Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023

SATKER             : KEMENTERIAN HUKUM  DAN  HAM  RI KANTOR          

                        WILAYAH SULAWESI TENGGARA                       
                      : PENGADAAN   PEKERJAAN  KONSTRUKSI FISIK         
   NAMA PEKERJAAN                                                       
                        REHABILITASI RUMAH DINAS JABATAN PADA KANTOR    
                        WILAYAH  KEMENTERIAN  HUKUM  DAN   HAM          

                        SULAWESI TENGGARA                               

   TAHUN ANGGARAN     : 2023                                            

   PAGU ANGGARAN      : 1.192.713.000                                   
                        SPESIFIKASI TEKNIS:                             

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI FISIK REHABILITASI RUMAH DINAS JABATAN PADA
     KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA         

LATAR BELAKANG                                                          

     Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Rumah

dinas atau rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas

pejabat dan/atau pegawai negeri. Fasilitas rumah dinas memang disediakan oleh pemerintah
guna menambah semangat dan gairah kerja para pegawai negeri, Rumah Negara yang

dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat
tinggal di rumah tersebut, oleh karena itu peningkatan saran prasarana terhadap pembangunan

rumah dinas dapat meningkatkan kinerja dan kualitas disektor pelayanan hukum kepada
masyarakat dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan tupoksi yang ditugaskan

oleh pemerintah Republik Indonesia.                                     

MAKSUD DAN TUJUAN                                                       
  a. Maksud                                                             

     Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan
     Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara sesuai

     dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan
     waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan

     kelengkapannya yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan kelancaran penyelesaian
     administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan, serta penyelesaian

     kelengkapan pembangunan.                                           
  b. Tujuan                                                             

     Untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan pemukiman yang
     berkualitas                                                        

  c. Target dan Sasaran                                                 
     Tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang memenuhi standar minimal.
NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI                                    

K/L/D/I   : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMREPUBLIK INDONESIA KANTOR          
           WILAYAH SULAWESI TENGGARA                                    

Satker/OPD : KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA                           
PA        : Silvester Sili Laba                                         

PPK       : I Gede Artayasa, S.Pd                                       

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                         

  1. Sumber dana    untuk pembiayaan Pembangunan pekerjaan konstruksi ini

     bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang
     bersumber dari Kementerian Hukum & Ham Wilayah Sulawesi Tenggara.  

  2. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar yang akan digunakan adalah
     sebesar : Rp. 1.192.713.000,- ( Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus

     Tiga Belas Ribu Rupiah,-)                                          
  3. Besarnya Harga Perkiraan Sendiri/HPS sebesar : Rp. 1.192.713.000,- 

JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN                                       

  a. Jenis Kontrak                                                      
     Jenis Kontrak Pekerjaan ini adalah Kontrak Gabungan Lunsump dan Harga Satuan.

  b. Cara Pembayaran                                                    
     Termen I       Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak di

                    kurangi Angsuran Uang Muka sebesar 10% (sepuluh     
                    perseratus) dari harga kontrak, diberikan setelah Volume

                    Pekerjaan telah mencapai 35% (tiga puluh lima perseratus);
     Termen II      Sebesar 30% (tiga puluh lima perseratus) dari nilai kontrak di

                    kurangi Angsuran Uang Muka sebesar 10% (sepuluh     
                    perseratus) dari harga kontrak, diberikan setelah Volume

                    pekerjaan mencapai 65% (enam puluh lima perseratus);
     Termen III     Sebesar 40% (empat puluh lima perseratus) dari nilai

                    kontrak di kurangi Angsuran Uang Muka sebesar       
                    10%(sepuluh perseratus) dari harga kontrak diberikan

                    setelah Volume Pekerjaan mencapai                   
                    100% (seratus perseratus):                          

Pekerjaan ini dapat diberikan uang muka kerja sebesar 30% dari total nilai kontrak.
RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG                    
  a. Ruang lingkup pekerjaan Terdiri dari Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik

     Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham
     Sulawesi Tenggara dan Penunjang lainnya dengan Rincian :           

     1. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu
       lainnya                                                          

     2. Mengadakan keamanan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan alat-alat
       kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga

       seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.                       
     3. Pekerjaan pembersihan dan pengamanan dalam tapak bangunan sebelum

       pelaksanan dan setelah pembangunan                               
     4. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik

       Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
       Ham Sulawesi Tenggara dengan item pekerjaan sebagai berikut :    
   Item Pekerjaan Rumah Dinas Type I                                    
        Item Pekerjaan Rumah Dinas Type 2                               
        Item Pekerjaan Rumah Dinas Type 3                               
        Item Pekerjaan Rumah Dinas Type 4 & 5                           
        Item Pekerjaan Rumah Dinas Type 6                               
      B. Lokasi pekerjaan berada di Kota Kendari.                       

      C. Fasilitas Penunjang untuk pelaksanaan pekerjaan berupa kemudahan dalam
         akses ke lokasi pekerjaan.                                     

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                                
     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini direncanakan selama 100
(Seratus) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perinta Mulai Kerja (SPMK).
TENAGA TEKNIS                                                           
   A. Tenaga teknis penunjang yang diperlukan pelaksanaan kontrak antara lain :
        • Pelaksana 1 Orang persyaratan minimal :                       
          a. Pendidikan Minimal D3/S1 Teknik Sipil/Arsitektur           

          b. Memiliki Sertifikat SKT Manager Lapangan Pelaksana Bangunan Gedung
             Level 3                                                    
          c. Pengalaman dalam bidangnya ± 2 tahun                       
        • Ahli K3 minimal :                                             
          a. Pendidikan Minimal SMA/SMK /Sederajat                      
          b. Memiliki Sertifikat SKT Ahli K3 Konstruksi Level 3         
          c. Pengalaman dalam bidangnya 0 tahun                         

   B. Susunan kelengkapan persyaratan yang harus dilampirkan untuk masing-masing
     personil dengan urutan sebagai berikut :                           
     •  Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja,                          
     •  Surat peryataan tenaga ahli                                     
     •  Scan Ijazah terakhir                                            

     •  Scan SKA/SKT yang masih berlaku                                 
     •  Scan KTP                                                        

Keluaran produk yang dihasilkan .                                       

     Keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah
terlaksananya pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas
Jabatan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara.

