Pembangunan Wc Kubah Datu Tuan Syekh H. Arsyad Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hul,pembangunan Kubah Datu Tuan Syekh H. Arsyad Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu,pembangunan Wc Kubah Makam Syekh Abdul Rahman Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu,rehabiltasi Kubah Makam Syekh Abdul Rahman Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu.

RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG                
             DAN  ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSTRUKSI                    

 Data SOPD :                                                           
                        DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN      
   SOPD               :                                                
 1.                     KOTABARU                                       
 2. Alamat SOPD       : JALAN. PANORAMA NO. 16 KOTABARU                

 3. Telpon / Fax      : (0518) 21606/241334                            

 4. Website           : disdik.kotabarukab.go.id                       

 5. Email             :                                                

                        H. EDDY CAHYONO, S.Pd., M.AP / 19691206 199701 1
   Nama dan NIP PA /KPA :                                              
 6.                     001                                            

 7. Pejabat Pembuat   : a. Bidang Pembinaan Kebudayaan                 
   Komitmen (PPK)       b. H. Eddy Cahyono, S.Pd., M.AP / 19700903 199512 1 001
                        Abdul Sani, S.ST / 19790521 199903 1 001       
   Wakil Sah (PPTK)   :                                                
8.                      Pengawas Lapangan                              
 Data Paket Pekerjaan :                                                

                       Pembangunan Wc Kubah Datu Tuan Syekh H. Aryad Desa
                       Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Pembangunan Wc
                       Kubah Makam Syekh Abdul Rahman Desa Banua Lawas,
1. Nama Paket Pekerjaan :                                              
                       Pembangunan Kubah Datu Tuan Syekh H. Arsyad Desa Banua
                       Lawas, Rehabilitasi Kubah Makam Syekh Abdul Rahman Desa
                       Banua Lawas                                     
                       Pembangunan Wc Kubah Datu Tuan Syekh H. Aryad Desa
                       Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Pembangunan Wc
                       Kubah Makam Syekh Abdul Rahman Desa Banua Lawas,
 2. Uraian singkat pekerjaan :                                         
                       Pembangunan Kubah Datu Tuan Syekh H. Arsyad Desa Banua
                       Lawas, Rehabilitasi Kubah Makam Syekh Abdul Rahman Desa
                       Banua Lawas                                     
 3. Lokasi pekerjaan : Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang , Kab. Kotabaru
 4. HPS              : Nomor : 01/HPS/PEMBUD-KTB/2024 Tanggal 02 Juli 2024
                       Masa berlaku 90 (Sembilan puluh) hari kerja     
                       T.M.T : -                                       
 5. Kontrak berdasarkan : Kontrak Harga Satuan                         
   cara pembayaran                                                     

 6. Kontrak berdasarkan : Kontrak tahun tunggal                        
   pembebanan Tahun                                                    
   Anggaran                                                            
 7. Kontrak berdasarkan : Kontrak Pengadaan Tunggal                    
   sumber pendanaan                                                    
 8. Kontrak berdasarkan : Kontrak Pengadaan Tunggal                    
   jenis pekerjaan                                                     

 9. Jangka waktu     : 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK.   
   penyelesaian                                                        
   pekerjaan                                                           
 10. Tanggal Berlaku : Kontrak mulai berlaku sejak : Tanggal ….. s.d. ….. 2024
   Kontrak                                                             

 11. Masa Pemeliharaan : Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 hari kalender
                       terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO)
                       pekerjaan;                                      

 12. Perbaikan Cacat Mutu : Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari
                       keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu)
                       dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan
                       cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang   
                       diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
 13. Umur Konstruksi : a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi:
                        10. (Sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan
                        Berita Acara penyerahan akhir.                 
                       b                                               
                       . Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan     
                        ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
                        penyerahan akhir.                              
 14. Pedoman         : Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan
   Pengoperasian dan   perawatan/pemeliharaan harus diserahkan selambat-
   Perawatan/-         lambatnya: 7 (tujuh) hari kalender/bulan/tahunsetelah
   Pemeliharaan        tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan
                       awal.                                           

 15. Pembayaran Tagihan : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
                       oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 15
                       (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan
                       kelengkapan Dokumen penunjang yang  tidak       
                       diperselisihkan diterima oleh PPK.              
 16. Pencairan Jaminan : Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
                       Kabupaten Kotabaru.                             

 17. Tindakan Penyedia : Tindakan lain Oleh Penyedia yang memerlukan   
   yang Mensyaratkan   persetujuan PPK adalah:                         
   Persetujuan PPK atau a. Adendum Kontrak;                            
   Pengawas Pekerjaan   b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu;   
                        c. Tindakan lain yang diatur SSKK;             
                        d. Hal-hal lain yang secara prinsip memerlukan 
                           persetujuan PPK.                            
                      Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan      
                      persetujuan                                      
                      Pengawas Pekerjaan adalah:                       
                        a. Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
                        b. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.       
 18. Kepemilikan     : Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
   Dokumen             dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan
                       Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:
                       Dokumen arsip                                   
                       Penyedia                                        
 19. Fasilitas       : PPK akan memberikan fasilitas berupa :          
                       Informasi yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan.

