Pengadaan Perencanaan Dan Konstruksi Fisik (Design And Build) Pembangunan/Renovasi Rs Berkualitas Di Kab/Kota (Pemenuhan Phtc Bidang Kesehatan) Di Rsud Bobong Kab. Taliabu

RINGKASAN SINGKAT PENGADAAN                             

     Perubahan UUD 1945 Pasal 28 Bagian H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang
berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian Pasal 34 ayat (3), bahwa negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
pada Pasal 19 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan
segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. 

     Peningkatan usia harapan hidup bukan tidak menimbulkan dampak terhadap pola
pelayanan kesehatan. Meningkatnya populasi usia lansia serta pergeseran life style
masyarakat Indonesia secara umum berdampak pada pola kebutuhan pelayanan serta
epidemiologi penyakit tertentu yang menyerap sumber pembiayaan tinggi, di antaranya

jantung, kanker, dan stroke. Hal ini salah satunya tergambar bahwa kurun waktu 10
tahun, proporsi kematian penyakit infeksi menurun secara signifikan, namun proporsi
kematian karena penyakit degeneratif (jantung dan pembuluh darah, neoplasma,
endokrin) justru semakin meningkat.                                       

     Berdasarkan usulan dari Tim Pakar dan Tim Sinkronisasi Presiden Terpilih, antara
lain program yang diusung adalah Upaya meningkatkan standar pelayanan kesehatan
melalui pembangunan sarana prasarana Pembangunan Rumah Sakit Lengkap      

Berkualitas di Kabupaten/Kota.Terdapat 66 Rumah Sakit kelas D dan D Pratama yang
perlu peningkatan Kompetensi RS untuk mendukung Program KJSU. 66 RS tersebut
terletak di 24 provinsi termasuk dalam daerah remote area.                

     Atas latar belakang tersebut diatas, Kementerian Kesehatan merencanakan
pembangunan RS dengan program peningkatan kelas Rumah Sakit di daerah tersebut
dari kelas D/ D Pratama menjadi kelas C yang disebut Program Hasil Terbaik Cepat/
PHTC  (Quick Wins) yang bertujuan untuk penguatan layanan KJSU yang dapat 

memberikan layanan Kesehatan RS Kelas C startifikasi madya di remote area.
     Penguatan KJSU yang dimaksud adalah upaya pengembangan fasilitas sarana,

prasarana dan alat kesehatan yaitu ruang operasi, penambahan ruang rawat jalan, rawat
inap (penambahan jumlah tempat tidur sesuai standar RS Kelas C), ruang perawatan
intensif, ruang cathlab, ruang radiologi (CT-Scan, Mamografi), dan ruang-ruang
penunjang lain apabila diperlukan peningkatan. Batasan luasan yang akan dibangun
untuk peningkatan kelas ini adalah +7.000 m2 untuk penambahan fungsi-fungsi ruang di

atas.                                                                     
     Salah satu lokasi kegiatan peningkatan kelas RS adalah RSUD Bobong   

Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. RSUD Bobong adalah Rumah Sakit
Umum  Daerah dengan Klasifikasi Kelas D yang akan ditingkatkan menjadi Kelas C
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang

Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
     Pembangunan fisik peningkatan kelas RSUD Bobong Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara direncanakan dilakukan dengan skema kontrak rancang bangun
tahun tunggal yaitu tahun anggaran 2025. Untuk mendukung pelaksanaan      
pembangunan dan juga proses-proses dalam pengadaan jasa konstruksi maka   

diperlukan pengawasan dan pengendalian di lapangan agar penyelenggaraan konstruksi
fisik tepat mutu, waktu dan biaya serta tertib administrasi sesuai peraturan yang
berlaku/terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kegiatan Pembangunan Rumah
Sakit ini memerlukan peran konsultan Manajemen Konstruksi untuk mengendalikan

pelaksanaan Pembangunan di lapangan agar berjalan dengan baik sesuai yang 
direncanakan.                                                             

                                   Pejabat Pembuat Komitmen,              

                                   Saefuloh Nurdin