Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tembok Keliling Dan Pos Jaga Atas Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

			Reason
CV Perdana Cipta Vhernanda	0032717753711000	Rp 7,653,003,381	Tidak hadir setelah diundang pembuktian kualifikasi.
Tumanggor Cipta Sarana	0412479651115000	Rp 7,774,952,245	-
Langge Prima Konstruksi, CV	0751634601811000	-	-
CV Sinar Bintang Kahayan	0810517607711000	Rp 7,241,475,299	1. Tidak Memiliki kemampuan menyediakan peralatan Utama sesuai dengan Addendum dokumen Pemilihan; 2. Tidak Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial sesuai dengan Addendum dokumen Pemilihan; 3. Peserta tidak menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya dengan penilian risiko tertinggi. (Berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB.IV.LDP huruf F angka 4).
CV Sinar Menara	0012260642915000	Rp 6,945,716,638	1. Tidak memiliki Bulldozer Kapasitas 100 HP (Engine Output) sejumlah 1 unit; 2. Tidak memiliki Baby Roller Kapasitas 2 ton sejumlah 1 unit; 3. Tidak memiliki Ahli K3 Konstruksi dengan pengalaman Ahli Muda 3 tahun atau Ahli Madya 0 tahun, dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Muda K3 Konstruksi atau Ahli Madya K3 Konstruksi; 4. Peserta tidak menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya dengan penilian risiko tertinggi. (Berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB.IV.LDP huruf F angka 4).
Surya Jaya	0022926091711000	Rp 6,601,634,197	Tidak melampirkan bukti kepemilikan milik sendiri, sewa beli atau sewa untuk peralatan utama Bulldozer, yang dilampirkan invoice pembelian untuk PT MALACCA TRUST FINANCE QQ: PT CENTRAL PRIMA PERSADA MANDIRI.
CV Mentari	0025387887711000	-	-
CV Laris	0805543444912000	-	-
Putra Pelita Perkasa	0935762401711000	-	-
CV Nasoramaridi 14	0026260281122000	-	-
CV Vigo Perkasa	0020508891706000	-	-
CV Nazril Hadi Pratama Pusat Kuala Kapuas	0854818507711000	-	-
CV Bukit Raya Perdana	0029784436711000	-	-
Jati Kita Bersama	0865192462543000	-	-
CV Adhi Karya Persada	0737515072711000	-	-
PT Alima Arga Karya	0762*460	-	-
CV Rahmat Faisal	0738206143712000	-	-
CV Asa Karya Mandiri	0703851808101000	-	-
CV Bumi Hijau	0025295668612000	-	-
CV Sinar Alam	0014912356522000	-	-
CV Kalindo	0017076076606000	-	-
CV Qiesya Konstruksi Sinergi	0931887558707000	-	-
CV Media Group	0020982567941000	-	-
CV Mandiri Utama Persada	0650*110	-	-
Jatiluhur Usaha Pratama	0210023883653000	-	-
Rafanda Al Razaak	0912*350	-	-
CV Enggal Perkasa	0410537716514000	-	-
CV Atma Jaya Pratama	0849240726121000	-	-
CV Cahaya Massa	0015058688714000	-	-
CV Sagarung	0413682998922000	-	-
CV Viva Tunggal	0012337242617000	-	-
CV Arta Borneo	0315694687701000	-	-
CV Perkasa Cipta Karya	0417216058711000	-	-
PT Trisna Anugerah Utama	0685*180	-	-
CV Sinar Fayyadh Ihtisham	0827295783811000	-	-
CV Antar Pulau Emas	0012184487831000	-	-
CV Putra Buana	0032287930626000	-	-
CV Tiqa Cemerlang	0031748361805000	-	-
CV Surya Nusantara	0023761042711000	-	-
CV Karya Kevin	0016852279803000	-	-
CV Patriot Abadi	0029315405128000	-	-
PT Gunung Sahid	0022736581027000	-	-
PT Bina Mandiri Mukti	0954559092419000	-	-
CV Roy Halim Utama	0026552596008000	-	-
PT Global Jaya Sentosa	0910606698028000	-	-
PT Tunas Medan Jaya	0730019692214000	-	-
CV Gunung Parang	0026338921426000	-	-
CV Sejahtera Abadi	0876*310	-	-
PT Intisar Rizky Utama	0906984653005000	-	-
CV Belindo	0029295458407000	-	-
CV Nizar	0753245943626000	-	-
Batara Sakti, CV	0032784563701000	-	-
CV Darma Nusantara	0014075907711000	-	-
Ciremai Putra Tekindo	0210121489418000	-	-
CV Nur Ashabul Mandiri Perkasa	0024552820833000	-	-

