Pengawasan Blk Minahasa Utara

Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi

                 URAIAN   SINGKAT   PEKERJAAN                             

                        JASA KONSULTANSI                                  
                          PENGAWASAN                                      
                       PEMBANGUNAN     BPVP                               
                        MINAHASA    UTARA                                 

                       TAHUN  ANGGARAN  2024                              

    UNIT KERJA    :  DIREKTORAT  BINA KELEMBAGAAN  PELATIHAN VOKASI       

    UNIT ESELON I    DIREKTORAT JENDERAL                                  
                       PEMBINAAN PELATIHAN                                

                       VOKASI DAN PRODUKTIVITAS                           

    UNIT ORGANISASI : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN   RI                    
                                       Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi

I. LINGKUP PEKERJAAN                                                      

    1. Lingkup Pekerjaan;                                                 
      Yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan adalah berpedoman pada ketentuan yang

      berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri

      Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pedoman Teknis
      Pembangunan Bangunan Gedung Negara.                                 

    2. Lingkup Pekerjaan tersebut antara lain adalah :                    

      a. Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumentasi untuk pelaksanaan konstruksi
       yang akan dijadikan dasar dalam Pengawasan pekerjaan di lapangan;  

      b. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode dan produk

       pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi;

      c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian
       volume/realisasi fisik;                                            

      d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi

       selama pelaksanaan konstruksi;                                     

      e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan
       bulanan pekerjaan Pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian,

       mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pemborong;
      f. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan;          

      g. pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.  

      h. Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop
       Drawings) yang diajukan oleh Pelaksana;                            

      i. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built drawings)
       sebelum serah terima pertama;                                      

      j. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama , mengawasi

       perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan Pengawasan
      k. Bersama konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;

      l. Membantu pengelola satuan kerja dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pendaftaran

       gedung sebagai bangunan gedung Negara;                             
      m. Membuat, menyusun dan mendokumentasikan Notulen Rapat, ketika diadakan rapat antara

       Pemberi Tugas (Owner), Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawasan,

       Tim Teknis Internal/Eksternal.                                     
                                       Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi

    3. Tanggung Jawab Pengawasan                                          
       1) Konsultan Pengawasan bertanggung jawab secara profesional atas jasa Pengawasan

         yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku

       2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut
           a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan /pelaksanaan

            yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku;
           b. Kinerja Pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja Pengawasan yang berlaku,

            baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan;

           c. Hasil evaluasi Pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.      
       3) Penanggung jawab professional Pengawasan adalah tidak           

         hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli

         professional Pengawasan yang terlibat;