Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Atap Gedung Kantor

SPESIFIKASI   TEKNIS    PENGADAAN                          

                               PROGRAM:                                     

        PENGADAAN    SARANA   DAN  PRASARANA    DI                          
            LINGKUNGAN    MAHKAMAH     AGUNG                                

                               KEGIATAN:                                    

         PEMBANGUNAN/RENOVASI       GEDUNG    DAN  BANGUNAN                 

                               PEKERJAAN:                                   

               REHABABILITASI    ATAP GEDUNG    KANTOR                      

                                LOKASI:                                     

         KECAMATAN     IV JURAI KABUPATEN    PESISIR SELATAN                

                 TAHUN      ANGGARAN          2023                          
  I.  PENDAHULUAN                                                           

      Kantor Pengadilan Agama Painan merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat dalam Pelayanan
      penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya

      bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan menjadi tempat yang asri,
      aman, tenang dan menyenangkan bagi semua masyarakat. Lingkungan kantor yang nyaman sangat

      mempengaruhi masyarakat maupun pegawai dalam pengurusan berbagai kepentingan dilingkungan
      kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu bentuk nyamannya suatu lingkungan kantor adalah keberadaan

      sarana dan prasarana yang memadai terutama bangunan kantor dan berbagai fasilitas yang yang masih
      bagus.                                                                

  II. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                    

      a. Maksud                                                             
          Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rehababilitasi Atap Gedung Kantor Pengadilan Agama

          Painan ini adalah pola serta proses pengadaan/jasa terkait kegiatan dapat terpenuhi dengan tepat.

      b. Tujuan                                                             

          Sedangkan tujuannya adalah agar Rehabilitasi Gedung PMI Pesisir Selatan sesuai dengan
          fungsi bangunan yang memenuhi syarat teknis serta sesuai peraturan perundang undangan

          yang berlaku.                                                     

 III. SASARAN                                                               

      Dengan terlaksananya pekerjaan ini diharapkan optimalisasi penataan bangunan Rehababilitasi Atap
      Gedung Kantor Pengadilan Agama Painan berupa bangunan rehab bangunan dapat terbangun.

 IV.  NAMA ORGANISASI DAN PEJABAT PEMBUAT  KOMITMEN                         

      Organisasi     : Pengadilan Agama Painan                              
      Alamat         : Jalan. Moh. Hatta- Painan Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan.

      Program        : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung.
      Kegiatan       : Pembangunan/Renovasi Gedung Dan Bangunan             

      Pekerjaan      : Rehababilitasi Atap Gedung Kantor                    
      PPK            : HENDRA PERDANA, SH                                   
      NIP            : 19770130 200904 1 003                                
  V.  SUMBER DANA  DAN PERKIRAAN BIAYA                                      

      a. Sumber Dana                                                        
          Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Dana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun

          Anggaran 2023.                                                    

      b. Pagu Anggaran                                                      

          Pagu Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp. 554.000.000,- (Lima Ratus Lima
          Puluh Empat Juta Rupiah) termasuk PPN;                            

      c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)                                      
          Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 553.700.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta

          Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN;                            

        Biaya tersebut telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap
        wajar bagi penyedia maksimal 10% (sepuluh perseratus) termasuk biaya Keselamatan

        Konstruksi;                                                         

 VI.  DATA PENUNJANG                                                        
      a. Standard Teknis                                                    

                                                                           
            Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 2O21 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
            Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.                    
                                                                           
            Spesifikasi Umum Keciptakaryaan, Dinas PUPR Kab. Pesisir Selatan, 2023.
      b. Referensi Hukum                                                    
                                                                           
            Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
            Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.             
                                                                           
            Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.897/kpts/m/2017
            tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan
            Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.                 

