          
                                     sebelumnya                       
                         2. Tahap Penyusunan modul FAQ                
                              a. Pengelompokkan pertanyaan dan        
                                jawaban berdasarkan menu layanan      
                              b. Penyusunan sistematis dalam Matriks  
                                Tanya-Jawab                           
                              c. Penyusunan modul FAQ beserta         
                                petunjuk teknis penggunaan FAQ        
                                dalam versi cetak (hardcopy) dan      
                                elektronik (soft copy)                
                         3. Tahap Pembuatan modeling visualisasi-     
                            interaktif FAQ                            
                              a. Modeling tampilan interaktif FAQ     
                              b. Finalisasi rancangan FAQ secara      
                                visual-informatif dalam bentuk        
                                blueprint /mockup                     
                         4. Tahap Pelaporan dan pembahasan hasil      
                            pekerjaan                                 
                           Penyusunan dan  Pengiriman Laporan         
                           Pendahuluan, , dan Laporan Akhir serta     
                           pembahasan hasil pekerjaan dalam bentuk    
                           kegiatan rapat pada ruang meeting hotel    
                           minimal bintang 3 di Provinsi DKI jakarta  
                           dengan mekanisme fullday yang melibatkan   
                           40  peserta, terdiri dari unsur internal   
                           kemendagri, stakeholder K/L pusat lainya,  
                           perwakilan pemerintah daerah (daring), dan 
                           perwakilan tenaga ahli dari penyedia pihak 
                           ketiga serta mitra strategis lainnya.