Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Tahun Anggaran 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                           

   PA/KPA        : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG           

   K/L/D/I       : KEMENTERIAN KEUANGAN                                     

   SATKER/SKPD   : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG                  
   PPK           : KEPALA SEKSI PENGAWASAN III                              
                   SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN KERJA        
                   KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG                  

   PEKERJAAN     : PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN                   
                   PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA DI KPP PRATAMA KETAPANG         

   LOKASI        : KABUPATEN KETAPANG                                       

                          TAHUN ANGGARAN 2024                               

                                  [1]                                       
                   KEMENTERIAN   KEUANGAN   REPUBLIK INDONESIA              
                             DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                      
              KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT     
                      KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG               
                              JALAN LETKOL M.THOHIR NO.10 KETAPANG 78812    
                        TELEPON (0534) 32254 32404; FAKSIMILE (0534) 32404; SITUS www.pajak.go.id
                          LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
                                   EMAIL [email protected]              
                         KERANGKA ACUAN KERJA                               
                PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN                      
           PEMBANGUNAN  RUMAH NEGARA DI KPP PRATAMA KETAPANG                

                           URAIAN PENDAHULUAN                               

  1. Latar      Dalam rangka peningkatan kinerja bagi pegawai di lingkungan Direktorat
     Belakang   Jenderal Pajak perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang salah satunya
                adalah penyediaan fasilitas Rumah Negara bagi Pejabat dan/atau pegawai di
                lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.                       
                Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai tempat tinggal

                atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan
                tugas Pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak, memerlukan upaya
                untuk meningkatkan wujud bangunan melalui kegiatan pembangunan.
                Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Kabupaten Ketapang saat

                ini belum memenuhi jumlah kebutuhan hunian bagi pegawai, sehingga perlu
                dilakukan pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan hunian sebagaimana
                mestinya.                                                   
                Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan dukungan
                manajemen terhadap penyediaan fasilitas berupa pembangunan untuk

                memenuhi kebutuhan rumah negara agar dapat digunakan oleh pegawai DJP di
                wilayah Kabupaten Ketapang. Lokasi pembangunan Rumah Negara ini terletak
                di Jalan Letkol M. Thohir, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang
                Provinsi Kalimantan Barat, dengan kondisi tanah kosong. Adapun output
                kegiatan ini adalah 1 Unit Rumah Negara Tipe C dan 3 Unit Rumah Negara Tipe
                D dengan total luas bangunan ±220 m2 dan total panjang pagar ±105,85 m2.
                Status kepemilikan tanah merupakan Sertifikat Hak Pakai (SHP) dengan Nomor
                434 dengan 835 m2.                                          

                Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Negara ini, KPP Pratama
                Ketapang telah melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Dinas PUPR
                Provinsi Kalimantan Barat. Anggaran pembangunan Rumah Negara KPP
                Pratama Ketapang sudah dianggarkan di Tahun Anggaran 2024, dengan
                perkiraan pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, perlu untuk melibatkan peran

                Konsultan Perencana dalam melakukan kajian teknis dan arsitektur guna
                menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan
                yang berlaku.                                               
  2. Maksud dan a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan

     Tujuan       Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang
                  harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam
                  pelaksanaan tugas perencanaan.                            

                                  [2]                                       
                b. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat

                  melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan
                  keluaran yang optimal sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.
                c. Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah pembangunan untuk
                  memenuhi kebutuhan sarana dan fasilitas pegawai Direktorat Jenderal Pajak
                  berupa rumah dinas di wilayah Kabupaten Ketapang. Hal ini akan selaras
                  dengan sasaran program, yaitu organisasi dan SDM yang optimal.

  3. Sasaran    Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya hasil pembangunan Rumah
                Negara Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Kabupaten Ketapang yang
                terkendali baik di tingkat program maupun tingkat operasional sehingga
                menjamin mutu, efisiensi, ketepatan waktu dan sasaran yang telah ditentukan.

                Diharapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat digunakan sebagai salah satu
                acuan/pedoman bagi calon penyedia jasa Konsultansi untuk menyusun dokumen
                penawaran dalam pengadaan/seleksi ini.                      

                Jalan Letkol M. Thohir, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Provinsi
  4. Lokasi                                                                 
                Kalimantan Barat                                            
     Pekerjaan                                                              
                a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Daftar Isian Pelaksanaan
  5. Sumber                                                                 
                  Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama
     Pendanaan                                                              
                  Ketapang Tahun Anggaran 2024                              
                b. Total pagu anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp301.836.300 (Tiga
                  ratus satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
                c. Kegiatan pemilihan penyedia jasa konsultansi ini mendahului proses
                  pengesahan DIPA Bagian Anggaran 015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama
                  Ketapang Tahun Anggaran 2024. Apabila hasil pengesahan DIPA Bagian
                  Anggaran 015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Tahun Anggaran
                  2024 yang dialokasikan untuk paket pekerjaan ini tidak tersedia atau tidak
                  mencukupi maka pengadaan barang/jasa dapat dibatalkan dan calon
                  penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
  6. Nama dan   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan ini adalah:
     Organisasi K/L/PD    : Kementerian Keuangan Republik Indonesia         
     PPK        Satker/SKPD : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang       
                Nama PPK  : Kepala Seksi Pengawasan III                     

                             DATA PENUNJANG                                 
  7. Data Dasar a. DIPA Bagian Anggaran 015 tahun anggaran 2024;            

                b. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 640/1603/PUPR-
                  C hal Bantuan Menghitung Analisa Pembangunan Baru Rumah Negara
                  tanggal 02 Agustus 2023.                                  

  8. Standar    a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
     Teknis                                                                 
                b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
                c. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas
                  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
                  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; 

                                  [3]                                       
                d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
                  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

                e. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
                  Gedung Negara;                                            
                f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22
                  Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;    

                g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun
                  2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
                  Bidang PUPR;                                              
                h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
                  Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
                i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
                  524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
                  Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
                  Konstruksi;                                               

                j. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73/SE/Dk/2023
                  tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
                  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                      
                k. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2021 tentang
                  Standarisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak;         

                l. Peraturan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang masih berlaku;
                m. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan nasional Konsultan Indonesia
                  Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi
                  / Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan
                  Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023.                        

  9. Studi-Studi Tidak terdapat studi-studi terdahulu.                      
     Terdahulu                                                              

  10. Referensi a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
     Hukum        Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
                  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; 
                b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
                  Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
                  Nomor 12 Tahun 2021;                                      

                c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22
                  Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;    
                d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
                  11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
                  Pemerintah;                                               

                e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
                  12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
                  Melalui Penyedia.                                         
                              RUANG LINGKUP                                 

                a. Lingkup kegiatan adalah kegiatan perencanaan renovasi Rumah Negara
  11. Lingkup                                                               
                  Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Kabupaten Ketapang, dengan output
     Kegiatan                                                               
                  kegiatan ini adalah 4 unit Rumah Negara dengan total luas bangunan ±220
                  m2 dan total panjang pagar ±105,85 m2;                    

                                  [4]                                       
                b. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah
                  berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan
                  Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
                  Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri
                  PUPR nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
                  Negara. Penyusunan perencanaan teknis yang meliputi:      

                  1. Konsepsi perancangan.                                  
                    Konsepsi perancangan digunakan untuk membantu pengguna jasa dalam
                    memperoleh gambaran atas konsepsi rancangan dan mendapatkan
                    gambaran pertimbangan bagi penyedia jasa dalam melakukan
                    perancangan. Konsepsi perancangan paling sedikit meliputi:
                    a) data dan informasi;                                  
                    b) analisis;                                            
                    c) dasar pemikiran dan pertimbangan rancangan;          
                    d) program ruang;                                       
                    e) organisasi hubungan ruang;                           
                    f) skematik rencana teknis;                             
                    g) dan sketsa gagasan;                                  

