Pengadaan Jasa Pengembangan Modernisasi Span Tahun Anggaran 2024

Spesifikasi        Pengadaan  Jasa Pengembangan                    

    Teknis             Modernisasi SPAN Tahun Anggaran 2024            

        Direktorat Jenderal Perbendaharaan                             

                                                  Disiapkan oleh       

                      Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

                                                   Disetujui oleh      

              PPK Satuan Kerja Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN
                       SPESIFIKASI TEKNIS                              

            Pengadaan Jasa Pengembangan Modernisasi SPAN               
                       Tahun Anggaran 2024                             

Kementerian Negara/Lembaga : Bendahara Umum Negara                     
Unit Eselon I/II        : PPA BUN Pengelola Transaksi Khusus           

Program                 : Program Pengelolaan Transaksi Khusus         
Rincian Output          : Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem IT dan  
                          Infrastruktur                                

Volume Keluaran         : 1                                            
Satuan Ukuran Keluaran  : Paket                                        

A. DASAR HUKUM                                                         

   Dasar Hukum yang mendasari Program dan Kegiatan adalah              
                                                                      
        Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama pasal 8
        dan pasal 30, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
        Negara, terutama pasal 2,8 dan 51 yang diwujudkan melalui Sistem Perbendaharaan
        dan Anggaran Negara;                                           

                                                                      
        Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi
        Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.   
                                                                      
        Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
        2021;                                                          
                                                                      
        Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
        2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
        Penyedia;                                                      
                                                                      
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur
        Teknologi dan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;    
                                                                      
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan
        Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;         
                                                                      
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di
        Lingkungan Kementerian Keuangan.                               

B. LATAR BELAKANG                                                      

       Sejak ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, upaya Reformasi
    Keuangan Negara menjadi perhatian dan upaya konsisten dari pemerintah Republik
    Indonesia. Salah satunya adalah tantangan untuk menyajikan Laporan Keuangan yang akurat

    dan akuntabel, yang dihasilkan dari praktek pengelolaan keuangan terbaik dengan

    mengutamakan tata kelola, check and balance serta pengendalian intern yang memadai.
    Opini BPK Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2009 merupakan salah
    satu motivasi utama dalam mengupayakan integrasi pengelolaan keuangan dengan

    mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi. Pada tahun tersebut, LKPP yang disusun
    oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
    memperoleh opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP).                

       Dalam proses menuju implementasi SPAN, disadari perlunya integrasi proses bisnis

    untuk menghasilkan catatan transaksi yang akuntabel dan memenuhi Standar Akuntansi
    Pemerintah. Selanjutnya, upaya penyempurnaan reformasi bidang keuangan tidak terbatas
    pada modernisasi perangkat teknologi informasi namun juga proses bisnis pengelolaan

    keuangan negara. Reformasi tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang no 17 tahun
    2003 tentang Keuangan Negara, terutama pasal 8 dan pasal 30, dan Undang-Undang no 1
    tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama pasal 2, 8, dan 51. Sebagai wujud dari

    pelaksanaan reformasi, pada tahun 2009 telah dikembangkan sebuah Sistem Informasi
    Keuangan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel yang mengacu pada best practice dan

    future state proses bisnis yang telah ditetapkan. Sistem baru tersebut adalah Sistem
    Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang menggunakan aplikasi berbasis COTS
    menggunakan Oracle Financial dengan mengacu pada Single Entry Point dan Single

    Database.                                                          

       Tujuan implementasi SPAN adalah mendukung pencapaian transparansi dan
    profesionalisme dalam manajemen keuangan negara dan akuntabilitas pengelolaan
    keuangan. Adapun perubahan yang mendasar sejalan dengan implementasi SPAN adalah

    modernisasi kebijakan dan otomatisasi proses bisnis yang saat ini menjadi tugas dan fungsi
    di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen
    Perbendaharaan). Beberapa prinsip yang mendasari perubahan dalam pengelolaan transaksi

    keuangan negara meliputi:                                          

      1. Penggunaan database tunggal yang sebelumnya dikelola secara individu pada
        masing-masing Kantor Vertikal                                  

      2. Integrasi proses bisnis berdasarkan single entry yang didukung fungsional modul
        aplikasi yang terintegrasi.                                    

      3. Standardisasi ketentuan dan proses bisnis serta standar operating procedure yang
        terkonsolidasi dengan praktek pemanfaatan teknologi informasi. 