SPESIFIKASI TEKNIS                                                      
Spesifikasi teknis pekerjaan meliputi :                                 

  1. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik, tidak
     cacat sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat
     menggangu kualitas maupun penampilan.                              
  2. Untuk pekerjaan khusus/tertentu selain harus mengikuti standar yang dipergunakan
     juga harus mengikuti persyaratan pabrik yang bersangkutan.         
  3. Semua merek pembuatan atau merek dagang dalam uraian pekerjaan dan persyaratan
     pekerjaan teknis ini dimasukkan sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak

     diartikan sebagai sesuatu yang mengikat kecuali bila ditentukan lain.
  4. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang
     tercantum dalam gambar, memenuhi standar spesifikasi bahan tersebut.
  5. Dalam pelaksanaanya setiap bahan/material dan komponen jadi bahan keluaran pabrik
     harus dibawah pengawasan/tenaga ahli yang ditunjuk.                
  6. Direksi/konsultan pengawas berhak menunjuk tenaga ahli yang ditunjuk pabrik dan
     atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana.        

  7. Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan
     untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini, kecuali ada ketentuan
     lain yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.                  
  8. Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh direksi/Kosultan
     pengawas/Perencana.                                                
  9. Contoh bahan yang digunakan harus diserahkan kepada Direksi/Konsultan
     Pengawas/Perencana sebanyak tiga buah dari satu bahan yang ditentukan untuk
     menetapkan standard of appearence.                                 
  10. Paling lambat waktu penyerahan contoh adalah 2 (dua) minggu setelah SPMK turun.
  11. Untuk detail-datail hubungan tertentu Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan membuat
     komponen jadi (mock up) yang harus diperlihatkan kepada Direksi / Konsultan

     Pengawas / Perencana untuk mendapat persetujuan.                   
  12. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standar yang
     berlaku.                                                           
  13. Penunjukan supplier dan atau sub penyedia jasa konstruksi harus mendapatkan
     persetujuan dari direksi/konsultan pengawas.                       
  14. Penyedia jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk
     Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana dengan Penyedia Jasa konstruksi bawahan

     atau Supplier bahan                                                
  15. Suplier wajib hadir mendampingi Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana di
     lapangan untuk pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi     

KETENTUAN LINGKUP PEKERJAAN                                             
     a. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu

       lainnya.                                                         
     b. Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat
       kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga
       seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.                       
     c. Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan dalam Tapak Bangunan
       sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.                     
     d. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas

       Jabatan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara
       dengan item pekerjaan sebagai berikut:                           
       1. Pekerjaan Pendahuluan dengan rincian :                        
       2. Pekerjaan Rumah Dinas meliputi :                              
          -  Pekerjaan Tanah dan Pasir                                  
          -  Pekerjaan Pondasi Rolag Bata Pemasangan batu               
          -  Pekerjaan dinding dan Plasteran                            

          -  Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela dan Ventilasi              
          -  Pekerjaan lapis lantai dan dinding                         
          -  Pekerjaan rangka atap dan atap                             
          -  Pekerjaan rangka Plafond dan Plafond                       
          -  Pekerjaan Rabat dan Saluran Keliling Bangunan              
          -  Pekerjaan dinding pabrikan dan logam lainnya               
          -  Pekerjaan Sanitasi dan Perpipaanper                        

          -  Pekerjaan Instalasi Listrik                                
          -  Pekerjaan Pengecetan.                                      
          -  Pekerjaan Akhir.                                           
KETENTUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA                                       
     a. Personil inti dan /atau perlatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang

       tercantum dalam dokumen penawaran.                               
     b. Pengantian personi inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan atas persetujuan
       tertulis PKK.                                                    
     c. Pengantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mangajukan permohonan
       terlebih dahulu kepada PKK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja
       personil inti yang diusulkan beserta alasan pengantian.          
     d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti dan/atau

       peralatan menurutkualifikasi yang dibutuhkan.                    
     e. Jika PPK bahwa personil inti :                                  
        - Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. 
        - Berkelakuan tidak baik                                        
        - Mengabaikan pekerjaan yang menjadi yang menjadi tugasnya.     
     f. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti
       tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh

       PPK.                                                             
     g. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia
       berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
       lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya
       tambahan apapun.                                                 
     h. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannnya Jija
       diperlukan oleh PPK personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga

       kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.                           

PERSEDUAL PELAKSANAAN KERJA                                             
     a. Penyedia Jasa konstruksi wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan
       mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian
       bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan & Persyaratan
       Pelaksanaan Teknis dan / atau khusus sesuai intruksi Pabrik      

     b. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa konstruksi
       wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja terkait pekerjaan lain antara
       lain pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing / Sanitasi dan
       mendapat ijin tertulis dari Direksi                              
     c. Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan harus
       tepat sesuai Gambar Kerja.                                       
     d. Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke

       selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan- persyaratan yang
       tertera di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.
     e. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib meneliti
       Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan.          
     f. Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
       Direksi Konsultan Pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
     g. Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari

       kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.           
     h. Penyedia Jasa konstruksi tidak boleh menclaim sebagai pekerjaan tambah bila
       terjadi Kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledora              
     i. Penyedia Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi harus memperbaikinya
       sesuai dengan keadaan semula.                                    
     j. Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang
       berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.                 