                  2. Pra rancangan                                          
                    Digunakan untuk:                                        
                    a) mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu
                       pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis;
                    b) memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsepsi
                       perancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan; dan;
                    c) menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi perancangan
                       terhadap ketentuan RDTR atau RTBL untuk PBG.         
                    Pra rancangan disusun berdasarkan konsepsi perancangan yang telah

                    disetujui, paling sedikit meliputi:                     
                    a) pola, gubahan, dan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar
                       pra rancangan yaitu:                                 
                       1) rencana massa Bangunan Gedung;                    
                       2) rencana tapak;                                    

                       3) denah;                                            
                       4) tampak Bangunan Gedung;                           
                       5) potongan Bangunan Gedung; dan                     
                       6) Visualisasi desain tiga dimensi.                  
                    b) nilai fungsional dalam bentuk diagram; dan           
                    c) aspek kualitatif serta aspek kuantitatif, dalam bentuk laporan tertulis
                       dan gambar seperti:                                  
                       1) perkiraan luas lantai;                            

                       2) informasi penggunaan bahan;                       
                       3) sistem konstruksi;                                
                       4) biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan; dan      
                       5) penerapan prinsip BGH.                            
                    d) melakukan proses pendaftaran, pemeriksaan pemenuhan Standar
                       Teknis, dan pernyataan Pemenuhan Standar Teknis serta memeriksa
                       dan menyetujui Dokumen Rencana Teknis untuk memperoleh
                       Persetujuan Bagunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan yang

                       ditetapkan pemerintah daerah setempat.               
                  3. Pengembangan rancangan                                 

                                  [5]                                       
                    Digunakan untuk:                                        

                    a) kepastian dan kejelasan ukuran serta wujud karakter bangunan secara
                       menyeluruh, pasti, dan terpadu;                      
                    b) mematangkan konsepsi rancangan secara keseluruhan, terutama
                       ditinjau dari keselarasan sistem yang terkandung di dalamnya, baik

                       dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu dan ekonomi bangunan
                       serta BGH; dan                                       
                    c) penyusunan rancangan detail.                         
                    Pengembangan rancangan disusun berdasarkan pra rancangan yang
                    telah disetujui, meliputi:                              

                    a) pengembangan arsitektur Bangunan Gedung berupa gambar rencana
                       arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi desain dua dimensi
                       dan desain tiga dimensi;                             
                    b) sistem struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;

                    c) sistem mekanikal, elektrikal termasuk informasi dan teknologi, tata
                       lingkungan, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
                    d) penggunaan bahan bangunan secara garis besar dengan  
                       mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi,
                       nilai ekonomi, dan rantai pasok; dan                 

                    e) perkiraan biaya konstruksi berdasarkan sistem bangunan yang
                       disajikan dalam bentuk gambar, diagram sistem, dan laporan tertulis.
                  4. Penyusunan Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan
                    Kerja (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun
                    2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang
                    antara lain memuat:                                     

                    a) lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa
                       dalam hal terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan
                       dampaknya ada pada penyusun revisi;                  
                    b) metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;             
                    c) Standar pemeriksaan dan pengujian;                   

                    d) Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup;    
                    e) Rencana manajemen lalu lintas (jika diperlukan);     

                    f) Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Risiko dan Peluang;
                    g) Daftar standar dan/atau peraturan perundang- undangan Keselamatan
                       Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;             

                    h) Pernyataan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi;
                    i) Biaya SMKK serta kebutuhan personil keselamatan konstruksi; dan
                    j) rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan
                       konstruksi bangunan;                                 

                    k) Penyusunan Program Mutu.                             
                  5. Rencana detail                                         

                    Rancangan detail digunakan untuk penyusunan dokumen teknis pada
                    dokumen tender pekerjaan konstruksi. Rancangan detail disusun
                    berdasarkan pengembangan rancangan yang telah disetujui paling sedikit
                    meliputi:                                               
                    a) Gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas, dan lanskap;

