Konsultan Mk Rs Upt Vertikal Provinsi Papua

Basic Information
Type: Public Tender
Tender Code: 45758047
Date: 31 March 2023
Year: 2023
KLPD: Kementerian Kesehatan
Work Unit: Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Contract Type: Lumsum
Financial Information
Value (Nilai Pagu): Rp 11,800,000,000
Estimated Value (Nilai HPS): Rp 10,589,000,000
Winner (Pemenang): PT Ciriajasa Cipta Mandiri
NPWP: 015586076013000
RUP Code: 43236096
Work Location: Kampus Universitas Cendrawasih Abepura Jl. Raya Sentani – Abepura Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua - Jakarta Selatan (Kota)
Participants: 32
Applicants
Administrative Score (SA)Reason
Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
00*0**6****93**0Rp 8,626,184,80061.3191.31-
0015586076013000Rp 9,053,087,85064.0692.64-
0012271136805000---1. Tidak menyampaikan SBU KL403 2. Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua
0016384356061000-45.52-tidak lulus nilai ambang batas yang dipersyaratkan
0018021204017000-8.15-tidak lulus nilai ambang batas yang dipersyaratkan
0018023903019000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua
PT Virama Karya (Persero)
00*0**4****05**1-56.09-tidak lulus nilai ambang batas yang dipersyaratkan
0011395571517000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua
0015883549821000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua
0011185816428000---ditemukan PT. HASTA TEKNIK KONSULTAN (KSO dengan PT. BIRO ARSITEK DAN INSINJUR SANGKURIANG dan PT. RANCANG PERSADA) dalam seleksi ini merupakan pemenang Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan dan Perencanaan Konstruksi Bangunan Rumah Sakit UPT Vertikal di Jayapura Provinsi Papua (KSO dengan PT. PANDU PERSADA). Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 16 Maret 2018, Pasal 7 Ayat (2) Huruf c yang menyatakan bahwa Konsultan Manajemen Konstruksi yang berperan sebagai Konsultan Perencana dapat menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait.
0018872267331000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua
0010004836093000---KSO dengan PT. Faya Kuntura Agung Konsultindo. setelah dilakukan pembuktian kualifikasi, ditemukan kepemilikan PT. Faya Kuntura Agung Konsultindo bukan Orang Asli Papua (OAP).
0013325873017000----
0026894527101000----
0033509183404000----
PT Delta Buana
0021141692614000----
0911737872643000----
0826532434517000----
0637656000952000----
0016910150805000----
0028130557952000----
0837412964101000----
0425735651831000----
0015876980952000----
0013639422062000----
0737238642122000----
0018326082805000----
0837069699915000----
0020976866074000----
0022822985952000----
0016654113012000----
0741663934541000----
Attachment
Uraian  Singkat  Pekerjaan                            
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                Seleksi Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan
Nama Pengadaan                                                        
                Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura            
Tanggal Dokumen 24 Maret 2023                                         
                                                                      
Tahun Anggaran  2023 s.d. 2024                                        
I. PENDAHULUAN                                                        
                                                                      
                                                                      
A. Latar Belakang                                                     
      Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal
                                                                      
  28 Bagian H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan
  kesehatan, kemudian pada Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung
  jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dan Undang Undang
                                                                      
  nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 19 menyebutkan bahwa
  Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang
                                                                      
  bermutu, aman, efisien dan terjangkau.                              
      Dengan ditetapkannya Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan suatu
                                                                      
   tatanan yang mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan
   Nasional, sebagai perwujudan kesehatan umum seperti yang tercantum pada
                                                                      
   pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya kemampuan bagi setiap
   penduduk untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
                                                                      
      Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut
   dalam berbagai tingkat dan sasaran baik untuk memenuhi sasaran jangka panjang,
   menengah maupun untuk jangka pendek.Penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan
                                                                      
   dinyatakan dalam bentuk Sub Sistem Kesehatan Nasional.Sub Sistem dari satu
   kesatuan Sistem Kesehatan Nasional yang dimaksud itu antara lain kependudukan,
                                                                      
   perilaku penduduk terhadap kesehatan, kondisi lingkungan (sosial budaya, fisik dan
   biologis), kendala serta potensi sumber daya yang ada dan kesepakatan
                                                                      
   kebijaksanaan.                                                     
       Percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah, mendorong transformasi
    dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk
                                                                      
    bidang kesehatan. Hadirnya Rumah Sakit UPT Vertikal di KTI diharapkan dapat
    menurunkan disparitas pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu bagi masyarakat
    KTI dan dapat memobilisasi sumber daya (SDM, pendanaan, teknologi dsb) lebih
    baik, disiapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan tersier untuk wilayah KTI dan berperan
    sebagai pusat pendidikan dan penelitian di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta
    menjadi benchmarking pengelolaan RS yang baik serta memacu pertumbuhan
                                                                      
    ekonomi lokal. Meningkatnya populasi usia lansia serta pergeseran life style
    masyarakat Indonesia secara umum berdampak pada pola kebutuhan pelayanan
    serta epidemiologi penyakit tertentu yang menyerap sumber pembiayaan tinggi, di
    antaranya jantung, kanker, dan stroke. Hal ini salah satunya tergambar bahwa kurun
    waktu 10 tahun, proporsi kematian penyakit infeksi menurun secara signifikan, namun
    proporsi kematian karena penyakit degeneratif (jantung dan pembuluh darah,
                                                                      
    neoplasma, endokrin) justru semakin meningkat.                    
       Sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan akan dibangun 3 (tiga) RS
    UPT Vertikal di Maluku, NTT dan Papua. Pada tahun 2019 telah dibangun RS UPT
    Vertikal di Maluku (Ambon), selanjutnya adalah di NTT (Kupang) telah dimulai pada
    tahun 2020 dan selesai di tahun 2022.                             
                                                                      
                                                                      
       Sebagai sumber pendanan anggaran kegiatan pembangunan Rumah Sakit di
    atas, sebagai salah satu solusi adalah menyelenggarakan Indonesia-Supporting
    Primary And Referral Healthcare Reform (I-SPHERE) dengan modalitas Program For
    Results (PforR) yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia loan agreement pinjaman
    Bank Dunia telah efektif sejak Bulan Oktober 2018 dan akan berakhir pada tanggal
    30 April 2024 dengan nilai pinjaman sebesar USD150 juta. Salah satu karakteristik
                                                                      
    utama modalitas PforR adalah disbursement pinjaman didasarkan atas pencapaian
    program yang dinyatakan dalam Disbursement Linked Indicator (DLI) dan bukan
    berdasarkan input (expenditure). Untuk itu, BPKP telah ditetapkan oleh Kemenkeu
    sebagai Independent Verification Agent (IVA) terhadap capaian target DLI. Dalam
    pengelolaan Program/Proyek ISPHERE telah dibentuk Program Coordination Unit
    (PCU) yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Anggaran serta Project
                                                                      
    Management Unit (PMU) yang dikoordinir oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan
    Kesehatan dan didukung oleh Sekertariat I-SPHERE.                 
        Terdapat 10 DLI yang telah disepakati dengan rincian target yang harus dicapai
    setiap tahun yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit terkait. DLI
    Program/Proyek I-SPHERE adalah sebagai berikut:                   
    Kabupaten/Kota yang tercakup di dashboard data dan informasi kesehatan;
                                                                      
    1. Puskesmas yang menggunakan Aplikasi m-Health yang menunjang    
       Pelaksanaan PIS-PK yang disempurnakan;                         
    2. Puskesmas mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi diluar Kawasan Timur
       Indonesia (Maluku, NTT, Papua);                                
    3. Puskesmas yang telah terakreditasi di semua tingkat di Kawasan Timur
       Indonesia (Maluku, NTT, Papua);                                
                                                                      
    4. Komisi Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (KAFKTP) berfungsi
       sebagai Komisi Independen;                                     
    5. Kabupaten/Kota bermasalah yang menghasilkan rencana tahunan;   
    6. Penugasan khusus tenaga kesehatan;                             
    7. Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan Kapitasi JKN
       berdasarkan indikator kinerja;                                 
                                                                      
