Pengawasan Rekonstruksi Jalan Long Hurai - Jalan Poros (Dbh Sawit 2024)

URAIAN SINGKAT KEGIATAN                           

                            PAKET PEKERJAAN :                             

      PENGAWASAN REKONSTRUKSI JALAN LONG HURAI - JALAN POROS (DBH SAWIT 2024)

1.  LATAR BELAKANG                                                        
    Setiap Pelaksanaan Konstruksi Fisik Bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Harus

    Mendapatkan Pengawasan Secara Teknis dilapangan , Agar Rencana dan Spesifikasi Teknis yang telah
    disiapkan dan digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung Secara Efektif. Pelaksanaan

    Pengawasan Lapangan Harus Dilakukan Secara penuh dengan menempatkan tenaga - tenaga Ahli
    Pengawasan dilapangan Sesuai dengan kebutuhan dan Kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas

    bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan

    pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang
    dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat

    ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan
    kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2.  MAKSUD DAN TUJUAN                                                     

    Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan
    pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan

    yang selanjutnya akan diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir

    acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk
    menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.      

3.  TARGET/ SASARAN                                                       

    a. Sasaran Penugasan Untuk Mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan melalui kegiatan
      penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk merumuskan arah pengawasan serta melakukan

      penyesuain desain (bila diperlukan).                                
    b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Ketentuan

      Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa          

      1. Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksananaan pekerjaan konstruksi

        fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (problem solving).
      2. Laporan kemajuan pekerjaaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal

        pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
      3. Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan

        menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik.
4.  NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSULTANSI                                 
    Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan konsultansi:

    a. K/L/D/I     : KABUPATEN MAHAKAM ULU                                
    b. Satker/SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN

                     KAWASAN PEMUKIMAN                                    

    c. PPK         : ANDREAS ARIO SETO, ST.                               

5.  SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                       
    a) Sumber Dana : DBH-DR yang bersumber dari DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

                     Perumahan dan Kawasan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024
    b) Pagu Dana   : Rp. 519.080.000,00                                   

                     ( Lima Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)
    c) HPS         : Rp. 374.107.700,00                                   

                     ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah )

6.  KUALIFIKASI BADAN USAHA                                               

    Klasifikasi dan sub klasifikasi Badan Usaha adalah : Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi
    Usaha Kecil, serta disyaratkan Klasifikasi Pengawasan Rekayasa sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pengawas

    Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) KBLI 2017-70202 atau subklasifikasi Jasa Rekayasa
    Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) KBLI 2020-71102.