Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor Wilker Batulicin

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

     JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR WILKER BATULICIN      
            KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN               

                             TA. 2023                                     

Pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan kantor wilker batulicin meliputi lingkup
Kegiatan Pengawasan minimal memiliki tahapan sebagai berikut :            

  a. Tahap persiapan, meliputi:                                           

       i. memproses perizinan (sesuai ketentuan yang berlaku), memobilisasi personel
          dan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;   

      ii. memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja

          (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen
          Keselamatan Konstruksi (SMKK);                                  

      iii. menyusun Program Mutu Pengawasan; dan                          

      iv. memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan
          konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.         

  b. Tahap pelaksanaan, meliputi:                                         

       i. melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan
          persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;         

      ii. melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;       

      iii. memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-perubahan 
          pelaksanaan pekerjaan;                                          

      iv. melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta

          penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;              
      v.  melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu

          dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;              
      vi. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi
          teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan

          konstruksi;                                                     

     vii. membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara
          berkala dan merekomendasikan rapat insidental;                  

     viii. membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan kemajuan

          pekerjaan; dan                                                  

      ix. membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan
          pekerjaan pengawasan                                            

  c. tahap serah terima pertama (provisional hand over), meliputi:        

       i. menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima
          pertama (provisional hand over)                                 

      ii. memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar

          as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima
          pertama (provisional hand over);                                

      iii. melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal

          penugasan dan jadwal mobilisasi;                                
      iv. membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum

          serah terima pertama (provisional hand over);                   

      v.  membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama 

          (Provisional Hand Over); dan                                    
      vi. Bila terjadi keterlambatan penyelesaian oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

          maka, Pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik dilaksanakan

          sampai dengan serah terima pertama (provisional hand over) pekerjaan
          konstruksi tanpa biaya tambahan.                                

     vii. menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.           

  d. Tahap serah terima akhir (final hand over), yang dapat melewati tahun anggaran dan
     merupakan layanan purna jasa konsultan, meliputi:                    

       i. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan;    
      ii. Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah
          Terima Akhir (Final Hand Over).                                 

      Dengan ketentuan lingkup pekerjaan Pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan

      sampai dengan serah terima akhir (final hand over) pekerjaan konstruksi, tidak
      dipungut biaya kembali.                                             

  e. Tahap Pemeriksaan Auditor Internal/Eksternal (bila ada)              

     Pengawas Pekerjaan harus terlibat aktif pada saat kegiatan pemeriksaan pekerjaan oleh

     APIP / Pengawas Internal (Inspektorat) dan/atau Pengawas Eksternal (BPK), antara lain :
       i. Melakukan pendampingan pemeriksaan pekerjaan konstruksi pada masa

          pelaksanaan dan/atau paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi.    

      ii. Menyiapkan argumen/tanggapan atas temuan pemeriksaan berdasarkan data
          lapangan yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai ketentuan dokumen

          kontrak.                                                        

      iii. Pihak perusahaan penyedia jasa konsultansi pengawasan harus dapat
          menghadirkan personil yang diperlukan pada paska pelaksanaan pekerjaan

          konstruksi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal.