Normalisasi Dan Perkuatan Tebing Sungai Kel. Lalombaa

SPESIFIKASI       TEKNIS                              

  NAMA PEKERJAAN   : NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI LALOMBA  

  LOKASI           : SUNGAI LALOMBA KEC. KOLAKA                       

  TAHUN ANGGARAN   2025                                               

                         SPESIFIKASI TEKNIS                           

                            Pasal 1                                   
                           Urian Umum                                 

  Pekerjaan yang dimaksud dalam uraian ini adalah Normalisasi dan Perkuatan
  Tebing Sungai Lalomba Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
  Ruang Kabupaten Kolaka, dengan lokasi Kec. Kolaka.                  

     Pekerjaan tersebut meliputi secara umum meliputi :               
     I. Pekerjaan Persiapan                                           
     II. Pekerjaan Tanah                                              
     III. Pekerjaan Pasangan Bronjong                                 

                             Pasal 2                                  
                            G a m bar                                 

  Gambar  Rencana pelaksanaan pekerjaan yang dipakai pada Pelelangan  
  Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Lalomba Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran
  2025, tercantum dalam dokumen pelelangan sesuai dengan lokasi tersebut pada
  pasal 1 ( satu ). Gambar-gambar rencana pekerjaan terdiri dari gambar bestek,
  gambar detail situasi dan lain sebagainya yang akan disampaikan kepada
  Pemborong/Kontraktor beserta dokumen- dokumen lainnya. Kontraktor tidak boleh
  mengubah dan menambahkan tanpa persetujuan dari Pimpinan proyek/Direksi,
  gambar-gambar tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang tidak ada
  hubungannya dengan pekerjaan borongan ini atau digunakan untuk maksud-maksud
  lain. Pemborong/Kontraktor harus membuat tambahan gambar detail (gambar kerja)
  yang disahkan oleh Direksi, gambar-gambar tersebut menjadi milik direksi. Untuk
  pekerjaan ulang yang belum ada bestek, Kontraktor harus membuat gambar-gambar
  yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dengan jelas memperlihatkan
  perbedaan antara gambar kontrak dan gambar pelaksanaan (As Build Drawing).
  Gambar gambar tersebut harus diserahkan rangkap 3 (tiga) dan biaya pembuatannya
  ditanggung oleh pihak Kontraktor. Pemborong/Kontraktor harus menyimpan di
  tempat kerja satu bendel gambar kontrak lengkap termasuk rencana kerja dan syarat-
  syarat, Berita Acara Aanwijizing, Time Schedule dan semuanya dalam keadaan baik
  (dapat dibaca dengan jelas), termasuk perubahan-perubahan terakhir dalam masa
  pelaksanaan pekerjaan, hal ini untuk menjaga jika pemberi tugas atau wakilnya
  sewaktu- waktu memerlukannya.                                       

                            Pasal 3                                   
                       Jangka Waktu Pelaksanaan                       

  1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 120 hari kalender dengan
     ketentuan bahwa dimulainya pelaksanaan pekerjaan adalah sejak tanggal, bulan
     dan tahun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan.         
  2. Setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), kontraktor diwajibkan
     mengajukan rencana kerja dari jadwal pelaksanaan proyek / Time Schedule secara
     terperinci lengkap dengan jenis kegiatan dan grafik kemajuan pekerjaan (rencana
     dan realisasinya) dan ditanda tangani oleh direktur / Manager Proyek dan staf
     teknik kemudian distempel perusahaan.                            
  3. Kontraktor diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana
     kerja dan jadwal yang telah ditentukan di atas dan tetap mengikat dan tidak
     berubah kecuali adanya Force Majeure.                            
  4. Rencana Kerja dan jadwal waktu pekerjaan proyek harus selalu berada di Kantor
     Kerja Proyek (Direksi Keet).                                     
  5. Seluruh masalah-masalah yang timbul selama berlangsungnya proyek (kemacetan-
     kemacetan, keterlambatan dan lain-lain) serta realisasi kemajuan pekerjaan, harus
     dicatat dalam jadwal pelaksanaan tersebut.                       

