Pemeliharaan X-Ray Konvensional Merek Leidos Security Detection And Automation Ta 2025

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
            JASA PEMELIHARAAN  X-RAY KONVENSIONAL                       
         MEREK  LEIDOS SECURITY DETECTION AND AUTOMATION                
                     TAHUN ANGGARAN  2025                               

     Pengadaan Jasa Pemeliharaan X-Ray Konvensional Merek Leidos Security Detection
and Automation Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memilih penyedia jasa pemeliharaan
yang mampu melakukan pemeliharaan mesin-mesin x-ray yang dimiliki DJBC dengan merek
Leidos Security Detection and Automation dalam rangka mendukung pengawasan dan
pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                             

1.  Lingkup pekerjaan:                                                  
    Pekerjaan pemeliharaan ini dimaksud adalah untuk menjaga kelangsungan operasional
    perangkat guna mendukung kelancaran pelayanan pemeriksaan dan pengawasan arus
    barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu berupa pemeliharaan mesin X-
    Ray Konvensional Merek Leidos Security Detection and Automation termasuk
    penggantian suku cadang mesin dan jasa perbaikan pada seluruh kantor atau satuan
    kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki mesin x-ray merek
    Leidos Security Detection and Automation.                           
2.  Kategori       : Pengadaan Jasa lainnya                             
3.  Metode Pengadaan : Penunjukan Langsung                              
4.  Metode Kualifikasi : Pra Kualifikasi                                
5.  Metode Dokumen : Satu File                                          
6.  Jenis kontrak  : Harga Satuan                                       
7.  Sumber Pendanaan : DIPA Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2025       
8.  Kualifikasi Usaha : Kecil/Non Kecil                                 
9.  Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Sejak ditandatanganinya Kontrak Perjanjian
    Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK dan SPMK) sampai dengan 31 Desember 2025.
10. Tempat Tujuan Akhir : seluruh kantor atau satuan kerja di lingkungan Direktorat
                     Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki mesin X-Ray Merek
                     Leidos Security Detection and Automation.          
11. Syarat Kualifikasi Administrasi Penyedia:                           
    a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan
      peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan
      (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 46643 (Perdagangan
      Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion) yang masih berlaku;
    b. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap
      dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan Surat Keterangan
      Domisili Perusahaan yang masih berlaku;                           
    c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status
      Wajib Pajak (KSWP);                                               
    d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang
      dibuktikan dengan:                                                
      1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;               
      2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);                              
      3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila
        dikuasakan); dan                                                
      4) Kartu Tanda Penduduk.                                          
    e. Membuat dan menandatangani surat pernyataan Pakta Integritas meliputi:
      1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;   
      2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik
        Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;      
      3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
        untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
        undangan; dan                                                   
      4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka
        bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat
        secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan
        perundang-undangan.                                             
    f. Membuat dan menandatangani surat pernyataan:                     
      1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,
        tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;    
      2) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;        
      3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi
        daftar hitam lain;                                              
      4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
      5) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
        sanksi pidana;                                                  
      6) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/
        Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai
        pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti
        diluar tanggungan Negara;                                       
      7) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
        disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen
        yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan
        perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota
        Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam
        daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada
        pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
      8) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen
        Kualifikasi;                                                    
12. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia :                                
    a. Menyampaikan Surat Penawaran;                                    
    b. Menyampaikan Daftar Kuantitas dan Harga (DKH/BQ);                
    c. Menyampaikan Spesifikasi Teknis;                                 
    d. Menyampaikan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;                 
    e. Memiliki pengalaman pekerjaan yang sama/ sejenis dengan nilai pekerjaan tertinggi
      dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir untuk minimal 50% (lima puluh persen)
      nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);                        
    f. Memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai Distributor Barang Produksi Luar
      Negeri yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
      Kementerian Perdagangan atau jika masih dalam tahap pengurusan perpanjangan
      maka melampirkan bukti pendaftaran untuk perpanjangan dari Kementerian
      Perdagangan sebagai bukti bahwa perpanjangan masih dalam proses;  
    g. Memiliki surat penunjukan (letter of appointment) sebagai distributor resmi atau
      service partner atau sebagai representasi resmi di Indonesia dari pabrikan atau
      perwakilan pabrikan yang masih berlaku;                           
    h. Menyampaikan daftar personil yang diperlukan dalam pekerjaan.    
    i. Memiliki 8 (delapan) orang teknisi bersertifikat pelatihan technical service/
      maintenance mesin X-Ray Merek Leidos Security Detection and Automation dari
      principle / pabrikan;                                             
    j. Memiliki tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal
      pendidikan SMA / Sederajat;                                       
    k. Memiliki Tenaga PPR minimal 1 (satu) orang yang telah mendapatkan pelatihan dari
      lembaga pelatihan yang berwenang dan telah tersertifikasi oleh BAPETEN
      (melampirkan hasil scan sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang
      dan Surat Izin Bekerja (SIB) sebagai PPR dari BAPETEN yang masih berlaku).