| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0022864938062000 | Rp 2,218,695,750 | 93 | 94.4 | - | |
| 0722837234013000 | - | - | - | Panitia menetapkan hanya 5 (lima) peserta yang masuk dalam daftar pendek | |
| 0723983151015000 | - | - | - | Panitia menetapkan hanya 5 (lima) peserta yang masuk dalam daftar pendek | |
| 0013639422062000 | - | - | - | - | |
| 0025951781404000 | - | 50.8 | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai teknis. Metodologi pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak mencerminkan pemahaman terhadap ruang lingkup kegiatan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan. Tenaga ahli Senior Evaluasi Dampak (Team Leader) dan Tenaga ahli Junior Evaluasi Dampak tidak memiliki pengalaman pekerjaan di kajian dampak program pengembangan perpustakaan. Jumlah tenaga ahli Junior Statistik yang ditawarkan tidak sesuai kebutuhan. | |
| 0013280938061000 | - | - | - | - | |
| 0401941398542000 | - | - | - | Panitia menetapkan hanya 5 (lima) peserta yang masuk dalam daftar pendek | |
| 0011115433804000 | - | 74.95 | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai teknis. Dokumen penawaran tidak menjelaskan proses pengolahan data dalam pelaksanaan kajian. Tenaga ahli Senior Evaluasi Dampak (Team Leader) dan Tenaga ahli Junior Evaluasi Dampak tidak memiliki pengalaman pekerjaan di kajian dampak program pengembangan perpustakaan. Tenaga ahli Senior Statistik atas nama Mohammad Sofyan tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tenaga ahli Junior Statistik tidak menyampaikan dokumen persyaratan kualifikasi. | |
PT Frontier Sentratama Indonesia | 00*4**6****43**0 | - | - | - | Panitia menetapkan hanya 5 (lima) peserta yang masuk dalam daftar pendek |
| 0858799125018000 | - | - | - | Panitia menetapkan hanya 5 (lima) peserta yang masuk dalam daftar pendek | |
| 0669612608424000 | - | - | - | Panitia menetapkan hanya 5 (lima) peserta yang masuk dalam daftar pendek | |
PT Marsindo Konsult Prima | 00*7**0****62**0 | - | - | - | Panitia menetapkan hanya 5 (lima) peserta yang masuk dalam daftar pendek |
PT Kadence International | 00*6**4****58**0 | - | - | - | Panitia menetapkan hanya 5 (lima) peserta yang masuk dalam daftar pendek |
| 0803771245429000 | - | - | - | - | |
| 0022905541008000 | - | - | - | - | |
PT Pasya Mitra Utama | 0026236869061000 | - | - | - | - |
| 0317929826404000 | - | - | - | - | |
Kolaborasi Bangun Nusantara | 01*9**7****43**0 | - | - | - | - |
| 0813032372404000 | - | - | - | - | |
| 0847878550528000 | - | - | - | - | |
PT Maxima Business Solution | 07*2**6****11**0 | - | - | - | - |
| 0027559095411000 | - | - | - | - | |
| 0033184375002000 | - | - | - | - | |
| 0025952409404000 | - | - | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA
KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN
PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL
PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN KHUSUS
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN
TAHUN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKUSI SOSIAL
Uraian Pendahuluan
1. Latar Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Menurut data
Belakang Survei Ekonomi Nasional September 2020, persentase penduduk
miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19%, meningkat 0,41%
dari Maret 2020 dan meningkat 0,97% dari September 2019. Menurut
data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, kemiskinan di
Indonesia turun ke tingkat terendah pada bulan Maret 2018, yaitu
9,82% penduduknya tergolong miskin. Dengan demikian, sebanyak
25,95 juta penduduk Indonesia dikategorikan sebagai penduduk
miskin. Pada tahun 2020 pandemi yang melanda dunia termasuk
Indonesia menyebabkan kenaikan jumlah dan persentase penduduk
miskin pada periode 2020 dan September 2020. Kondisi selama
Pandemi menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar
7,07%, mengalami kenaikan 1,84% dibandingkan Agustus 2019
sebesar 5,23%. Sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja atau 14,28%
terdampak Covid-19 pada Agustus 2020. Dari sisi persentase
penduduk miskin yang mencapai 9,22% itu lebih rendah dari tahun
2018 sebesar 9,66%. Walaupun angka tersebut merupakan angka
terendah sepanjang sejarah, namun angka tersebut belum ideal,
karena masih ada sebanyak 25,95 juta penduduk Indonesia yang
hidup di garis kemiskinan. Selain itu, masih terdapat berjuta
masyarakat yang baru melewati garis batas kemiskinan, dan kelompok
masyarakat ini rentan untuk kembali ke kategori miskin. Oleh karena
itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dengan
investasi kecerdasan masa depan melalui transformasi perpustakaan.