     k. Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi / Konsultan Pengawas yang sesuai dengan
       kegiatan suatu pekerjaan                                         
     l. Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di Lapangan harus
       dilaksanakan oleh Penyedia Jasa konstruksi.                      
     m. Penyedia Jasa konstruksi harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang ada /
       existing di Lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada       
     n. Saluran Drainase, Pipa Air Bersih, Pipa lainnya yang masih berfungi dan kabel bawah

       tanah apabila ada.                                               
     o. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanaan pembongkaran untuk
       pekerjaan lain, maka penyedia jasa konstruksi diwajibkan memperbaiki kembali
       atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa menggangu sistem
       yang ada. Dalam kasus ini penyedia jasa konstruksi tidak dapat mengklaim sebagai
       pekerjaan tambahan.                                              
     p. Penyedia Jasa konstruksi wajib melapor kepada Direksi / Konsultan Pengawas

       sebelum melakukan pembongkaran / pemindahan segala sesuatu yang ada di
       Lapangan.                                                        

   KETENTUAN GAMBAR KERJA                                               
     a. Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh
       Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis.

     b. Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan/atau ketidak
       sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa konstruksi
       diwajibkan melaporkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas gambar mana yang
       akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan
       Penyedia Jasa konstruksi untuk memperpanjang/meng-claim biaya maupun waktu
       pelaksanaan.                                                     
     c. Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang

       belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang
       diminta oleh Direksi/Konsultan Pengawas/Perencana.               
     d. Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data
       yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara
       pemasangan dan/atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi
       pabrik.                                                          
     e. Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja pada dasarnya adalah ukuran

       jadi seperti dalam keadaan selesai                               
     f. Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang
       tercantum di dalam   Gambar  Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa   
       sepengatahuan Direksi.                                           
 KETENTUAN PERHITUNGAN PRESENTASI PEKERJAAN UNTUK PEMBAYARAN            
  a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
     ketentuan:                                                         
     1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

     2. pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
     3. pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk
       bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan (material on site)
     4. pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan
       uang retensi; dan                                                
     5. untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus
       dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi

       pekerjaan.                                                       
  b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
     perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
  c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
     pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
     kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);      
  d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan

     untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
     perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
     menjadi perselisih                                                 

KETENTUAN PEMBUATAN LAPORAN DAN DOKUMENTASI                             
  a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
     volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
     pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil

     pekerjaan.                                                         
  b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
     aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
     bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
  c. Laporan harian berisi:                                             
       -  jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;    
       -  penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;            

       -  jenis, jumlah dan kondisi peralatan;                          
       -  jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;              
       -  keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
          berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan                
       -  catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.       
  d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
     disetujui oleh wakil PPK.                                          

  e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
     pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
  f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
     fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
  g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
     pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.                         
KETENTUAN MENGENAI PENERAPAN MANAJEMEN K3 KONSTRUKSI                    
  a. Penyedia jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan,
     lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja
     terlindungi dari resiko kecelakaan                                 
  b. Penyedia jasa menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain
     yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja,

     selanjutnya barang-barang tersebut harus dapat dipergunakan secara aman
  c. Penyedia Jasa turut mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja, agar tenaga kerja
     tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan selamat dan sehat 
  d. Penyedia Jasa menunjuk petugas keselamatan kerja yang karena jabatannya di dalam
     organisasi Penyedia Jasa bertanggung jawab mengawasi koordinasi pekerjaan yang
     dilakukan untuk menghindarkan resiko bahaya kecelakaan.            
  e. Penyedia Jasa memberikan pekerjaan yang cocok untuk tenaga kerja sesuai dengan

     keahlian, umur, jenis kelamin dan kondisi fisik/kesehatannya       
  f. Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia Jasa menjamin bahwa semua tenaga kerja telah
     diberi petunjuk terhadap bahaya dari pekerjaannya masing-masing dan usaha
     pencegahannya, untuk itu Penyedia Jasa dapat memasang papan-papan pengumuman,
     papan-papan peringatan serta sarana-sarana pencegahan yang dipandang perlu
  g. Orang tersebut bertanggung jawab pula atas pemeriksaan berkala terhadap semua
     tempat kerja, peralatan, sarana-sarana penegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan

     cara-cara pelaksanaan kerja yang amanHal-hal yang menyangkut biaya yang timbul
     dalam rangka penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung
     jawab Penyedia Jasa                                                

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN PURNA JUAL                      
  a. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender,
     terhutung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO).      
  b. Jaminan Purna Jual Untuk bagian pekerjaan pengadaan Moubilair dan Barang maka

     penyedia wajib menyerahkan Buku Petunjuk pengoperasian dan guarantee atau
     jaminan purna jual untuk barang yang merupakan hasil.              
      b.1. Surat jaminan purna jual terdiri jaminan servis minimal selama 1 tahun;
      b.2. Garansi Cacat mutu 1 (satu) tahun                            

SPESIFIKASI PEKERJAAN                                                   
Spesifikasi pekerjaan sebagaimana terlampir.                            