                                  [6]                                       
                    b) Rencana kerja dan syarat yang meliputi:              

                       1) Syarat umum;                                      
                       2) Syarat administratif; dan                         

                       3) Spesifikasi teknis.                               
                    c) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya
                       pekerjaan konstruksi dan memperhitungkan tingkat penggunaan
                       produk dalam negeri (PDN);                           

                    d) Penyusunan dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam negeri
                       (TKDN) yang mengacu pada Surat Direktur Kelembagaan dan Sumber
                       Daya Konstruksi Kementerian PUPR Nomor BK.0403-Kd/937 tanggal
                       29 September 2022 hal Mekanisme Perhitungan Tingkat Komponen
                       Dalam Negeri (TKDN);                                 
                    e) Dokumen analisa dan penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan;
                    f) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa
                       perencanaan konstruksi;                              

                    g) Laporan perencanaan yang antara lain meliputi:       
                       1) Laporan arsitektur;                               

                       2) Laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah
                         (soil test) (apabila diperlukan);                  
                       3) Laporan perhitungan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan
                         (plumbing);                                        
                       4) Laporan perhitungan informasi dan teknologi (apabila diperlukan);

                       5) Laporan tata lingkungan; dan laporan perhitungan BGH (apabila
                         diperlukan).                                       
                    Dokumen teknis hasil penyusunan rancangan detail meliputi gambar
                    detail, rencana kerja dan syarat dan rincian volume pelaksanaan
                    pekerjaan.                                              

                  6. Membantu kuasa pengguna anggaran dan/atau pejabat pembuat
                    komitmen didalam menyusun dokumen pemilihan penyedia, dan
                    membantu UKPBJ atau kelompok kerja pemilihan UKPBJ dalam
                    menyusun program dan pelaksanaan pemilihan penyedia;    
                  7. Membantu UKPBJ atau kelompok kerja pemilihan UKPBJ pada waktu
                    penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan
                    Pekerjaan, membantu UKPBJ atau kelompok kerja pemilihan UKPBJ
                    dalam melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen
                    pemilihan penyedia, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila
                    terjadi pemilihan penyedia ulang;                       
                  8. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian
                    pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan
                    penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada
                    perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang
                    timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang
                    penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala;
                  9. Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas
                    perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk
                    penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk
                    petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal
                    elektrikal bangunan.dst                                 

                                  [7]                                       
                Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari infromasi
                yang dibutuhkan selain dari infromasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat
                Komitmen termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. Konsultan Perencana
                harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan
                tugasnya, baik yang berasal dari pejabat pembuat komitmen, maupun yang dicari
                sendiri. Kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.

                Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka
  12. Masa                                                                  
                Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian yang
     Keluaran                                                               
                minimal meliputi :                                          
                a. Tahap Konsepsi Rancangan:                                
                  1) Menyiapkan skematik rencana teknis dan sketsa gagasan yang memuat
                     data dan informasi, analisis serta dasar pemikiran dan dasar
                     pertimbangan dalam penyusunan rancangan termasuk konsep
                     organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan
                     dan tanggung jawab waktu perencanaan.                  
                  2) Mengevaluasi konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang,
                     organisasi hubungan ruang yang telah dibuat oleh konsultan
                     sebelumnya.                                            
                  3) Laporan data dan informasi lapangan termasuk penyelidikan tanah
                     sederhana, keterangan rencana kota, dll.               
                b. Tahap Pra Rancangan:                                     
                  1) Gambar-gambar rencana massa bangunan dan rencana tapak 
                  2) Gambar-gambar pra-rencana bangunan meliputi denah, tampak
                     bangunan gedung, potongan bangunan gedung dan visualisasi tiga
                     dimensi                                                
                  3) Perkiraan biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan serta informasi
                     penggunaan bahan                                       
                  4) Laporan Perencanaan meliputi perkiraan luas lantai, sistem konstruksi
                     dan penerapan prinsip BGH.                             
                  5) Mengurus kelengkapan untuk perizinan, PBG, dan bukti hak atas tanah
                     (apabila diperlukan).                                  
                  6) Konsultasi rencana dengan Pemda setempat.              
                  7) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)      