                            Pasal 4                                   
               Jangka Waktu Pemeliharaan/Jaminan Pelaksanaan          

  1. Jangka waktu pemeliharaan pada pekerjaan ini adalah 180 Hari Kalender.
  2. Masa pemeliharaan dimulai sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) yang
     dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pertama dan
     dinyatakan pekerjaan telah selesai 100% .                        
  3. Dalam masa pemeliharaan penyedia jasa konstruksi wajib memantau hasil
     pekerjaan, dan menjaga/memelihara agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan
     yang tidak diinginkan. Kontraktor harus menanggung seluruh biaya perbaikan
     apabila terjadi kerusakan pada bangunan, sesuai dengan spesifikasi teknis di dalam
     kontrak.                                                         

                            Pasal 5                                   
                          Peralatan Kerja                             

  Pemborong harus menyediakan peralatan dengan baik dan siap dipakai yang
  diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Untuk pelaksanaan pekerjaan
  ini Pemberi tugas/Direksi tidak menyediakan atau meminjamkan atau menyewakan
  peralatan kerja. Untuk pengamanan pelaksanaan pekerjaan Kontraktor harus
  menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang
  berlaku.                                                            
  Adapun jumlah peralatan kerja minimal yang dibutuhkan pada pekerjaan ini
  adalah sebagai berikut :                                            

       1. Excavator = 1 Unit                                          
       2. Dump Truck = 2 Unit                                         
       3. Sepeda Motor = 1 Unit                                       
       4. Mobil Pickup = 1 Unit                                       
       5. Lori / Kereta dorong = 6 Unit                               

       6. Alat Pertukangan batu = 4 set                               

  Apabila ada alat yang tidak disebutkan di atas dan sewaktu-waktu diperlukan oleh
  direksi atau pengawas, kontraktor harus dapat meyediakan alat-alat serta tenaga bantu
  yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai syarat pelaksanaan yang
  sempurna.                                                           
                            Pasal 6                                   
                         Standar Spesifikasi                          

  1. Kecuali ditentukan lain, sumua bahan-bahan, cara pelaksanaan harus memenuhi
     syarat-syarat standar yang berlaku di Indonesia dan peraturan standar
     pelaksanaan yang ditentukan oleh “ ketentuan-ketentuan standar Indonesia “,
     berlaku 30 ( tiga puluh ) hari sebelum hari pertama yang ditentukan untuk
     penyerahan penawaran.                                            

  2. Semua material dan cara pelaksanaan tidak seluruhnya diperinci disini atau
     termasuk dalam standar Indonesia, hendaknya sedemikian seperti biasa
     dipergunakan pada pekerjaan yang bermutu. Direksi akan menetapkan apakah
     semua bahan yang dipergunakan dalam pekerjaan cocok / baik untuk keperluan
     tersebut dan keputusan direksi adalah mutlak.                    

                              Pasal 7                                 
                          Jaminan Konstruksi                          

  1. Kwalitas dari pekerjaan proyek ini harus dijamin selama kurun waktu 5 (Lima)
     Tahun terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan, bahwa pekerjaan tersebut
     dari segi teknis masih dianggap baik. Dalam hal ini jika terjadi kerusakan dan atau
     kegagalan konstruksi terhadap hasil pekerjaan dalam kurun waktu 10 (Lima) tahun
     yang diakibatkan kelalaian dalam pelaksanaan, maka kontraktor wajib
     memperbaikinya tanpa meminta biaya tambahan.                     
  2. Kegagalan Konstruksi/bangunan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu)
     ditetapkan oleh konsultan perencana selaku penilai ahli yang ditunjuk oleh
     pimpinan proyek.                                                 
                              Pasal 8                                 
                           Data Ketinggian                            

  Ketinggian yang terdapat pada gambar didasarkan pada titik tetap utama, yang letak
  dan angkanya terdapat pada dokumen pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya detail dari
  penjelasan tentang titik tetap tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan
  secara tertulis kepada pemilik pekerjaan ( direksi ).               

