Konstruksi Fisik Renovasi Gedung Pengadilan Agama Slawi

KERANGKA         ACUAN      KERJA                         

    Program     : Peningkatan   Sarana   Dan   Prasarana   Aparatur       
                 Mahakamah   Agung.                                       

    Kegiatan    : Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  Di Lingkungan        
                 Mahkamah   Agung.                                        

                PENGADILAN   AGAMA   SLAWI  KELAS 1A                      

                       TAHUN   ANGGARAN   2023                            
                  KERANGKA   ACUAN   KERJA (KAK)                          

Program     : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.   

Kegiatan    : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 
Sumber Dana : DIPA APBN Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A Tahun Anggaran 2023

 1. LATAR BELAKANG                                                        

    Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A merupakan lingkungan Peradilan Agama yang berada
    di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tegal

    (Slawi) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
    peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Slawi bertugas dan

    berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana, perdata
    ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,

    wasiat, hibah serta wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
    sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tentang Peradilan Agama.

    Pengadilan Agama Slawi mempunyai visi dan misi yaitu :                

                                VISI                                      
             ”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLAWI YANG AGUNG”.             

                                MISI                                      

                  1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Slawi.          
         2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

            3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Slawi. 
          4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Slawi.

    Untuk memenuhi Visi dan Misi tersebut diperlukan sarana dan prasana yang memadai

    dan menunjang kinerja serta memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari
    keadilan. Salah satu sarana dan prasarana yang dimaksud adalah Gedung Kantor

    Pengadilan Agama Slawi, dengan melakukan Konstruksi Fisik Pembangunan /Renovasi
    Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Slawi pada Tahun Anggaran 2023 dan
    diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang prima kepada

    para pencari keadilan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian
    lingkup Satuan Kerja Pengadilan Agama Slawi. Pemegang mata anggaran kegiatan adalah

    Mahkamah Agung R.I, Pengguna Anggaran adalah Pengadilan Agama Slawi.  
    Untuk penyelenggaraan satuan kerja termaksud, dibentuk Organisasi Pengelola Kegiatan

    berdasarkan Surat Petikan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah
    Agung Republik Indonesia tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/
    Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
    Peradilan yang berada dibawahnya.                                     

    Penyedia Konstruksi secara umum melaksanakan pekerjaan konstruksi, dari segi masukan,
    proses dan produk kegiatan. Kinerja konstruksi sangat ditentukan oleh kualitas komitmen

    dan intensitas Penyedia, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya
    berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati. Untuk itu dalam
    melaksanakan pekerjaan kegiatan ini perlu didampingi oleh Konsultan Pengawas dan

    Konsultan Perencana yang menjadi perpanjangan tangan PPK dalam hal teknis
    pembangunan dan administrasi.                                         

    Penyedia Konstruksi harus melaksanakan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis
    yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat

    berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasinya.

 2. MAKSUD dan TUJUAN.                                                    
    MAKSUD :                                                              

    • Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk dasar bagi Pokja Pemilihan
      untuk mendapatkan Penyedia Konstruksi yang profesional sesuai dengan ilmunya yang

      paham atas azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan
      dalam pelaksanaan tugas pelaksanaannya.                             

    • Mendapatkan fasilitas sarana cukup dan memadai sesuai standar sebagai gedung yang
      efektif dan efisien bagi terselenggaranya kegiatan yang ada.        

    • Terciptanya rencana penataan bangunan dan lingkungan yang baik dengan
      mengevaluasi kondisi eksisting yang ada, serta menciptakan kembali sesuai dengan

      kemungkinan dinamika perkembangan masa mendatang.                   
    • Mewujudkan banguan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan

      gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.                

    • Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan
      teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
      kemudahan bagi semua pihak.                                         

    • Mewujudkan kepastian hukum dalam menyelenggarakan bangunan gedung.  

    TUJUAN :                                                              
    • Melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan

      jasa pemerintah khususnya dalam bidang Konstruksi.                  

    • Bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan teknis pembangunan dan administrasi yang
      telah ditetapkan.                                                   

    • Memperoleh produk pelaksanaan yang mampu mewujudkan fasilitas fisik sebuah
      gedung yang tepat guna dan tepat sasaran.                           
    • Terciptanya sebuah produk pekerjaan/pelaksanaan baik dan benar, sehingga didapat
      produk penataan kawasan dan bangunan yang mampu mengantisipasi perkembangan

      dimasa mendatang.                                                   
    • Terciptanya sebuah produk /hasil yaitu berupa Gedung Pengadilan Agama Slawi yang

      dapat meningkatkan kinerja serta terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan
      kepada pencari keadilan, dan gedung Pengadilan Agama Slawi dapat dijadikan standar
      gedung Pengadilan Agama untuk seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

 3. SASARAN                                                               
    Adapun sasaran dari Kegiatan ini adalah                               

    1. Terarahnya pelaksanaan program Konstruksi Fisik Pembangunan/Renovasi Gedung
       dan Bangunan Pengadilan Agama Slawi yang sistematis, implementatif, dan efektif

       pada setiap tahap.                                                 
    2. Terkendalikannya proses pelaksanaan konstruksi secara berkualitas, tepat waktu,

       dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi dan
       teknis.                                                            

4.  NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI                                  

    Nama Organisasi / Satuan Kerja : Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A      
    Alamat Satuan Kerja       :  Berkantor di Jl. Gajahmada Po.Box. 34,   

                                 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.     
    Nama Kuasa Pengguna Anggaran : H. Dedeng Jaelani, SH.                 
    Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Tokhidin, S.Ag., MH.                  

5.  SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA                                  

    Sumber Anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan ini adalah anggaran DIPA APBN

    Pengadilan Agama Slawi Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (Multi Years Contract). Untuk
    pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan membutuhkan biaya dari Harga Perkiraan Sendiri
    (HPS) yaitu Rp. 17.736.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta

    Rupiah.)                                                              

6.  RUANG LINGKUP & LOKASI PEKERJAAN.                                     

    a. Ruang lingkup                                                      
       Ruang lingkup / batasan lingkup pekerjaan ini meliputi pengerjaan seluruh

       bangunan, terdiri dari :                                           
       - Pekerjaan Persiapan                                              

       - Pekerjaan Pondasi                                                
       - Pekerjaan Struktur Beton                                         
       - Pekerjaan Atap                                                   

       - Pekerjaan Dinding dan Plesteran                                  
       - Pekerjaan Pintu dan Jendela                                      

       - Pekerjaan Interior                                               
       - Pekerjaan ACP                                                    

       - Pekerjaan Lantai                                                 

       - Pekerjaan Plafond                                                
       - Pekerjaan Pengecatan                                             

       - Pekerjaan Sanitary                                               
       - Pekerjaan Mekanikal Elektrikal                                   

       Untuk penjelasan lebih jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan akan dituangkan

       lebih detail di spesifikasi teknis.                                

    b. Lokasi Pekerjaan                                                   
       Lokasi pekerjaan yang akan dilakukan adalah Gedung Kantor Pengadilan Agama

       Slawi yang berada di daerah Jl. Gajahamada Po. Box. 34 Slawi, Kabupaten Tegal -
       Jawa Tengah.                                                       

7.  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                              

    Jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan ini adalah
    360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung semenjak ditandatangani Surat

    Perintah Mulai Kerja (SPMK).                                          

8.  TENAGA AHLI                                                           
    Dalam melaksanakan kegiatan ini, diperlukan beberapa SDM Tenaga Ahli dan SDM

    Tenaga Teknis yang dibutuhkan antara lain :                           
    a. Manajer Proyek (1 orang)                                           

      Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Sipil, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)
      Madya Ahli Manajemen Proyek (Kode 602), memiliki pengalaman kerja professional
      minimal 4 (empat) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan / referensi /

      pengalaman kerja dari instansi/perusahaan pemberi kerja.            
    b. Manajer Teknik (1 orang)                                           

      Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Sipil, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)
      Madya Ahli Teknik Bangunan Gedung (Kode 201), memiliki pengalaman kerja
      professional minimal 4 (empat) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan /
      referensi / pengalaman kerja dari instansi/perusahaan pemberi kerja.

