Pekerjaan Konstruksi Fisik Perbaikan Atap Gedung Unit I Gedung Keuangan Negara Denpasar I Ta. 2024

TA         
                                                               2024        

                    KEMENTERIAN     KEUANGAN                               

                        REPUBLIK INDONESIA                                 

         SPESIFIKASI                     TEKNIS                            

                  PEKERJAAN       KONSTRUKSI                               

 Pelaksanaan Konstruksi Fisik Perbaikan Atap Gedung Unit I Gedung Keuangan Negara Denpasar I TA. 2024
                     SPESIFIKASI      TEKNIS                               

                     PEKERJAAN    KONSTRUKSI                               

   Pelaksanaan   Konstruksi  Fisik Perbaikan  Atap Gedung   Unit I         

         Gedung   Keuangan    Negara  Denpasar  I TA. 2024                 

                         URAIAN  PENDAHULUAN                               

1. LATAR         : Perbaikan atap Gedung Unit I pada Gedung Keuangan Negara (GKN)
   BELAKANG        Denpasar I yang selanjutnya disebut “Perbaikan atap Gedung Keuangan“
                   merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa bangunan tersebut
                   tetap dalam kondisi yang baik dan aman bagi penggunanya. Perbaikan
                   atap gedung keuangan merupakan investasi yang penting untuk

                   menjaga aset dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
                   bagi para pengguna bangunan.                            

                   Atap yang rusak dapat menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna
                   bangunan. Potensi kerusakan struktural atau kecelakaan karena material
                   atap yang jatuh dapat mengakibatkan cedera serius bagi orang yang
                   berada di dalam atau di sekitar bangunan.               

2. MAKSUD DAN    : Maksud dan tujuan dari SPESIFIKASI TEKNIS ini antara lain:

   TUJUAN          1. SPESIFIKASI TEKNIS ini digunakan sebagai salah satu  
                     acuan/pedoman bagi calon penyedia jasa Pelaksanaan Konstruksi
                     (Kontraktor) dalam penyusunan penawaran dalam pengadaan ini.
                   2. SPESIFIKASI TEKNIS ini juga dimaksudkan sebagai petunjuk dan
                     pedoman bagi Kontraktor yang ditetapkan sebagai penyedia jasa
                     dalam melakukan pelaksanaan konstruksi fisik terhadap Perbaikan
                     atap Gedung Keuangan.                                 
                   3. Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat melaksanakan

                     tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional untuk
                     menghasilkan output yang optimal sesuai SPESIFIKASI TEKNIS dan
                     ketentuan yang berlaku.                               
                   4. Tujuan adalah mencapai hasil pelaksanaan konstruksi fisik yang
                     sesuai dengan dokumen kontrak baik dari segi kualitas, kuantitas
                     serta dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah
                     ditentukan.                                           

3. SASARAN       : Tersedianya jasa konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat

                   dipertanggungjawabkan dan dapat melaksanakan Perbaikan Atap
                   Gedung Unit I Gedung Keuangan Negara Denpasar sesuai dengan
                   kualitas, kuantitas, waktu dan biaya yang telah direncanakan
                   sebelumnya sehingga bangunan dapat difungsikan dengan optimal.

                            - Halaman 1 dari 14 -                          
4. LOKASI        : Gedung Unit I Gedung Keuangan Negara Denpasar I         
   KEGIATAN        Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon - Denpasar               

5. SUMBER        : Biaya Pekerjaan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Pengelolaan
   PENDANAAN       Teknologi Informasi dan Barang Milik Negara Denpasar Tahun Anggaran
                   2024.                                                   

                   Total Pagu Anggaran sebesar Rp3.903.917.000,00 (Tiga miliar sembilan
                   ratus tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) 

                   Total Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp2.451.700.000,00 (Dua Milyar
                   Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

6. PEJABAT       : Nama PPK: Adelina Sirait                                
   PEMBUAT                                                                 
   KOMITMEN        Satuan Kerja: Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik

   (PPK)           Negara Denpasar                                         

                         DATA  PENUNJANG                                   

7. DATA DASAR    : 1. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa untuk melakukan
                     pekerjaan konstruksi fisik, dapat disampaikan data dasar sebagai
                     berikut:                                              
                     a. Pembangunan akan dilakukan di areal perkantoran dengan luas
                        lahan terbuka ±1000m2                              
                     b. Lokasi pekerjaan berada di lantai 4 (atap dak) gedung unit I pada
                        GKN Denpasar I.                                    
                     c. Terdapat satu akses tangga menuju lokasi kerja.    