 20. Peristiwa Kompensasi : Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan
                       ganti rugi adalah : tidak ada.                  
 21. Sumber pembiayaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari
                       APBD.                                           
                      1                                                
 22. Pembayaran Uang : . Untuk pekerjaan Jasa Konstruksi ini dapat diberikan
   Muka                 uang muka (TIDAK).                             
                      2                                                
                      . [jika ”TIDAK”] Uang muka diberikan sebesar .....%
                        (................ persen) dari nilai Kontrak.  

                       Personil K3 yang dipersyaratkan adalah : Ahli K3
 23. Keselamatan dan : Konstruksi.                                     
   Kesehatan Kerja                                                     
                       1                                               
 24. Pembayaran Prestasi : . Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
   Pekerjaan            Bulanan (MC) berdasarkan volume pekerjaan yang 
                        terpasang.                                     
                        Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan
                        dengan ketentuan sebagai berikut: Penyedia mengajukan
                        permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara
                        tertulis kepada PPK dilampiri dengan dokumen   
                        penunjangnya.                                  
                      2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk      
                        mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
                        a. Perhitungan prestasi pekerjaan yang sudah   
                          diverifikasi konsultan dan atau pengawas lapangan;
                        b. Back up volume sesuai dengan prestasi pekerjaan;
                        c. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan;

                        d. Monthly Certificate (MC) / Termyn; Berita Acara
                          Pembayaran;                                  
                        e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN & PPh yang telah
                          ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut;
                        f. Surat perjanjian kerja sama/kontrak antara PPK
                          dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor 
                          rekening Bank Pihak Ketiga;                  
                        g. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak
                          ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna
                          Anggaran;                                    
                        h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk  
                          pengajuan pembayaran 100%);                  
                        i. Foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian
                          per pekerjaan;                               
                        j. Bukti setoran retribusi bahan galian Golongan C.

                      3. Mata uang pembayaran : Rupiah (Rp)            

25. Pembayaran Peralatan : Penentuan dan besaranpembayaran untuk item peralatan
   dan/atau Bahan     dan/atau bahan yangmenjadi bagian permanen dari  
                      pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai
                      berikut:                                         
                     1. Tidak ada pembayaran dan untuk material yang belum
                        terpasang (material on site)                   
26. Serah Terima    : Dalam kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan
   Sebagian Pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut:

                      1. Tidak diberlakukan serah terima parsial.      
27. Penyesuaian Harga : Penyesuaian harga: tidak diberikan             
   (Eskalasi/-Deeskalasi)                                              
28. Denda           : 1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
                        setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu  
                        perseribu) dari total nilai kontrak.           
                      2. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang
                        tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan
                        berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran
                        dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan
                        dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai 
                        TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen). 
29. Usaha Mikro, Usaha : Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan
   Kecil dan Koperasi mengenai subkontrak:                             

   Kecil               a. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia Usaha
                         Mikro, Usaha  Kecil dan  Koperasi Kecil       
                         mensubkontrakkan pekerjaan,maka akan dikenakan
                         denda didenda senilai pekerjaan yang akan     
                         disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen
                         penawaran.                                    
                       b. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia bukan
                         Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang
                         tidak mensubkontrakkan pekerjaan,maka akan    
                           dikenakan denda didenda senilai pekerjaan yang
                           akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam 
                         dokumen penawaran.                            
                       c. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia bukan
                            Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang
                           mensubkontrakkan pekerjaan utama, maka akan 
                          dikenakan denda didenda senilai pekerjaan utama yang
                         disubkontrakkan.                              
 30. Penyelesaian   :    Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan
   Perselisihan        Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para
                        Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan
                      tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:      
                       Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan
                      Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).             

                          [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus
                       Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat
                      di bawah pilihan yang dibuat di atas :           

                           “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan
                        diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional
                      Indonesia (BANI) menurut  peraturan-peraturan    
                       administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase
                         BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak
                       yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan
                        terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator
                         adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus
                        menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang
                        ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga
                      yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]
 31. Lainnya (apabila ada) : Tambahkan ketentuan tambahan lainnya apabila
                      diperlukan.                                      

                              Kotabaru, 02 Juli 2024                   

                              Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)           
                              Bidang Pembinaan Kebudayaan   ,          

                              H. EDDY CAHYONO, S.Pd., M.AP             
                              NIP. 19691206 199701 1 001               

 *) Catatan :                                                          
    Untuk menjamin validitas data yang disampaikan, agar pada tiap lembar data selain lembar tanda
    tangan juga dibubuhkan paraf PPK.