Sementara menurut UNDP’s Human Development Report, terhadap
hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan
pembangunan manusia. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah
pembangunan manusia. Terdapat korelasi kuat antara Gross
Domestic Product per kapita dengan indikator pembangunan seperti
angka harapan hidup, kematian bayi, hak politik dan sipil, dan
beberapa indikator kualitas lingkungan dan terutama literasi orang
dewasa yang diartikan dalam indeks pembangunan manusia. Literasi
sering dikaitkan dengan pendidikan. Pada tahun 2019 penduduk usia
25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama
8,34 tahun (hamper setara dengan masa pendidikan untuk
menamatkan jenjang kelas IX), lebih lama 0,17 tahun dibandingkan
tahun sebelumnya. Upaya Indonesia untuk menurunkan angka buta
huruf telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Menurut Survei
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 2
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 oleh Badan Pusat Statistik
(BPS), telah dari 4,63% penduduk pada tahun 2011 menjadi 1,78%
pada tahun 2019.
Data di bawah ini menunjukkan melalui tes internasional, lebih dari
55% orang Indonesia yang menyelesaikan pendidikan masih
mengalami Functionally Illiterate. Functionally Illiterate diartikan
kurangnya kemampuan membaca dan menulis untuk mengelola
kehidupan sehari-harinya dan pekerjaannya yang membutuhkan
kemampuan membaca yang melebihi tingkatan dasar. Angka ini jauh
lebih besar dari angka di Vietnam sebesar 14% dan juga angka
Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD)
sebesar 20%. Masyarakat Indonesia yang Functionally Illiterate
cenderung berakhir di sektor-sektor pekerjaan dengan produktivitas
rendah.
UIL (UNESCO Institute For Lifelong Learning) Policy Brief 6-2016
menyerukan untuk menggunakan perpustakaan dalam mendukung
upaya literasi nasional serta pengembangan dan keberlanjutan
kemampuan literasi merupakan pembelajaran sepanjang hayat.
Melalui kegiatan literasi dan penyediaan informasi (cetak maupun
online), perpustakaan berperan penting dalam menciptakan
masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi lebih tinggi yang
akan mendorong perubahan kualitas hidupnya menjadi lebih baik.
Oleh karena itu perlu dilakukan Program Transformasi Perpustakaan
Berbasis Inklusi Sosial. Pemerintah telah menetapkan peningkatan
akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
sebagai kegiatan dalam program prioritas nasional 4 yaitu
meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Perpustakaan
menjadi lembaga yang strategis untuk peningkatan literasi masyarakat
guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi sesuai
dengan konteks kebutuhannya masing-masing.
Sasaran dari program transformasi perpustakaan ini tidak hanya
diarahkan kepada anak sekolah, tapi masyarakat secara umum seperti
pemuda, perempuan, dan juga pelaku usaha mikro/kecil, termasuk
juga kelompok marginal lain yaitu penyandang disabilitas sebagai
upaya untuk pemberdayaan dan dapat meningkatkan produktivitas.
Untuk mengetahui perubahan pada institusi akibat intervensi program
transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, efektifitas dari paket
intervensi program dan kebijakan program, manfaat yang dirasakan
masyarakat dengan diindikasikan adanya perubahan pada beberapa
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 3
aspek kehidupan, serta use value dari pengguna perpustakaan, maka
perlu dilaksanakan Kajian Dampak Pelaksanaan Program
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
2. Maksud dan Maksud pelaksanaan Kajian Dampak Pelaksanaan Program
Tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah menguji
hipotesis bahwa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi
sosial dapat meningkatkan kualitas perpustakaan dan menunjukkan
adanya indikasi manfaat untuk masyarakat (intermediate impact).
Tujuan pelaksanaan Kajian Dampak Pelaksanaan Program
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai berikut:
a. Mengevaluasi keefektifan dan ketepatan pelaksanaan transformasi
perpustakaan berbasis inklusi sosial
b. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan transformasi
perpustakaan berbasis inklusi sosial
c. Mengukur dampak layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
kepada masyarakat atau pemustaka
d. Mendapatkan gambaran manfaat nyata kegiatan transformasi
perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dirasakan dan dialami
pemustaka
e. Mendapatkan gambaran kondisi perpustakaan daerah mitra
sebagai hasil pendampingan program
f. Mengukur nilai yang ditambahkan dari program Transformasi
Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Negara dan
masyarakat Indonesia.
g. Untuk melihat hasil dari nilai investasi yang telah diberikan selama
pelaksanaan program
h. Untuk mengetahui ukuran realistis dari nilai program yang dilakukan
terhadap penerima manfaat tahun 2022 dan tahun 2023.