                   2. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik, kontraktor mengacu
                     pada hasil perancangan yang telah ditetapkan PPK      
                   3. Untuk data/informasi lainya agar Penyedia Jasa secara aktif
                     berkoordinasi dengan PPK                              
                   4. Penyedia jasa harus memeriksa validitas/kebenaran informasi yang
                     digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, kesalahan/kelalaian
                     pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
                     jawab sepenuhnya dari penyedia jasa.                  

8. STANDAR       : Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan harus mengacu dan
   TEKNIS          menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan
                   Bangunan Gedung, diantaranya:                           
                       1. SNI 1726 2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk
                         Struktur Bangunan Gedung & Non Gedung             
                       2. SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk
                         bangunan gedung dan struktur lain                 
                       3. SNI 1729 2020 Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja

                         Struktural                                        
                       4. SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan
                         Gedung                                            

                            - Halaman 2 dari 14 -                          
                       5. SNI 8460 2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik  
                       6. SNI lainya yang terkait dengan standar pekerjaan pembangunan
                         bangunan lainya seperti pekerjaan arsitektur, mekanikal,
                         elektrikal, plumbing, sanitasi dsb.               
                         (Konfirm ke Perencana)                            

                    Selain standar diatas, dalam pekerjaan konstruksi fisik penyedia juga
                    agar mengikuti ketentuan :                             

                       1. Peraturan Menteri PUPR no. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman
                          Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (pelaksanaan
                          RKK)                                             

9. STUDI - STUDI : -                                                       
   TERDAHULU                                                               

10. REFERENSI    : Dasar hukum yang tidak terkait langsung dengan proyek yang akan

   HUKUM           dilaksanakan namun dibutuhkan sebagai petunjuk dalam melaksanakan
                   kegiatan misalnya Peraturan berkaitan dengan jasa konstruksi,
                   pembangunan gedung negara, pengadaaan barang dan jasa, dan hal
                   lain yang berkaitan, diantaranya:                       
                    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
                       beserta perubahannya;                               
                    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
                       beserta perubahannya;                               

                    3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
                       Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
                       Bangunan Gedung;                                    
                    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  
                       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
                       2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Unda        
                    5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan
                       Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
                       Konstruksi beserta perubahannya;                    

                    6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
                       Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                 
                    7. Peraturan Pemerintah RI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
                       Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;        
                    8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                       Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan
                       turunannya;                                         
                    9. Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 

                       Bangunan Gedung Negara;                             
                    10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
                       8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya
                       Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
                       Rakyat;                                             
                    11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

                            - Halaman 3 dari 14 -                          
                       9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi
                       Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
                       Nomor 306)                                          
                    12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                       Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi
                       Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi (Berita Negara Republik
                       Indonesia Tahun 2014 Nomor 1732)                    
                    13. Peraturan terkait lainnya tentang pembangunan Bangunan Gedung

                       Negara.                                             

                          RUANG   LINGKUP                                  

11. LINGKUP      : I. Lingkup Kegiatan                                     
   KEGIATAN,          Lingkup kegiatan yang harus dikerjakan oleh Penyedia Pelaksanaan
   KRITERIA,          Konstruksi Fisik Perbaikan Atap Gedung Unit I Gedung Keuangan
   PROGRAM            Negara Denpasar I TA. 2024 berpedoman kepada ketentuan yang

   KERJA DAN          berlaku, khususnya sebagaimana diatur di dalam dalam Peraturan
   TANGGUNG           Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
   JAWAB              Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   PENYEDIA           dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
                      Negara terdiri dari:                                 
                      a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan
                        spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS dan 

                        dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk  
                        pekerjaan:                                         
                         1) Pekerjaan Persiapan                            
                         2) Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam
                            masa konstruksi)                               
                         3) Pekerjaan Arsitektur                           
                         4) Pekerjaan MEP                                  
                      b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk 

                        pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun
                        segi kebenarannya.                                 
                      c. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu 
                        pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan
                        tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
                      d. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
                        pelaksanaan.                                       
                      e. Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis dalam
                        Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan - 10 - (PCM) dan

                        telah Menyusun dan mempresentasikan dokumen Rencana
                        Mutu  Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana      
                        Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat PCM.        
                      f. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
                        keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan

                            - Halaman 4 dari 14 -                          
                        berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
                      g. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi
                        penyedia jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana    
                        ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)
                        yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam
                        Pekerjaan Konstruksi.                              
                      h. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing).       
                      i. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban untuk

                        membuat dokumen pelaksanaan konstruksi antara lain meliputi
                        namun tidak terbatas pada:                         
                         1) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat
                            pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk PBG;    
                         2) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as-built
                            drawings);                                     
                         3) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala
                            perubahan atau addendumnya;                    