KUALIFIKASI KBLI, SBU, PERSONIL, DAN PERALATAN YANG DIBUTUHKAN          
  a. Sertifikat Badan Usaha (SBU)                                       

     Penyedia memiliki SBU bangunan BG001                               
  b. Personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini adalah :

      NO     JABATAN          KOMPETENSI      PENGALAMAN                
      .                                                                 
      1. Pelaksana     Manager Lapangan Pelaksana Min. 2 Thn            
                       Bangunan Gedung Level 3                          
      2. Petugas K3    Pelaksana K3 Konstruksi Level 3 Min. 0 Thn       
  c. Peralatan yang dibutuhkan                                          
       NO        NAMA ALAT        JUMLAH STATUS KEPEMILIKAN             

       A  PERALATAN UTAMA                                               

       1  Self Loading Mixer. Min. 5 M3 2 unit Milik/Sewa Beli/Perjanjian
                                          Sewa                          
       2  Dum Truk ( 3 - 4 Ton)   2 Unit  Milik/Sewa Beli/Perjanjian    
                                          Sewa                          
       3  Stamper Kap. Min. 5 HP  1 Unit  Milik/Sewa Beli/Perjanjian    
                                          Sewa                          
       4  Scafolding              50 Unit Milik/Sewa Beli/Perjanjian    
                                          Sewa                          
       5  Genset ( Min. 3000 watt) 1 Unit Milik/Sewa Beli/Perjanjian    
                                          Sewa                          

SPESIFIKASI TEKNIS PEKEJAAN                                             
  a. Spesifikasi Teknis Input                                           
     Spesifikasi bahan/material sebagai berikut:                        
          MATERIAL                    SPESIFIKASI                       
     Semen             Semen yang digunakan adalah semen PC dengan      
                       kualitas SNI, jenis I produksi local dengan SNI  
                       15.2049.1994 dengan berat 50Kg.                  

     Atap metal spandek Atap spandek yang digunakan adalah atap spandek dengan
                      kualitas SNI, produksi dalam negeri dan bisa dipergunakan
                      dalam pekerjaan bangunan Standar SNI yaitu : Lebar =
                      7700 mm, Panjang =disesuaikan, Jarank ring = 60 mm, luas
                      = 1,62 m², Tebal = 0,35 mm warna= ditentukan      

     Nok atap Metal Segi Tiga Lebar = 220 cm, Panjang, 900 mm, Tebal = 0,3 mm warna
                      ditentukan                                        

     Paku Penguat     Sekrup Atap yang di pergunakan adalah sekrp untuk 
                      memasang atap, dengan fungsi untuk menahan atap   
                      agar terpasang dengan baik dengan ukuran panjang 2 inci.

     Holow Metal Galvalume Ukuran 40 x 40 mm Bahan = Galvalume, Tebal 0,22 mm
                      Panjang = 6 m                                     
                      Ukuran 40 x 20 mm bahan = Galvalume, Tebal 0,22 mm
                      Panjang = 6 m                                     
    Plafond Gyipsum dan Bahan Gyipsum, Tebal 9 mm Ukuran 1200 x2400 mm, 
    Kalsiboard        Kalsiboard Ukuran 1200 x 2400 mm, Warna ditentukan
     Besi Beton Polos dan ulir Besi Beton (Tulangan) standar SNI Diameter 6 mm, 8 mm,
                      10 mm, 12 mm, Besi Ulir 13 mm.                    

    Kusen, Jendela, dan Provil Kusen lebar=6 cmm,Panjang=5,8 m,tebal 2 mm
    Ventilasi ( Bahan UPVC ) Provil Jendela lebar=8 cmm, Panjang 5,8 m,tebal 2 mm
                      Provil Jendela lebar=10 cm,panjang 5,8 m,tebal    

     NOK Atap          Perabung/ Sambungan atap berukuran panjang       
     Parabung/Sambungan 1,05m yang digunakan sebagai penutup atau       
     atap              pertemuan sambungan atap bagian atas bangunan.   

                       Standard SNI                                     
     Multipleks        Multipleks yang digunakan adalah multipleks dengan
                       Ukuran 1.200 x 2.400 x 6 mm dan 1.200 x 2400 x 9 mm
     Bahan Penutup Lantai Tegal keramik 60x60 cm, Tegal keramik kasar 60x60 cc,
                       Tegal keramik polos 60x60 cm,                    
     Kaca              Kaca  yang dipergunakan adalah kaca dengan       

                       kualitas terbaik yang telah sesuai standard SNI Kaca
                       polos ukuran 5 mm, kaca templet clear 5 mm       
     Batu Bata         Batu Bata yang digunakan berkualitas baik, ukuran
                       standar (satu ukuran) produksi lokal yang terbuat
                       dari campuran tanah liat merah yang baik dengan ukuran
                       standar 5 x 10 x 20 cm.                          

     Pasir Pasang      Pasir yang diperoleh dari sungai yang merupakan  
                       hasil gigisan batu-batuan yang keras dan tajam, pasir
                       jenis ini butirannya cukup baik sehingga dapat   
                       digunakan untuk pekerjaan pasangan.              
     Kerikil Beton/Kerikil Cor Kerikil bebatuan atau bebatuan pasir yang diperoleh
                       dari sungai dan bebatuan jenis ini butiran dan   
                       diameternya cukup baik sehingga dapat digunakan  

                       untuk pekerjaan pengecoran.                      
     Alumunium Composite Aluminium composite panel (ACP)  yang          
     Panel ( ACP ) Jika ada dipergunakan adalah ACP merk seven/ setara  
                       khusus untuk eksterior dan telah bersertifikat SNI
                       Ketebalan total adalah  4 s/d 5mm, dengan        
                       ketebalan aluminium panel 1mm untuk satu sisi. Lapis
                       Permukaan : Aluminium panel dilapisi / dicat     

                       dengan tiga KYNAR500PVDF.System pelapisan dengan 
                       Damar berkualitas tinggi Ketebalan lapisan permukaan
                       : 30 mm Spesifikasi standard : 4 mm dan 6 mm Lebar :
                       1220 mm, 1250,1500                               

Spesifikasi Standar                                                     
Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan standar-standar sebagai berikut:  
  a. PERATURAN TEKNIS                                                   