C. IMPLEMENTASI SPAN                                                   

       SPAN mengintegrasikan bisnis proses dan menyertakan tugas dan fungsi dari

   setidaknya 3 (tiga) unit Eselon I di Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal

   Anggaran (proses Perencanaan Anggaran), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (proses
   Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan), dan Sekretariat Jenderal melalui Pusat Sistem
   Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek, terkait dengan infrastruktur utama Informasi).

   Pengintegrasian bisnis proses tersebut tercermin dari modul-modul yang ada di dalam SPAN,
   yang dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu:                
     1. Perencanaan Anggaran, yang terdiri dari Modul Penganggaran (Budget

       Preparation).                                                   
     2. Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari:                            

       a. Manajemen DIPA (Management of Spending Authority Module)     
       b. Manajemen Komitmen (Commitment Management Module)            

       c. Manajemen Pembayaran (Payment Management Module)             

       d. Manajemen Penerimaan (Government Receipt Module)             
       e. Manajemen Kas (Cash Management Module)                       

     3. Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:                         

       a. General Ledger and Reporting Module                          
       b. Standard Chart of Accounts                                   

D. TATA KELOLA MODERNISASI SPAN                                        
       Modernisasi SPAN sebelumnya di tahun 2021 s.d 2022, telah melalui serangkaian

   inisiatif awal diantaranya meliputi upgrade assessment dari principal (Oracle) serta initial
   research khususnya dalam upaya mengintegrasikan SPAN dan SAKTI. Pada tahun
   2023, upaya pengembangan Modernisasi SPAN telah ditetapkan sebagai  

   agenda/inisiatif strategis setidaknya melalui dua inisiatif yang saling mendukung.

     1. Proyek TIK Strategis                                           

       Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
       Nomor ND-231/IT/2023 tanggal 2 Maret 2023 hal Penyampaian Daftar Proyek TIK
       Strategis 2023 dan Permintaan Progress Proyek TIK Strategis Kemenkeu s.d. 28

       Februari 2023. Disampaikan Pengembangan Modernisasi SPAN telah termasuk
       ke dalam daftar 17 Proyek TIK Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023.

     2. Modernisasi SPAN dalam Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi
       Kelembagaan                                                     

       Sejalan dengan pengusulan Modernisasi SPAN sebagai salah satu insiatif

       strategis dalam IS-RBTK Kementerian Keuangan tahun 2023, telah ditetapkan
       Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik
       Indonesia Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis

       Kementerian Keuangan. Dalam keputusan tersebut, Modernisasi SPAN telah
       ditetapkan sebagai salah satu inisiatif strategis sejak tahun 2023 dengan periode
       implementasi sampai dengan Desember 2024. Output dan Outcome yang

       diharapkan dari inisiatif strategis tersebut meliputi:          

       Output:                                                         
        1) Dokumentasi Unit Acceptance Test implementasi sistem layanan

          perbendaharaan dan anggaran yang telah disempurnakan dari/oleh
          stakeholder terkait. Dokumen persetujuan atas rancangan penyempurnaan

          proses bisnis berbasis SPAN dengan versi software terkini.   
        2) Dokumen persetujuan atas rancangan integrasi dan interkoneksi SPAN

          dengan sistem utama dan pendukung pengelolaan keuangan negara, di
          lingkungan internal Kementerian Keuangan dan eksternal stakeholder

        3) Rancangan regulasi dan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan
          terintegrasi di Kementerian Keuangan.                        

        4) Rancangan system informasi pengelolaan keuangan yang mengakomodasi

          pengelolaan perbendaharaan terintegrasi di Kementerian Keuangan.

       Outcome:                                                        
        1) Meningkatnya kemampuan interkoneksi sistem berbasis penyempurnaan

          proses bisnis yang sejalan dengan digitalisasi dan implementasi transaksi non
          tunai.                                                       

        2) Meningkatnya integrasi sistem layanan perbendaharaan dan anggaran
          dengan sistem utama lainya                                   

        3) Meningkatnya keandalan, dan akuntabilitas integrasi proses bisnis yang

          mendukung efisiensi layanan berbasis teknologi informasi     

        4) Terwujudnya proses bisnis digital yang simpel dan end to end sejak
          perancangan APBN hingga pertanggungjawaban baik perencanaan, 
          pendapatan maupun belanja.                                   

