Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara

URAIAN SINGKAT                              

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018  
Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, lingkup     

pekerjaan dalam menyelenggarakan Belanja Modal Pengawasan Konstruksi
Pembangunan Gedung  Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, dapat     

diuraikan sebagai berikut ;                                        

1. Organisasi penyedia jasa Pengawasan Konstruksi disesuaikan dengan
lingkup dan kompleksitas pekerjaan, seperti:                       

a. penanggung jawab kegiatan.                                      
b. penanggung jawab lapangan.                                      

c. Tenaga ahli penyusun dan pengendali program                     

d. pengawas pekerjaan arsitektur.                                  
e. pengawas pekerjaan struktur.                                    

f. pengawas pekerjaan mekanikal elektrikal.                        
g. tenaga ahli lainnya.                                            

2. Penyedia jasa Pengawasan konstruksia dalah perusahaan yang      

  Ditetapkan untuk pelaksanaan tugas memenuhi persyaratan yang     
  Supervisi, konsultansidalam bidang konstruksi.                   

3. Penyedia jasa Pengawasan Konstruksi berfungsi melaksanakan      
  pengendalian pada tahap pelaksanaan konstruksi, baik di tingkat program

  maupun di tingkat operasional untuk pembangunan Gedung Kantor    

  Bahasa Provinsi Maluku Utara.                                    
4. Penyedia jasa Pengawasan Konstruksi mulai bertugas sejak ditetapkan

  berdasarkan SPMK sampai dengan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
  serah terima akhir pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

5. Penyedia jasa Pengawasan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya 
  bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau

  Pejabat Pembuat Komitmen.                                        

6. Kegiatan Pengawasan Konstruksi terdiri atas:                    
  a. mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh

     penyediajasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-   
     programpencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan    

     sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan
     bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau Quality

     Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).    

  b. mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
    program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian

    waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil
    konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengen-dalian tertib

    administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.    

  c. melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan   
    manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun

    tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi yang terlibat dalam
    penyimpangan.                                                  

  d. melakukan koordinasi antara pihak-pihak pelaksanaan konstruksi fisik.

  e. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
    yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

  f. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan,  
     serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

  g. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan

    laju pencapaian volume atau realisasi fisik.                   
  h. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan  

     persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.         
  i. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat 

     laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan     

     masukan hasil rapat- rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
     bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa   

     pelaksanaan konstruksi.                                       
  j. Menyusun pekerjaan laporan dan dan berita pembayaran acara dalam

     rangka kemajuan angsuran pekerjaaan pelaksanaan konstruksi.   

  k. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang  
     diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.           

  l. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
     (As Built Drawing) sebelum serah terima pertama.              

  m. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama,
     mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun   

     laporan akhir pekerjaan pengawasan.                           
  n. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara
     pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir    

     pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran   
     angsuran pekerjaan konstruksi.                                

  o. bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun    
     petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.         

  p. Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan 

     gedung terbangun sesuai IMB.                                  
  q. membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Administrasi

     pendaftaran Gedung Baru.                                      

  r. membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen
     Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota

     setempat.Menyusun laporan akhir pekerjaan