                c. Tahap Pengembangan Rancangan:                            
                  1) Gambar Rencana arsitektur beserta uraian konsep dan visualisasi desain
                     dua dimensi dan desain tiga dimensi.                   
                  2) Menyusun rencana sistem struktur, beserta uraian konsep dan
                     perhitungannya;                                        
                  3) Rencana mekanikal-elektrikal, beserta uraian konsep dan
                     perhitungannya;                                        
                  4) Menyusun penggunaan bahan bangunan secara garis besar  
                  5) Garis besar spesifikasi teknis (outline spesifications).
                  6) Perkiraan biaya konstruksi.                            
                d. Tahap Rancangan Detail:                                  
                  1) Membuat gambar-gambar detail;                          
                  2) Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)                  
                  3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BQ)              
                  4) Rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan konstruksi, (RAB)
                     berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi termasuk menyusun Laporan
                     Perhitungan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang mengacu pada
                     Surat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian
                     PUPR nomor BK.0403-Kd/937 tanggal 29 September 2022 Hal

                                  [8]                                       
                     Mekanisme Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
                     Pekerjaan Konstruksi                                   
                  5) Rancangan Konseptual SMKK                              
                  6) Menyusun Laporan perencanaan antara lain meliputi: arsitektur, struktur,
                     mekanikal, elektrikal dan plumbing, perhitungan informasi dan teknologi
                     serta laporan tata lingkungan dan perhitungan BGH yang bisa
                     dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
                     pertimbangan PPK.                                      

                e. Tahap Pemilihan Penyedia:                                
                  1) Gambar rencana beserta detail pelaksanaan: arsitektur, struktur,
                     mekanikal dan elektrikal dan tata ruang;               
                  2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi, syarat umum dan syarat
                     teknis (RKS)                                           
                  3) Rencana Anggaran Biaya (RAB)                           
                  4) Rincian volume pekerjaan Bill of Quantity (BQ)         
                  5) Laporan perencanaan.                                   
                f. Tahap Pengawasan Berkala:                                
                  1) Laporan pengawasan berkala; seperti memeriksa kesesuaian
                     pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan
                     penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada
                     perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang
                     timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang
                     penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.

                  2) Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas
                     perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk
                     penggunaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk
                     petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-
                     elektrikal bangunan.                                   

  13. Peralatan, Peralatan, material, personel dan Fasilitas yang disediakan PPK untuk
     Material,  menunjang kegiatan ini, antara lain berupa fasilitas ruang rapat untuk
                pelaksanaan kegiatan rapat pembahasan.                      
     Personel dan                                                           
     Fasilitas dari                                                         
     PPK                                                                    
  14. Peralatan dan Penyedia Jasa Konsultansi diwajibkan untuk menyediakan segala kebutuhan
     material dari peralatan dan material yang berkaitan dengan tugas Perencanaan.
     Penyedia                                                               
     Jasa                                                                   
     Konsultansi                                                            

  15. Lingkup   a. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa

     Tanggung     perencanaan yang berlaku dilandasi Undang-undang nomor 2 Tahun 2017
     Jawab        tentang Jasa Konstruksi.                                  
     Penyedia                                                               
                b. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
     Jasa                                                                   
                  1) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan
                    standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan
                    sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
                  2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi
                    batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK

                                  [9]                                       
                    ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu

                    bangunan yang akan diwujudkan.                          
                a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan,
                  standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk
                  bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung
                  negara.                                                   

  16. Jangka Waktu a. Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan persiapan

     Pelaksanaan  Dokumen Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi selama 60 (enam puluh)
                  hari kalender sejak SPMK.                                 
                b. Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
                  pendampingan selama proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.

                c. Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
                  Pengawasan Berkala terhadap hasil karyanya sejak Kontrak/SPMK
                  ditandatangani sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama
                  Pekerjaan oleh kontraktor.                                