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini digunakan lembar-lembar ketentuan- ketentuan dan
peraturan seperti tercantum di bawah ini :                              
     a. Peraturan-peraturan umum atau Algemene Voorwaarden (A.V)        

     b. Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002)         
     c. Peraturan Konstuksi Kayu Indonesia (SNI Kayu 2002)              
     d. Peraturan Perencanaan Struktur Baja (SNI-03-1729-2002)          
     e. Peraturan Umum Instalasi Listrik (A.V.E)                        
     f. Peraturan Umum Instalasi Air Leding (A.V.W.I)                   
     g. Peraturan Instalasi Listrik (SNI 0225 : 2011)                   
     h. Pedoman Sistem Plumbing Pada Bangunan (SNI 8153 : 2015)         

     i. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PLN                    
     j. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja Tentang
     k. Penggunaan Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja  
     l. Persyaratan Umum Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (PDTPI - 1980)
     m. Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara oleh
     n. Departemen Pekerjaan Umum                                       
     o. Beban Minimum Untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur Lain

     p. (SNI 1726 : 2012)                                               
     q. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan
       Non Gedung (SNI 1726 : 2012)                                     
     r. Peraturan Bahan Bangunan Indonesia (PBBI – 1983)                
     s. Peraturan Pemerintah Daerah setempat                            

Spesifikasi                                                             
Proses PEKERJAAN PENDAHULUAN                                            
Lingkup Pekerjaan                                                       

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana adalah :               

     a. Melaksanakan pekerjaan pembersihan lokasi, sesuai yang tertera dalam
       gambar teknis dan bill of quantity.                              
     b. Pengadaan, pengamanan dan pengawasan segala macam alat dan bahan yang
       digunakan dalam pelaksanaan.                                     
     c. Pemasangan, pengetesan dan pemeliharaan semua bahan dan peralatan sesuai batas
       waktu yang telah ditentukan.                                     

     d. Pengerahan tenaga kerja sesuai kebutuhan, keahlian dan keterampilannya.
     e. Bersedia kerja lembur apabila kondisi pekerjaan menuntut untuk itu.

UKURAN DAN NOTASI                                                       
     a. Semua ukuran dalam gambar arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal
       adalah ukuran jadi / finishing, kecuali ada ketentuan lain yang akan dijelaskan
       kemudian.                                                        
     b. Apabila ada perbedaan atau penyimpangan ukuran dan notasi, maka 
       harus dikonfirmasikan kepada konsultan perencana, atau cukup hanya dengan
       memperbandingkan dengan skala gambar.                            

GAMBAR – GAMBAR                                                         
     a. Seluruh gambar-gambar pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik

       Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
       Ham  Sulawesi Tenggara secara lengkap (arsitektur, struktur, mekanikal dan
       elektrikal, serta spesifikasi teknis) dapat diperoleh melalui pengawas lapangan atas
       sepengetahuan pemberi kerja.                                     
     b. Pelaksana wajib meneliti dan memahami seluruh proses dan teknis pekerjaan ini
       sehingga dapat menyesuaikan program dan bekerja secara integral dan
       simultan.                                                        

     c. Pelaksana wajib membuat gambar kerja pelaksanaan (shop drawing) dibuat
       dalam rangkap 3 (tiga); 1 (satu) set untuk Pelaksana, 1 (satu) set untuk
       pengguna jasa dan 1 (satu) set untuk pengawas lapangan.          
     d. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana wajib membubuhkan tanda dengan
       warna tertentu pada gambar atas bagian-bagian bangunan yang sudah
       dilaksanakan, termasuk apabila ada perubahan dari gambar semula. 
     e. Sebelum setiap bagian pekerjaan dilaksanakan, Pelaksana wajib mengajukan

       shop drawing dan harus mendapatkan persetujuan pengguna jasa dibantu oleh
       konsultan pengawas.                                              
     f. Apabila ada perbedaan antara gambar kerja dan syarat-syarat teknis/spesifikasi,
       maka yang berlaku adalah syarat-syarat teknis dan spesifikasi, kecuali ditentukan
       lain oleh Pengguna Jasa/Konsultan Perencana/Pengawas lapangan.   
     g. Apabila ada keraguan-raguan gambar, maka Pelaksana harus menyampaikan kepada
       pengguna jasa/pengawas lapangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum
       dilaksanakan.                                                    

     h. Perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Pelaksana untuk mengadakan
       claim atas waktu pelaksanaan                                     

PEKERJAAN SARANA TAPAK                                                  

Lingkup Pekerjaan                                                       
Pekerjaan ini meliputi :                                                

  1. Penyediaan air dan daya listrik untuk bekerja.                     
  2. Air untuk bekerja harus disediakan penyedia jasa dengan membuat sumur pompa
     di tapak proyek atau disuplai dari luar.                           
  3. Air harus bersih, bebas dari bau, lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang
     merusak.                                                           
  4. Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Pengguna Jasa.

  5. Penggunaan diesel pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan sementara atas
     persetujuan Pengguna Jasa.                                         
  6. Pekerjaan penyediaan alat pemadam kebakaran.                       
PEKERJAAN PERSIAPAN                                                     
  1. Lingkup Pekerjaan                                                  

Pekerjaan yang dimaksud meliputi :                                      
     a. Pekerjaan pembersihan sebelum pelaksanaan                       
     b. Pekerjaan perlindungan instalasi eksisting                      

     c. Pekerjaan pembuatan Tugu Patok Dasar (Bench Mark)               
     d. Pekerjaan penentuan peil P 0.00 e. Pengukuran tapak             
     e. Dan/atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja                   
  2. Persyaratan Pelaksanaan                                            
     a. Pekerjaan pembersihan sebelum pelaksanaan                       

        Pekerjaan ini meliputi pembersihan area proyek dari semua kotoran dan sampah
        baik sampah organik maupun anorganik yang nantinya akan mengganggu dan atau
        menurunkan kualitas pekerjaan diatasnya.                        
     b. Pekerjaan perlindungan terhadap instalasi eksisting             
     1) Pekerjaan ini meliputi perlindungan instalasi eksisting yang berada di dalam

