Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Palembang-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                               

   PENGADAAN   BAHAN MAKANAN  WARGA  BINAAN PEMASYARAKATAN                
       PADA LEMBAGA  PEMASYARAKATAN   PEREMPUAN  KELAS IIA                

                 PALEMBANG  – SUMATERA SELATAN                            

                      TAHUN ANGGARAN  2025                                

A. LATAR BELAKANG                                                         

    Salah satu tugas pokok Lapas, LPKA, Rutan dan Cabang Rutan dalam penyelenggaraan
   kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makanan sesuai
   standar gizi bagi WBP yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienis dan citarasa sebagai
   bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Hal
   tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
   Pemasyarakatan (Pasal 7d dan 9d) bahwa Tahanan dan Narapidana Berhak “Mendapatkan
   Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Sesuai dengan Kebutuhan Gizi”, artinya
   bahwa semua WBP atau Anak harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi
   kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik.
    Bahwa dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan standar yang baik dari sistem
   penyelenggaraan makanan seperti standar gizi, standar porsi, standar kerangka menu dan
   menu sesuai daerah masing- masing, spesifikasi bahan makanan, kebutuhan bahan
   makanan, standar sarana dan prasarana serta pemakaian bahan bakar dan yang paling
   penting segi perencanaan anggaran atas indeks harga bahan makanan perorang perhari.
   Selain itu perlunya perbaikan sistem pengelolaan pengadaan bahan makanan WBP di Lapas,

   LPKA, Rutan dan Cabang Rutan diatas dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga dianggap
   perlu untuk diadakannya kegiatan pengadaan bahan makanan sesuai dengan Standard
   Penyelenggaraan Bahan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan
   Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 40 Tahun 2017.                          
B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                      
   1. Maksud                                                              
      Maksud Pengadaan Bahan Makanan Untuk memenuhi Kebutuhan Makan Warga 
      Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
      Kelas IIA Palembang.                                                

   2. Tujuan                                                              
      Tujuan Pengadaan Bahan Makanan Adalah Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum
      Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan 
      Perempuan Kelas IIA Palembang.                                      

C. NAMA SATUAN KERJA                                                      
   Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.                  

D. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                                               
1. Nama           : ASSETIA CHODIJAH TUSHOLIHA                            
2. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)                                      

3. NIP            : 198108102003122001                                    
4. Jabatan        : Kasi Kegiatan Kerja                                   
E. ALAMAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                                        
   Jl. Merdeka No. 12 Palembang – Sumatera Selatan                        

F. SUMBER DANA                                                            
   Pengadaan ini dibiayai dari APBN DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
   Palembang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.558.485.000,- (Empat Miliar Lima Ratus
   Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sudah termasuk
   pajak-pajak yang berlaku.                                              

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                     
   365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.                        

H. LINGKUP PEKERJAAN                                                      
   23 Item Bahan Makanan Sesuai Permenkumham No 40 Tahun 2017.