Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2024 S.D 2026)

KEMENTERIAN   KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA             
                          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                     
            KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II     
                   KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURAKARTA               
                         JL. VETERAN NO. 299, SURAKARTA, JAWA TENGAH 57154
                  TELEPON (0271) 7471854, 7471845; FAKSIMILE (0271) 7472322; LAMAN www.pajak.go.id
                      LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
                          SUREL [email protected]; [email protected]
                        URAIAN SINGKAT                                  
       PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI                
  PEMBANGUNAN  GEDUNG KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURAKARTA            
        (KONTRAK TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2024 S.D 2026)              

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak melalui pelayanan yang lebih baik
serta pengawasan yang optimal kepada Wajib Pajak, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana
yang memenuhi kenyamanan bagi pengguna layanan dan para pegawai. Salah satu sarana dan
prasarana tersebut adalah fasilitas gedung kantor bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak.                                                                  

Gedung Kantor Pelayanan Pajak merupakan kebutuhan pokok dan fasilitas yang berfungsi sebagai
tempat pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Gedung
Kantor Pelayanan Pajak juga merupakan tempat pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dan
pengguna layanan lainnya. Oleh karenanya diperlukan tersedianya gedung kantor yang sesuai
dengan wilayah kerjanya, melalui kegiatan pembangunan gedung kantor.    

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibentuk KPP Madya Surakarta berlokasi di Jalan
Veteran No.299 Surakarta yang saat ini masih menggunakan gedung kantor dengan status sewa.
Untuk kegiatan operasional perkantoran dan menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi dalam
menghimpun penerimaan pajak yang optimal dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan
tanah/gedung bangunan yang representative berlokasi strategis, hal ini untuk memudahkan para

Wajib Pajak dan stakeholder lainnya menjangkau layanan kantor dan para pegawai dapat
melaksanakan kinerjanya secara optimal.                                 
Saat ini KPP Madya Surakarta memiliki aset tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. Juanda,
Pucangsawit, Kota Surakarta diatas tanah seluas 3.190m2. Mengingat KPP Madya Surakarta

memiliki wilayah kerja yang relative luas yakni 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan
melayani jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 2.636 WP dan jumlah pegawai 117 orang, maka
diperlukan segera melaksanakan pembangunan gedung KPP Madya Surakarta yang layak
berlokasi strategis untuk menyelenggarakan pelayanan yang prima pada Wajib Pajak dan
stakeholder serta menyediakan ruang kerja pegawai yang baik.            

Selain hal tersebut pembangunan gedung kantor merupakan upaya pengamanan dan optimalisasi
aset barang milik negara dan efisiensi anggaran biaya sewa gedung.      
Kegiatan pembangunan fisik gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta direncanakan
akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026, dengan

perkiraan pelaksanaan 3 (tiga) tahun anggaran. Oleh karenanya perlu untuk melibatkan peran
Konsultan Perencana dalam melakukan kajian teknis dan arsitektur guna menghasilkan produk
teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku.       
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian
Anggaran 015 Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026      
Total pagu anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 1.692.500.000,- (satu miliar enam ratus
sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :        

   1) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp592.375.000 (Lima ratus sembilan puluh dua juta tiga
     ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)                                
   2) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp939.044.708 (Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta
     empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah)                 

   3) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp161.080.292 (Seratus enam puluh satu juta delapan
     puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)