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                             
       Ruang lingkup Pengadaan Jasa Pengembangan Modernisasi SPAN Tahun Anggaran

   2024 adalah dengan rincian sebagai berikut:                         

       a. Reengineering Middleware untuk interkoneksi SPAN             

       b. Konfigurasi E-Business Suite untuk menyesuaikan kebutuhan dari Reengineering

   Middleware SPAN                                                     

   Pekerjaan yang akan berjalan adalah sebagai berikut:                
    a. Reengineering Middleware SPAN                                   
       -                                                               
         Setup Middleware SPAN                                         
       -                                                               
         Migrasi bisnis proses yang berjalan pada system Xico diganti menggunakan
         Middleware pengganti                                          
    b. Konfigurasi E-Business Suite untuk menyesuaikan kebutuhan dari  
       Reengineering Middleware SPAN                                   
       -                                                               
         Konfigurasi E-Business Suite                                  
       -                                                               
         Testing & Patching                                            
    c. Deploy ke Environment Production                                
    d. Laporan Akhir Pekerjaan                                         
       -                                                               
         Dokumen User Acceptance Test dan System Integration Test      
       -                                                               
         Pembuatan dokumen Go Live Strategy                            
F. KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS PENYEDIA                       

   Persyaratan Kualifikasi Adminsitrasi/Legalitas Penyedia Pengadaan Jasa Pengembangan

Modernisasi SPAN Tahun Anggaran 2024 meliputi:                         
  1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
   sesuai dengan kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode KBLI

   6201 atau 6202 atau 6209.                                           
  2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib

   Pajak.                                                              
  3. Mempunyai atau mengusai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas
   berupa milik sendiri atau sewa.                                     

  4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan
   dengan                                                              
     a) Akta Pendirian Perusahaan dan / atau perubahannya.             

     b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).                              
     c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan), dan
     d) Kartu Tanda Penduduk.                                          

  5. Memiliki Adendum Sektor Publik atau Public Sector Addendum (PSADD) yang masih berlaku
   untuk Perjanjian Distribusi Utama Oracle Partner Network.           

G. KUALIFIKASI TEKNIS PENYEDIA                                         

   Persyaratan Kualifikasi Teknis Penyedia Pengadaan Jasa Pengembangan Modernisasi SPAN
Tahun Anggaran 2024 meliputi:                                          

 1. Memiliki pengalaman penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan

   dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
   termasuk pengalaman subkontrak                                      

 2. Memiliki pengalaman penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama
   palng kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan
   pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak            

 3. Memiliki pengalaman dengan nilai pekerjaan sejenis tertinggi yaitu pengembangan sistem

   atau pemeliharaan sistem aplikasi keuangan pemerintah pusat dalam kurun waktu 10
   (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai
   HPS/Pagu Anggaran.                                                  

H. PERSYARATAN PENAWARAN TEKNIS                                        
   Persyaratan penawaran teknis Pengadaan Jasa Pengembangan Modernisasi SPAN Tahun

Anggaran 2024 meliputi sebagai berikut:                                

 1. Merupakan anggota aktif Oracle Partner Network (OPN) dan mendapatkan surat konfirmasi
   dari principle Oracle.                                              

 2. Menyampaikan Metode pelaksanaan pekerjaan untuk paket ini adalah sebagai berikut :
    a) Rencana Migrasi dan Pengalaman                                  

        1) Mampu melakukan Analisa kebutuhan retrofit/fit forward fitur aplikasi dan proses
          bisnis yang direncanakan                                     
        2) Melakukan review atas skema migrasi.                        

        3) Penyedia dapat mengusulkan skema alternatif dari migrasi yang dianggap sebagai
          solusi terbaik sesuai dengan pengalaman dibidangnya.         
        4) Memastikan migrasi sistem berfungsi sesuai dengan ekspektasi pelaksana
          kegiatan                                                     

        5) Melakukan pemahaman bisnis proses untuk kebutuhan testing   
        6) Penyedia harus dapat merinci dengan jelas kemampuan tenaga ahli serta tugas
          dan tanggung jawabnya, yang akan turut serta dalam tim yang diusulkan.

