Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Renovasi Dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanjung

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

 PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN         
           GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA TANJUNG                     
Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah  
berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Renovasi
Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 tentang Renovasi 
Bangunan Gedung Negara, terdiri dari :                                
1) Tahap Persiapan                                                    
   a. memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan
    dalam pelaksanaan pengawasan;                                     
   b. memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja
    (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen  
    Keselamatan Konstruksi (SMKK);                                    
   c. menyusun Program Mutu Pengawasan; dan                           
   d. memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan
    konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan            
2) Tahap Pelaksanaan                                                  
   a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh
     pelaksana konstruksi, yang meliputi program-program sasaran fisik,
     penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa tenaga kerja, peralatan dan
     perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality   
     Assurance/Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja
     (K3).                                                            
   b. Mengendalikan program pelaksanaan kontruksi fisik, yang meliputi program
     pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,
     pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) pekerjaan, pengendalian
     tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
   c. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial
     yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta
     melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.              
   d. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
     kontruksi fisik.                                                 
   e. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri dari:                
     - memeriksa dan mempelajari dokumen pelaksanaan konstruksi yang akan
      dijadikan dasar dalam Managemen Konstruksi pekerjaan di lapangan.
     - mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta
      mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan kontruksi.       
     - mengawasi pelaksanaan pekerjaan kontruksi dari segi kualitas, kuantitas,
      dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.                     
     - mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan   
      persoalan yang terjadi selama pekerjaan kontruksi.              
     - menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
      mingguan dan bulanan pekerjaan Managemen Konstruksi , dengan    
      masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
      bulanan pekerjaan kontruksi yang dibuat oleh pemborong.         
     - Menyusun laporan dan berita dalam rangka kemajuan pekerjaan dan
      pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.           
     - meneliti gambar-gambar yang pelaksanaan (Shop drawing) yang diajukan
      oleh kontraktor.                                                
     - meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As
      Built Drawings) sebelum serah terima I.                         
     - menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi
      perbaikannya pada masa pemeliharaan.                            
     - Bersama dengan penyedia jasa, Konsultan Perencana menyusun petunjuk
      pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.                    
     - menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk     
      pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama
      dan kedua pekerjaan kontruksi.                                  
     - membantu pengelola proyek dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.  
3) Tahap Serah Terima tahap serah terima pertama (provisional hand over)
   a. menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah
    terima pertama (provisional hand over)                            
   b. memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan
    gambar asbuiltsesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum
    serah terima pertama (provisional hand over);                     
   c. melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal
    penugasan dan jadwal mobilisasi;                                  
   d. membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen)
    sebelum serah terima pertama (provisional hand over);             
   e. membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama 
    (Provisional Hand Over); dan                                      
   f. menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.           
4) Tahap serah terima akhir (final hand over), yang dapat melewati tahun
   anggaran dan merupakan layanan purna jasa konsultan                
   a. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan;    
   b. memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah
    Terima Akhir (Final Hand Over).                                   
5) Tanggung Jawab Pengawasan :                                        
   a. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa
     pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tatalaku profesi yang
     berlaku;                                                         
   b. Secara umum tanggung jawab Konsultan Pengawas adalah minimal sebagai
     berikut:                                                         
    - Kesesuaian  pelaksanaan  kontruksi  dengan   dokumen            
      pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, 
      standart dan pedoman teknis yang berlaku.                       
    - Kerja Pengawas telah memenuhi standart hasil kerja pengawasan yang
      berlaku, baik kualitas dan kuantitas tenaga ahli maupun laporan-laporan
      yang disyahkan.                                                 
    - Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.          
   c. Penanggung jawab professional pengawa adalah tidak hanya konsultan
     sebagai suatu perusahaan, tetapi juga tenaga ahli professional yang terlibat;
   d. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana
     dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis
     pelaksanaan pekerjaan;                                           
   e. Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan
     menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK; dan
   f. Meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di
     klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari
     laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.                  
Dengan ketentuan lingkup pekerjaan Pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan
sampai dengan serah terima akhir (final hand over) pekerjaan konstruksi, tidak
dipungut biaya kembali.