    c. Manager Keuangan (1 orang)                                         
      Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Ekonomi (Akuntansi/Manajemen), memiliki
      pengalaman kerja professional minimal 4 (empat) tahun dan dibuktikan dengan surat

      keterangan / referensi / pengalaman kerja dari instansi / perusahaan pemberi kerja.
    d. Ahli K-3 Konstruksi (1 orang)                                      

      Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Madya
      Ahli K3 Konstruksi (Kode 603), memiliki pengalaman kerja professional minimal 4

      (empat) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan / referensi / pengalaman kerja
      dari instansi / perusahaan pemberi kerja.                           

    Serta Tenaga Teknis/Pendukung :                                       
    a. Personil Arsitektur (1 orang)                                      

      Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Arsitektur, memiliki pengalaman kerja
      professional minimal 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan /
      referensi / pengalaman kerja dari instansi / perusahaan pemberi kerja.

    b. Personil Elektrikal (1 orang)                                      
      Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Elektro, memiliki pengalaman kerja

      professional minimal 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan /
      referensi / pengalaman kerja dari instansi / perusahaan pemberi kerja.

    c. Ahli Mekanikal (1 orang)                                           
      Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Mesin, memiliki pengalaman kerja

      professional minimal 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan / referensi
      / pengalaman kerja dari instansi / perusahaan pemberi kerja.        

    CATATAN :                                                             
    Masing-masing Personil Inti harus melampirkan Curiculum Vitae (CV), Fotocopy KTP dan

    NPWP, Fotocopy Ijazah, Fotocopy Sertifikasi Keahlian (SKA) / Fotocopy Sertifikat
    Keterampilan (SKT) sesuai bidangnya dan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk

    ditempatkan pada pekerjaan tersebut.                                  

9.  KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN                                     
    Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini

    adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :
    a. Laporan Harian                                                     

      Dibuat oleh Penyedia dan diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi / Pengawas.
      Laporan harian ini berisikan minimal :                              

      - Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya.                
      - Jenis dan Kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan.        
      - Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.             

      - Jenis, Jumlah dan Kondisi peralatan.                              
      - Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.             

      - Foto kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan dan perubahannya.
      - Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.                        

      - Kejadian-kejadian (termasuk cuaca) yang dapat berakibat memperhambat

        kelancaran pekerjaan.                                             
      - Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.           

    b. Laporan Mingguan                                                   
      Dibuat oleh Penyedia dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas. Laporan mingguan ini

      merupakan rangkuman atau resume dari laporan harian dan berisikan hasil kemajuan
      fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, Foto-foto perkembangan pekerjaan per

      minggu, Bar Chart dan S-Curve dari pekerjaan yang akan dilakukan penyedia serta
      hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.                             

    c. Laporan Akhir                                                      
      Dibuat oleh Penyedia dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas. Rangkuman laporan

      mingguan dan berisikan hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta
      hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Laporan Akhir minimal berisikan :

      - Laporan Kemajuan Pekerjaan                                        
      - Gambar As Built Drawing                                           

      - Foto Dokumentasi                                                  
      - Buku Tamu dan Buku Instruksi                                      

      - MC-0 (Mutual Check Nol)                                           

      - CCO (Change Contrack Order) kalau ada.                            
      Semua Laporan yang dibuat Penyedia harus diperiksa oleh Konsultan Pengawas

      disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Slawi. Pekerjaan yang
      akan dilaksanakan oleh penyedia konstruksi harus memperhatikan persyaratan-

      persyaratan sebagai berikut :                                       
      a) PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN                                       

        Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai
        dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat

        Pembuat Komitmen.                                                 
      b) PERSYARATAN OBYEKTIF                                             

        Pelaksanaan pekerjaan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran
        pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap

        bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja yang berlaku.         
      c) PERSYARATAN FUNGSIONAL                                           
        Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan 

        profesionalisme yang tinggi, sebagai Penyedia Konstruksi yang secara fungsional
        dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.                     

      d) PERSYARATAN PROSEDURAL                                           
        Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus

        dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.   
      e) PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA                                       

        Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan berlaku pula ketentuan-ketentuan
        seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :

        • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
          Konstruksi, Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan satuan kerja yang

          bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta
          kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya yang

          termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019
          tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

          melalui Penyedia.                                               
        • Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.               

        • Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan
          gedung.                                                         

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI                               

    Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :                   

    1. Ketentuan Penggunaan Bahan Material yang diperlukan.               
      a. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak

        cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang
        dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.                      

      b. Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang
        dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan

      c. Semua merk pembuatan atau merk dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan
        Pelaksanaan teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak

        diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.
      d. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan

        yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standard spesifikasi bahan tersebut.
      e. Dalam pelaksanaanya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran pabrik

        harus di bawah pengawasan / supervisi Tenaga Ahli yang ditunjuk.  
      f. Direksi / Konsultan Pengawas berhak menunjuk Tenaga Ahli yang Pekerjaan yang
        ditunjuk Pabrik dan/atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana.

      g. Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan
        untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini, kecuali ada

        ketentuan lain yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.       
      h. Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh Direksi /

        Konsultan Pengawas / Perencana                                    
      i. Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan Direksi / Konsultan Pengawas

        / Perencana sebanyak dua buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan
        standard of appearence.                                           

      j. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu sebelum lingkup
        pekerjaan dilaksanakan.                                           

      k. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standard
        yang berlaku                                                      

      l. Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk
        Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana.                         

    2. Ketentuan Lingkup Pekerjaan                                        
      a. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu

        lainnya.                                                          
      b. Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat

        kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga
        seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.                        

      c. Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan dalam Tapak Bangunan
        sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan atas petunjuk Direksi / Konsultan

        Pengawas / Perencana dengan Penyedia Jasa Konstruksi.             
      d. Pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan gambar perencanaan atau

        bilamana ada perubahan gambar yang disesuaikan kondisi lapangan harus atas
        persetujuan Konsultan Perencana dan Penyedia Jasa Konstruksi.     

    3. Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja                                  
      a. Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang

        tercantum dalam Dokumen Penawaran.                                

      b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas
        persetujuan tertulis PPK.                                         

      c. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan
        terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja
        personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.          
      d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian personil inti dan /
        atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.               

      e. Jika PPK menilai bahwa personil inti:                            
        ➢ tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;   

        ➢ berkelakuan tidak baik; atau                                    

        ➢ mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;                    

      f. Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil
        inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta

        oleh PPK.                                                         
      g. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia

        berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
        lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya

        tambahan apapun.                                                  
      h. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika

        diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga
        kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.                            

    4. Prosedur Pelaksanaan Kerja                                         

      a. Penyedia Jasa konstruksi wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti
        petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan

        yang dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan & Persyaratan Pelaksanaan
        Teknis dan / atau khusus sesuai intruksi Pabrik                   

      b. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa konstruksi wajib
        memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja.                     

      c. Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan harus
        tepat sesuai Gambar Kerja.                                        

      d. Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke
        selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera

        di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.      
      e. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib meneliti

        Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan.           
      f. Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

        Direksi / Konsultan Pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
      g. Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari

        kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.            
      h. Penyedia Jasa konstruksi tidak boleh menclaim sebagai pekerjaan tambah bila terjadi
        kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran Penyedia Jasa konstruksi, Penyedia

        Jasa konstruksi harus memperbaikinya sesuai dengan keadaan semula.
      i. Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang

        berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.                  
      j. Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi / Konsultan Pengawas yang sesuai dengan

        kegiatan suatu pekerjaan.                                         
      k. Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di lapangan harus

        dilaksanakan oleh Penyedia Jasa konstruksi.                       
      l. Penyedia Jasa konstruksi harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang ada /

        existing di Lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada Saluran Drainase, Pipa
        Air Bersih, Pipa lainnya yang masih berfungi dan kabel bawah tanah apabila ada.

