Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah Dinas Type D Dan E Pada Kantor Imigrasi Kelas III Non Tpi Bima Kanwil Nusa Tenggara Barat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA             
                              REPUBLIK INDONESIA                        
                     KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT                 
                    KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA              
          Jl. Sultan Salahuddin Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima 84119,NTB
             Laman : www.bima.imigrasi.go.id surel [email protected]

                   PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TIPE D DAN E                 
                  PADA KANTOR IMIHRASI KELAS III NON TPI BIMA           
                         TAHUN ANGGARAM 2023                            
I. PENDAHULUAN                                                          
  A. UMUM                                                               

       a. Setiap bangunan gedung negara /Rumah Negara harus diwujudkan dengan sebaik -
          baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah
          lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi
          perkembangan arsitektur di Indanesia.                         
       b. Setiap bangunan gedung negara/ Rumah Negara harus direncanakan, dirancang dengan
          sebaik baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi
          muiu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
       c. Pemberi jasa Pelaksana Fisik untuk bangunan gedung negara / Rumah Negara perlu
          diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan bangunan yang
          memadai dan layak diterima dari segi kualitas dan dapat menyelesaikan bangunan tepat
          waktu dan mutu sesuai dengan desain yang telah ada.           
       d. Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) untuk pekerjaan Konstruksi perlu disiapkan secara matang
         sehingga memang mampu mendorong perwujudan penyelesaian pekerjaan yang sesuai
         dengan kepentingan kegiatan.                                   
  B. LATAR BELAKANG.                                                    
       a. Pembangunan Rumah Negara / Rumah Negara yang akan dilaksanakan adalah bagian dari
          lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Satuan Kerja Kantor
          Imigrasi Kelas III Non TPI Bima.                              
       b. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Direktorat
          Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tertuang dalam
          DIPA Imigrasi Kelas III Non TPI Bima Nomor : SP DIPA-013.06.2.418938/2023 Tanggal
          30 Nopember 2022.                                             
       c. Untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud, dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil)
          Surat Perintah Tugas Penunjukan Pokja Pengadaan Nomor : SEK.4-136.PB.02.01 Tahun
          2023.                                                         
II. MAKSUD DAN TUJUAN.                                                  
  1. Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana Konstruksi yang
     memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
     diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pembangunan Konstruksi.
  2. Dengan penugasan ini diharapkan Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya
     dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
III. SASARAN.                                                           
  Selesainya Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan Rumah Negara / Rumah Dinas Tipe D dan E
  pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima.                          
IV. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.                       
  Pengguna jasa        : Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima         
  Nama PPK             : SUHARDIN                                       
  Alamat               : Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima         

V.  SUMBER PENDANAAN                                                    
  A. Biaya Pekerjaan Kontruksi.                                         
    Pelaksanaan Pembangunan Rumah Negara / Rumah Dinas menurut DIPA Imigrasi Kelas III Non TPI
    Bima TAhun 2023 Nomor : SP DIPA-013.06.2.418938/2023 Tanggal 30 Nopember 2022 adalah Rp.
    949.234.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
    dan dalam pelaksanaan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nornor :
    22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018. tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
    Negara / Rumah Negara                                               

  B. Sumber Dana                                                        
    Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Pembangunan Konstruksi dibebankan pada: DIPA APBN
    Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima TA 2023                      
VI.  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN.                                
  Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 90 ( Sembilan Puluh ) hari kalender Masa Pemeliharaan berlaku
  selama : 180 ( Sembilan Puluh ) hari kalender                         
VII. METODE PEMBAYARAN.                                                 
  Penagihan dapat dilakukan pembayaran 6x (enam kali) tahapan yakni 30% Uang Muka, 25% Pelaksanaan

  Pekerjaan Berjalan dikurangi cicilan uang muka, 50% Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dikurangi cicilan
  uang muka, 75% Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dikurangi cicilan uang muka, 95% Pelaksanaan Pekerjaan
  Berjalan dikurangi cicilan uang muka dan 5% Retensi setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan
  dalam KONTRAK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
VIII. KELUARAN                                                          
  Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah
  1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu
     pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai
     dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan

     pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.  
  2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari
     Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan
    -  Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan, Mengajukan Shop Drawing pada
       setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;                 
    -  Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang tenaga kerja.
    -  bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.            
    -  peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.           
    -  kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.            

    -  waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.                       
    -  kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.         
    -  Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan
       hari kerja),Laporan Bulanan;                                     
  3. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;
  4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang
     (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);                      
  5. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                 

  6. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;              
  7. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
  8. Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan