Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gamma Ray Container Scannner Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN   KEUANGAN   REPUBLIK INDONESIA             
                       DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                
                 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI          
                           PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                     

                     JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
                    TELEPON (021) 4890308, FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN : www.beacukai.go.id
                        PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SUREL : [email protected]
                    URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
   JASA PEMELIHARAAN GAMMA  RAY CONTAINER SCANNER  MEREK VACIS          
                      TAHUN ANGGARAN  2025                              

     Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gamma Ray Container Scanner Merek Vacis Tahun
Anggaran 2025 adalah untuk memilih penyedia jasa pemeliharaan yang mampu melakukan
pemeliharaan mesin-mesin Gamma Ray yang dimiliki DJBC dengan merek Vacis dalam rangka
mendukung pengawasan dan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai    

1.  Lingkup pekerjaan:                                                  
    Pekerjaan pemeliharaan ini dimaksud adalah untuk menjaga kelangsungan operasional
    perangkat guna mendukung kelancaran pelayanan pemeriksaan dan pengawasan arus
    barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan
    terhadap keseluruhan sistem, subsistem dan peralatan/barang dengan penyediaan suku
    cadang apabila mengalami kerusakan dan consumable consumable apabila dibutuhkan
    serta pengurusan izin pemanfaatan radiasi BAPETEN sesuai dengan pricelist, pada seluruh
    kantor atau satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki
    mesin Gamma Ray merek Vacis, dengan rincian sebagai berikut :       
    a. KPU BC Tipe A Tanjung Priok:                                     
      - Gamma Ray Container Scanner Tipe Mobile sebanyak 1 (satu) unit; 
    b. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas :                           
      - Gamma Ray Container Scanner Tipe Mobile sebanyak 1 (satu) unit di Terminal Peti
        Kemas Tanjung Emas Semarang;                                    
    c. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak:                           
      - Gamma Ray Container Scanner Tipe Portal sebanyak 1 (satu) unit di Terminal Peti
        Kemas Tanjung Perak Surabaya;                                   
      - Gamma Ray Container Scanner Tipe Mobile sebanyak 1 (satu) unit di Terminal Teluk
        Lamong Surabaya                                                 
2.  Kategori       : Pengadaan Jasa lainnya                             
3.  Metode Pengadaan : Penunjukan Langsung                              
4.  Metode Kualifikasi : Pra Kualifikasi                                
5.  Metode Dokumen : Satu File                                          
6.  Jenis kontrak  : Harga Satuan                                       
7.  Sumber Pendanaan : DIPA Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2025       
8.  Kualifikasi Usaha : Kecil/Non Kecil                                 
9.  Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Sejak ditandatanganinya Kontrak Perjanjian
    Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK dan SPMK) sampai dengan 31 Desember 2025.
10. Tempat Tujuan Akhir : seluruh kantor atau satuan kerja di lingkungan Direktorat
                     Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki mesin Gamma Ray
                     Container Scanner Merek Vacis.                     
11. Syarat Kualifikasi Administrasi Penyedia:                           
    a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan yang berlaku, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau
      Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 46643 (Perdagangan Besar Zat
      Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion) yang masih berlaku;    
    b. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan
      jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili
      Perusahaan yang masih berlaku;                                    
    c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib
      Pajak (KSWP);                                                     
    d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang
      dibuktikan dengan:                                                
      1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;               
      2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);                              
      3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan);
        dan                                                             
      4) Kartu Tanda Penduduk.                                          
    e. Membuat dan menandatangani surat pernyataan Pakta Integritas meliputi:
      1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;   
      2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
        Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;               
      3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
        memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
        dan                                                             
      4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia
        dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara
        perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-
        undangan.                                                       
    f. Membuat dan menandatangani surat pernyataan:                     
      1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
        pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;          
      2) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;        
      3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi
        daftar hitam lain;                                              
      4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
      5) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
        sanksi pidana;                                                  
      6) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/
        Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai
        pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti
        diluar tanggungan Negara;                                       
      7) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
        disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang
        disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan
        perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan
        bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,
        gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
        sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan       
      8) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen
        Kualifikasi;                                                    
12. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia :                                
    a. Menyampaikan Surat Penawaran;                                    
    b. Menyampaikan Daftar Kuantitas dan Harga (DKH/BQ);                
    c. Menyampaikan Spesifikasi Teknis;                                 
    d. Menyampaikan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;                 
    e. Memiliki pengalaman pekerjaan yang sama/ sejenis dengan nilai pekerjaan tertinggi
      dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir untuk minimal 50% (lima puluh persen) nilai
      total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);                              
    f. Memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai Distributor Barang Produksi Luar
      Negeri yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
      Kementerian Perdagangan atau jika masih dalam tahap pengurusan perpanjangan
      maka melampirkan bukti pendaftaran untuk perpanjangan dari Kementerian
      Perdagangan sebagai bukti bahwa perpanjangan masih dalam proses;  
    g. Memiliki surat penunjukan (letter of appointment) sebagai distributor resmi atau service
      partner atau sebagai representasi resmi di Indonesia dari pabrikan atau perwakilan
      pabrikan yang masih berlaku;                                      
    h. Menyampaikan daftar personil yang diperlukan dalam pekerjaan.    
    i. Memiliki 19 (Sembilan belas) orang teknisi bersertifikat dari principle / pabrikan / agen
      Asia;                                                             
    j. Memiliki Tenaga PPR minimal 3 (satu) orang yang telah mendapatkan pelatihan dari
      lembaga pelatihan yang berwenang dan telah tersertifikasi oleh BAPETEN
      (melampirkan hasil scan sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang dan
      Surat Izin Bekerja (SIB) sebagai PPR dari BAPETEN yang masih berlaku).

                                       Pejabat Pembuat Komitmen         

                                       Ditandatangani secara elektronik 

                                       Anwar