      m. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan pombongkaran untuk
        pekerjaan lain, maka Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan memperbaiki kembali

        atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa mengganggu sistem
        yang ada. Dalam kasus ini, Penyedia Jasa konstruksi tidak dapat menclaim sebagai

        pekerjaan tambah.                                                 
      n. Penyedia Jasa konstruksi wajib melapor kepada Direksi / Konsultan Pengawas

        sebelum melakukan pembongkaran / pemindahan segala sesuatu yang ada di
        lapangan.                                                         

    5. Ketentuan Gambar Kerja                                             
      a. Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar

        Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis.  
      b. Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan/atau ketidak

        sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa konstruksi
        diwajibkan melaporkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas gambar mana yang

        akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan
        Penyedia Jasa konstruksi untuk memperpanjang/meng-claim biaya maupun waktu

        pelaksanaan.                                                      
      c. Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang

        belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang
        diminta oleh Direksi/Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas/Perencana.

      d. Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data
        yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara

        pemasangan dan/atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi
        pabrik.                                                           

      e. Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur dan Struktur pada
        dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai.        
      f. Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang
        tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa sepengetahuan

        Direksi.Konsultan Pengawas/Perencana.                             
    6. Ketentuan Penghitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran.        

      a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
        ketentuan:                                                        

        1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
        2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran

           secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;                 
        3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk

           bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan (material on site
           tidak dihitung dalam progres);                                 

        4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak
           dan uang retensi; dan                                          

        5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus
           dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan

           prestasi pekerjaan.                                            
      b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

        perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
      c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan

        pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
        kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);     

      d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
        alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk 

        menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
        yang sedang menjadi perselisihan.                                 

    7. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi.                       
      a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan

        volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
        pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil

        pekerjaan.                                                        
      b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

        aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
        bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

      c. Laporan harian berisi:                                           
        • jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;      

        • penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;              
        • jenis, jumlah dan kondisi peralatan;                            
        • jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;                

        • keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
          berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan                  

        • catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.         
      d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh Konsultan

        Pengawas dan disetujui oleh wakil PPK.                            
      e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan

        fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
        ditonjolkan.                                                      

      f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
        kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu

        ditonjolkan.                                                      
      g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi

        pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.                        
    8. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi.              

      a. Penyedia jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan,
        lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja

        terlindungi dari resiko kecelakaan.                               

      b. Penyedia jasa menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain
        yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja,
        selanjutnya barang-barang tersebut harus dapat dipergunakan secara aman.

      c. Penyedia Jasa turut mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja, agar tenaga
        kerja tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan selamat dan sehat.

      d. Penyedia Jasa menunjuk petugas keselamatan kerja yang karena jabatannya di

        dalam organisasi Penyedia Jasa bertanggung jawab mengawasi koordinasi pekerjaan
        yang dilakukan untuk menghindarkan resiko bahaya kecelakaan.      

      e. Penyedia Jasa memberikan pekerjaan yang cocok untuk tenaga kerja sesuai dengan
        keahlian, umur, jenis kelamin dan kondisi fisik / kesehatannya.   

      f. Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia Jasa menjamin bahwa semua tenaga kerja telah
        diberi petunjuk terhadap bahaya dari pekerjaannya masing-masing dan usaha

        pencegahannya, untuk itu Penyedia Jasa dapat memasang papan-papan 
        pengumuman, papan-papan peringatan serta sarana-sarana pencegahan yang
        dipandang perlu.                                                  

      g. Orang tersebut bertanggung jawab pula atas pemeriksaan berkala terhadap semua
        tempat kerja, peralatan, sarana-sarana penegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan

        cara-cara pelaksanaan kerja yang aman.                            
      h. Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan
        keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

11. Peralatan, Pengujian dan Perizinan                                    

    Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang diperlukan untuk
    pelaksanaan pekerjaan, meliputi :                                     

    a. 1 (satu) unit Pick Up (kapasitas min. 1,3 m3);                     
    b. 2 (dua) unit Beton Molen; (kapasitas min. 0,3 m3)                  

    c. 3 (tiga) unit Scafolding; (kapasitas 400 set)                      
    d. 1 (satu) unit Excavator PC 200; (kapasitas min. 0,8 m3)            
    e. 1 (satu) unit Genset (kapasitas min. 5 Kva);                       

    f. 1 (satu) unit Jack Hammer (kapasitas min. 8,5J );                  
    g. 1 (satu) unit Mesin Potong Granite/Keramik; (kapasitas min. 220 Volt)

    h. 1 (satu) unit Truck; (kapasitas min. 5m3)                          