KERANGKA ACUAN KERJAI TERM OF REFERENCE
(TOR) RINCIAN OUTPUT 6235.EBB.971

PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ RENOVASI

UPT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA

KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RI TAHUN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR) OUTPUT
6231.EAE.951 PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ RENOVASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian Negara KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I/II DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Kuala Kapuas
Program 013.05.WA Program Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
Sasaran Program 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
2. Meningkatnya Produktivitas NarapidanalAnak dan Klien
Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri
3. Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien
Pemasyarakatan
lndikator Kinerja 1. lndeks kepuasan masyarakat terhadap Iayanan pemasyarakatan
Program 2. Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang
Berdaya Guna Setelah Bebas
3. Persentase Residivis
Kegiatan 6231 — Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT
Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di
wilayah
2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah
sesuai standar
3. Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
4. Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar
5. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai
standar
6. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai
standar
7. pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar
8. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di
wilayah sesuai standar
9. Layanan Sarana dan Prasarana Internal.
10. Layanan Perkantoran
11. Meningkatnya Kapasitas Hunian
12. Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Satker
Indikator Kinerja 1. Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam
Kegiatan pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
2. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan
kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar
3. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan
perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan
sesuai standar
4. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan
perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
5. narapidana narkotika yang memperoleh Iayanan rehabilitasi
6. Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi
tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar
7. Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian
sesuai standar
8. Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi
narapidana sesuai standar
9. Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB,
CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
10. Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan
kegiatan kerja produksi sesuai standar
11. Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi
dan pengelolaan basan baran sesuai standar
12. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
13. pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai
standar
14. Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi
sesuai standar
15. Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai
standar
16. Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan
sesuai standar
17. Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai
standar
18. Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai
standar
19. Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan
keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar
20. Kendaraan Bermotor
21. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
22. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
23. Jumlah Gedung/Bangunan
24. Jumlah Layanan Perkantoran
25. UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)
26. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA)
27. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
28. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan
29. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan
dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
30. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang
sesuai standar
31. Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan
kompetensi
32. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan
yang akuntabel dan tepat waktu
Keluaran (Output) 6231.EAE.951 Layanan PembangunanlRehabilitasi/ Renovasi UPT
Indikator Keluaran Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan.
(Output)

Volume Keluaran 1 Paket
(Output)

Satuan Ukur Unit
Keluaran (Output)
A Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
c. Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;

d. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
e. Undang undang No.15 Tahun 2004 teniang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

beserta perubahannya;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;

i. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah;

k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

l. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

m. Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/PMK.O2/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
n. Peraturan Menieri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
o. Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas Unit

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
p. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PL.O1.01 Tahun 2016 Tentang

Standarisasi Ruang Kantor dan Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

q. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.0T.01.03 Tanggal 24 Mei 2019
Tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Baru, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Baru,

Perubahan Nomenklatur Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara
menjadi Lembaga Pemasyarakatan, serta Perubahan Cabang Rumah Tahanan Negara menjadi
Rumah Tahanan Negara;
r. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. PAS.PAS1.PR.01.04-78

Tanggal 02 Agustus 2019 Perihal Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja dan
Kode Satuan Kerja Baru;

s. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standart
Biaya Masukan Tahun 2019;

u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standart
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang
Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

2. Gambaran Umum
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun

2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas

dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan
kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dan untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi, salah satunya
adalah pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.
Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis

(UPT) di bidang Pemasyarakatan yang ada pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Kalimantan Tengah yang diresmikan pada Tahun 1986, berlokasi di Jalan Cilik Riwut Gang
IV/55 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Tanah
Tanah yang digunakan untuk fasilitas gedung perkantoran seluas 20.000 m2 dan yang digunakan

untuk luas bangunan 1942,5 m2. Meliputi :Ruang Kantor, Aula dalam dan luar, bengkel kerja, ruang
ibadah, ruang dapur, ruang poliklinik, ruang kunjungan, dan 5 blok hunian.

b. Bangunan
Sebanyak 12 (dua belas) unit bangunan gedung perkantoran serta 5 (Lima) unit blok hunian.

c. Jumlah pegawai
Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Kuala Kapuas saat ini memiliki 63 orang pegawai terdiri dari 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis,3 Pejabat struktural, 34 staf administrasi dan 29 petugas anggota
jaga yang semua membutuhkan sarana dan prasarana yang layak untuk menunjang kelancaran
tugas sehari-hari
Berdasarkan Sural Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS1.PR.01.04-24 Tanggal

10 Febuari 2023 Tentang Usulan kebutuhan sarana prasarana program penyelenggaraan
pemasyarakatan Tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Kuala Kapuas membutuhkan

support system yang harus segera direalisasikan agar pelayanan publik yang semakin baik
dapatterwujud secepat mungkin. Support system yang paling utama adalah penyediaan infrastruktur

yang memadai dan menunjang kinerja instansi. Hal lersebut sejalan dengan reslrukturisasi
organisasi yang memberi dampak penambahan tugas dan fungsi serta kebutuhan ruangan yang

memadai. Salah satu solusi yang bisa dipilih adalah mengusulkan renovasi gedung dan bangunan
Rumah Tahanan Negara Kelas llB Kuala Kapuas dalam Tahun Anggaran 2023.