 VII. JENIS KONTRAK                                                         

      a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Kontrak Harga Satuan;         
      b. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;

      c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal;   
      d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.
VIII. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN                                           

      a. Lingkup Kegiatan                                                   
        Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :             

          1. Dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan sudah termasuk pemeliharaan konstruksi;
          2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesui dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat),

             kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang tecantum
             dalam spesifikasi teknis.                                      

          3. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari Konsultan Pengawas.
          4. Pelaksanaan Konstruksi harus memperhatikan keselamatan Tenaga Kerja dan masyarakat

             yang berada di sekitar lokasipekerjaan, permasalahan lingkungan, kelancaran arus lalu lintas
             di sekitar lokasi pekerjaan, melaksanakan pekerjaan pada saat cuaca baik, menyediakan

             sarana penerangan yang cukup apabila melaksanakan pekerjaan pada malam hari dan
             efektifitas pengoperasian alat agar dapat bekerja secara sustainable pada kecepatan normal.

          5. Terkait Fasilitas Laboratorium untuk penyedia dapat melibatkan tenaga teknis Laboratorium
             Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau menggunakan fasilitas laboratorium

             dengan tenaga teknis Quantity PU untuk membuat JMF material dan Test Quality Material
             dilapangan dan pengujian lainnya yang disyaratkan dalam kontrak.
          6. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan

             selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan
             yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan

             pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun
             2021 tentang pegadaan baran/jasa pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

          7. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan
             konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban

             memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
          8. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harusdiuji coba sesuai fungsinya.

             Apabila terjadi kekurangan ataukerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi
             dengansempurna.                                                
          9. Pelaporan, dokumentasi, administrasi dan dokumen lain yang disyaratkan.

      b. Lokasi Kegiatan                                                    
        Kegiatan ini berlokasi di Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.
      c. Fasilitas Penunjang                                                

        Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam
        kontrak (apabila ada).                                              

 IX.  JANGKA WAKTU  PELAKSANAAN                                             
        Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini ditetapkan selama 75 (Tujuh Puluh
        Lima) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja

        (SPMK). Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender,
        terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan.

  X.  KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                                  

      a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memilik Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat
         Badan Usaha (SBU) subklasifikasi Jasa Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) atau Jasa

         Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) yang masih berlaku dengan kualifikasi kecil,; Apabila SBU
         yang telah habis masa berlakunya namun dalam proses perpanjangan, harus melampirkan scan bukti

         status dalam proses perpanjangan dari pihak yang berwenang dan dapat diverifikasi. Jika tidak
         melampirkan bukti dalam proses perpanjangan dan/atau tidak dapat diverifikasi, maka SBU tersebut

         dianggap tidak diperpanjang atau tidak berlaku lagi.               
      b. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan

         dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan
         yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5

         (lima) perusahaan;                                                 
      c. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
      d. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

         Peserta harus melampirkan foto layar/hasil pemindaian/scan bukti hasil Konfirmasi Status Wajib
         Pajak dalam Isian Kualifikasi pada SPSE.                           

      e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
      f. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan

         pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
         dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani

         sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
         bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;              

      g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat)
         tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
      h. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:            

            SKP     = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan             
            KP      = Kemampuan menangani paket pekerjaan                  

                          untuk usaha kecil KP = 5                          
      i. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

 XI.  PERSYARATAN  TEKNIS                                                   

      a. Personil Manajerial                                                
         No.   Jabatan     Kualifikasi dan Keahlian Pengalaman Jumlah       
                        SKT Pelaksana Lapangan                              
             Pelaksana  Pekerjaan Gedung (TS 052)                           
         1.  Pekerjaan  / SKK Pelaksana Lapangan  2 Tahun  1 Orang          
             Konstruksi Pekerjaan Gedung Level                              
                        2/3/Muda Min. D.III                                 
                        Teknik Sipil                                        
         2.  Ahli K3    SKA Ahli K3 Konstruksi    2 Tahun  1 Orang          
             Konstruksi (603) – Muda                                        

           Keterangan:                                                      
                                                                           
               Wajib melampirkan scan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKA/SKT/SKK).
                                                                           
               Wajib melampirkan scan referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak
               untuk membuktikan jumlah (tahun) pengalaman kerja.           
                                                                           
               Pernyataan bersedia ditugaskan secara penuh di lokasi pekerjaan sampai
               dengan pekerjaan selesai yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- oleh
               masing-masing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.