                              Pasal 9                                 

                       Pengukuran dan Pematokan                       

  1. Dari data ketinggian yang tercantum pada pasal 4 ( empat ) tersebut, kontraktor
     harus memeriksa semua titik tetap lainnya yang akan dipakainya dalam pengukuran
     pekerjaan dan harus membuat titik tetap tambahan lainnya sedemikian sehingga
     jarak antara 2 ( dua ) titik tetap tidak boleh lebih dari 1 km. Titik tetap tambahan di
     atas dibangun pada tanah milik proyek atas persetujuan direksi. Kontraktor harus
     memberikan kepada direksi dalam rangkap 2 ( dua ), map semua data dalam format
     usulan yang memberi detail lokasi dan elevasi tiap-tiap titik tetap yang dipakai atau
     dibangun / dibuat oleh kontraktor.                               
  2. Penetapan ukuran dan sudut-sudut tetap dijaga dan dipelihara ketelitiannya dengan
     menggunakan alat-alat ukur yaitu waterpass atau theodolit.       
  3. Metode pengukuran yang dipakai atas persetujuan direksi, buku-buku lapangan dan
     table data harus tersedia dan selalu dirawat dengan baik guna pemeriksaan /
     pengecekan oleh direksi apabila diperintahkan.                   
  4. Ketelitian dari pekerjaan survey harus memenuhi batas-batas berikut :
     a. Patok-patok untuk cross section dari pekerjaan tanah harus ditempatkan kurang
       dari 20 mm dari posisi vertikal maupun posisi harozontal yang ditetapkan.
     b. Survey mendatar ( level survey ) harus diikatkan dengan benchmark
       permanen atau titik awal, kesalahan pengikat harus kurang dari 10 mm.
     c. Patok yang menunujukan ketinggian air dari pekerjaan tanah harus tidak
       berselisih lebih 20 mm dari ketinggian yang ditentukan.        
     d. Bangunan-bangunan harus dibuat / diletekkan kurang dari 5 mm, dari
       posisi vertikal / horizontal yang ditetapkan, kecuali jika untuk keperluan
       operasi atau khusus seperti pemasangan pekerjaan / peralatan besi yang
       dibutuhkan.                                                    
     e. Formasi mendatar dan vertikal dari lereng ( slope ), saluran, buangan air dan
       pekerjaan lain harus dibuat / diletakkan setepat-tepatnya dan berulang-
       ulang dicek, untuk meyakinkan kebenarannya dan dimana didapat cross
       sectionnya. Lapisan terakhir dari bangunan-bangunan air harus dibuat
       sedemikian untuk menjamin kesempurnaan aliran air.             
     f. Tanda-tanda / rambu dan benchmark akan ditunjukan oleh direksi kepada
       kontraktor dilokasi pelaksanaan pekerjaan. Tanda-tanda / rambu adalah sangat
       penting dan kontraktor harus melindunginya dari kerusakan setiap saat sampai
       selesainya pelaksanaan pekerjaan. Perubahan dari hal-hal tersebut di atas
       meskipun untuk keperluan pelaksanaan tidak diperkenankan sampai tempatnya
       ditetapkan dengan titik reference yang ada dilokasi yang akan tidak
       terganggu                                                      
       oleh pekerjaan permanen dan sampai setting permulaan pekerjaan tanah
       disekitarnya telah diselesaikan, dan surat kuasa dari direksi telah diberikan.
     g. Segera setelah kontraktor diberikan kewenangan / diserahi tempat pekerjaan,
       kontraktor harus bertanggung jawab sepenuhnya dan membiayai semua
       ongkos- ongkos yang berhubungan dengan perlindungan, pemeliharaan, dan
       perubahan / pemindahan akhir dari tanda-tanda / rambu benchmark yang tidak
       terganggu selama pelaksanaan pekerjaan dan harus diserahkan sempurna

       kepada direksi pada penyelesaian pekerjaan. Jika ada tanda-tanda / rambu yang
       menjadi rusak atau kontraktor kuatir terjadi kerusakan, kontraktor harus
       cepat-cepat memberikan saran kepada direksi dan harus mengembalikan
       atau membuat tanda-tanda / rambu sesuai dengan petunjuk direksi.