        Tapak Proyek dan dinyatakan oleh Pengguna Jasa/Perencana masih berfungsi.
        Dalam hal ini Penyedia Jasa harus menjaga dan memeliharanya dari
        gangguan/cacat.                                                 
     2) Apabila jalur instalasi eksisting yang masih berfungsi harus dipindahkan, maka
        Penyedia jasa harus melakukan pekerjaan ini sesuai dengan putusan tertulis dari
        Pengguna Jasa/Perencana.                                        
      c. Pembuatan Tugu Patok Dasar (Bench Mark)                        

        a. Letak tugu patok dasar ditentukan oleh Pengguna Jasa.        
        b. Tugu Patok Dasar dibuat dari bahan beton bertulang berpenampang 20 x 20 cm,
          tertancap kuat ke dalam tanah sedalam 1,00 m dengan bagian yang muncul
          di atas muka tanah secukupnya untuk memudahkan pengukuran selanjutnya.
        c. Tugu Patok dasar dibuat permanen, tidak dapat diubah, diberi tanda yang jelas
          dan dijaga keutuhannya sampai ada instruksi tertulis dari Pengguna Jasa
          untuk membongkarnya.                                          

  3. Pekerjaan Penentuan Peil Dasar Bangunan atau P 0.00                
    a. Penentuan Peil dasar bangunan ( P 0.00 ) finishing Arsitektur adalah peil lantai
       ruang utama dengan acuan bench mark yang telah dibuat oleh konsultan perencana
       pada tahap pengukuran tapak.                                     
    b. Papan patok ukur/bouwplank dibuat dari kayu dengan ukuran tebal 3 cm dan lebar
       15 cm, lurus dan diserut rata pada sisi atasnya. Papan patok ukur dipasang pada
       patok kayu 5/7 yang jarak satu sama lain adalah 1.50 m tertancap di tanah sehingga

       tidak dapat digerakkan atau diubah.                              
    c. Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama dengan lainnya dan/atau rata
       waterpass, kecuali dikehendaki lain oleh Pengguna Jasa/ Perencana.
    d. Setelah selesai pemasangan papan patok ukur, Penyedia jasa harus melaporkan
       kepada Pengguna Jasa untuk mendapatkan persetujuan.              
  4. Pengukuran Tapak                                                   
     a. Penyedia jasa diwajibkan mengadakan pengukuran dan penggambaran 

       kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai
       peil ketinggian tanah, letak bangunan yang ada, letak batas-batas tanah dengan
       menggunakan alat optik dan sudah ditera kebenarannya oleh pihak yang terkait.
     b. Ketidakcocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan di lapangan yang
       sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Pengguna Jasa/Pengawas Lapangan
       untuk dimintakan keputusannya.                                   
     c. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat

       waterpass/theodolit tipe T2                                      
     d. Penyedia jasa harus menyediakan Theodolit tipe T2/Waterpass beserta petugas yang
       melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Pengguna Jasa/Pengawas Lapangan.
     e. Pengukuran sudut siku-siku dengan prisma atau benang secara azas
       segitiga phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang telah
       disetujui oleh Pengguna Jasa/Pengawas Lapangan.                  
     f. Instalasi yang sudah ada dan masih berfungsi harus diberi tanda yang jelas dan

       dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi akibat pekerjaan
       proyek ini, untuk itu harus dicantumkan dalam gambar pengukuran. 
     g. Penyedia jasa bertanggungjawab atas segala kerusakan akibat pekerjaan yang sudah
       dilaksanakannya.                                                 
     h. Gambar pengukuran tapak rumah dinas harus mendapat persetujuan/pengesahan

Pengguna Jasa/Pengawas Lapangan antara lain memuat :                    
     1) Sistem koordinat, sesuai ketentuan gambar.                      
     2) Peil setiap titik simpul koordinat dan transisi dengan interval ketinggian 25 cm.
     3) Rencana lokasi Barak Kerja, tempat menyimpan bahan terbuka, tempat
     menyimpan bahan tertutup, sumber air, dan MCK.                     

KANTOR DIREKSI LAPANGAN                                                 
  1. Lingkup Pekerjaan                                                  
     a. Kantor Direksi Lapangan cukup representatif untuk bekerja dan aman untuk

       menyimpan dokumen proyek selama pelaksanaan proyek.              
     b. Luas dan peralatan yang harus disediakan untuk Direksi Lapangan minimal harus
       memenuhi persyaratan administrasi.                               
  2. Kantor Penyedia Jasa dan Los Kerja                                 
    a. Ukuran luas kantor Penyedia jasa dan los kerja serta tempat menyimpan bahan bakar,
       terserah kepada Penyedia jasa dengan tidak mengabaikan keamanan dan kebersihan
       dan bahaya kebakaran, serta memperhatikan tempat yang tersedia   

       sehingga tidak menganggu kelancaran pekerjaan.                   
    b. Khusus untuk tempat menyimpan bahan-bahan seperti pasir, kerikil harus dibuatkan
       kotak simpan, dipagar dengan dinding papan, sehingga masing-masing bahan tidak
       tercampur dengan lainnya.                                        
    c. Penyedia jasa tidak diperkenankan menyimpan alat/bahan bangunan di luar
       lokasi proyek, dan menyimpan bahan-bahan yang ditolak Pengguna   
       Jasa/Pengawas Lapangan karena tidak memenuhi syarat.             
PERSYARATAN TEKNIS UMUM PELAKSANAAN                                     
  ➢  Jika ternyata pada rencana kerja dan syarat-syarat ini terdapat kelainan/
     penyimpangan dari peraturan-peraturan sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) di
     atas, maka rencana kerja dan syarat-syarat ini yang mengikat.      

