Pemasangan Paving Blok Halaman Sdn Gunung Ulin Kec. Pulau Laut Utara, Rehab Ruang Kelas Sdn Gunung Ulin Kec. Pulau Laut Utara

RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG                
             DAN  ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSTRUKSI                    

 Data SOPD :                                                           
                      DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN        
 1. SOPD             : KOTABARU                                        

 2. Alamat SOPD      : JALAN. PANORAMA NO. 16 KOTABARU                 
 3. Telpon / Fax     : (0518) 21606/241334                             
 4. Website          : disdik.kotabarukab.go.id                        

 5. Email            :                                                 
 6. Nama dan NIP PA / : Sumarsono, S.Pd, M.Pd/ 19680224 199512 1 005   
   KPA                                                                 

 7. Pejabat Pembuat  : a. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar               
   Komitmen (PPK)     b. Sumarsono, S.Pd, M.Pd/ 19680224 199512 1 005  
                      Connvera Dewi Hanggiyani, S.Kom                  
8. Wakil Sah (PPTK)  : Pengawas Lapangan                               

 Data Paket Pekerjaan :                                                

                      - Pemasangan Paving Blok Halaman SDN Gunung Ulin Kec. Pulau
                        Laut Utara, Rehab Ruang Kelas SDN Gunung Ulin Kec. Pulau Laut
 1. Nama Paket Pekerjaan : Utara                                       
                      Pemasangan Paving Blok Halaman SDN Gunung Ulin Kec. Pulau Laut
 2. Uraian singkat  : Utara, Rehab Ruang Kelas SDN Gunung Ulin Kec. Pulau Laut Utara
   pekerjaan                                                           

 3. Lokasi pekerjaan : Jl. Karya Utama RT.02/01 Gunung Ulin            

 4. HPS             : Nomor : 014/HPS/SD-KTB/2024 Tanggal 19 Agustus 2024
                      Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja   
                      T.M.T : -                                        

 5. Kontrak berdasarkan : Kontrak Harga Satuan                         
   cara pembayaran                                                     
 6. Kontrak berdasarkan : Kontrak tahun tunggal                        
   pembebanan Tahun                                                    
   Anggaran                                                            

 7. Kontrak berdasarkan : Kontrak Pengadaan Tunggal                    
   sumber pendanaan                                                    
 8. Kontrak berdasarkan : Kontrak Pengadaan Tunggal                    
   jenis pekerjaan                                                     

 9. Jangka waktu    : 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK.    
   penyelesaian                                                        
   pekerjaan                                                           
 10. Tanggal Berlaku : Kontrak mulai berlaku sejak : Tanggal ….. s.d. ….. 2024
   Kontrak                                                             

 11. Masa Pemeliharaan : Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 hari kalender
                      terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) 
                      pekerjaan;                                       
 12. Perbaikan Cacat Mutu : Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari
                      keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu)
                      dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan
                      cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang    
                      diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
 13. Umur Konstruksi : a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi:
                        10. (Sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan
                        Berita Acara penyerahan akhir.                 
                      b. Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan     
                        ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
                        penyerahan akhir.                              

 14. Pedoman        : Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan
   Pengoperasian dan  perawatan/pemeliharaan harus diserahkan selambat-
   Perawatan/-        lambatnya: 7 (tujuh) hari kalender/bulan/tahunsetelah
   Pemeliharaan       tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan 
                      awal.                                            
 15. Pembayaran Tagihan : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
                      oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 15
                      (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan
                      kelengkapan dokumen penunjang yang   tidak       
                      diperselisihkan diterima oleh PPK.               
 16. Pencairan Jaminan : Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
                      Kabupaten Kotabaru.                              

 17. Tindakan Penyedia : Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan   
   yang Mensyaratkan  persetujuan PPK adalah:                          
   Persetujuan PPK atau a. Adendum Kontrak;                            
   Pengawas Pekerjaan   b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu;   
                        c. Tindakan lain yang diatur SSKK;             
                        d. Hal-hal lain yang secara prinsip memerlukan 
                           persetujuan PPK.                            

                     Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
                     Pengawas Pekerjaan adalah:                        
                        a. Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
                        b. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.       
 18. Kepemilikan    : Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
   Dokumen            dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan 
                      Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:
                      Dokumen arsip Penyedia                           
 19. Fasilitas      : PPK akan memberikan fasilitas berupa :           

                      Informasi yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan.
 20. Peristiwa Kompensasi : Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan
                      ganti rugi adalah : tidak ada.                   

