Pengadaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Kpp Pratama Sintang Tahun Anggaran 2024

a. Lingkup kegiatan adalah kegiatan pengawasan renovasi Rumah Negara KPP Pratama
  Sintang, dengan output kegiatan ini adalah 6 unit Rumah Negara.         

b. Lingkup pekerjaan:                                                     

  1. mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa
     pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik,
     penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan
     perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau
     Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).   

  2. mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
     pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian
     sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan
     pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan
     kerja.                                                               

  3. melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul,
     usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila
     terjadi penyimpangan.                                                

  4. melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi
     fisik.                                                               

  5. melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:                     

     a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
       dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.            
     b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi
       ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.                   

     c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju
       pencapaian volume atau realisasi fisik.                            
     d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang
       terjadi selama pekerjaan konstruksi.                               
     e. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
       mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil
       rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi
       fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.       
     f. menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan
       pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.              

     g. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh
       penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.                              
     h. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built
       Drawing) sebelum serah terima pertama (PHO).                       
     i. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama (PHO), dan
       mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.                     
     j. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama,
       berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi,
       sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
     k. Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
     l. membantu PPK dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
       dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat (apabila diperlukan)  

  6. menyusun laporan akhir pekerjaan konsultan pengawas.                 

c. Tanggung Jawab Pengawas :                                              
  Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang
  berlaku dan dilandasi :                                                 
  1) Pasal 75 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Undang-undang Jasa Konstruksi;  
  2) Pasal 60 Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021 tantang Peraturan Pelaksanaan
     Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan       
  3) Pasal 17 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
  secara proporsional dan kontraktual sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.