      b. Peralatan Utama                                                    
         No.   Nama Peralatan  Kapasitas Minimal Jumlah Minimal             

         1.  Scafolding              -              30 Set                  
         2.  Peralatan Tukang        -              2 Set                   
           Keterangan:                                                      
                                                                           
               Untuk membuktikan status kepemilikan peralatan tersebut di atas, peserta tender
               harus melampirkan Bukti Kepemilikan (Invoice Alat) atau Bukti Sewa Alat (Surat
               Perjanjian Sewa/Kontrak Sewa Bersyarat).                     
                                                                           
               Untuk peralatan yang disewa, wajib melampirkan Bukti Kepemilikan Peralatan
               dari Pihak yang menyewakan.                                  
 XII. PERSYARATAN  TAMBAHAN                                                 

      a. Surat Dukungan Bahan/Material                                      
         Melampirkan surat dukungan dan pernyataan ketersediaan material atap dari Pabrikan

         sesuai jenis/tipe/merek atap yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis, ditanda tangani di
         atas meterai 10.000.                                               

XIII. KETENTUAN  PELAKSANAAN  PEKERJAAN                                     
      a. Ketentuan penggunaan Tenaga Kerja (Personil)                       

        Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:
           1. Tenaga pelaksana bidang konstruksi pekerjaan Sipil yang berpengalaman minimal

             3 (tiga) tahun, bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan yaitu dalam hal
             operasionalisasi badan usaha (mengarahkan dan mengatur pelaksanaan pekerjaan

             agar sesuai dengan spesifikasi) dengan profesi keahlian minimal SKT Pelaksana
             Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 052) atau SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan

             Gedung Level 2/3/Muda Min. D.III Teknik Sipil;                 
           2. Tenaga ahli bidang keselamatan konstruksi pekerjaan Sipil yang berpengalaman

             minimal 2 (dua) tahun, bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar keamanan,
             keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan
             konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan public maupun

             keselamatan lingkungan dengan profesi keahlian minimal Ahli K3 Konstruksi
             Muda;                                                          

           3. Tenaga/Personil yang dapat melakukan manajerial terhadap keuangan badan usaha
             untuk pelaksanaan pekerjaan ini;                               

           4. Kesemua Tenaga/Personil harus memiliki pemahaman mendasar terhadap proses
             pengolahan Gambir, karena seluruh pekerjaan ini bermuara adalah kepada proses

             produksi yang effisien dan efektif.                            

      b. Metode kerja / prosedur pelaksanaan pekerjaan                      

        Metode kerja untuk uraian-uraian pekerjaan utama haruslah mengacu pada RKS
        (terlampir).                                                        

      c. Ketentuan gambar kerja                                             
         Sebelum pekerjaan dimulai, penyedia jasa perlu mereview, mempelajari gambar rencana

         untuk dikonsultasikan dengan direksi pekerjaan dan harus memastikan dan/atau
         memperbaiki setiap kesalahan atau perbedaan yang terjadi terutama yang berhubungan
         dengan setiap uraian pekerjaan yang terdapat pada pekerjaan utama maupun pekerjaan

         lainnya.                                                           

      d. Ketentuan prestasi pekerjaan untuk pembayaran                      

         Pembayaran pekerjaan dilaksanakan dengan cara termyn, ketentuan sebagai berikut :
         1. Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada penyedia dari nilai

            SPK/kontrak setelah menyerahkan Surat Jaminan sebesar uang muka yang diterima.
         2. Pembayaran Termyn Pertama kepada Penyedia sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

            nilai SPK/Kontrak setelah dikurangi angsuran uang muka, dengan ketentuan progress
            fisik dilapangan telah mencapai minimal 35% (tiga puluh lima persen).

         3. Pembayaran Termyn Kedua kepada Penyedia sebesar 40% (empat puluh persen) dari
            nilai SPK/Kontrak setelah dikurangi angsuran uang muka, dengan ketentuan progress

            fisik dilapangan telah mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
         4. Pembayaran Termyn Ketiga kepada Penyedia sebesar 25% (dua puluh lima persen)

            dari nilai SPK/Kontrak setelah dikurangi angsuran uang muka, dengan ketentuan
            progress fisik dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen). 
         5. Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai SPK/Kontrak setelah masa

            pemeliharaan berakhir selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau
            langsung dapat dibayarkan setelah Penyedia menyerahkan Surat Jaminan

            Pemeliharaan.                                                   

      e. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :  
        1. Gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings).                       