3. Lokasi 546 Desa Penerima Manfaat Program Transformasi Perpustakaan di
Kegiatan 136 Kabupaten dan 34 Provinsi di Indonesia. Dengan rincian penerima
pada tahun 2022 terdiri dari 136 Kabupaten/Kota dan 96
Desa/Kelurahan, pada tahun 2023 terdiri dari 450 Desa/Kelurahan.
4. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
Pendanaan 2024
5. Nama dan Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
Organisasi Perpustakaan Nasional RI
Pejabat Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 4
Pembuat
Komitmen
6. Sumber a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa
Dana dan konsultansi berasal dari APBN TA 2024.
Perkiraan b. Perkiraan biaya Rp.2.499.936.450,- (Dua Milyar Empat Ratus
Biaya Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh enam
Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
Data Penunjang
7. Referensi Dasar hukum penyusunan Kajian Dampak Pelaksanaan Program
Hukum Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional RI No.4 tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita
Negara Tahun 2020 Nomor 519).
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2023 tentang tentang Transformasi Perpustakaan
Berbasis Inklusi Sosial.
8. Persyaratan 1. Perusahaan sudah tersertifikasi ISO 9001
2. Merumuskan mekanisme pelaksanaan pekerjaan secara detail
Teknis
perorang selama 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada ruang
lingkup kegiatan.
Standar teknis/kriteria yang harus dipenuhi dalam Kajian Dampak
Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi
Sosial adalah sebagai berikut:
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 5
a. Menggunakan data yang akurat dan mutakhir;
Penyusunan produk harus dikerjakan secara profesional dengan
melibatkan tenaga yang mempunyai keahlian sesuai dengan
kualifikasi bidangnya masing-masing.
Ruang Lingkup
1. Lingkup Ruang lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
Kegiatan 1. Melaksanakan kajian secara survey di di Daerah Penerima
manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di
546 desa, 136 kabupaten/ kota di 34 provinsi.
2. Merumuskan metodologi kajian dampak dan cost benefit
analysis secara mix method kuantitatif dan kualitatif yang dapat
mengukur terciptanya masyarakat sejahtera melalui
transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dengan
variable kunci sebagai berikut;
a. Peran Perpustakaan dalam peningkatan akses informasi
bagi pemustaka.
b. Peningkatan penggunaan layanan perpustakaan oleh
pemustaka
c. Dukungan stakeholder daerah terkait keberlanjutan
transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah
3. Merumuskan desain untuk indentifikasi kondisi sebelum
penerapan kegiatan.
4. Merumuskan mekanisme pelaksanaan kajian
5. Menyelenggarakan FGD penyempurnaan desain dan instrumen
kajian dengan stakeholder terkait
6. Melaksanakan uji coba instrument kajian
7. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data dengan desain
dan instrument yang telah ditetapkan pada lokus yang telah
ditetapkan
8. Melaksanakan konsultasi public secara daring di 3 (tiga) wilayah
yang melibatkan stakeholder daerah terhadap kajian yang telah
dilakukan
9. Menyelenggarakan FGD pembahasan temuan dan hasil kajian
10. Melaksanakan seminar terhadap hasil akhir kajian secara luring
dan daring
11. Publikasi hasil kajian di media massa nasional tercetak dan
daring.
12. Memberikan akses penuh data mentah kajian kepada
Perpustakaan Nasional RI
13. Berkoordinasi dengan tim konsultan pendamping Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 6
2. Keluaran Hasil yang diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah tersusunnya
dokumen Kajian Dampak Pelaksanaan Program Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang komprehensif dan
berkualitas.
3. Peralatan, 1. Peralatan dan material yang disediakan oleh Pejabat Pembuat
Material, Komitmen adalah ruang pertemuan untuk diskusi dan
Personel pembahasan laporan.
dan Fasilitas 2. Guna membantu penyedia jasa, maka dibentuk Tim Teknis yang
dari Pejabat ditetapkan dengan Surat Keputusan Deputi Bidang
Pembuat Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Komitmen
4. Peralatan Dalam pelaksanaan perencanaan pada kegiatan ini diperlukan minimal
dan Material antara lain:
dari 1. Ruang kerja dan peralatan standar untuk proses penyusunan
Penyedia kajian;
Jasa 2. Perangkat komputer dan kelengkapannya;
Konsultansi 3. Sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta
transportasi.