    8. Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator
       kinerja dalam penetapan DAK-Non Fisik;                         
    9. Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu dan terintegrasi.
                                                                      
       Program/Project I-SPHERE sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah
    berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berbagai upaya telah dilakukan dalam
                                                                      
    rangka mencapai target DLI, PAP dan pembangunan RS UPT vertikal beserta
    fasilitasnya. Namun demikian masih diperlukan intensifikasi kegiatan untuk lebih
    meningkatkan percepatan dan mutu pelaksanaan kegiatan.            
       Terdapat kekhususan daripada gedung yang akan dibangun di Jayapura ini,
    yang mana selain akan menyediakan ruangan pelayanan medik, penunjang medik,
    dan administrasi, bahwa lokasi saat ini sudah berdiri struktur bangunan yang semula
    akan dijadikan RSPTN Universitas Cendrawasih yang dibangun pada tahun 2012 dan
    kondisi saat ini bangunan dalam kondisi KDP/mangkrak dengan luas bangunan
                                                                      
    eksisting 14.941 m2 yang berlokasi di Kampus Universitas Cendrawasih Abepura Jl.
    Raya Sentani – Abepura Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi
    Papua.                                                            
       Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura selain untuk
    memenuhi persyaratan teknis bangunan rumah sakit serta keandalan bangunan
    rumah sakit juga harus diarahkan mampu menangani permasalahan kedaruratan
                                                                      
    kesehatan yang terjadi termasuk siap untuk mencegah penularan Penyakit Infeksi
    Emerging (PIE) seperti Covid19 yang saat ini sedang menjadi pandemi di seluruh
    dunia.                                                            
                                                                      
       Peningkatan usia harapan hidup bukan tidak menimbulkan dampak terhadap
    pola pelayanan kesehatan. Meningkatnya populasi usia lansia serta pergeseran life
    style masyarakat Indonesia secara umum berdampak pada pola kebutuhan
    pelayanan serta epidemiologi penyakit tertentu yang menyerap sumber pembiayaan
    tinggi, di antaranya jantung, kanker, dan stroke. Hal ini salah satunya tergambar
    bahwa kurun waktu 10 tahun, proporsi kematian penyakit infeksi menurun secara
                                                                      
    signifikan, namun proporsi kematian karena penyakit degeneratif (jantung dan
    pembuluh darah, neoplasma, endokrin) justru semakin meningkat.    
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
    Gambar 1 : Pergeseran pola kematian akibat penyakit tahun 2009 dan 2019
             Gambar 2. Proporsi Biaya Penyakit Katastropik            
                                                                      
     Berdasarkan data pembiayaan pelayanan kesehatan BPJS tahun 2019, bahwa
    pembiayaan pelayanan kesehatan tertinggi juga pada penyakit katastrofik jantung,
    diikuti dengan kanker, stroke, gagal ginjal dan seterusnya. Tentu saja hal ini menjadi
    perhatian serius bagi pemerintah dalam upaya menjamin dan meningkatkan derajat
    kesehatan masyarakat.                                             
                                                                      
    Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura yang direncanakan
    sebagai rumah sakit Kelas B, selain untuk memenuhi persyaratan teknis bangunan
    rumah sakit serta keandalan bangunan rumah sakit juga harus diarahkan mampu
    menangani permasalahan kedaruratan kesehatan yang terjadi termasuk siap untuk
    mencegah penularan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) seperti Covid19 yang saat ini
                                                                      
    sedang menjadi pandemi di seluruh dunia.                          
    Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura diharapkan memberikan kontribusi
    terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Papua maupun di wilayah
                                                                      
    lain yang membutuhkan. Dengan demikian kontribusi rumah sakit tersebut terhadap
    pelayanan kesehatan masyarakat di masa datang dapat terwujud dengan baik.
    Diharapkan bahwa dengan terbangunannya Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di
    Jayapura maka Pemerintah Pusat dapat memobilisasi SDM, pendanaan, sarana dan
    prasarana, peralatan dan lainnya dengan lebih baik untuk mewujudkan pelayanan
    rujukan tersier, dan dapat berperan sebagai pusat pendidikan dan penelitian di bidang
    kesehatan yang optimal, sekaligus menjadi benchmarking pengelolaan Rumah Sakit
                                                                      
    dengan teknologi kedokteran yang canggih.                         
                                                                      
