Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Mess Pegawai Kpp Pratama Atambua Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN   KEUANGAN   REPUBLIK INDONESIA              
                         DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                      
           KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA       
                  KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA                
                 JL. DR. G. A. SIWABESSY, UMANEN, ATAMBUA BARAT, BELU, NUSA TENGGARA TIMUR
                           TELEPON (0389) 21372; LAMAN www.pajak.go.id  
                     LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
                         SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id
                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
                                                                        
                                                                        
     Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen
                                                                        
terhadap penyediaan fasilitas berupa pembangunan Rumah Negara pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Atambua agar dapat digunakan oleh pegawai non eselon Kantor Pelayanan
                                                                        
Pajak (KPP) Pratama Atambua. Output kegiatan ini adalah Rumah Negara dengan total luas
bangunan ± 1.260 m2.                                                    
                                                                        
                                                                        
     Melihat pentingnya hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan upaya
pembangunan rumah dinas. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas (Mess) KPP Pratama
                                                                        
Atambua merupakan pembangunan sarana tempat tinggal bagi para pegawai yang bertugas di
wilayah KPP Pratama Atambua beralamat di . Berikut pertimbangan yang menjadi dasar
                                                                        
pelaksanaan kegiatan ini:                                               
 a. Pembangunan gedung KPP Pratama Atambua yang telah selesai dilaksanakan dan proses
                                                                        
   perpindahan ke Atambua yang baru dilaksanakan pada tahun 2022;       
 b. Keterbatasan jumlah hunian yang dapat disewa oleh pegawai yang bertugas di Kota
                                                                        
   Atambua sehingga pembangunan mess ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan;
 c. Pembangunan mess ini dirasa sangat mendesak dimana sampai saat ini Kantor Pelayanan
   Pajak Pratama Atambua belum memiliki Rumah Negara layak huni untuk pegawai non
                                                                        
   eselon yang berlokasi di Kabupaten Belu, Atambua;                    
 d. Tersedianya fasilitas penunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi pegawai
                                                                        
   KPP Pratama Atambua khususnya non eselon;                            
 e. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mess Pegawai pegawai KPP Pratama Atambua
                                                                        
   dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, dengan perkiraan pelaksanaan 1 (satu) tahun
   anggaran, perlu untuk melibatkan peran Konsultan Pengawas dalam melakukan kajian
                                                                        
   teknis dan arsitektur guna menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan
   persyaratan yang berlaku.                                            
                                2                                       
     Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan
                                                                        
adalah sebagai berikut :                                                
  1. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan;
                                                                        
  2. Memeriksa dan menyetujui Time Schedule / Bar Chart, S-Curve / Network Planning yang
     diajukan oleh pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Pembuat
                                                                        
     Komitmen (PPK) untuk mendapat persetujuan;                         
  3. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan
                                                                        
     dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.                      
  4. melaksanakan pengamatan, pengukuran, pengujian terhadap peralatan kerja,
                                                                        
     material/bahan yang digunakan, mutu/kualitas produk pekerjaan;     
  5. Mengendalikan dan mengawasi rencana kerja penyedia jasa konstruksi/kontraktor
                                                                        
     pelaksana pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian volume
     sesuai dengan waktu yang ditentukan;                               
  6. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi
                                                                        
     selama pelaksanaan konstruksi;                                     
  7. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan
                                                                        
     dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan,
     laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia
                                                                        
     jasa pelaksanaan konstruksi dan menyampaikan kepada pengguna jasa konsultansi dan
     pemilik pekerjaan fisik, termasuk hasil Kontrol Test Kualitas (test quality control), berbagai
                                                                        
     permasalahan yang timbul di lapangan;.                             
  8. Bertanggung jawab Penuh terhadap mutu dan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh
                                                                        
     kontraktor, sesuai dengan spesifikasi.                             
  9. Membantu Pengguna Anggaran/PPK dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal
                                                                        
     dokumen kontrak yang menyangkut segi hukum, khususnya yang menyangkut tuntutan
     dari kontraktor untuk pembayaran ekstra dan hal umum lainnya sehubungan dengan hak
     dan kewajiban kontraktor sesuai isi kontrak;                       
                                                                        
  10. Bila terdapat penyimpangan baik dalam mutu maupun kuantitas bahan dan pekerjaan,
     konsultan harus memberikan peringatan kepada kontraktor secara tertulis, dan juga
                                                                        
     memberikan solusi dalam hal terdapat penyimpangan tersebut, demikian pula bila ada
     hal-hal yang menyimpang dari spesifikasi teknik. Tembusan dari peringatan tersebut
                                                                        
     harus dikirim kepada Pengguna Anggaran yang mungkin dibutuhkan dalam mengambil
     keputusan akan menerima atau menolak sertifikat pembayaran bulanan yang diajukan
                                                                        
     kontraktor;                                                        
  11. Memeriksa (Menyetujui atau menolak) semua form request dari penyedia sebelum
                                                                        
     dilaksanakan suatu item pekerjaan dilapangan, sebelum di approval oleh PPK/Tim
     Teknis;                                                            
                                3                                       
  12. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Bobot Kemajuan Pekerjaan yang diajukan
                                                                        
     oleh penyedia jasa konstruksi/kontraktor untuk pembayaran termin;  
  13. Membantu PPK mengukur kembali hasil perencanaan dilapangan sebelum dilaksanakan
                                                                        
     kegiatan;                                                          
  14. Memeriksa semua kelengkapan sumberdaya baik material, alat dan tenaga kerja dari
                                                                        
     pelaksana sebelum dilaksanakan pekerjaan di lapangan;              
  15. Mengontrol dan memastikan penerapan K3 di lokasi pekerjaan seusai dengan yang
                                                                        
     diajukan oleh pelaksana;                                           
  16. Membuat perhitungan dan gambar kerja apabila terjadi perubahan pekerjaan dilapangan
                                                                        
     dengan tetap berkoordinasi Bersama perencana;                      
  17. Mengendalikan dan mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan;
                                                                        
  18. Membuat justifikasi teknis terhadap perubahan pekerjaan/tambah kurang atau
     perpanjangan waktu;                                                
  19. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses serah terima pekerjaan
                                                                        
     (Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO)).