Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Administrasi Dan Penanganan Perkara 2025

Uraian Singkat Pekerjaan                          
      Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Administrasi dan Penanganan Perkara 2025
                                                                          
Ruang Lingkup :                                                           
1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Utama                   
  a. SINERGI dan aplikasi pendukungnya, antara lain:                      
     1) Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi (SINERGI) KPK;             
     2) SINERGI berbasis Mobile / PWA;                                    
     3) Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);
     4) Sistem Informasi Labuksi (Silabuksi);                             
     5) Aplikasi lain yang terkait dengan SINERGI yang belum tertulis pada poin diatas.
  b. KWS dan aplikasi pendukungnya, antara lain:                          
     1) KPK Whistleblowing System (KWS);                                  
     2) K/L Whistleblowing System (WBS);                                  
     3) Aplikasi Pertukaran Informasi Aduan (Aroma);                      
     4) KWS Open API (KOPI);                                              
     5) Integrated Whistleblowing System (iWebs);                         
     6) Whistleblowing ID (WBS ID);                                       
     7) Aplikasi lain yang terkait dengan KWS yang belum tertulis pada poin diatas.
  c. SPDP Online dan aplikasi pendukungnya, antara lain :                 
     1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan secara Elektronik (SPDP Online);
     2) Koneksi SPDP Online ke Lembaga Penegak Hukum (LPH);               
     3) Aplikasi lain yang terkait dengan SPDP Online yang belum tertulis pada poin diatas.
  d. SIMPATIK – DEWAS dan aplikasi pendukungnya.                          
  Pengerjaan pemeliharaan dan pengembangan ini menggunakan metodologi dengan
  framework berbasis agile/scrum.                                         
2. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Utama
  a. Analytics;                                                           
  b. Content delivery network;                                            
  c. Dashboard management;                                                
  d. Digital signature;                                                   
  e. Document management system;                                          
  f. Email and notification service;                                      
  g. Error monitoring;                                                    
  h. Glossary;                                                            
  i. Graph and visualization;                                             
  j. Log management;                                                      
  k. Multi-factor authentication;                                         
  l. Performance monitoring;                                              
  m. QR code generator and reader;                                        
  n. Report generator;                                                    
  o. Search engine;                                                       
  p. Video management;                                                    
  q. Widget and embedded system;                                          
  r. Word processor;                                                      
  s. Service pendukung lainnya yang belum tertulis pada poin diatas.      
3. Integrasi Antar Sistem Informasi                                       
  Pengerjaan pendampingan dalam rangka integrasi sistem, seperti pembuatan Application
  Programming Interface (API) dan script lainnya, yang terkait dengan sistem administrasi dan
  penanganan perkara.                                                     
4. Implementasi Sistem Informasi                                          
  Pengerjaan pendampingan dalam rangka implementasi sistem administrasi dan penanganan
  perkara di KPK.                                                         
5. Migrasi Data dan Dokumen                                               
  Pengerjaan pendampingan dalam rangka migrasi data dan dokumen, seperti pembuatan script,
  function, procedure, job, dan schedulling yang dibutuhkan pada sistem administrasi dan
  penanganan perkara.                                                     
6. Dukungan keamanan sistem informasi, antara lain :                      
  a. Penetration Test (Pentest);                                          
  b. Penanganan insiden Sistem Informasi;                                 
  c. Penanganan pasca insiden/pemulihan Sistem Informasi;                 
  d. Dukungan keamanan sistem informasi lainnya yang belum tertulis pada poin diatas.
7. Dukungan Layanan Sistem Informasi                                      
  Pengerjaan dukungan layanan sistem informasi administrasi dan penanganan perkara yang
  melingkupi unit kerja sebagai berikut:                                  
  a. Pimpinan;                                                            
  b. Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas;                       
  c. Kedeputian Bidang Informasi dan Data (INDA);                         
     1) Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM);     
     2) Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi (DNA);                    
     3) Sekretariat Deputi Informasi dan Data (SetINDA).                  
  d. Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi (Dakusi);                  
     1) Direktorat Penyelidikan;                                          
     2) Direktorat Penyidikan;                                            
     3) Direktorat Penuntutan;                                            
     4) Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi);
     5) Sekretariat Deputi Penindakan dan Eksekusi (Setdakusi)            
  e. Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup)                  
     1) Direktorat Koordinator Wilayah I s.d. V;                          
     2) Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.                      
  f. Sekretariat Jenderal;                                                
  g. Inspektorat;                                                         
  h. Unit kerja lain yang terkait dengan proses administrasi dan penanganan perkara yang
     belum tertulis pada poin diatas.