        7) Penyedia harus dapat merinci cost dengan jelas sesuai dengan satuan biaya yang
          wajar digunakan dalam pekerjaan sejenis beserta durasi yang dibutuhkan.
     b) Mitigasi Risiko                                                

        1) Mampu melakukan Analisa resiko kebutuhan retrofit/fit forward fitur aplikasi dan
          proses bisnis yang direncanakan                              

        2) Memahami manajemen risiko migrasi sistem dan database, dan menyampaikan
          mitigation plan                                              

        3) Memastikan migrasi sistem berfungsi sesuai dengan ekspektasi pelaksanaan
          kegiatan                                                     
        4) Penyedia wajib menyampaikan analisis potensi keberhasilan dan risiko
          pelaksanaan kegiatan pada setiap milestone/sewaktu-waktu diperlukan.

     c) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan                                 
        1) Mempersiapkan skenario testing serta milestone yang jelas untuk penyelesaian
          pekerjaan.                                                   

        2) Menyampaikan skema piloting/roll out/change management terkait sesuai
          kebutuhan.                                                   
        3) Menyampaikan rencana post implementation                    

        4) Menyediakan dokumen pelaksanaan kegiatan migrasi sejalan dengan timeline
          work breakdown structure (WBS).                              
        5) Penyedia harus dapat merinci cost dengan jelas sesuai dengan satuan biaya yang
          wajar digunakan dalam pekerjaan sejenis beserta durasi yang dibutuhkan.

     d) Assurance dari Setiap Milestone                                
        1) Memastikan migrasi Oracle Middleware terlaksana sesuai dengan milestone
          pekerjaan.                                                   

        2) Menyampaikan laporan dan dokumen pada setiap milestone pekerjaan.
     e) Collaboration                                                  

        1) Penyedia harus dapat berkomunikasi dengan principal penyedia aplikasi oracle.
        2) Penyedia agar menentukan media collaboration environment yang efektif.

        3) Mampu bekerjasama dalam pengambilan keputusan pemilik pekerjaan.

I. LOKASI KEGIATAN                                                     

   Lokasi pekerjaan berada pada 3 wilayah yaitu:                       

     1) Kantor Pusat Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) yang
       beralamat di Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIB lt. 3. Jl. Wahidin II No.3 Jakarta

     2) Gedung Smart Data Center Kemenkeu di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat -
       Jakarta Pusat (Kota)                                            

     3) Disaster Recovery Center di Balikpapan.                        

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                  
       Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sampai dengan 31 Desember 2024 sejak
    dikeluarkannya surat perintah mulai kerja.                         

K. DELIVERABLES/KELUARAN                                               

       Penyedia jasa wajib menyampaikan laporan kegiatan pekerjaan sebagai berikut:
        1. Menyerahkan Project Initiation Report di awal kontrak.      
        2. Menyerahkan Dokumen User Acceptance Test dan System Integration Test.

        3. Menyerahkan Dokumen Deployment                              
        4. Menyerahkan Pembuatan dokumen Go Live Strategy              

L. PENERIMA MANFAAT                                                    
   1. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan         
   2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan                               

   3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia                          
   4. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga                                 

M. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN                                        

     Metode Pelaksanaan Pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pengadaan ini
   dilaksanakan dengan metode Tender.                                  

N. BESARAN KOMPONEN TKDN                                               
     Pada pekerjaan pengadaan ini memiliki besaran komponen TKDN adalah sebesar 100%

   karena diutamakan berasal dari perusahaan penyedia dalam negeri.    

O. SUMBER DANA DAN BIAYA                                               

     Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Pengembangan
   Modernisasi SPAN Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
   Negara (APBN) yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengelolaan, Pengembangan, dan

   Pengawasan BUN dengan kode 999.99.13.6987.9HG.001.100.AI.581423.    
     Total pagu anggaran belanja untuk paket pengadaan ini adalah sebesar

   Rp26.100.000.000,- (Dua puluh enam miliar seratus juta rupiah).     

                                 Pejabat Pembuat Komitmen              

                                 Ditandatangani secara elektronik      
                                 Aulia Ichsan