PEMAKAIAN UKURAN                                                        

  a. Pelaksana tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan yang
     tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat dan gambar kerja berikut
     tambahan dan perubahannya.                                         
  b. Pelaksana wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan 
     maupun bagiannya dan segera memberitahukan pengawas tentang setiap perbedaan
     yang ditemukannya di dalam rencana kerja dan syarat-syarat dan gambar kerja maupun
     dalam persetujuan tertulis dari pengawas.                          

  c. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, di dalam hal
     apapun menjadi tanggung jawab Pelaksana, oleh karena itu Pelaksana 
     diwajibkan mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap gambar- gambar
     dan dokumen yang ada.                                              

INFORMASI SITE                                                          
  a. Sebelum memulai pekerjaan, Pelaksana harus benar-benar memahami kondisi/
     keadaan site atau hal-hal lain yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan
     pekerjaan dan harus sudah memperhitungkan segala akibatnya.        
  b. Pelaksana harus memperhatikan secara khusus mengenai peraturan lokasi

     tempat kerja, penempatan material, pengamanan dan kelangsungan operasi selama
     pekerjaan berlangsung.                                             
  c. Pelaksana harus mempelajari dengan seksama seluruh bagian gambar, RKS dan
     agenda dalam dokumen lelang, guna penyesuaian dengan kondisi lapangan sehingga
     pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.                          

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN                                               
  a. Penimbunan bahan-bahan yang ada dalam gudang-gudang maupun yang berada di
     halaman bebas, harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan
     keamanan  pekerjaan/umum dan  juga  agar  memudahkan jalannya      

     pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh pengawas maupun pemberi tugas.
  b. Pelaksana wajib membuat urinoir dan WC untuk pekerja pada tempat-tempat
     tertentu yang disetujui oleh pengawas demi terjaminnya kebersihan dan kesehatan
     dalam proyek.                                                      
  c. Para pekerja Pelaksana tidak diperkenankan untuk :                 
      -  Menginap ditempat pekerjaan kecuali dengan ijin pengawas/pemberi tugas.
      -  Memasak di tempat bekerja kecuali dengan ijin pengawas.        

      -  Membawa masuk penjual-penjual makanan, minuman, rokok dan sebagainya di
         tempat pekerjaan.                                              
      -  Keluar masuk lokasi pekerjaan dengan bebas.                    
Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan d oleh pengawas atau pemberi
tugas pada waktu pelaksanaan.                                           
PEMERIKSAAN DAN PENYEDIAAN BAHAN / BARANG                               

  1. Bila dalam RKS disebut nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan dan
     barang, maka dalam hal ini dimaksud untuk menunjukkan tingkat mutu bahan dan
     barang yang digunakan.                                             
  2. Setiap penggatian nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan dan barang harus
  3. disetujui oleh perencana/pemberi tugas dan bila tidak ditentukan dalam RKS serta
     gambar kerja maka bahan dan barang tersebut diusahakan dan disediakan oleh
     Pelaksana yang harus mendapat persetujuan dahulu dari pengawas atau pemberi tugas.

  4. Contoh bahan dan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus segera
     disediakan atas biaya Pelaksana, setelah disetujui oleh pengawas atau pemberi tugas,
     harus dianggap bahwa bahan dan barang tersebut yang akan dipakai dalam
     pelaksanaan pekerjaan nanti.                                       
  5. Contoh bahan dan barang tersebut, disimpan oleh pengawas atau pemberi tugas untuk
     dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai
     tidak sesuai kualitas maupun sifatnya.                             
  6. Dalam mengajukan harga penawaran, Pelaksana harus sudah memasukkan 

     Seluruh keperluan biaya untuk pengujian berbagai bahan dan barang. Tanpa Biya
     itupun, Pelaksana tetap bertanggung jawab atas biaya pengujian bahan dan
     barang yang tidak memenuhi syarat atas perintah pengawas atau pemberi tugas.

PERBEDAAN DALAM DOKUMEN                                                 
  1. Jika terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar kerja dan RKS ini, maka
     Pelaksana harus menanyakannya secara tertulis kepada pengawas dan  
     Pelaksana harus mentaati keputusan tersebut.                       

  2. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar yang terbesar dan terakhirlah yang
     berlaku dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti dari pada ukuran
     dengan skala dari gambar-gambar, tetapi jika mungkin ukuran ini harus
     diambil dari pekerjaan yang telah selesai.                         
  3. Apabila ada hal-hal yang disebut pada gambar kerja, RKS atau dokumen, yang berlainan
     atau bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap
     lainnya. Tetapi untuk menegaskan masalahnya. Kalau terjadi hal ini maka diambil

     sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis atau yang mempunyai bobot
     biaya yang tinggi.                                                 
  4. Apabila terdapat perbedaan antara:                                 
       a. Gambar arsitektur dengan gambar struktur, maka yang dipakai sebagai
          pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan
          untuk jenis dan kualitas bahan dan barang adalah gambar struktur.
       b. Gambar struktur dengan gambar mekanikal, maka yang dipakai sebagai

          pegangan dalam ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar mekanik
       c. Gambar arsitektur dengan gambar elektrikal, maka yang dipakai sebagai
          pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan
          untuk ukuran dan kualitas bahan adalah gambar elektrikal.     
GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING)                                             

  1. Jika terdapat kekurangan-kekurangan penjelasan dalam gambar kerja, atau
     diperlukan gambar tambahan/gambar detail atau untuk memungkinkan   
     Pelaksana melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan   
     ketentuan, maka Pelaksana harus membuat gambar tersebut dalam rangkap 3 (tiga) dan
     biaya atas pembuatan gambar tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana. Pekerjaan
     berdasarkan gambar tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

     dari pengawas.                                                     
  2. Gambar kerja hanya berubah apabila diperintahkan secara tertulis oleh pemberi tugas,
     dengan mengikuti penjelasan dan pertimbangan dari perencana.       
  3. Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang
     diperintahkan oleh pemberi tugas, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara
     gambar kerja dan gambar perubahan rencana.                         
  4. Gambar tersebut harus diserahkan kepada pengawas untuk disetujui sebelum
     dilaksanakan.                                                      

GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN PEKERJAAN (ASBUILT DRAWING)                   
  1. Semua yang belum terdapat dalam gambar kerja baik karena penyimpangan, perubahan

     atas perintah pemberi tugas/pengawas, maka Pelaksana harus membuat gambar-
     gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, yang jelas  
     memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan pekerjaan yang dilaksanakan.
  2. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut    
     (gambar asli) yang biaya pembuatan ditanggung oleh Pelaksana.      