                         4) Laporan pelaksanaan konstruksi fisik termasuk laporan uji
                            mutu.                                          
                         5) Berita acara pelaksananaan konstruksi yang terdiri atas
                            perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah
                            terima pertama (provisional hand over), dan serah terima
                            akhir (final hand over) dilampiri dengan berita acara
                            pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi fisik,
                            pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang

                            berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik; 
                         6) Pengetesan dan pengujian (testing and commissioning);
                         7) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan
                            kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;         
                         8) Dokumen SMKK;                                  
                         9) Manual operasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung,
                            termasuk pengoperasian dan Pemeliharaan peralatan dan
                            perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan
                            (plumbing);                                    

                         10) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan
                            mekanikal, elektrikal dan perpipaan (plumbing);
                         11) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia
                            jasa pelaksanaan konstruksi;                   
                         12) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung, dan;
                         13) Dokumen lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan
                            pelaksanaan pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Fisik
                            Perbaikan Atap Gedung Unit I Gedung Keuangan Negara

                            Denpasar I TA. 2024.                           
                      j. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di
                        masa pemeliharaan konstruksi.                      

                   II. Kriteria                                            
                      Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah penyedia

                            - Halaman 5 dari 14 -                          
                      pekerjaan konstruksi harus memperhatikan persyaratan-persyaratan
                      sebagai berikut:                                     
                      a. Persyaratan Umum Pekerjaan                        
                        Setiap bagian dari pekerjaan fisik konstruksi harus dilaksanakan
                        secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang
                        telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat
                        Komitmen;                                          

                      b. Persyaratan Obyektif                              
                        Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang
                        obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut
                        macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan;
                      c. Persyaratan Fungsional                            
                        Pekerjaan fisik konstruksi, baik yang menyangkut waktu, mutu
                        dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme
                        yang tinggi sebagai penyedia pekerjaan konstruksi; 

                      d. Persyaratan Prosedural                            
                        Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di
                        lapangan dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang
                        berlaku.                                           

                   III. Program Kerja                                      
                      Penyedia pekerjaan konstruksi harus segera menyusun program

                      kerja yang meliputi:                                 
                      a. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci;
                      b. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga
                        yang diusulkan penyedia pekerjaan konstruksi harus mendapat
                        persetujuan dari Pemberi Tugas;                    
                      c. Uraian konsepsi penyedia pekerjaan konstruksi atas pengawasan
                        proyek tersebut;                                   
                      d. Setelah ketiga hal  tersebut diatas  mendapat     
                        persetujuan/kesepakatan dari Pejabat Pernbuat Komitmen, maka

                        akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas
                        bagi penyedia pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan
                        tugasnya.                                          

                   IV. Tanggung Jawab                                      
                      a. Penyedia pekerjaan konstruksi bertanggung jawab secara
                        profesional atas konstruksi fisik yang dilaksanakan sesuai dengan
                        Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

                        dan peraturan tentang kode etik dan tata laku profesi yang
                        berlaku;                                           
                      b. Secara urnum tanggung jawab penyedia pekerjaan konstruksi
                        adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut:
                         1) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas
                            waktu berlakunya anggaran/waktu yang telah ditetapkan;

                            - Halaman 6 dari 14 -                          
                         2) Ketepatan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai batasan
                            anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan;
                         3) Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan
                            peraturan yang berlaku;                        
                         4) Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan
                            fisik;                                         
                         5) Penanggung jawab profesional adalah tidak hanya sebagai
                            suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli

                            profesional yang terlibat.                     

12. KELUARAN     : Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana adalah sebagai berikut:
                      1) Konstruksi fisik sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
                        konstruksi;                                        
                      2) Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi, meliputi:   
                      3) Gambar-gambar yang sesuai dengan Pelaksanaan (As Built
                        Drawings);                                         

                      4) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
                        konstruksi fisik;                                  
                      5) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana
                        konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh konsultan pengawas
                        konstruksi, beserta segala perubahan/addendumnya;  
                      6) Laporan harian, mingguan, bulanan dan back up data yang dibuat
                        selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi,
                        serta laporan akhir pengawasan oleh konsultan pengawas

                        konstruksi;                                        
                      7) Berita acara pelaksananaan konstruksi yang terdiri atas
                      8) perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah
                      9) terima pertama (Provisional Hand Over/PHO), dan serah
                      10) terima akhir (Final Hand Over/FHO) dilampiri dengan berita
                      11) acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi fisik,
                      12) pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan
                      13) dengan pelaksanaan konstruksi fisik;             
                      14) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan

                        pelaksanaan konstruksi fisik (dalam bentuk photo dan audio
                        visual);                                           
                      15) Dokumen SMKK;                                    
                      16) Manual operasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung, termasuk
                        pengoperasian dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
                        mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing);   
                      17) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan
                        mekanikal, elektrikal dan perpipaan (plumbing);    

                      18) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa
                        pelaksanaan konstruksi;                            
                      19) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung, dan;
                      20) Dokumen lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan
                        pelaksanaan pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Fisik Perbaikan
                        Atap Gedung Unit I Gedung Keuangan Negara Denpasar I TA.

                            - Halaman 7 dari 14 -                          
                        2024.                                              

13. PERALATAN    : Berikut adalah rincian komposisi, jenis dan kapasitas (produktivitas)

   UTAMA           peralatan utama dalam pekerjaan ini:                    

                     No         Jenis         Kapasitas     Jumlah         
                                              (minimal)                    
                      1     Concrete Mixer     0,35 m3       1 unit        
                      2        Katrol                        1 unit        

14. PERSONEL     :       Jabatan dalam                                     
                                      Pengalaman                           
   MANAJERIAL           pekerjaan yang            Sertifikat Kompetensi    
                    No                  Kerja                              
                            akan                        Kerja              
                                       (tahun)                             
                         dilaksanakan                                      
                     1  Pelaksana         2     SKT Pelaksana Bangunan     
                                                Gedung / Pekerjaan Gedung  
                                                atau SKK Pelaksana         
                                                Lapangan Pekerjaan         
                                                Gedung Jenjang 4 atau SKK  
                                                Pelaksana Lapangan         
                                                Pekerjaan Gedung Jenjang   
                                                5 atau SKK Manajer         
                                                Lapangan Pelaksanaan       
                                                Pekerjaan Gedung Jenjang   
                                                6. Pengalaman kerja        
                                                dibuktikan dengan CV       
                     2  Ahli K3           3     Ahli Muda K3 Konstruksi.   
                        Konstruksi              Pengalaman kerja           
                                                dibuktikan dengan CV       

 15. RENCANA     : Calon Penyedia menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai
    KESELAMATAN    tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini:

    KONSTRUKSI                                                             
    (RKK)                                                     Tingkat      
                     No  Uraian Pekerjaan  Identifikasi Bahaya             
                                                              Resiko       
                     1   Pekerjaan atap Terjatuh dari ketinggian Sedang    

16. JANGKA       : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (Seratus dua puluh) hari
   WAKTU           kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK.           

   PELAKSANAAN                                                             
   PEKERJAAN       Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah sejak
                   tanggal mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan

                            - Halaman 8 dari 14 -                          
                   tanggal serah terima kedua pekerjaan/final hand over (FHO) dengan
                   Rincian sebagai berikut :                               
                   1) Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik       
                     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama
                     120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja pada
                     SPMK. Jika melebihi jangka waktu tersebut maka penyedia dianggap
                     terlambat dan dikenakan denda keterlambatan. Hal denda
                     keterlambatan diatur dalam kontrak.                   

                   2) Tahapan Masa Pemeliharaan                            
                     Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah
                     terima pertama. Kontraktor wajib melaksanakan perbaikan
                     kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi

 17. PERSYARATAN : Berikut adalah kualifikasi penyedia yang dapat berpartisipasi dalam
   KUALIFIKASI     pekerjaan ini:                                          

   PENYEDIA           1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di
                        bidang jasa konstruksi:                            
                           a) Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NlB) dan Sertifikat
                             Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki
                             KBLI 2020) dengan kode KBLI 43903,            
                           b) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada
                             angka a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NlB,
                             Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar

                             laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar
                             sedang menunggu verifikasi; atau              
                           c) Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NlB) dan SBU yang
                             masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU
                             KBLI 2017).                                   
                      2) Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Subklasifikasi Pekerjaan
                        Atap dan Kedap Air (waterproofing) (SP009) berdasarkan
                        Peraturan Menteri PUPR nomor 19/PRT/M/2014 atau    
                        Subklasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering

                        (KK011) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun
                        2021.                                              
                      3) Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak
                        berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;
                      4) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
                        perusahaan (apabila ada perubahan);                
                      5) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
                        menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak

                        dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
                        tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas
                        nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi
                        pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil
                        Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
                        tanggungan Negara                                  

                            - Halaman 9 dari 14 -                          
                      6) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi
                        dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
                        pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak
                      7) Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3
                        (tiga) tahun:                                      
                           a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman,
                             dikecualikan dari ketentuan 3) untuk pengadaan dengan
                             nilai paket sampai  dengan  paling banyak     

                             Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
                           b) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang
                             sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan
                             paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
                             ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
                             Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
                      8) Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
                        SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket,

                        dengan ketentuan:                                  
                           a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
                             ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
                           b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
                             ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)
                             N.                                            
                        P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
                        N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani

                        pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

18. SPESIFIKASI  : Selain ketentuan teknis pada poin 13 sampai dengan 17, spesifikasi
    TEKNIS         teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi:
    KONSTRUKSI     1. Dokumen gambar atau detailed engineering design (DED)
                   2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)                       
                   3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi         
                   Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh
                   penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.                   