        2. Laporan Harian.                                                  

        3. Laporan Mingguan.                                                
        4. Laporan Bulanan.                                                 

        5. Laporan Akhir Pengawasan dan Laporan akhir pengawasanberkala oleh pelaksana
          pengawasan.                                                       

        6. Back-up Data (Quality,Final Quantity, dan As-built Drawing)      
        7. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II,

          pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkitan dengan pelaksanaan
          konstruksi fisik.                                                 

        8. Disajikan dalam bentuk hardcopy, dan softcopy (file dokumenbeserta PDF-nya)
          didalam Falshdisk minimal USB 3,0.                                
      f. Penyedia Jasa wajib memenuhi semua peraturan Keselamatan Konstruksi yang berlaku.

        Beberapa peraturan tentang Keselamatan Konstruksi yang wajib dipenuhi oleh penyedia
        jasa sebagai berikut:                                               

        1. Memperhatikan keselamatan semua personil yang berada dilokasi pekerjaan dan
           menyiapkan rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU dalam suatu

           dokumen lengkap rencana K3 Kontrak (RK3K) yang mengacu pada Standar Prosedur
           Pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU Nomor : 05 tahun 2014 Pasal 6 Ayat (2)

           pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3
           konstruksi, dimana pada paket pekerjaan ini dikategorikan bahaya rendah.

        2. Dalam hal keikutsertaannya dalam BPJS ketenagakerjaan, Pemberi Kerja (Penyedia
           Jasa) Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, dengan

           program Jaminan Sosial yang diikuti. Sebagaimana telah diarur dalam Undang-Undang
           Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 201l tentang Badan Penyelenggara Jaminan

           Sosial, Perpres No.l 13Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Permenaker Nomor I
           Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja,

           jaminan kematian, dan jaminan bari tua bagi pekerja bukan penerima upab, dan
           peraturan-peraturan lain mengenai kewajiban perusahaan dalam jaminan social

           ketenagakerjaan.                                                 

      g. Denda Keterlambatan.                                               
        Untuk keterlambatan pekerjaan akan dikenakan denda 1/mil/hari dari nilai bagian

        pekerjaan yang tertinggal, dikurangi PPN.                           

XIV.  TANGGUNG  JAWAB  PELAKSANA KONSTRUKSI                                 

      Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang
      dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab

      pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :                         
      1. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang

        berlaku;                                                            
      2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan

        yang telah diberikan oleh proyek, temasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan,
        waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;     

      3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan
        pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.                       
 XV.  PROGRAM  KERJA                                                        

      Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :
      1. Jadwal kegiatan secara terperinci;                                 

      2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk
        melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas;

      3. Konsep penanganan pekerjaan.                                       

XVI.  KELUARAN/PRODUK   YANG DIHASILKAN                                     

      a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi:
        1. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Paiann dan konstruksi pelengkap;

        2. Konstruksi Bangunan Kantor Pengadilan Agama Painan yang memenuhi persyaratan
           dan spesifikasi teknis.                                          

      b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi:                     

        1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawing).                        
        2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
        3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan

           pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.
        4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik

           oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir
           pengawasaan berkala oleh pelaksana pengawasan.                   

        5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
        6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah /kurang,serah terima I dan II,

           pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkitan dengan
           pelaksanaankonstruksi fisik.                                     

        7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
           konstruksi fisik.                                                
      Demikian Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Rehababilitasi Atap Gedung Kantor Pengadilan

      Agama Painan ini dibuat, sebagai gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan di Tahun
      Anggaran 2023.                                                        

                                            Painan, September 2023          

                                       PEJABAT PEMBUAT  KOMITMEN            

                                                  Dto                       

                                           HENDRA  PERDANA, SH              
                                           NIP. 19770130 200904 1 003