                            Pasal 10                                  
                  Tindakan Pengamanan Bagi Keselamatan                

  1. Kontraktor harus menyelenggarakan, membangun dan memelihara rintangan-
     rintangan, lampu peringatan yang sesuai dan cukup, tanda-tanda bahaya dan
     isyarat- isyarat, serta harus mengambil tindakan pencegahan yang perlu untuk
     perlindungan pekerjaan dan keselamatan umum.                     
  2. Jalan-jalan yang tertutup bagi lalu lintas harus dilindungi dengan rintangan
     yang cukup.                                                      
  3. Rintangan tersebut harus diberi penerangan / lampu dimalam hari, dan semua
     lampu harus dinyalakan dari / mulai matahari terbenam hingga matahari terbit.

                            Pasal 11                                  
                      Pemberitahuan Pelaksanaan                       

  Kontraktor harus memberitahukan kepada direksi sekurang-kurangnya 7 ( tujuh ) hari
  sebelum suatu pekerjaan dimulai untuk mengukur ketinggian tanah asal dan ukuran
  dari bangunan-bangunan yang ada, Pembuatan direksi keet, gudang dan barak-barak
  pekerja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh direksi dengan
  konstruksi yang memenuhi syarat teknik maupun tata guna, Penyediaan air bersih,
  Pengadaan penerangan. Tidak boleh ada suatu pekerjaan baru yang boleh dimulai
  sebelum kontraktor menerima instruksi dari direksi atas semua ketinggian dan ukuran-
  ukuran dari dasar saluran / sungai dan bangunan untuk ketepatan pengukuran dari
  pekerjaan.                                                          
                            Pasal 12                                  
                   Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan              

  Kontraktor harus memobilisasi peralatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  a. Kontraktor wajib mendatangkan ke lokasi (mobilisasi) dan mengembalikan
     (demobilisasi) alat berat Excavator sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam
     dokumen lelang dengan menggunakan alat angkutan darat (Tronton/truck besar).
  b. Sebelum dilakukan mobilisasi, kontraktor harus memberitahukan dan meminta
     persetujuan terhadap jenis/kapasitas excavator yang akan digunakan kepada
     Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau
     Konsultan. Apabila jenis kapasitas Excavator didatangkan tidak sesuai dengan
     spesifikasi dan tidak ada persetujuan pengawas, pengawas dapat memerintahkan
     Kontraktor untuk mengembalikan dan mengganti alat tersebut yang sesuai dengan
     spesifikasi.                                                     

  c. Pekerjaan mobilisasi termasuk pekerjaan pemindahan alat dari satu lokasi ke lokasi
     dalam satu paket pekerjaan.                                      
  d. Segala resiko yang diakibatkan oleh pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi menjadi
     tanggung jawab Kontraktor.                                       

                            Pasal 13                                  
                        Galian Tanah Mekanik                          

  a. Kontraktor harus memberitahukan secara tertulis (Request) kepada Pihak
     Proyek setiap akan memulai pekerjaan.                            
  b. Pelaksanaan pekerjaan galian tanah mekanik yang dimaksud disini adalah galian
     tanah atau Cuttingan menggunakan Alat Excavator yang mempunyai kapasitas 80 -
     140 HP.                                                          
  c. Pekerjaan galian tanah dilaksanakan sesuai gambar kerja (workshop drawing)
     yang telah disetujui.                                            
  d. Tanah hasil galian dibuang pada salah satu sisi saluran/sungai dengan jarak
     minimal                                                          
     0.8 m’ dari sisi miring atau sesuai kondisi kepemilikan tanah masyarakat dan
     dirapikan dengan alat.                                           
  e. Volume hasil galian alat berat seperti tersebut yang telah dijelaskan pada pasal ini,
     disesuaikan dengan volume galian Excavator, kelebihan volume galian menjadi
     tanggung jawab kontraktor.                                       
  f. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah yang dilaksanakan ternyata
     tidak sesuai dengan gambar kerja, maka kontraktor harus memperbaiki
     pekerjaannya sesuai dengan gambar kerja / menurut petunjuk Direksi dan
     Pengawas pekerjaan.                                              

                            Pasal 14                                  
                       Pemancangan Kayu Besi                          

     1. Pancang Kayu yang digunakan dari jenis kayu besi Ø 10 cm      
     2. Pekerjaan Pemancangan harus menurut ketentuan yang ada, memenuhi
       syarat teknis, jenis kayu yang baik dan kokoh.                 
     3. Sebelum pemancangan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan bahan kayu
       oleh Direksi. Pancang kayu yang tidak memenuhi syarat harus diganti.
     4. Siapkan sejumlah tiang yang akan dipancang pada tempat kedudukannya.
     5. Tegakkan tiang pancang pada posisi kedudukan rencana dengan bantuan
       tenaga manusia.                                                
     6. Operasikan Excavator, dan pastikan bagian mangkuk (Bucket) akan menekan
       tiang secara tegak lurus.                                      
     7. Tekan tiang dengan bucket sampai masuk kedalam tanah sesuai dengan
       kedalaman rencana (Tanah Keras).                               

                            Pasal 15                                  
                         Pekerjaan Bronjong                           

  A. Ukuran Bronjong                                                  
     1. Bronjong ditentukan sebagai suatu sangkar dan anyaman kawat galvanis yang
       dibuat/anyaman galvanis dengan ukuran 2 x 1 x 0.5 M.           
     2. Kawat Galvanis untuk anyaman bronjong harus dibuat segi 6 (enam)
       dengan ukuran lubang anyaman 8 cm x 10 cm dan diameter kawat 2.70
       mm dengan jumlah lilitan 3 (tiga) kali.                        
     3. Bronjong harus diikat kuat satu dengan yang lain dengan kawat yang telah
       diketahui oleh direksi.                                        
     4. Bronjong harus dipasang sesuai dengan gambar atau sesuai dengan petunjuk
       direksi.                                                       
     5. Jika kontraktor menghendaki bronjong yang lebih panjang dari 2 (meter), boleh
       dipakai ditempat yang sesuai. Tetapi pembayarannya akan dilakukan atas dasar
       jumlah yang sama dengan bronjong 2 (dua) meter panjang.        

  B. Isian Batu                                                       
     Isian batu harus jenis batu geologi dari suatu tambang atau sumber lain yang telah
     disetujui oleh direksi.                                          

                            Pasal 16                                  
                        Perlengkapan Direksi                          

  1. Kantor sementera di lapangan                                     
     Kontraktor harus menyediakan dan memelihara kantor sementara dilapangan,
     dengan alat-alat untuk direksi dan stafnya sesuai yang ditetapkan oleh direksi.
     Kontraktor boleh menyewa rumah penduduk untuk dipakai sebagai kantor direksi,
     kalau perlu rumah itu harus diperbaiki lebih dahulu sehingga sesuai dengan yang
     disyaratkan, dan semua ini harus atas persetujuan direksi.       
     Kantor, alat perlengkapan dan pelayanan harus dipersiapkan dalam waktu 90 (
     sembilan puluh ) hari kalender, mulai tanggal direksi memberi perintah untuk
     menyiapkannya.                                                   
     Semua bahan dan perlengkapan menjadi milik direksi dan dapat dipindahkan sesuai
     perintah direksi.                                                

