Pembangunan Lanjutan Teras Kuliner Objek Wisata Tumpang Dua

RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG         
         Pembangunan Lanjutan Teras Kuliner Objek Wisata Tumpang Dua  

Data SOPD :                                                           
1. SOPD             :      DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA       

2. Alamat SOPD      : Jalan P. Kesuma Negara ( Gedung Abdi Negara Lantai II / III )
3. Telpon / Fax     : (0518) 21957                                    
4. Website          : ---------                                       

5. Email            : [email protected]                      
6. Nama dan NIP KPA : RONALD SAOIAGO, SE/NIP. 19850822 201101 1 003   

7. Pejabat Pembuat  :                                                 
   Komitmen (PPK)     -------                                         

Data Paket Pekerjaan :                                                

1. Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Teras Kuliner Objek Wisata
                     Tumpang Dua                                      
2. Uraian singkat pekerjaan : Pekerjaan Konstruski Berupa Pembangunan Lanjutan Teras
                     Kuliner Objek Wisata Tumpang Dua                 
3. Lokasi pekerjaan : Kec. Pulau Laut Utara                           

4. HPS             : Tanggal September 2025                           
                     Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja   
                     T.M.T .............s.d. ............ 2025        
5. Nilai Total HPS :                                                  

 6. Sumber Pembiayaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari [APBD-
                     P]                                               
7. Kontrak berdasarkan : Kontrak Harga Satuan                         
   cara pembayaran                                                    
8. Kontrak berdasarkan : Kontrak Tahun Tunggal                        
   pembebanan Tahun                                                   
   Anggaran                                                           
9. Kontrak berdasarkan : Kontrak Pengadaan Tunggal                    
   sumber pendanaan                                                   

10. Jangka waktu   : 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK.        
   penyelesaian pekerjaan                                             
                     Kontrak diperkirakan mulai berlaku sejak: .....s.d......
11. Tanggal Berlaku Kontrak :                                         
12. Masa Pemeliharaan : Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 hari kalender
                     terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) pekerjaan;
13. Umur Konstruksi : a. Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 5 (lima) tahun
                        sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan
                        akhir.                                        
                     b. Pertanggungan terhadap kegagalan konstruksi ditetapkan
                        selama 5(lima) tahun sejak tanggal penyerahan akhir.
14. Pembayaran Tagihan : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
                     Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi pariwisata untuk
                     pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari
                     kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
                     penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Kuasa
                     Pengguna Anggaran Bidang Destinasi pariwisata.Batas akhir
                     waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Kuasa
                     Pengguna Anggaran Bidang Destinasi pariwisata untuk
                     pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari
                     kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
                     penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Kuasa
                     Pengguna Anggaran Bidang Destinasi pariwisata.   
15. Pencairan Jaminan : Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

 16. Pembayaran Uang : Pekerjaan Konstruksi ini tidak diberikan uang muka
   Muka                                                               
                     Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
 17. Pembayaran Prestasi :                                            
                     (Bulanan).                                       
   Pekerjaan                                                          
 18. Denda         : mengacu pada SSUK nomor 65, mengenai Pembayaran. 
                                 besarnya denda yang dikenakan kepada 
                                 penyedia atas keterlambatan penyelesaian
                                 pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan
                                 adalah:                              
                            1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian
                               kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian
                               pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat
                               berfungsi untuk setiap item pekerjaan (apabila
                               output dapat dipecah-pecah (bukan satu 
                               kesatuan sistem) dan dapat berfungsi secara
                               sendiri-sendiri); atau                 
                            2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak,
                               apabila bagian pekerjaan yang sudah    
                               dilaksanakan belum berfungsi. (apabila output
                               tidak dapat dipecah-pecah karena satu  
                               kesatuan sistem dan tidak dapat berfungsi
                               secara sendiri-sendiri)                
                     Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak,
 19. Penyelesaian  :                                                  
                     para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut
   Perselisihan                                                       
                     melalui musyawarah untuk mufakat.                
                     Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para
                     pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui
                     Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan LKPP-RI.