    Lampiran yang disyaratkan (wajib disertakan) adalah scan/pindahan bukti kepemilikan

    (berupa BPKB untuk kendaraan dan bukti pembelian untuk peralatan) dan/atau bukti
    sewa (surat perjanjian sewa menyewa). Peralatan yang sewa wajib melampirkan bukti

    kepemilikan dari yang menyewakan (pemilik) peralatan [berupa BPKB untuk kendaraan
    dan bukti pembelian (nota/faktur/kwitansi) untuk peralatan.           

12. Produksi dalam Negeri                                                 

    Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah
    Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan

    keterbatasan kompetensi dalam negeri.                                 

13. Persyaratan lain-lain.                                                

    ➢ Kualifikasi Usaha adalah Menengah / Non Kecil.                      

    ➢ Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang masih berlaku dengan kualifikasi Usaha
      dengan sub kualifikasi M1 atau M2.                                  

    ➢ Memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang masih berlaku, yaitu :
      Bidang usaha untuk Bangunan gedung dengan sub-kualifikasi bidang Konstruksi

      Gedung Perkantoran (BG002) KBLI 41012 atau Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi
      Gedung Lainnya (BG009) KBLI 41019.                                  

    ➢ Memiliki TDP atau NIB yang berlaku.                                 

    ➢ Telah melunasi kewajiban Pajak tahun terakhir (tahun 2022) dan memiliki NPWP.
    ➢ Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap
      dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, disertai surat keterangan domisili dari

      pemerintah daerah;                                                  

    ➢ Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang
      dibuktikan dengan:                                                  

      1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;                 
      2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan                            

      3) Kartu Tanda Penduduk.                                            

    ➢ Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi :                        
      1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme      

      2. Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
        Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.                 

      3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
        memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

      4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka
        bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    ➢ Mempunyai kemampuan menyediakan personil dan peralatan sesuai dengan Dokumen

      Pengadaan.                                                          
    ➢ Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat sebagai berikut dan masih

      berlaku :                                                           
      1. SNI ISO Manajemen Mutu 9001;                                     

      2. SNI ISO Manajemen Lingkungan 14001;                              

      3. SNI ISO Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 45001;  
      4. SNI ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001.                   

    ➢ Surat pernyataan yang di tandatangani peserta yang berisi :         
      1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

        pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan (dibuktikan dengan surat
        keterangan tidak pailit dari Pengadilan Negeri/Niaga);            

      2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi
        daftar hitam ;                                                    

      3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
        sanksi pidana;                                                    

      4. Pimpinan dan  pengurus badan  usaha bukan  sebagai pegawai       

        Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha
        sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil
        cuti diluar tanggungan Negara.                                    
      5. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen
        Pemilihan                                                         

      6. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar,
        dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak

        benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan
        koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama
        operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif,

        sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
        pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan

        peraturan perundang undangan.                                     

    ➢ Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
      yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan RI dengan kriteria WTP;

    ➢ Memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, bahwa penyedia memberikan jaminan
      kesehatan bagi tenaga kerjanya dilampri scan pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir.

    ➢ Memperoleh paling kurang 1 pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi dalam kurun

      waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintahan ataupun swasta, kecuali yang
      baru berdiri kurang dari 3 tahun.                                   

    ➢ Melampirkan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan (bila ada).     

    ➢ Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 10 %
      (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;                          

    ➢ Melampirkan perhitungan sisa kemampuan paket.                       

    ➢ Menyampaikan jaminan penawaran 3% dari HPS.                         

14. Alih Pengetahuan                                                      

    Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan
    pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil
    proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.                         

                                             Slawi, 27 Juni 2023          

                                             Untuk dan atas nama          
                                            Pengadilan Agama Slawi        

                                         PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN         

                                            TOKHIDIN, S.Ag, MH.           

                                         NIP. 19700727 200312 1 003