Penambahan Fitur Kelembagaan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
                PENAMBAHAN  FITUR KELEMBAGAAN                           

Penambahan Fitur Kelembagaan merupakan bagian dari layanan SIAPkerja yang

sudah menggunakan meknisme SSO (Single Sign On) merupakan aplikasi untuk
Layanan Kelembagaan Pengajuan Tanda Daftar Pelatihan (TDP)). Maksud     

diadakannya Penambahan Fitur Kelembagaan ini sebagai berikut:           
a. Peraturan Menteri ketenagakerjaan nomor 17 tahun 2016 tentang tanda daftar

   LPK Pemerintah dan Perusahaan, agar LPK mempunyai tanda daftar yang di
   keluarkan oleh dinas tenaga kerja kabupaten/kota LPK pemerintah mengajukan,

   permohonan secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang

   terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas
   Daerah Kabupaten/Kota dengan mengunggah dokumen Pemenuhan syarat     

   untuk LPK Pemerintah dan Perusahaan secara daring.                   
b. Menyediakan sarana komunikasi antara lembaga pelatihan kerja (LPK) dan

   penyelenggara pemerintahan (Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota)          

Penambahan Fitur Kelembagaan (Sistem Informasi Layanan Kelembagaan      

Pengajuan Tanda Daftar Pelatihan (TDP)) yang dikembangkan harus memenuhi
standar pembangunan dan Penambahan aplikasi di Pusat Data dan Teknologi 

Informasi Ketenagakerjaan, yang meliputi :                              

1. Tersedianya fitur login dan logout user, dimana terintegrasi dengan SSO
   SIAPkerja;                                                           

2. Tersedianya 4 role user yaitu admin pusat, Lembaga Pelatihan Kerja   
   (pemerintah), Lembaga Pelatihan kerja (Perusahaan), admin Dinas      

   Provinsi/kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan                    

3. Tersedianya Menu Fitur Pengajuan dan Pembaruan Tanda Daftar Pelatihan (TDP)
4. Tersedianya field upload file dokumen persyaratan pengajuan TDP bagi LPK

   Pemerintah dan LPK Perusahaan                                        
5. Tersedianya fitur tahapan monitoring progres pengajuan (timeline), sehingga bagi

   pemohon (LPK) dan Admin Dinas Provinsi bersama-sama dapat melihat setiap

   prosesnya secara realtime                                            
6. Tersedianya fitur perbaikan / koreksi secara realtime (field catatan perbaikan)
   untuk memudahkan  komunikasi antara LPK  dengan  admin dinas         

   provinsi/kab/kota.                                                   
7. Terdapat notifikasi pemberitahuan melalui email dan alert pada sistem

8. Terdapat penghitung batasan waktu pada proses perbaikan sesuai dengan aturan

   Permenaker                                                           
9. Tersedianya fitur pengaturan jenis dan jumlah dokumen pendukung (dinamis) oleh

   role admin                                                           
10. Tersedianya fitur verifikasi pengajuan TDP                          

11. Tersedianya download & cetak tanda daftar oleh Lembaga Pelatihan    

12. Tersedianya fitur upload & download Tanda daftar oleh admin dinas   
   provinsi/kab/kota                                                    

13. Tersedianya fitur upload & download realisasi pelatihan bagi LPK sesuai format
   yang sudah ada                                                       

14. Tersedianya dasbor admin setiap provinsi untuk pemantauan data pengajuan TDP

   meliputi nama Lembaga, alamat , kab/kota, tanggal pengajuan , status 
   pengajuan, jumlah pengajuan                                          

15. Tersedianya fitur dasbor admin pusat (Dir.Lemlat) untuk dapat melakukan
   monitoring pengajuan TDP di seluruh Provinsi/kab/kota                

16. Penyesuaian menu Pengelolaan Pesan pada layanan kelembagaan (menu filter,

   delete)                                                              
17. Penambahan tagging tipe lembaga                                     

18. Penambahan data peralatan pada setiap kejuruan                      
19. Penyesuaian UI/UX layanan kelembagaan                               

20. Penyelesaian bugs pada layanan kelembagaan