Fasilitasi Peningkatan Dan Pengembangan Aparatur Bidang Kewaspadaan Dini

Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Aparatur Bidang Kewaspadaan Dini

                             Tahun 2025                                   

I.  LATAR BELAKANG                                                        

    Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Aparatur Bidang Kewaspadaan Dini atau
    bisa juga disebut Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur

    Bidang Kewaspadaan Dini adalah hal mendasar untuk memfasilitasi dan memastikan

    stabilitas, keamanan, dan ketahanan wilayah.                          
    Aparatur negara terdiri dari 2 Jenis :                                

    1. Aparatur Sipil Negara (ASN) :                                      

      a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) :                                     

         Pegawai yang diangkat secara tetap dan memiliki nomor induk pegawai

         nasional (untuk menduduki jabatan pemerintah).                   
      b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK):               

         Pegawai yang diangkat berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu
         tertentu, sesuai kebutuhan instansi pemerintah                   

    2. Aparatur Non Sipil :                                               

      Mereka yang bekerja di bidang keamanan :                            
      ➢  TNI : Tentara Nasional Indonesia.                                

      ➢  Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia.                    
    Lingkungan strategis yang dinamis, termasuk ancaman konflik sosial, terorisme,

    penyalahgunaan narkotika, serta isu-isu kebangsaan dan ideologi, memerlukan

    respon yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dari aparatur daerah dan kerjasama
    intelijen.                                                            

    Bidang Kewaspadaan Dini Kabupaten Madiun, yang berada di bawah Badan Kesatuan
    Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Madiun, memiliki tugas vital dalam

    menyelenggarakan, memfasilitasi fungsi kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,

    pemantauan orang asing/lembaga asing, hingga penanganan konflik di wilayah. Oleh
    karena itu, saat ini diperlukan fasilitasi peningkatan dan pengembangan aparatur

    bidang kewaspadaan dini secara berkelanjutan untuk memperkuat kapabilitas dalam
    mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi potensi ancaman atau gangguan 

    keamanan.                                                             

    Kegiatan ini merupakan implementasi dari program Peningkatan Kewaspadaan
    Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, yang
    bertujuan untuk menjamin aparatur memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap

    yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi. Disamping itu dalam pelaksanaan

    tugas kewaspadaan dini daerah juga harus bersinergi dengan TNI dan Polri,
    khususnya dalam hal kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen          

II. MAKSUD/ TUJUAN                                                        

    Maksud :                                                              
    1. Memfasilitasi peningkatan kompetensi teknis dan manajerial serta kerjasama

      intelijen bagi aparatur yang bertugas di Bidang Kewaspadaan Dini Kabupaten
      Madiun, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait.

    2. Meningkatkan profesionalisme aparatur di bidang Kewaspadaan Dini dalam rangka

      memelihara stabilitas dan keamanan daerah Kabupaten Madiun.         

    Tujuan :                                                              
    1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan aparatur

      tentang deteksi dini cegah dini potensi konflik dan isu-isu strategis, kewaspadaan

      dini dalam upaya pemetaan/ manajemen konflik dan penanganan konflik sosial.
    2. Memperkuat Kapasitas Koordinasi dan kerjasama intelijen antara Bidang

      Kewaspadaan Dini dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya.
    3. Terciptanya aparatur yang kompeten melakukan deteksi dini potensi konflik

      terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).         
    4. Meningkatnya sinergitas antar aparatur/instansi terkait dalam sistem

      Kewaspadaan Dini Daerah                                             

III. SASARAN                                                              

    1. Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Bakesbangpol, Satpol PP Kabupaten
      Madiun.                                                             

    2. Aparatur Non Sipil (Aparat Keamanan) yang terdiri dari Polres Madiun dan Polsek

      di wilayah hukum Polres Madiun.