Spesifikasi Standar Proses Regulasi Kegiatan (K3)                       

  No. No.Dokumen           PeraturanPerundang-undangan                  
  1.     001     Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945.          

  2.     002     Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

  3.     003     Undang –Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

  4.     004     Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  5.     005     Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha 
                 dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.                  
  6.     006     Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelen

  7.     007     Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang       

                 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa                         
  8.     008     Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar

  9.     009     Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan

 10.     010     Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002  
                 tentang Syarat-syarat                                  

 11.     011     Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan       

                 Menteri Pekerjaan Umum Nomor:                          
 12.     012     Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor PER.02/MEN/1992 tentang
                 Tata CaraPenunjukkan,                                  

 13.     013     Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang
                 Sistem Manajemen Kesehatan                             
 14.     014     Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 384/KPTS/M/2004 tentang
                 Pedoman Teknis Keselamatan                             

 15.     015     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor                 

  16     016     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor01/PRT/M/2008 tentang
                 Organisasi dan TataKerja                               
  17     017     Sistem Manajemen Lingkungan Standar ISO14001: 2004.    

  18     018     Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

  19     019     Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang Penerpan 

  20     020     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/ PRT/M/2014 

METODE PELAKSANAAN                                                      
Metode pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kantor Kementerian Hukum dan HAM RI
Ka ntor Wilayah Sulawesi Tenggara ini adalah Pengadaan secara elektronik/Tender elektronik
dengan perjanjian SPK/Kontrak jangka waktu pelaksanaan adalah 110 (Seratus Sepuluh) hari
kalender hari kelender.                                                 

PERSYARATAN PENYEDIA                                                    
Syarat kualifikasi Administrasi dan Penyedia                            
    - Memiliki izin Berusaha (NIB) dengan KBLI : 41011 dan Sertifikat Standard
    - Memiliki Sertifikasi Badan Usaha SBU BG001 : Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi
      Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel                                 
    - Memiliki Izin Lokasi berbasis OSS sesuai PP No. 5 Tahun 2021      
    - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahunan (SPT Tahunan

      2022 )                                                            
    - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan dari dari kontrak yang
      dibuktikan dengan :                                               
      • Akta penderian Perusahaan dan/ atau perubahannya.               
      • Surat Kuasa apabila dikuasakan                                  
      • Kartu Tanda Penduduk ( KTP )                                    
    - Fakta integritas                                                  
    - Formulir Isian Kualisifikasi Perusahaan                           

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :                               
Memiliki pengalaman :                                                   

Penyediaan barang pada devisi yang sama paling kurang 1 ( satu ) pekerjaan dalam kurung
waktu 1 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
sub kontrak                                                             
                KEMENTERIAN  HUKUM  DAN HAM RI                          
              KANTOR  WILAYAH SULAWESI TENGGARA                         

Berdasarkan hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan, Pengendalian Risiko K3

untuk pelaksanaan konstruksi sebagai berikut :                          

 Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Rehabilitasi
                      Rumah Dinas Jabatan Pada Kantor Wilayah           

                      Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara       
 Nilai HPS Pekerjaan : Rp. 1.192.713.000,-                              

 Lokasi Pekerjaan   : Kota Kendari                                      
 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan pengendalian risiko.  

 No.          Uraian Pekerjaan      Identifikasi Bahaya (skenario bahaya)

 1   Pekerjaan Persiapan/ Pendahuluan - Terluka akibat penggunaan peralatan
                                     kerja                              
                                   - Gangguan kesehatan akibat tempat kerja
 2   Pekerjaan Besi & Beton        - Kecelakaan akibat proses bongkar   

                                    muat dan pengangkutan material.     
                                   - Terluka akibat tertusuk besi beton 
                                   - Iritasi mata dan saluran napas akibat
                                    Debu                                

Maka dengan ini ditetapkan bahwa Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket
pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas adalah :                          

          RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI ( BESAR, SEDANG, KECIL)         

                                   Kendari, 31 Agustus 2023             
                                   Pejabat Pembuat Komitmen             

                                   I GEDE ARTAYASA, S.Pd                
                                   Nip. 19681205 199203 1 002           

Keterangan :                                                            
Risiko yang dimaksud adalah risiko keselamatan konstruksi untuk menetukan kebutuhan Ahli
Konstruksi dan/atau Petugas keselamatan konstruksi, tidak untuk menetukan kompleksitas atau
segmentasai pasarJasa Konstruksi                                        
PRODUKSI DALAM NEGERI                                                   

Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan pengunaan produksi dalam negeri.
Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat

digunakan.                                                              

PENUTUP                                                                 

Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai bahan untuk proses pelakasanaan
pemilihan penyedia (tender) pada Unit kerja pengadaan barang/jasa Kementerian Hukum &

HAM Kantor Wlayah Sulawesi Tenggara.                                    

                                        Kendari, 31 Agustus 2023        
                                    Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

                                            Silvester Sili Laba         
                                        Nip. 19670106 199303 1 001