Pembangunan Mall Layanan Publik (Mpp) Lanjutan

BAB IV                                     
                     KERANGKA ACUAN KERJA                            

1 Pendahuluan                                                        
  Gedung Serbaguna Simpuru Siang nantinya disebut “Mal Pelayanan Publik Kabupaten Luwu”
  bermaksud melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Pembangunan Interior Mal Pelayanan
  Publik Kabupaten Luwu                                              

2 Latar Belakang                                                     

  Di Karenakan di Kabupaten luwu Belum adanya Pelayanan satu pintu, dan ini sudah
  menjadikewajiban pemerintah daerah dengan instruksi pemerintah pusat, dan Demi
  Meningkatkan Pelayanan Untuk Publik Maka Dari Pihak Pemerintah Daerah Mengadakan
  Renovasi Pada Gedung Serbaguna Simpuru Siang, untuk meningkatkan pelayanan,
  kemamanan, kecepatan, dan kenyamanan maka gedung simpuru siang kab luwu di
  rubah menjadi Mal pelayanan publik                                 

3. Maksud dan Tujuan                                                 
  Maksud dari Pengadaan ini adalah untuk mendapatkan Pelaksana Pekerjaan Jasa

  Pembangunan Interior Mal Pelayanan Publik Kabupaten Luwu sesuai dengan Concept
  Design yang sudah dibuat oleh Konsultan yang ditunjuk Perusahaan.  
  Adapun Tujuan dari Pengadaan ini adalah sebagai                    
  berikut:                                                           

  3.1  Memilih Pelaksana Pekerjaan yang mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan
       Concept Desain yang dibuat oleh konsultan yang ditunjuk dan sudah
       disetujui oleh Perusahaan.                                    

  3.2  Mendapatkan Pelaksana Pekerjaan yang mampu dan berkualitas dalam
       mengerjakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan.
  3.3  Mendapatkan Pelaksana Pekerjaan yang mampu bekerja sama dengan Pelaksana
       Pekerjaan lain yang mengerjakan MEP, System Furniture Work & Chair dan Carpets
       supply                                                        
  3.4  Memilih Pelaksana Pekerjaan yang akan bekerja sesuai dengan Jadwal Proyek
       yang sudah direncanakan oleh Konsultan yang ditunjuk oleh Perusahaan.

  Selain itu Kerangka Acuan Kerja ini merupakan Pedoman yang akan digunakan oleh
  Pelaksana Pekerjaan yang akan bekerja melaksanakan pekerjaan ini, bahwa:

  a. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Pekerjaan yang
    memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
    diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Jasa Rancang
    Bangunan.                                                        

  b. Dengan penugasan ini diharapkan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pembangunan
     dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran
     yang memadai sesuai KAK ini.                                    
  c. Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah melaksanakan pekerjaan fisik bagunan dan
     interior sesuai dengan yang telah dibuat oleh konsultan perencana.
4. Lingkup Pekerjaan                                                 

  Lingkup Pekerjaan Jasa Pembangunan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Luwu, sebagaimana
  ditunjukan dalam gambar-gambar dan diuraikan dalam syarat-syarat teknik serta detail
  seperti dibawah ini :                                              

   Pekerjaan Fisik Bangunan                                         
   Pekerjaan Interior                                               

  4.1 Tahap Konstruksi                                               

     1) … menunjuk …. sebagai Pengawas pekerjaan.                    
     2) Sebelum pelaksanaan pekerjaan (fisik 0%), pihak Pelaksana Pekerjaan
        membuat persentasi atau Kick Off Meeting dengan Pihak Pemberi Kerja dan

        Pengawas tentang pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan (organisasi
        proyek, time schedule, tenaga personil, cara pengaturan pekerjaan dan hal-hal
        lain yang dianggap perlu).                                   
     3) Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan semua jenis pekerjaan sesuai dengan
       spesifikasi yang telah disiapkan oleh Pengawas.               

     4) Segala penyimpangan dari spesifikasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan
       Pengawas, maka seluruh resiko dan biaya yang timbul menjadi beban dan
       tanggung jawab pihak                                          

       Pelaksana Pekerjaan.                                          

     5) Pelaksana Pekerjaan harus menempatkan wakil/Tenaga Teknis yang selalu
       berada di lokasi pekerjaan pada waktu pelaksanaan pekerjaan berlangsung,
       sehingga dapat memutuskan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

     4.1.1 Peraturan Teknis                                          

         1)  Pelaksanaan pekerjaan ini digunakan peraturan-peraturan seperti
           tercantum di bawah ini :                                  

           a. Persyaratan Umum Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)     
           b. Peraturan Departemen Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan
              Kerja (K3)                                             
           c. Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat/ Daerah setempat  
           d. Peraturan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000(PUIL 2000)
           e. Peraturan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai syarat-syarat
              umum konstruksi.                                       
           f. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung SNI –
              03 –1729 – 2002.                                       
           g. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, PPIUG – 1983.
           h. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
              Gedung SNI-1726- 2012.                                 
           i. Standarisasi-standarisasi lain, yang berhubungan dengan pekerjaan di
              atas.                                                  
         2) Jika ternyata pada Kerangka Acuan Kerja ini terdapat perbedaan
           terhadap peraturan- peraturan sebagaimana dinyatakan di dalam ayat
           (1) diatas, maka Kerangka Acuan Kerja ini yang mengikat.  

           .