  2. Kantor lapangan tambahan                                         
     Jika diperintahkan oleh direksi, kontraktor harus menyelenggarakan kantor
     lapangan tambahan untuk dipakai oleh direksi dan stafnya pada tempat yang
     ditunjukan oleh direksi, dan harus dipindahkan dari lapangan pada waktu
     pekerjaan telah selesai atau sebelumnya sesuai dengan kehendak direksi.
     Dalam waktu pelaksanaan, kontraktor apabila diperintahkan harus membongkar
     kantor tersebut untuk dibangun kembali pada tempat baru yang ditunjuk
     direksi. Setiap kantor harus merupakan bangunan kayu yang kuat dan mempunyai
     ukuran lantai tidak kurang dari 10 m2.                           
     Kantor harus dipersiapkan dengan pintu yang dilengkapi dengan kunci. Peralatan
     dan mobiler sesuai dengan yang disyaratkan oleh direksi.         
     Penyediaan kantor ini harus sudah termasuk untuk penerangan, pembersihan yang
     teratur dan persediaan air bersih.                               

  3. Bantuan untuk direksi                                            
     Kontraktor harus memberi bantuan kepada direksi dan menyediakan tenaga
     kerja yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, apabila
     dibutuhkan setiap saat.                                          

  4. Peralatan untuk pengukuran                                       
     Kontraktor harus menyediakan dan memliharan peralatan untuk pengukuran
     yang akan digunakan oleh direksi. Alat dan perlengkapan tersebut harus baru
     menurut persetujuan direksi serta dijaga supaya tetap dalam keadaan baik, jika ada
     perbaikan dan harus diganti jika hilang atau rusak. Semua alat-alat dan
     perlengkapan itu tetap menjadi milik kontraktor.                 

  5. Transportasi                                                     
     Kontraktor harus menyediakan kendaraan untuk dipakai oleh direksi dan stafnya
     pada setiap waktu yang dikehendaki yang berhubungan dengan pelaksanaan
     pekerjaan, dan kendaraan tersebut harus dipelihara sehingga setiap waktu
     berada dalam keadaan baik.                                       
     Jika kendaraan tersebut menurut pandangan direksi tidak layak dipakai, kontraktor
     harus menggantinya tanpa penundaan.                              
     Kontraktor harus menyediakan semua keperluan seperti bahan bakar, oli dan
     sebagainya dan harus menanggung semua biaya yang berhubungan dengan
     jalannya, pemeliharaan, perizinan dan asuransi. Setelah selesainya pekerjaan
     kontraktor, kendaraan akan dikembalikan kepada kontraktor.       
     Kendaraan tidak boleh ditukar dalam waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan, kecuali
     dengan izin atau atas perintah direksi.                          

  6. Dokumentasi                                                      
     Kontraktor harus mengatur pemotretan untuk laporan progress kemajuan
     pekerjaan pada lokasi yang ditentukan oleh direksi.              
     Minimum 3 ( tiga ) gambar harus diambil pada tiap lokasi yang memperlihatkan
     keadaan sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan, keadaan dalam tahap pelaksanaan /
     kontruksi, dan keadaan dalam penyelesaian. Dokumentasi pada tiap-tiap lokasi
     harus diambil dengan arah yang tertentu dan tetap dalam kondisi keadaan yang
     tersebut di atas dengan latar belakang yang mudah dipakai sebagai tanda dari lokasi
     tersebut.                                                        
     Ketiga gambar untuk tahapan tersebut harus diletakkan dalam album disertai
     dengan tanda pengambilan foto negative dan diserahkan dalam album terpisah
     yang mudah dihubungkan satu sama lain.                           
     Tiga set album dokumentasi harus diserahkan kepad direksi pada penyelesian
     akhir pelaksanaan kontrak.                                       

                            Pasal 17                                  
                        Mutual Check ( MC )                           