      Pembangunan fisik Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura direncanakan
                                                                      
   dilakukan dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears) selama 2 (dua) tahun dari
   tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2024. Oleh karena itu pada
   tahun anggaran 2022 ini perlu dilakukan Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi
                                                                      
   Manajemen Konstruksi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit
   UPT Vertikal Papua di Jayapura.                                    
B. Maksud dan Tujuan                                                  
  Maksud                                                              
                                                                      
  1. Ini merupakan acuan bagi Konsultan Manajemen Konstruksi yang ditunjuk yang
     memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan
     diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas manajemen
                                                                      
     konstruksi.                                                      
  2. Arahan penugasan ini dimaksud sebagai pedoman penyusunan dan pengajuan
     usulan (proposal) program oleh penyedia jasa calon Konsultan Manajemen
     Konstruksi. Didalamnya tercantum ketentuan-ketentuan yang harus diikuti untuk
                                                                      
     penyusunan dan pengajuan usulan-usulan administrasi, teknis dan biaya pekerjaan
     manajemen konstruksi sedimikan rupa sehingga didapat pola-pola usulan baku
     yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk penilaian dan
     penentuan penyedia jasa Konsultan Manajemen Konstruksi terpilih sesuai dengan
     kriteria yang ditetapkan.                                        
                                                                      
  3. Menjamin Gedung Rumah Sakit yang sudah didesain oleh Konsultan Perencana
     dan akan dibangun memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
     tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan, Peraturan Menteri
     Kesehatan Nomor 40 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana
     dan Peralatan Kesehatan dan peraturan perundangan terkait serta pedoman-
                                                                      
     pedoman teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.               
                                                                      
                                                                      
  Tujuan                                                              
  1. Mewujudkan bangunan, prasarana dan peralatan Rumah Sakit UPT Vertikal Papua
                                                                      
     di Jayapura yang memenuhi peraturan/ketentuan/kaidah dalam rangka memenuhi
     bangunan pelayanan kesehatan yang andal.                         
  2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan manajemen konstruksi dapat
                                                                      
     melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
     memenuhi Syarat.
Tenders also won by PT Ciriajasa Cipta Mandiri
Authority
24 November 2022Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan Ia Di Ibu Kota NegaraKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 71,262,000,000
1 August 2025Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Kawasan Lembaga Dpr I Dan ParipurnaOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Rp 54,947,936,000
29 November 2020Pw-Myc-02 : Pengawasan Teknis Jalan Tol Serang PanimbangKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 43,214,448,805
3 January 2024Procurement Of Project Management And Supervision Consultant (Pmsc) The Strengthening Of National Referral Hospitals On Oncology Center Isdb Idn 1054Kementerian KesehatanRp 26,506,185,000
15 April 2011Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Dan Renovasi Gedung Dengan Pertambahan Nilai Gedung Pelayanan Kesehatan Rsab Harapan Kita Tahun 2011Direktorat Jenderal Kesehatan LanjutanRp 25,000,000,000
25 February 2022,Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rs Upt Vertikal Surabaya Jawa TimurKementerian KesehatanRp 21,375,600,000
19 April 2024Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Gedung Layanan Rsjpdhk – Tokoshukai Ta 2025, 2026 Dan 2027,Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Gedung Layanan Rsjpdhk - Tokoshukai Ta 2024Kementerian KesehatanRp 20,527,000,000
14 October 2022Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Dan Kawasan Blok Kantor KemensetnegKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 18,779,000,000
23 January 2025Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Aset DaerahProvinsi DKI JakartaRp 16,688,212,994
21 August 2023Manajemen Konstruksi - Pembangunan Dan Pengembangan Rs Ikn (Lr)Kementerian KesehatanRp 10,739,750,000