Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Negara Di Wilayah DKI Jakarta Paket 2 Tahun Anggaran 2025

URAIAN      SINGKAT      PEKERJAAN                            
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
Nama Paket        :  Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Negara
Pekerjaan            di Wilayah DKI Jakarta Paket 2 Tahun Anggaran 2025
                                                                       
                                                                       
Nilai HPS         :  Rp 1.821.682.033,00 (Satu miliar delapan ratus dua puluh
                     satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh tiga
                     rupiah)                                           
Sumber Dana       :  DIPA Bagian Anggaran 015 Kantor Pusat Direktorat  
                     Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2025                
                                                                       
Lingkup Pekerjaan :  A. Lingkup Kegiatan                               
                       Lingkup kegiatan yang harus dikerjakan oleh Penyedia
                       Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Negara di   
                       Wilayah DKI Jakarta Paket 2 Tahun Anggaran 2025 
                       berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya
                       sebagaimana diatur di dalam dalam Peraturan Menteri
                       Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor       
                       22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan      
                       Gedung Negara terdiri dari:                     
                        1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen 
                          untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi
                          kelengkapan maupun segi kebenaranya.         
                        2. Menyusun progam kerja yang meliputi jadwal waktu
                          pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal  
                          pengunaan tenaga kerja, dan jadwal pengunaan 
                          peralatan berat.                             
                        3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai   
                          dengan pedoman pelaksanaan.                  
                        4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing)  
                          untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukanya. 
                        5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di  
                          lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.  
                        6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi
                          fisik melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian,
                          laporan mingguan, laporan bulanan, laporan   
                          kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul
                          atau dihadapi, dan surat-menyurat.           
                        7. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan
                          di lapangan (as built drawings) yang selesai 
                          sebelum serah terima pertama, setelah disetujui
                          penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui
                          oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.   
                        8. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan  
                          yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
                     B. Kriteria                                       
                       Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah
                       penyedia pekerjaan konstruksi harus memperhatikan
                       persyaratan-persyaratan sebagai berikut:        
                       1. Persyaratan Umum Pekerjaan                   
                          Setiap bagian dari pekerjaan fisik konstruksi harus
                          dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai  
                          dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan
                          diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat    
                          Komitmen;                                    
                       2. Persyaratan Obyektif                         
                          Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan         
                          pengamanan yang obyektif untuk kelancaran    
                          pelaksanaan, baik yang menyangkut macam,     
                          kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan;
                       3. Persyaratan Fungsional                       
                          Pekerjaan fisik konstruksi, baik yang menyangkut
                          waktu, mutu dan  biaya pekerjaan harus       
                          dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi
                          sebagai penyedia pekerjaan konstruksi;       
                       4. Persyaratan Prosedural                       
                          Penyelesaian administratif sehubungan dengan 
                          pekerjaan di lapangan dilaksanakan dengan    
                          prosedur dan peraturan yang berlaku.         
                     C. Program Kerja                                  
                       Penyedia pekerjaan konstruksi harus segera menyusun
                       program kerja yang meliputi:                    
                       1. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara  
                          terperinci;                                  
                       2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan    
                          jumlahnya), tenaga yang diusulkan penyedia   
                          pekerjaan konstruksi harus mendapat persetujuan
                          dari Pemberi Tugas;                          
                       3. Uraian konsepsi penyedia pekerjaan konstruksi atas
                          pengawasan proyek tersebut;                  
                       4. Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat  
                          persetujuan/kesepakatan dari Pejabat Pernbuat
                          Komitmen, maka akan  menjadi pedoman         
                          penugasan dalam pelaksanaan tugas bagi penyedia
                          pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan      
                          tugasnya.                                    
                                                                       
                     D. Tanggung Jawab                                 
                        1. Penyedia pekerjaan konstruksi bertanggung jawab
                          secara profesional atas konstruksi fisik yang
                          dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang     
                          Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan
                          peraturan tentang kode etik dan tata laku profesi
                          yang berlaku;                                
                        2. Secara urnum tanggung jawab penyedia pekerjaan
                          konstruksi adalah menjaga agar proyek memiliki
                          kinerja sebagai berikut:                     
                          a) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan     
                             sesuai batas waktu berlakunya anggaran/waktu
                             yang telah ditetapkan;                    
                          b) Ketepatan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai
                             batasan anggaran yang tersedia atau yang  
                             telah ditetapkan;                         
                          c) Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai   
                             standar dan peraturan yang berlaku;       
                          d) Ketertiban administrasi kontrak dan       
                             pelaksanaan pekerjaan fisik;              
                          e) Penanggung jawab profesional adalah tidak 
                             hanya sebagai suatu perusahaan, tetapi juga
                             bagi para tenaga ahli profesional yang terlibat.