2.1 Kondisi saat ini
Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Kuala Kapuas selama berdirlnya belum pernah ada

renovasi secara besar-besaran dan selama berdirinya Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Kuala
Kapuas hanya bisa melakukan pemeliharaan Gedung dan Bangunan menggunakan DIPA satker

Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Kuala Kapuas. Ditambah lagi kondisi bangunan yang berada di
dataran rendah yang mengakibatkan setiap Tahun mengalami banjir sehingga terganggunya

kegiatan perkantoran dan pelayanan publik yang ada di Rumah Tahanan Negara kelas ll B Kuala
Kapuas.

Seiring dengan tuntutan pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maka Rumah
Tahanan Negara Kelas ll B Kuala Kapuas membutuhkan support system yang harus segera

direalisasikan agar pelayanan publik yang semakin baik dapat tenuujud. Support system yang
paling utama adalah penyediaan infrastruktur yang memadai dan menunjang kinerja inslansi. Hal

tersebut sejalan dengan restrukturisasi organisasi yang memberi dampak penambahan jumlah
pegawai (SDM), maupun penambahan tugas dan fungsi serta kebutuhan ruangan yang memadai.
Salah satu solusi yang bisa dipilih adalah mengusulkan renovasi gedung dan bangunan Rumah

Tahan Negara Kelas ll B Kuala Kapuas dengan enam aspek yang menjadi urgensi yaitu :
1. Tembok keliling Rutan kurang cukup tinggi dan sudah miring sebagian dikarenakan struktur

tanah terganggu arus pasang surut sungai;
2. Letak Pos atas rendah dan belum terdapat toilet untuk petugas jaga;

3. Kebutuhan perbaikan karena umur bangunan yang sudah cukup tua. Oleh Karena itu perlu
adanya perbaikan-perbaikan pada bangunan agar dapat berfungsi secara optimal.

4. Menjaga Keamanan gedung dan bangunan dari bahaya konsleting listrik yang membuat
bahaya kebakaran

5. Menertibkan alat-alat listrik di kamar hunian yang berpotensi dapat menyebabkan konsleting
dan gangguan jaringan listrik.
B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut di atas adalah, Pegawai
sekaligus objek pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kontraktual
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan Kegiatan
Pemilihan konsultan perencana untuk membuat perencanaan.

b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Pemilihan/ pelelangan kontraktor pelaksana untuk konsultan pengawas dan pembangunan

konstruksi
c. Tahap Pasca Kegiatan

Pelaporan dan pertanggung jawaban
6235.EBB.971 Layanan Prasarana Internal

051.Pembangunan dan Renovasi gedung dan bangunan
A.Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT

Rehab gedung dan bangunan
Tahapan :

 Pembangunan Tembok keliling
 Pembangunan Pos Atas Jaga

		Authority
16 November 2023	Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Penajam Pada Rumah Tahan Negara Kelas Iib Balikpapan - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 3,176,000,000
25 July 2023	,Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gudang Penyimpanan Basan Baran Dan Prasarana Lingkungan Pada Rupbasan Kelas II Purwokerto- Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 2,679,115,000
9 July 2024	Pembangunan Ruas Jalan Terang Bulan - Dsn Serasi Kec. Stm Hilir (Lanjutan)	Kab. Deli Serdang	Rp 1,032,000,000
9 August 2022	(Bkp)peningkatan Jalan Penghijauan Desa Subur Kee. Air Joman Kab. Asahan	Kab. Asahan	Rp 1,000,000,000
16 October 2022	Lanjutan Peningkatan Jalan Panabari - Paya Somanggol Kec. Tantom Angkola	Kab. Tapanuli Selatan	Rp 999,083,130
10 June 2022	Peningkatan Jalan Dusun X Pulau Rotan Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador (Bkp)	Kab. Batu Bara	Rp 900,000,000
5 June 2024	Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) Upt. Sd Negeri 10 Guntung (Dak)	Kab. Batu Bara	Rp 600,000,000
3 April 2023	Peningkatan Jalan Dusun Tanjung Ale Kec. Angkola Barat	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp 511,500,000
12 June 2023	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Uptd Sdn 018446 Tanjung Alam (Dak)	Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan	Rp 480,000,000
3 April 2023	Perkerasan Jalan Pargarutan Jae Kec. Angkola Timur	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp 400,703,000