  17. Kebutuhan Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Perencana harus menyediakan
     Personil   tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan
     Minimal    maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.                      

                                  [10]                                      
   Tenaga–tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan ini terdiri dari:                                 

                                                         Kualifikasi                                          
        Posisi                                                                                                
                     Tingkat                                                                   Status         
                                  Jurusan         Keahlian               Pengalaman                           
                    Pendidikan                                                               Tenaga Ahli      
   Tenaga Ahli:                                                                                               

   Team Leader      Strata 1 Teknik Sipil /  Ahli Muda Teknik  3 Tahun sebagai team leader atau Pegawai       
   (1 orang)                 Arsitektur      Bangunan Gedung / sebagai tenaga ahli sipil / arsitektur Tetap   
                                             Ahli Muda Manajemen                                              
                                             Konstruksi / STRA                                                
                                             Tingkat Muda                                                     

   Tenaga Ahli Struktur Strata 1 Teknik Sipil Ahli Muda Teknik 2 Tahun sebagai tenaga ahli Struktur -         
   (1 Orang)                                 Bangunan Gedung                                                  

   Tenaga Ahli K3   Strata 1 Teknik semua    Ahli Muda K3      2 tahun sebagai tenaga Ahli K3 Konstruksi      
   Konstruksi (1 Orang)      jurusan / D4 K3 Konstruksi                                                       

   Tenaga Ahli Arsitektur Strata 1 Teknik Arsitektur Ahli Muda Arsitektur/ 2 tahun sebagai tenaga Ahli Arsitektur -
   (1 orang)                                 STRA Tingkat Muda                                                

   Tenaga Pendukung:                                                                                          

                    Diploma III Teknik Semua Estimator bidang  2 tahun sebagai Estimator bidang -             
   Estimator (1 orang)                                                                                        
                             Jurusan         konstruksi bangunan konstruksi bangunan                          
                    Diploma III Teknik Semua Surveyor bidang   2 tahun sebagai Surveyor bidang -              
   Surveyor (1 Orang)                                                                                         
                             Jurusan         konstruksi bangunan konstruksi bangunan                          
                    Diploma III Arsitek      Drafter bidang    2 tahun sebagai Drafter bidang konstruksi -    
   Drafter (1 orang)                                                                                          
                                             konstruksi bangunan bangunan                                     

                                                   [11]                                                       
                    Diploma III Teknik Semua Administrasi Kantor 2 tahun sebagai Administrasi Kantor -        
   Administrator Kantor                                                                                       
                             Jurusan         bidang konstruksi bidang konstruksi bangunan                     
    (1 orang)                                                                                                 
                                             bangunan                                                         
Catatan:                                                                                                      
        1. Untuk Tenaga Ahli bukti keahlian dilampirkan dalam bentuk SKA (Surat Keahlian Kerja)/Sertifikat Kompetensi sedangkan tenaga
          pendukung bukti keahlian dilampirkan dalam bentuk SKT (Sertifikat Ketrampilan Kerja) /Sertifikat Kompetensi kecuali administrator kantor
          tidak diperlukan dilampirkan bukti keahlian;                                                        
        2. Personil Tenaga Ahli yang ditawarkan dapat menggunakan SKK Hasil Konversi mengacu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur
          Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/Kpts/Dk/2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta
          Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;                                                         

                                                   [12]                                                       
  18. Kualifikasi Penyedia wajib memiliki :                                 

