Pengadaan Spirometer

SPESIFIKASI TEKNIS                               
                                                                          
                                                                          
Nama Pengadaan      Penguatan Layanan Kesehatan Primer di Indonesia       
                                                                          
                    Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI}
                    Pemenuhan Alat Kesehatan Spirometer                   
                                                                          
                    i                                                     
Tanggal Dokumen        November 2024                                      
                                                                          
Tahun Anggaran      2025                                                  
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
    Disetujui Oleh :                  Ditetapkan Oleh :                   
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat P mbuat Komitmen Pejabat Pe               
     kunjungan keluarga. Kementerian Kesehatan telah menyusun upaya standarisasi layanan
     di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu setiap sasaran siklus hidup mulai
     dari ibu hamil sampai lanjut usia, pengendalian penyakit menular sampai layanan
     pendukung lintas klaster. Hal ini berdampak pada jumlah kebutuhan alat kesehatan
     menjadi bertambah untuk melayani seluruh masyarakat sebagai bentuk promotif dan
     preventif tidak hanya melayani kurarif dan rehabilitatif.            
                                                                          
                                                                          
          Salah satu kendala terbesar dalam pelayanan kesehatan primer selama ini adalah
     masih minimnya ketersediaan alat-alat kesehatan di tingkat terendah, yakni Puskesmas,
     Puskesmas Pembantu, dan Posyandu. Hasil pemetaan melalui Aplikasi Sarana,
     Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) Puskesmas tahun 2022 menunjukkan bahwa
     ketersediaan alat kesehatan sesuai standar belum dapat terpenuhi secara merata di
     semua Puskesmas. Hanya 51,35% Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai
     standar.                                                             
                                                                          
          Keterbatasan sumber daya dan pembiayaan terutama di sisi pemerintah daerah
                                                                          
     memerlukan terobosan yang efektif dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu
     lama. Atas dasar pertimbangan tersebut, Kementerian Kesehatan berinisiatif untuk
     mengembangkan program percepatan penguatan layanan kesehatan primer dengan
     memanfaatkan sumber pinjaman dan hibah luar negeri pada tahun 2024-2028 dalam
     rangka standarisasi jenis alat kesehatan yang digunakan di seluruh Indonesia sehingga
     menciptakan penduduk yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Adapaun alat yang
     diadakan adalah                                                      
                                                                          
                                                                          
      No   Nama Alat    Jumlah Lokus Puskesmas Jumlah Alat Puskesmas      
                           2024      2025       2024       2025           
                                                                          
                            -                                             
       1   Spirometer                2.025        -       2.025           
                                                                          
    a. Analisis Kelayakan/Manfaat                                         
        Penggunaan Spirometer menjadi salah satu standar yang digunakan di Puskesmas
        pada ruang pelayanan kesehatan klaster usia dewasa dan lansia antara lain untuk:
        1. mengukur kapasitas paru dan fungsi pernapasan, kecepatan aliran udara, dan
          kemampuan pernapasan seseorang.                                 
        2. sebagai alat skrining gangguan obstruksi atau restriksi pada jalan nafas.
                                                                          
 2. Maksud dan Tujuan                                                     
   Maksud:                                                                
   a. Spesifikasi Teknis ini merupakan acuan bagi penyedia terpilih yang memuat azas,
     masukan, kriteria dan proses keluaran.                               
                                                                          
   b. Arahan penugasan ini dimaksud sebagai pedoman penyusunan dan pengajuan usulan
     (proposal) program oleh Penyedia. Di dalamnya tercantum ketentuan - ketentuan yang
     harus diikuti secara administrasi, teknis dan biaya yang selanjutnya digunakan sebagai
     salah satu sarana dalam penilaian dan penentuan penyedia.            
    c. Menjamin proses pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undanganan dan
     pedoman-pedoman serta standar teknis yang berlaku.                   
 7. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran                                       
   Pencapaian keluaran akan dicapai dalam kurun waktu 365 Hari            
                                          Tahun                           
     No Kegiatan                                                          
                                          2024         2025               
                                                                          
     1  Pemetaan dan Analisis                                             
        kebutuhan alat kesehatan                                          
     2  Pengajuan proses                                                  
        pengadaan ke Biro PBJ                                             
        Kemenkes                                                          
     3  Pelaksanaan proses                                                
        procurement oleh PBJ                                              
        Kemenkes                                                          
                                                                          
     4  Pelaksanaan dan                                                   
        Pendistribusian Alkes                                             
     5  Monitoring pelaksanaan                                            
        kegiatan                                                          
     6  Evaluais pelaksanaan                                              
        kegiatan                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
 8. Keluaran (Output)                                                     
   Penyedia diminta menghasilkan ke!uaran yang lengkap dari hasil pekerjaan sesuai dengan
   lingkup pekerjaan. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan hasil
   pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penyedia.             
                                                                          
 9. Jenis Kontrak dan Tata Cara Pembayaran                                
   a. Jenis kontrak sesuai dengan panduan dari pedoman Multi Development Bank (MOB).
                                                                          
   b. Tata cara pembayaran sesuai dengan panduan dari pedoman Multi Development Bank
     (MOB), dengan skema pembayaran yang diberikan kepada penyedia dimana secara full
     payment dengan pembayaran secara bertahap.                           
                                                                          
10. Metode Tender                                                         
   Dengan mempertimbangkan kebutuhan yang segera maka metode tender menggunakan
   tender nasional sesuai dengan aturan yang berlaku.                     
                                                                          
                                                                          
11. Penutupan                                                             
   a. Spesifikasi teknis ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut
     oleh penyedia sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara optimal dan sesuai yang
     di harapkan.                                                         
   b. Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang representatif, baik jenis
     kertas, tulisan, maupun sampul minimal mengikuti standar pelaporan yang berlaku.