5. Jenis Jenis kontrak dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kontrak
Kontrak gabungan (lumsum dan harga satuan)
6. Pembayaran Pembayaran dalam paket pekerjaan ini dengan cara pembayaran
Termin dengan rincian sebagai berikut:
a. Pembayaran tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari
nilai pekerjaan dilaksanakan setelah menyerahkan laporan
kemajuan fisik mencapai 60 % (enam puluh lima prosen) yang
dinyatakan dalam suatu berita acara;
b. Pembayaran tahap pertama sebesar 50 % (tiga puluh prosen) dari
nilai pekerjaan dilaksanakan setelah menyerahkan laporan
kemajuan fisik mencapai 100 % (seratus prosen) yang
dinyatakan dalam suatu berita acara.
7. Petanggungj Seluruh pengeluaran harus terdapat dokumen pertanggungjawaban
awaban yang sesuai dengan nilai kontrak untuk pembayaran gaji personal dan
Kegiatan secara at cost sesuai nilai dokumen pertanggungjawaban untuk biaya
non personal.
8. Narasumber Dalam pelaksanaan kegiatan ini diperlukan narasumber dari akademisi
dan praktisi yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik
Indoneisa yang terdiri dari 7 narasumber eksternal dan 6 narasumber
internal.
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 7
9. Personel Setiap personil diwajibkan Utk melampirkan: Bukti identitas diri berupa
KTP, Ijazah, Surat pernyataan kesediaan ditugaskan dalam paket
pekerjaan ini, NPWP, Surat referensi kerja dari pemberi kerja, Daftar
riwayat hidup.
Jabatan Spesialisasi Pendidikan Pengalam Jumlah
Personil an (Tahun) Person
il (Org)
TENAGA AHLI
SENIOR
Evaluasi pengalaman dalam S3 (Doktor) S3 - 10 Th 1
Dampak (Team memimpin pengelolaan
Leader ) program termasuk
melakukan perencanaan,
pelaksanaan, dan
monitoring dan evaluasi
program. Di antaranya
berpengalaman melakukan
research/penelitian dan
kajian/evaluasi program
termasuk pernah
melakukan kajian dampak
program pengembangan
perpustakaan.
Berpengalaman bekerja
dengan Pemerintah dalam
memimpin pelaksanaan
program.
Metodogi pengalaman dalam S2 (Magister) S2 - 10 Th 1
Peneltian memimpin pelaksanaan
(Co-Team program di antaranya
Leader) berpengalaman dalam
melakukan perencanaan
dan pelaksanaan research
/penelitian baik kualitatif
dan kuantitatif terutama
dalam desain,
implementasi, analisa dan
pelaporan.
Statistik pengalaman dalam bidang S2 (Magister) S2 - 10 Th 1
statistika di antaranya Statistik/Matematika
melakukan disain kajian, /Ekonomi
penentuan variabel,
indikator dan metode
kajian. Dan
berpengalaman dalam
melakukan supervisi dan
monitoring pelaksanaan
kajian.
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 8
Perpustakaan Pengalaman profesional S2 (Magister) Ilmu S2 - 10 Th 1
dalam pengembangan dan Perpustakaan
pengelolaan perpustakaan
dan kajian perpustakaan
Monitoring dan memiliki pengalaman S2 (Magister) S2 - 10 Th 1
Evaluasi minimal 10 (Sepuluh) tahun
dalam bidang monitoring
dan evaluasi dengan
beberapa metode kajian
baik untuk kajian kuantitatif
maupun kualitatif
TENAGA AHLI
JUNIOR
Evaluasi pengalaman dalam S1 (Sarjana) S1 - 5 Th 1
Dampak melakukan
research/penelitian dan
kajian / evaluasi program
termasuk pernah
melakukan kajian dampak
program pengembangan
perpustakaan.
Berpengalaman bekerja
dengan Pemerintah dalam
memimpin pelaksanaan
program.
