Pembuatan Ded Gedung Kuliah Umum I-Smart Kampus II Polman Bandung Di Majalengka

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

         PEMBUATAN DED GEDUNG KULIAH UMUM I-SMART                    
          KAMPUS II POLMAN BANDUNG DI MAJALENGKA                     
      DI KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA                 

LINGKUP KEGIATAN                                                     
Lingkup Kegiatan Konsultan DED pada pekerjaan ini adalah membuat desain Gedung
beserta infrastrukturnya yang terdiri dari :                         

Gedung Kuliah Umum I-SMART BUILDING ( Integrated Smart Class Project Based
Learning & Teaching factory ) dengan luas gedung 2.387 m2 ; 2 lantai.

A. Lingkup Tugas                                                     
  Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah
  berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis   
  Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
  Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang
  dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan
  perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari:        
  1. Persiapan Perencanaan/Konsepsi Perancangan seperti mengumpulkan data
    dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah), membuat interpretasi
    secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah
    setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan, membuat gagasan
    dan interpretasi terhadap program perencanaan dan perancangan yang
    diwujudkan dalam uraian tertulis, diagram-diagram dan/atau gambar, membuat
    sketsa gagasan dalam bentuk gambar skestsa dalam skala yang memadai yang
    menggambarkan gagasan perencanaan dan perancangan yang jelas tentang
    pola pembagian ruang dan bentuk bangunan.                        
  2. Penyusunan Pra-rancangan antara lain:                           
    a) Penyusunan perencanaan rencana tapak, pra-rancangan bangunan termasuk
       program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan mengurus persyaratan
       perijinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota, keterangan
       persyaratan bangunan dan lingkungan, dan ijin Mendirikan Bangunan (IMB),
       dari Pemerintah Daerah Setempat;                              
    b). Melakukan analisa dan perhitungan kebutuhan air bersih, drainase, listrik,
       lampu penerangan luar, pengelolaan limbah/sampah pada bangunan, hidran
       kebakaran, lansekap atau taman, tempat parkir, analisis dampak lingkungan
       kawasan dan gedung, analisa dampak lalu lintas kawasan dan penggunaan
       air tanah gedung termasuk perijinannya.                       

  3. Pra rancangan sebagaimana dimaksud di atas disusun berdasarkan konsepsi
    perancangan yang telah disetujui, paling sedikit meliputi:       
    a). pola, gubahan, dan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar pra
       rancangan yaitu:                                              
       1. rencana massa bangunan gedung;                             
       2. rencana tapak;                                             

       3. denah;                                                     
       4. tampak bangunan gedung;                                    
       5. potongan bangunan gedung; dan                              
       6. visualisasi desain tiga dimensi.                           
    b) nilai fungsional dalam bentuk diagram; dan                    

    c) aspek kualitatif serta aspek kuantitatif, baik dalam bentuk laporan tertulis dan
       gambar seperti:                                               
       1. perkiraan luas lantai;                                     
       2. informasi penggunaan bahan;                                
       3. sistem konstruksi;                                         
       4. biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan; dan               
       5. penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau.                   

  4. Penyusunan Pengembangan Rancangan, antara lain membuat:         
    a) Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau studi maket
       yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas;                     

    b) Perhitungan struktur harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai
       Ijin Sertifikat;                                              
    c) Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;   
    d) Rencana utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau//andscape beserta uraian konsep
       dan perhitungannya;                                           
    e) Rencana desain interior dengan konsep modern;                 
    f) Perkiraan biaya.                                              

  5. Penyusunan Rancangan Detail antara lain membuat:                
    a) Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas, interior dan
       landscape yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua
       gambar arsitektur, struktur, utilitas, interior dart landscape harus ditanda
       tangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang 
       mempunyai Sertifikat;                                         
    b) Spesifikasi Teknis untuk bahan pelelangan;                    
    c) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (Bill of Quantity), rencana anggaran
       biaya pekerjaan konstruksi atau Engineering Estimate (E.E.);  
    d) Laporan akhir perencanan yang terdiri dari kesatuan dari mulai pemahaman
       KAK, konsep rancangan sampai seluruh produk perencanaan selesai.
  B. Tanggung Jawab Perencanaan                                      
     1) Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa
       perencanaan yang berlaku dilandasi Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang
       Jasa Konstruksi;                                              
     2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:

       a) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan
          standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan
          sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;   
       b) Hasil karya perencanaan yang dihasilkanharus telah mengakomodasi
          batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui
          KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan
          mutu bangunan yang akan diwujudkan.                        
       c) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi
          peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku
          untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan
          gedung negara.