Pengawasan Pembangunan Turap Kantor Bupati

URAIAN   SINGKAT                                     

 1.  PENDAHULUAN                                                           

 1.1. LATAR BELAKANG                                                       
     Dalam pendekatan kebijakan pemerintah khususnya penanganan infrastruktur

     Bina Marga, Dinas Bina Marga menitik beratkan pada pembangunan dan    
     peningkatan infrastruktur permukiman, diantaranya Jalan Lingkungan, Jalan
     Lintas Kota/Kab, Jalan Provinsi, Jembatan dan Jembatan Penghubung.    
     Pembangunan Jalan Lingkungan merupakan penghubung jalan umum yang     
     menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa dan      
     kelurahan, serta lingkungan perumahan.                                
     Sistem jaringan jalan dan jembatan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling

     menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang
     berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.     

 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN  KEGIATAN                                          
    a. Maksud Kegiatan                                                     
      Maksud dari pelaksanaan pekerjaan PENGAWASAN PENANGANAN PEMBANGUNAN  
      TURAP KANTOR BUPATI ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi
      fisik agar dapat berlangsung sesuai dengan dokumen perencanaan teknis sehingga
      menghasilkan konstruksi fisik yang handal dan menjamin keselamatan dan
      kenyamanan penggunanya.                                              

    b. Tujuan Kegiatan                                                     
      Tujuan kegiatan dari ini adalah tercapainya pelaksanaan kegiatan fisik
      PENGAWASAN PENANGANAN PEMBANGUNAN TURAP KANTOR BUPATI secara tepat   

      mutu dan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen
      perencanaan teknis dan dokumen kontrak, serta tertib administrasi dan keuangan.

1.3. SASARAN KEGIATAN                                                      
      Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terbangunnya mutu
      konstruksi jalan di lingkungan perumahan yang memenuhi syarat-syarat teknis
      Konstruksi jalan dan jembatan.                                       

1.4. LOKASI KEGIATAN                                                       
     Lokasi kegiatan PENGAWASAN   PENANGANAN   PEMBANGUNAN    TURAP        
     KANTOR  BUPATI terletak di Kabupaten Mahakam ulu.                     

1.5. SUMBER PENDANAAN                                                      
   a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

   b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 499,881,840.00 " Empat Ratus
     Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu    
     Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah ")                                   
 1.6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA                                

     Nama  organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa    
     konsultansi adalah sebagai berikut:                                   
     Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Dan  
                 Kawasan Pemukiman Kab. Mahakam ulu                        
     Kegiatan   : Penanganan Penanganan Pembangunan Turap Kantor Bupati    

 2.  DATA  PENUNJANG                                                       

2.1. DATA DASAR                                                            
     Secara garis besar data dasar dalam PENGAWASAN PENANGANAN PEMBANGUNAN 
     TURAP KANTOR BUPATI adalah sebagai berikut:                           
     a. Dokumen Pembiayaan;                                                
        Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Jasa Konsultansi

        sebagai bukti tersedianya anggaran untuk pembiayaan kegiatan pengawasan.
     b. Bill of Quantity;                                                  
        Berupa daftar volume dan item pekerjaan PENGAWASAN PENANGANAN      
        PEMBANGUNAN TURAP KANTOR BUPATI                                    
     c. Gambar Teknis;                                                     
        Berupa gambar rencana teknis, review desain, dan gambar detail PENGAWASAN
        PENANGANAN PEMBANGUNAN TURAP KANTOR BUPATI                         

     d. Metode Pelaksanaan;                                                
        Berupa metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh Kontraktor Pelaksana.

2.2. REFERENSI HUKUM                                                       

     Acuan regulasi yang menjadi landasan kegiatan PENGAWASAN PENANGANAN   
     PEMBANGUNAN  TURAP KANTOR BUPATI, adalah sebagai berikut:             
     a. Undang-Undang Republik Indonesia                                   
        1) Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Jembatan;  

        2) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
          Hidup;                                                           
        3) Undang-Undang RI No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.     
        4) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
          Permukiman;                                                      
        5) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  
          Jaminan Sosial.                                                  

     b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia                            
        1)                                                                 
          Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 
          Nasional;                                                        
        2)                                                                 
          Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa
          Konstruksi;                                                      
        3) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
          Perumahan dan Kawasan Permukiman                                 
        4) Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan   
          Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.                      
     c. Peraturan Presiden Republik Indonesia