Metodologi pengalaman dalam bidang S1 (Sarjana) S1 - 5 Th 1
penelitian kajian kuantitatif dan
kualitatif termasuk di
antaranya melakukan
disain kajian, supervisi
pelaksanaan dan analisa
hasil kajian
Statistik pengalaman dalam bidang S1 (Sarjana) S1 - 5 Th 2
kajian/penelitian termasuk Statistik/Matematika
mencakup pengolahan
data secara statistik,
analisa terhadap hasil
kajian dan pelaporan
kajian
Perpustakaan pengalaman profesional S1 (Sarjana) Ilmu S1 - 5 Th 1
dalam pengelolaan dan Perpustakaan
pengembangan
perpustakaan dan kajian
perpustakaan
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 9
TENAGA
PENDUKUNG
Administrasi Administrasi proyek dan S1 (Sarjana) S1 - 1 Th 1
perkantoran
TIK pengalaman dalam S1 (Sarjana) S1 - 1 Th 1
penggunaan TIK
Sruveyor pengalaman dalam D3 (Diploma 3) D3 - 1 Th 15
Enumerator pengumpulan data di
Data lapangan dalam kegiatan
survey / penelitian
Laporan
10. Jadwal Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa
Tahapan konsultasi adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan jadwal
Pelaksanaan pelaksanaan sebagai berikut:
Kegiatan
No Kegiatan Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pemaparan rencana X
kerja
2 FGD Usulan Metode X
Kajian 1
3 FGD Usulan Metode X
Kajian 2
4 Pengumpulan Data X X X X
5 Analisis Data X X X
6 Public hering X X
7 Seminar hasil akhir X
8 Publikasi hasil akhir X
11. Laporan Pekerjaan Kajian Dampak Pelaksanaan Program Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui beberapa tahapan
kegiatan yang tiap tahapannya menghasilkan produk laporan sebagai
berikut:
1. Laporan Pendahuluan
Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Kajian Dampak
Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis
Inklusi Sosial, maka laporan pendahuluan yang disusun harus
mampu memberikan gambaran yang jelas kepada pemberi
pekerjaan berkaitan dengan konsep dan metode pelaksanaan dan
penanganan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemberi
pekerjaan. Secara garis besar laporan pendahuluan minimal
berisi: (1) Gambaran tentang pekerjaan; (2) Metodologi yang akan
digunakan; (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan. Draft laporan
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 10
pendahuluan untuk pembahasan diserahkan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen sejumlah 5 (lima) eksemplar.
2. Laporan Antara
Laporan antara merupakan laporan kemajuan atau progres dari
pelaksanaan Kajian Dampak Pelaksanaan Program Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang mencakup hasil
pengumpulan data, hasil pengolahan dan analisis data. Draft
laporan antara untuk pembahasan diserahkan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen sejumlah 5 (lima) eksemplar.
3. Laporan Akhir
Laporan akhir merupakan hasil keseluruhan Kajian Dampak
Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis
Inklusi Sosial yang mencakup hasil pengumpulan data, hasil
pengolahan dan analisis data, serta rumusan rekomendasi
kebijakan terkait program transformasi perpustakaan dan
relasinya dengan: (1) Konektivitas yaitu keadaan materi dan
kemampuan seseorang untuk mengakses informasi terkait
Teknologi, Informasi dan Komunikasi; (2) Konten yaitu
ketertersediaan informasi yang berkualitas dan akses yang
dibutuhkan; (3) Aspek Human/Manusia yaitu kemampuan
seseorang dalam mendapatkan informasi yang berguna akibat
pendidikan, pengalaman dan kontekstual. Draft laporan akhir
untuk pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen sejumlah 5 (lima) eksemplar.
Produk akhir Kajian Dampak Pelaksanaan Program Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang harus diserahkan
konsultan kepada pengguna anggaran adalah sebagai berikut:
1. Laporan Pendahuluan; sebanyak 5 (lima) buku ukuran kertas A4;
2. Laporan Antara; sebanyak 5 (lima) buku ukuran kertas A4;
3. Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;
4. Seminar hasil akhir kajian secara luring dan daring;
5. Ringkasan eksekutif hasil akhir kajian
6. dengan infografis dalam dua Bahasa (Indonesia dan Inggris);
7. Laporan Akhir; sebanyak 5 (lima) buku ukuran kertas A4 dalam
dua Bahasa (Indonesia dan Inggris);
8. Berkas elektronik (softcopy) sebanyak 1 paket.
Ketentuan waktu penyerahan produk-produk tersebut akan
ditentukan kemudian dalam dokumen kontrak.
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 11
12. Penutup Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan
dalam Kajian Dampak Pelaksanaan Program Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. KAK ini sudah diupayakan
rinci, namun demi sempurnanya hasil pekerjaan, maka dimungkinkan
adanya perubahan-perubahan berdasarkan pada proses
pelaksanaannya. Untuk itu konsultasi dipersyaratkan untuk mengikuti
perkembangan dan keputusan yang ditetapkan berdasarkan
kesepakatan bersama.
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 12
LAMPIRAN
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 13
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 14
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 15
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 16
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 17
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 18
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 19
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 20
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 21
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 22
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 23
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 24
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 25
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 26
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 27
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 28
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 29
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 30
KAK Kajian Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 31