19. LAPORAN      : Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir
                   semua keluaran dan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan
                   Penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan
                   informasi laporan yang disampaikan.                     

                           HAL  - HAL LAIN                                 

20. PENERAPAN      Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia harus berkomitmen
   SMKK            melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero
                   Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
                   1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;           
                   2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;     

                           - Halaman 10 dari 14 -                          
                   3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
                   4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;     
                   5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
                   6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);     
                   7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang
                     memuat paling sedikit:                                
                     a. penyiapan RKK;                                     
                     b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;               

                     c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;      
                     d. asuransi dan perizinan;                            
                     e. Personel Keselamatan Konstruksi;                   
                     f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;   
                     g. rambu-rambu yang diperlukan;                       
                     h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi (tidak
                        diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko 
                        Keselamatan Konstruksi kecil)                      

                     i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko
                        Keselamatan Konstruksi.                            

                   Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, penyedia wajib:
                      1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) Pekerjaan konstruksi dan
                        mepresentasikannya saat rapat PCM. Format Rencana  
                        Keselamatan Konstruksi (RKK) dapat mengacu sebagaimana
                        contoh pada lampiran SPESIFIKASI TEKNIS ini;       
                      2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK
                        menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud
                        pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan

                        penerapan SMKK  kontraktor harus membuat Laporan   
                        pelaksanaan RKK yang memuat hasil kinerja SMKK.    
                      3. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana
                        pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja 
                        Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL)
                        (Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan
                        Konstruksi sedang dan besar sesuai pasal 18 PM PUPR
                        10/21)                                             
                      4. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana

                        manajemen lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu
                        Lintas Pekerjaan (RMLLP) (Untuk Pekerjaan Konstruksi
                        dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar
                        sesuai pasal 18 PM PUPR 10/21)                     

21. PERSYARATAN  : Tidak diperkenankan KSO untuk pekerjaan ini mengingat diperuntukkan
   KERJA SAMA      untuk kualifikasi usaha kecil.                          

                           - Halaman 11 dari 14 -                          
22. PRODUKSI     : Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan
   DALAM NEGERI    material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk
                   Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.    

                   Target capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal
                   sebesar 63,86%                                          

23. KONTINGENSI  : Jika dikemudian hari ada kebijakan terkait dengan pemotongan
                   anggaran, sehingga tidak terdapat anggaran yang tersedia, dan
                   berdampak paket harus dibatalkan, maka Penyedia tidak menuntut ganti
                   rugi atau melakukan tindakan hukum apapun atas hal tersebut.

24. PROGRAM ANTI : Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang
   KOLUSI,         berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan

   KORUPSI, DAN    Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam
   NEPOTISME       perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.            
   (KKN)                                                                   
                   Atas dasar itu penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia
                   barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya
                   berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai
                   Integritas dan Profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka
                   mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian
                   Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan dengan tidak

                   melakukan hal-hal sebagai berikut :                     
                   1. Penyamapaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk
                     memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
                   2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga
                     penawaran;                                            
                   3. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ (pinjam
                     'bendera' perusahaan lain);                           
                   4. Mengirim penawaran yang tidal wajar dengan mengorbankan volume

                     dan kualitas;                                         
                   5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
                   6. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
                   7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ
                   8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan
                     dalam Kontrak                                         

                   Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun
                   terhadap setiap praktik kongkalikong, negosiasi negatif, cincay, ataupun

                   praktik praktik sebagaimana disebutkan diatas serta siap
                   memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap
                   penyedia yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses PBJ di
                   Kementerian Keuangan.                                   

                           - Halaman 12 dari 14 -                          
                                    Ditetapkan di Denpasar                 
                                    pada tanggal 28 Maret 2024             
                                    Pejabat Pembuat Komitmen,              

                                    Ditandatangani secara elektronik       
                                    Adelina Sirait                         
                                    NIP 196606031987032001                 

                           - Halaman 13 dari 14 -