Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kppbc Tmp C Labuan Bajo

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         

                  KPA : JOKO PRI SUKMONO DWI WIDODO                    

              KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                  

                 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                     
                  KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB, NTT                   
                      KPPBC TMP C LABUAN BAJO                          

 SATUAN KERJA        : KPPBC TMP C LABUAN BAJO                         
 NAMA PPK            : BASAR OLI HAKIM/ 197710191999031001             
 NAMA PEKERJAAN      : PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA            
                       PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KPPBC TMP C           
                       LABUAN BAJO TAHUN ANGGARAN 2023                 

                        TAHUN ANGGARAN 2023                            
         PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA KONSTRUKSI               

           PEMBANGUNAN  GEDUNG KPPBC TMP C LABUAN BAJO                 
                       TAHUN ANGGARAN 2023                             

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu
memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai

teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga

dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi
bagi bangunan gedung negara.                                           

Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan
menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai
dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.  

Kegiatan Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa
Konsultansi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan,
dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :       
1. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi

  lapangan (termasuk penyidikan tanah), membuat interpretasi secara garis besar terhadap
  Kerangka Acuan Kerja, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan,
  dan  konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan 
  daerah/perizinan bangunan,                                           
2. Penyusunan pra-rencana seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan
  biaya, laporan perencanaan, dan mengurus perizinan jika diperlukan sampai mendapat

  keterangan rencana kota/kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan
  penyiapan kelengkapan permohonan PBG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
  pemerintah daerah setempat;                                          
3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:               
   a. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan maket/model gambar 3D atau studi
     maket yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. Perhitungan struktur harus
     ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat yaitu produk yang
     dihasilkan oleh masing-masing Tenaga Ahli Wajib di tanda tangani oleh Tenaga Ahli
     tersebut;                                                         

   b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;      
   c. Rencana mekanikal, beserta uraian konsep dan perhitungannya;     
   d. Rencana elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
   e. Garis besar spesifikasi teknis (outline spesifications);         
   f. Perkiraan biaya (engineer’s estimate);                           

4. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti:      
   a. membuat gambar-gambar detail, maket/model gambar 3D Gambar – gambar detail
     arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah
     disetujui. Semua gambar arsitektur, struktur, dan utilitas harus ditandatangani oleh
     Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat
                           Halaman 3 dari 4                            

     yaitu produk yang dihasilkan oleh masing-masing Tenaga Ahli Wajib di tanda
     tangani oleh Tenaga Ahli tersebut                                 

   b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS),                           
   c. rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi
     (E.E)                                                             
   d. dan menyusun laporan perencanaan konstruksi/ laporan akhir perencanaan.

5. Pembuatan dokumen perencanaan teknis, berupa rencana teknis arsitektur, struktur,
  mekanikal dan elektrikal, tata ruang dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan
  dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administrasi, syarat umum dan syarat
  teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan konstruksi;
6. Mengadakan persiapan tender, seperti membantu Pejabat Pembuat Komitmen didalam

  menyusun dokumen tender dan membantu panitia tender / Pokja UKPBJ menyusun program
  dan pelaksanaan tender.                                              
7. Membantu panitia tender pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara
  Penjelasan Pekerjaan, membantu Panitia Tender / Pokja UKPBJ dalam melaksanakan
  evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen tender, dan melaksanakan tugas-tugas
  yang sama apabila terjadi tender ulang.                              

8. Melakukan pengawasan berkala, selama pelaksanaan konstruksi fisik seperti :
  a. secara berkala memeriksa dan Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis
     pelaksanaan pekerjaan bila ada perubahan;                         

  b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan – persoalan yang timbul selama masa
     pelaksanaan konstruksi;                                           
  c. Memberikan saran – saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan;
  d. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.                         

9. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk
  petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal – elektrikal bangunan
Detail lingkup pekerjaan sebagaimana terlampir (lampiran A Draft Kontrak)

10. Kewajiban penyusunan rancangan konseptual keselamatan konstruksi (RKK
  Konstruksi) sebagaimana ketentuan dalam PermenPUPR 10 tahun 2021 tentang
  Pedoman sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                     

12.1. Tanggung Jawab Perencanaan                                       

Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :  
 1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya
   perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-
   undangan yang berlaku.                                              
 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengkoordinasikan batasan-batasan
   yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan,
   waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan
   pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan
   yang khusus untuk bangunan gedung negara.                           
Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan
selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka
Acuan Kerja ini. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan

dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari pejabat pembuat komitmen, maupun yang
dicari sendiri. Kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana..
                           Halaman 4 dari 4                            

                                      Jakarta,  Juli 2023              
                                      Pejabat Pembuat Komitmen,        

                                      TTD                              

                                      Basar Oli Hakim