Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Pontianak - Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI                  
                 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT                        
            RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK                    
               Jalan Sungai Raya Dalam Km 1.3, Kota Pontianak 78124     
                 Telepon: (0561) 712538, Faksimile: (0561) 743890       
          Laman: rutanpontianak.kemenkumham.go.id, Surel: [email protected]

                  URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                             

 PAKET PENGADAAN Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah
                 Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak - Kalimantan Barat - Tahun Anggaran
                 2025                                                   
 TAHUN ANGGARAN  2025                                                   

 NAMA PPK.       ROLDY AGUS CANTIKA RACHMAN, SE                         
 ID RUP          53344602                                               

 SPESIFIKASI FUNGSI UMUM WBP dan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak
                 mendapatkan pelayanan makanan dan minuman sesuai standar.

 I. PENDAHULUAN                                                         
 A. Latar Belakang : Salah satu tugas pokok Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dalam
                  penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah
                  memberikan pelayanan makanan sesuai standar gizi bagi WBP yang
                  memenuhi syarat kecukupan gizi, higienis dan citarasa sebagai bagian dari
                  upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Hal
                  tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022
                  tentang Pemasyarakatan (Pasal 7d dan 9d) bahwa tahanan dan narapidana
                  berhak “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai

                  dengan kebutuhan gizi”, artinya bahwa semua WBP harus mendapatkan
                  makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas,
                  dimasak dan disajikan dengan baik.                    
                    Bahwa dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan standar yang baik
                  dari sistem penyelenggaraan makanan seperti standar gizi, standar porsi,
                  standar kerangka menu dan menu sesuai daerah masing-masing, spesifikasi
                  bahan makanan, kebutuhan bahan makanan, standar sarana dan prasarana
                  serta pemakaian bahan bakar dan yang paling penting segi perencanaan
                  anggaran atas indeks harga bahan makanan perorang perhari. Selain itu
                  perlunya perbaikan sistem pengelolaan pengadaan bahan makanan WBP di
                  Lapas, Rutan dan Cabang Rutan diatas dapat dilaksanakan dengan baik.
                  Sehingga dianggap perlu untuk diadakannya kegiatan pengadaan bahan
                  makanan sesuai dengan Standard Penyelenggaraan Bahan Makanan pada
                  Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham
                  RI Nomor 40 Tahun 2017.                               

 B. Maksud dan Tujuan: a. Maksud                                        
                    Maksud Pengadaan Bahan Makanan Untuk memenuhi Kebutuhan
                    Makan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara
                    Kelas IIA Pontianak Tahun 2025                      
                 b. Tujuan                                              

                   Tujuan Pengadaan Bahan Makanan Adalah Terpenuhinya Kebutuhan
                   Makan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara
                   Kelas IIA Pontianak Tahun 2025                       

 C. Sasaran :    Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA
                 Pontianak sebanyak : 864 orang Napi/Tahanan selama 365 (Tiga Ratus Enam
                 Puluh Lima) Hari Kalender mendapatkan pemenuhan kebutuhan makan
                 sesuai dengan standard penyelenggaraan bahan makanan berdasarkan

                 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM R.I. Nomor 40 Tahun 2017.

D. Nama Organisasi Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan
                 barang :                                               
                 a.  K/L/D/I      : Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia
                                    Republik Indonesia                  
                 b.  Kanwil       : Kalimantan Barat                    
                 c.  Satker       : Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak
                 d.  Alamat Satker : Jl. Sungai Raya Dalam KM. 1,3 Pontianak
                                    Kalimantan Barat                    
                 e.  Nama Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan
                                    Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara
                                    Kelas IIA Pontianak- Kalimantan Barat- Tahun
                                    Anggaran 2025                       

 II. SUMBER DANA                                                        

                 a. Sumber daana  : APBN-DIPA Rumah Tahanan Negara Kelas IIA
                    bersumber dari  Pontianak Tahun Anggaran 2025       
                 b. PAGU anggaran : Rp. 7,253,091,054 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima
                                    Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima
                                    Puluh Empat Rupiah)                 
                 c. Harga Perkiraan : Sesuai yang di upload pada laman Tender
                    Sendiri (HPS)   Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan
                                    Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara
                                    Kelas IIA Pontianak di SPSE Kemenkumham.go.id.

III. JENIS KONTRAK a. Kontrak berdasarkan : Harga Satuan                
                 b. Cara pembayaran  : Bulanan, berdasarkan Monage Bon setiap
                                       bulannya.                        
                 c. Kontrak berdasarkan : Kontrak Tahun Tunggal         
                    pembebanan Tahun                                    
                    Anggaran                                            
                 d. Kontrak berdasarkan : Kontrak Pengadaan Tunggal     
                    sumber pendanaan                                    
                 e. Kontrak berdasarkan jenis : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.
                    pekerjaan                                           
 IV. DASAR HUKUM                                                        
                1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
                2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : 40 Tahun
                  2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan
                  Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;            
                3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak
                  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS – 498. PK. 01.07.02 TAHUN
                  2015 tanggal 25 September 2015 tentang Standar Penyelenggaraan
                  Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang
                  Rumah Tahanan Negara.                                 

 V. URAIAN PEKERJAAN                                                    
                 Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan  
                 Pemasyarakatan dan Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA
                 Pontianak tahun anggaran 2025.                         

VI. SPESIFIKASI TEKNIS Stuktur Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang, Jasa lainnya dan konstruksi
                 mencakup :                                             
                 a. Spesifikasi Mutu/Kualitas;                          
                 b. Spesifikasi Jumlah;                                 
                 c. Spesifikasi Waktu; dan                              
                 d. Spesifikasi Pelayanan.