 21. Sumber pembiayaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari
                      APBD.                                            
 22. Pembayaran Uang : 1. Untuk pekerjaan Jasa Konstruksi ini dapat diberikan
   Muka                 uang muka (TIDAK).                             
                     2. [jika ”TIDAK”] Uang muka diberikan sebesar .....%
                        (................ persen) dari nilai Kontrak.  

                      Personil K3 yang dipersyaratkan adalah : Ahli K3 
 23. Keselamatan dan : Konstruksi.                                     
   Kesehatan Kerja                                                     
 24. Pembayaran Prestasi : 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
   Pekerjaan            Bulanan (MC) berdasarkan volume pekerjaan yang 
                        terpasang.                                     
                        Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan
                        dengan ketentuan sebagai berikut: Penyedia mengajukan
                        permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara
                        tertulis kepada PPK dilampiri dengan dokumen   
                        penunjangnya.                                  

                      2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk      
                        mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
                        a. Perhitungan prestasi pekerjaan yang sudah   
                          diverifikasi konsultan dan atau pengawas lapangan;
                        b. Back up volume sesuai dengan prestasi pekerjaan;
                        c. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan;
                        d. Monthly Certificate (MC) / Termyn; Berita Acara
                          Pembayaran;                                  
                        e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN & PPh yang telah
                          ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut;
                        f. Surat perjanjian kerja sama/kontrak antara PPK
                          dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor 
                          rekening Bank Pihak Ketiga;                  
                        g. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak
                          ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna
                          Anggaran;                                    
                        h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk  
                          pengajuan pembayaran 100%);                  
                        i. Foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian
                          per pekerjaan;                               
                        j. Bukti setoran retribusi bahan galian Golongan C.

                      3. Mata uang pembayaran : Rupiah (Rp)            
25. Pembayaran Peralatan : Penentuan dan besaranpembayaran untuk item peralatan
   dan/atau Bahan     dan/atau bahan yangmenjadi bagian permanen dari  
                      pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai
                      berikut:                                         
                     1. Tidak ada pembayaran dan untuk material yang belum
                        terpasang (material on site)                   

26. Serah Terima    : Dalam kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan
   Sebagian Pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut:
                      1. Tidak diberlakukan serah terima parsial.      
27. Penyesuaian Harga : Penyesuaian harga: tidak diberikan             
   (Eskalasi/-Deeskalasi)                                              

28. Denda           : 1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
                        setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu  
                        perseribu) dari total nilai kontrak.           
                      2. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang
                        tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan
                        berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran
                        dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan
                        dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai 
                        TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen). 
29. Usaha Mikro, Usaha : Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan
   Kecil dan Koperasi mengenai subkontrak:                             
   Kecil               a. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia Usaha
                         Mikro, Usaha  Kecil dan  Koperasi Kecil       
                         mensubkontrakkan pekerjaan,maka akan dikenakan
                         denda didenda senilai pekerjaan yang akan     
                         disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen
                         penawaran.                                    
                       b. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia bukan
                         Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang
                         tidak mensubkontrakkan pekerjaan,maka akan    
                           dikenakan denda didenda senilai pekerjaan yang
                           akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam 
                         dokumen penawaran.                            
                       c. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia bukan
                            Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang
                           mensubkontrakkan pekerjaan utama, maka akan 
                          dikenakan denda didenda senilai pekerjaan utama yang
                         disubkontrakkan.                              
 30. Penyelesaian   :    Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan
   Perselisihan        Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para
                        Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan
                      tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:      
                       Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan
                      Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).             

                          [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus
                       Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat
                      di bawah pilihan yang dibuat di atas :           

                           “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan
                        diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional
                      Indonesia (BANI) menurut  peraturan-peraturan    
                       administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase
                         BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak
                       yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan
                        terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator
                         adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus
                        menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang
                        ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga
                      yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]
 31. Lainnya (apabila ada) : Tambahkan ketentuan tambahan lainnya apabila
                      diperlukan.                                      

                              Kotabaru, 03 September 2024              

                              Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)           
                              Bidang Pembinaan Sekolah Dasar ,         

                              Sumarsono, S.Pd, M.Pd                    
                              NIP. 19680224 199512 1 005               

 *) Catatan :                                                          
    Untuk menjamin validitas data yang disampaikan, agar pada tiap lembar data selain lembar tanda
    tangan juga dibubuhkan paraf PPK.