     Penyedia                                                               
                 a. Perizinan berusaha di Bidang Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa
                   Perencana Konstruksi, berupa:                            
                   1) Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 71101 berdasarkan Peraturan
                      Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 dan Sertifikat Standar terverifikasi
                      (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);      
                   2) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1)
                      belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum
                      terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan
                      bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau
                   3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku
                      (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).      
                 b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil dengan
                   klasifikasi Jasa Perencana Arsitektur dengan subklasifikasi:
                   1) Jasa Desain Arsitektur (AR 102) atau;                 

                   2) Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR 001);
                 c. Persyaratan lainnya yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan penyedia.
  19. Jadwal    1) Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan persiapan Dokumen
     Tahapan      Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi selama 60 (enam puluh) hari
     Pelaksanaan  kalender sejak SPMK.                                      

     Pekerjaan  2) Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
                  pendampingan selama proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.
                3) Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
                  Pengawasan Berkala terhadap hasil karyanya sejak Kontrak/SPMK
                  ditandatangani sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama
                  Pekerjaan oleh kontraktor.                                

                                LAPORAN                                     
  20. Laporan   a. Laporan Pendahuluan                                      
                b. Laporan Konsepsi Rancangan                               

                c. Laporan Pra Rancangan                                    
                d. Laporan Pengembangan Rancangan                           
                e. Laporan Detail Rancangan (Keseluruhan) / Dokumen Tender :
                   1) Gambar Kerja (A3)                                     
                   2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (Spesifikasi Teknis)  
                   3) Rencana Anggaran Biaya (RAB)                          
                   4) Laporan Rancangan Konseptual SMKK                     
                   5) Laporan Perhitungan Penggunaan Produk Dalam Negeri    
                f. Hardisk Eksternal 1TB                                    

                g. Laporan Pendampingan Pemilihan Penyedia Konstruksi       
                h. Laporan Pengawasan Berkala                               
                i. Laporan Akhir Hasil Perencana                            

                Penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi
                laporan yang disampaikan                                    

                                  [13]                                      
                               HAL-HAL LAIN                                 

  21. Produksi  Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
     dalam Negeri wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK
                dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. Penyusunan dan
                Perhitungan Tingkat Komponan Dalam Negeri (TKDN) dapat mengacu pada Surat
                Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR nomor
                BK.0403-Kd/937 tanggal 29 September 2022 Hal Mekanisme Perhitungan Tingkat
                Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pekerjaan Konstruksi.          

  22. Persyaratan Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk
     Kerja sama pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka harus mematuhi persyaratan dan
                ketentuan yang berlaku.                                     
  23. Pedoman   Penyedia jasa konsultansi diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan

     Pengumpulan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di
                bidang/layanan pekerjaan Perencanaan.                       
     Data                                                                   
     Lapangan                                                               
  24. Alih      Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
     Pengetahuan menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan
                kepada personel satuan kerja PPK.                           

  25. Lain-lain Kegiatan pemilihan penyedia jasa konsultansi ini mendahului proses pengesahan
                DIPA Bagian Anggaran 015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Tahun
                Anggaran 2024. Apabila hasil pengesahan DIPA Bagian Anggaran 015 Kantor
                Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Tahun Anggaran 2024 anggaran yang
                dialokasikan untuk paket pekerjaan ini tidak tersedia atau tidak mencukupi maka
                pengadaan barang/jasa dapat dibatalkan dan calon penyedia barang/jasa tidak
                dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.              

                                       Ketapang, 24 November 2023           
                                       Kepala Seksi Pengawasan III          
                                       selaku Pejabat Pembuat Komitmen,     

                                       Cahyanto Nugroho                     

                                  [14]                                      
                                           LAMPIRAN KAK:                    
                                           Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan
                                           Pembangunan Rumah Negara di KPP  
                                           Pratama Ketapang Tahun Anggaran 2024

     KONDISI LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA DI KPP PRATAMA KETAPANG        

         Link Lokasi pada Google Maps:                                      
         https://maps.app.goo.gl/rbvES7RPNCHxDTxW8                          

                                  [15]