  1. Sistem pelaksanaan kontrak pekerjaan ini adalah Unit Price.      
  2. Kecuali ditentukan lain, maka sistem pelaksanaan kontrak pekerjaan ini adalah
     sesuai dengan poin 1 ( satu ) pasal ini.                         
  3. Pelaksanaan Mutual Check I diadakan dengan dasar tender drawing yang telah
     dimenangkan kontraktor.                                          
  4. Pelaksanaan untuk pekerjaan Mutual Check adalah terdiri dari kontraktor bersama-
     sama dengan pihak Proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Lalomba
     Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
     Ruang Kabupaten Kolaka                                           
  5. Uraian pekerjaan Mutual Check yang dilaksanakan kontraktor adalah sebagai
     berikut :                                                        
     a. Pengukuran kembali semua kegiatan-kegiatan pekerjaan dengan   
       mencocokkan kembali pada titik tetap dengan ketelitian 10 VL.mm.
     b. Membuat gambar-gambar hasil pengukuran kembali ( uitsetten )  
       dengan mengikuti standar pengambaran ( tender drawing ).       

     c. Membuat gambar-gambar bangunan dengan mengikuti standar       
       penggambaran tender drawing ( termasuk gambar detail ).        
     d. Membuat perhitungan hidrolis, apabila ada perubahan bentuk.   
     e. Membuat perhitungan Bill of Quantity ( BOQ ) dan R.A.B perubahan tambahan /
       pengurangan.                                                   
     f. Ketelitian dari pekerjaan pengukuran harus memenuhi batas-batas yang telah
       disetujui oleh direksi.                                        
     g. Semua produk-produk hasil uitsetten ( data pengukuran kembali, gambar-
       gambar, Bill of Quantity, RAB tambahan / pengurangan biaya ) disampaikan
       kepada Pemimpin Proyek untuk selanjutnya diteliti / diperiksa kebenarannya,
       dan setelah mendapat persetujuan dari direksi maka kontraktor dapat
       melaksanakan pekerjaan tersebut.                               
     h. Dari hasil pengukuran kembali / uitsetten akan didapat perbandingan volume
       dengan tender drawing.                                         
     i. Gambar-gambar hasil uitsetten adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan
       pekerjaan                                                      
       / konstruksi dilapangan.                                       

  6. Mutual Check ( MC ) II                                           
     a. Mutual Check II dilaksanakan untuk mendapatkan pekerjaan yang sebanarnya
       dilaksanakan / gambar terpasang ( Asbuild Drawing ).           
     b. Dari hasil Mutual Check II dengan gambar terpasang ( Asbuild Drawing ) adalah
       sebagai dasar pembayaran volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.

  7. Jangka waktu pelaksanaan Mutual Check ( MC )                     
     a. Jangka waktu pelaksanaan Mutual Check akan diatur / ditentukan direksi
       kemudian.                                                      
     b. Jika tidak ditentukan lain, pengajuan biaya tambahan / pengurangan biaya
       paling lambat 15 ( lima belas ) hari kalender sebelum jangka waktu pelaksanaan
       berakhir, sudah harus disampaikan kepada Pemimpin Proyek dan instansi yang
       berwenang.                                                     
     c. Segala ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam sistem Mutual Check ( MC
       ) ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.                   
                            Pasal 18                                  

                           P e n u t u p                              

       Apabila dalam Spesifikasi Teknis ini terdapat spesifikasi yang belum
  diuraikan secara rinci, maka akan dijelaskan kembali dalam rapat penjelasan pekerjaan
  yang dituangkan dalam Berita Acara dan perintah-perintah tertulis dari pemberi
  pekerjaan (direksi) dapat dijadikan patokan untuk pelaksanaannya.   

       Diperiksa Oleh ;                 Dibuat Oleh ;                 
    PPTK Bidang Sumber Daya           Konsultan Perencana             
    Air Dinas PUPR Kabupaten       CV. CAHAYA DELAPANBELAS            
          Kolaka                        CONSULTANT                    

      Hj. MULIATI, ST., MT              ALLYAKIN. S,Ars               
   Nip. 19790303 200903 2002              Direkrtur                   

        Mengetahui ;                     Menyetujui ;                 
      Kepala Dinas PUPR            PPK Bidang Sumber Daya Air         
       Kabupaten Kolaka            Dinas PUPR Kabupaten Kolaka        

ARIFIN JAMAL BUDI DARMA S. STP., MM     JUNIAR, ST, MT                
   Nip. 19750526 199511 1 001      Nip. 19730525 200801 2 001